E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
JUSTICE IN PARTNED IN THE LEGAL SYSTEM OF PANCASILA AS THE PARENT OF STRENGTHENING THE VALUE OF UNITY AND UNITY
Get PDFPancasila as the source of all sources of law in Indonesia. Especially is the side of the value of justice itself which reflects on justice with dignity as a characteristic of justice for the Indonesian nation. The theory of justice which is based on the values of Pancasila, especially the second principle, namely the principle of humanity that is just and civilized and is supported by the first principle of God Almighty. The terms fair and civilized as meant in the second principle of Pancasila, are interpreted by Notonagoro as a sense of humanity that is fair to oneself, to fellow humans, and toGod (causa prima). Based on this fair and civilized humanitarian principle, legal justice that is owned by the Indonesian nation is justice that humanizes humans. According to Teguh Prasetyo, justice that humanizes humans is called a dignified theory of justice. In the sense that even though someone has been legally guilty, that person must still be treated as a human being in accordance with their inherentrights. So that justice with dignity is justice that balances rights and obligations. The value of unity and integrity is based on and imbued with the first sila (divinity), the second principle (just and civilized humanity) and underlies and animates the fourth principle (democracy led by wisdom in deliberation / representation) and the fifth principle (social justice for all Indonesian people). Thus, the value of unity and integrity in question is unity and unity that is godly, humane, human, and just, which are the characteristics of the Pancasila legal system
Transportasi Becak dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus di Daerah Perumnas Tlogosari Semarang)
Get PDFPenelitian ini bertujuan,adalah “untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dan hubungan angkutan penumpang dokar dan becak dalam pengoperasiannya? dan mengetahui perbandingan antara angkutan penumpang dokar dengan angkutan penumpang becak dalam pengoperasian di Kota Semarang†Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 50 penarik Dokar dan becak. Teknik analisis yang digunakan regresi linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Waktu Tempuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jarak Tempuh Dokar, sebagaimana Waktu Tempuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jarak Tempuh Becak. Bahwa Ongkos Penumpang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jarak Tempuh Dokar, hal ini berarti berbeda dengan Ongkos Penumpang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jarak Tempuh Becak. Bahwa Kecepatan Dokar Meter/jam berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jarak Tempuh Dokar, hal ini berarti berbeda Kecepatan Becak Meter/jam berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jarak Tempuh Becak. Jumlah Penumpang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jarak Tempuh Dokar Jarak Tempuh Dokar, hal ini berarti tidak berbeda Jumlah Penumpang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jarak Tempuh Becak.Kata kunci Transportasi, Dokar, Becak, Jarak tempuh, waktu, ongkos, penumpang.This study aims "to find out how far the influence and relationship between passenger transportation of dokar and becak in their operation? and knowing the comparison between carriage of gig passengers and pedicab passengers in operation in the city of Semarang. "The research method used a quantitative approach with a sample of 50 cart and rickshaw pullers. The analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the travel time had a positive and significant effect on the distance traveled for the Dokar, as the travel time had a positive and significant effect on the distance traveled for the pedicab. Whereas Passenger Fares have a positive and insignificant effect on Dokar Mileage, this means that different from Passenger Fares have a positive and significant effect on Becak Mileage. That the speed of the pedicab meter / hour has a positive and insignificant effect on the mileage of the pedicab, this means that the difference in the speed of the pedicab meter / hour has a positive and significant effect on the distance of the pedicab. Number of Passengers has a positive and insignificant effect on Dokar Mileage, Dokar Mileage, this means that it does not differ.Keywords: Transportation, Dokar, Becak, Mileage, time, fare, passenger
Belanja Modal APBD KABUPATEN-KOTA Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 – 2018
Get PDFThis study aims to determine the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on Capital Expenditures in Districts / Cities in Central Java, either simultaneously or partially. The population in this study is the District / City Government Financial Statements in Central Java. This study uses secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) of 34 districts / cities in Central Java for the 2017-2018 fiscal year. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression with t test. The results showed that PAD, DAK and DBH had a positive and significant effect on capital expenditure, while DAU had a negative and insignificant effect on capital expenditure. Simultaneously the variables PAD, DAU, DAK, and DBH affect capital expenditure. Regional governments are expected to pay more attention to the proportion of DAU allocated to the capital expenditure budget.keywords General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fun
Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19
Get PDFBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Maka diperlukan langkah rasional serta tepat dalam penanganan pencegahan wabah Covid-19, salah satu bentuk penanganan terhadap Covid-19 adalah melakukan riset untuk menemukan vaksin. Kondisi saat ini terkait vaksin Covid-19 di Indonesia telah memasuki fase uji klinis 3 terhadap Sinovec Biotech Ltd sebelum diedarkan kepada masyarakat. Uji klinis vaksin Sinovec Biotech Ltd yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran memerlukan 1620 relawan untuk dijadikan subjek. Sebagai relawan untuk bahan percobaan tentunya perlu payung hukum untuk melindungi terhadap relawan uji klinis vaksin covid-19 sebagai jaminan kepastian dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada relawan uji klinis covid-19. Regulasi hukum yang ada saat ini belum menjangkau secara sepesifik terhadap perlindungan relawan yang telah bersedia menjadi subjek uji klinis, akan tetapi pemerintah telah berjanji akan memberikan perlindungan kesehatan bagi para relawan uji klinis vaksin Covid-19
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi serta untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif analitif. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, Korupsi masuk dalam Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa karena dampak dari korupsi bukan hanya merugikan satu orang saja tapi merugikan seluruh negara. Bahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi memiliki berbagai efek berbahaya yang sangat luas. Karena itu, harus menggunakan metode antikorupsi yang luar biasa. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Mereka yang korupsi harus diberikan hukuman terbesar tanpa pengampunan. Mereka tidak pantas mendapatkan hak istimewa karena mereka menerima dana pemerintah yang merugikan jutaan orang serta Sejumlah masyarakat kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi bagi koruptor, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terencana dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Selain menghancurkan tujuan negara, korupsi juga merenggut hak jutaan warga indonesia. Sehingga kedepannya pemberian remisi bagi koruptor dapat dipertimbangkan kembali
GOOD GOVERNANCE DALAM KEMITRAAN GUNA MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SEMARANG
Get PDFAbstract The government needs a partnership to fulfill its duties and obligations in implementing public services, including health services. Partnership with private health facilities is BPJS Kesehatan's effort to fulfill its duties and obligations to implement public health services. In public affairs, it is important to implement good governance, including in partnerships. The research objective is to analyze the application of good governance and determine the driving and inhibiting factors in a partnership to provide health services in the city of Semarang. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the data were collected through interview, observation and documentation techniques which were then analyzed by using the data analysis technique of Miles and Heberman and the source trangulation test used to verify and validate the data. The research results reveal that the implementation of good governance in partnership to provide health services in the city of Semarang has been implemented. However, there are several principles of good governance that have not been implemented optimally, including responsiveness, consensus orientation, and equity. The driving factors for the implementation of good governance are information disclosure and transparency, mutual undestanding and mutual adjustment as well as a strong and binding partnership commitment. The inhibiting factors are the different perspectives between sectors and the absence of concessions in partnership.Keywords : Public Services, Good Governance, Partnership, Healthcare Services. Abstrak Pemerintah memerlukan kemitraan untuk memenuhi tugas dan kewajiban dalam melaksanakan pelayanan publik, tak terkecuali pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan Swasta merupakan upaya BPJS Kesehatan dalam memenuhi tugas dan kewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan publik. Dalam urusan publik, penting menerapkan good governance, termasuk dalam kemitraan. Tujuan penelitian menganalisis penerapan good governance serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknis analisis data Miles dan Heberman serta uji trangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan good governance dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang telah dilaksanakan. Meski demikian, terdapat beberapa prinsip good governance yang belum terlaksana secara optimal, diantaranya daya tanggap (responsiveness), berorientasi konsensus (consensus orientation), dan berkeadilan / keseimbangan (equity). Faktor pendorong penerapan good governance adalah keterbukaan informasi dan transparasi, upaya saling memahami (mutual undestanding) dan saling menyesuaikan (mutual adjustment) serta komitmen kemitraan yang kuat dan mengikat. Faktor penghambatnya adalah perbedaan perspektif antar sektor dan tidak adanya konsesnsus dalam kemitraan.Katakunci : Pelayanan Publik, Good Governance, Kemitraan, Layanan Kesehata
IDENTIFIKASI ARSITEKTUR RUMAH TINGGALTRADISIONAL TIONGHOA DI LASEM
Get PDFKata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yg tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Bersosialisasi dengan lingkungan merupakan pendidikan dasar dalam berinteraksi sosial. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.
Budaya Jawa adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat Jawa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.
Arsitektur merupakan hasil budaya manusia “man made†yang berwujud fisik, didalamnya terdapat ilmu pengetahuan, teknologi dan profesi
Pada desain arsitektur tradisional Tionghoa banyak aturan-aturan berupa larangan maupun anjuran dalam merancang suatu bangunan. Aturan-aturan ini merupakan pola pikir mereka terhadap hubungan manusia dan alam yang tersirat pada filsafat mereka. Karena kuatnya ajaran hidup itu, arsitektur tradisional Tionghoa tetap tidak begitu terpengaruh oleh budaya lain..
Penggunaan elemen kayu mendominasi hampir seluruh desain arsitektur tradisional Tionghoa, baik itu istana, kuil/vihara hingga rumah tinggal warga biasa karena kayu sejak dahulu digunakan dalam upacara-upacara untuk berkomunikasi antara surga dan dunia (Fletcher Sir, Banister, Knt,1954).
Permasalahan utama adalah bagaimana menarik benang merah antara budaya jawa pada arsitektur rumah tinggal tradisional Tionghoa di Lasem. Apakah ada keterkaitan budaya jawa dengan perancangan arsitektur pada rumah tinggal tradisional tionghoa di Lasem dan apakah kegiatan-kegiatan tradisi berupa ritual budaya maupun ritual ibadah berpengaruh juga pada arsitektur tradisional Tionghoa, sirkulasi pada bangunan dan perletakan zona sakral.
Pada penelitian ini upaya pengungkapan dan penelusuran hubungan arsitektur rumah tinggal tradisional Tionghoa dan budaya Jawa di Pecinan Lasem digunakan paradigma
penelitian kualitatif sehingga keluasan cakupan masalah dapat dipahami. Pada penelitian
ini digunakan analisis Holistik yaitu obyek dipandang di dalam suatu kerangka kebudayaan, yang memandang obyek/bangunan arsitektur tradisional Tionghoa sebagai manifestasi dari sistem budaya. Pada penelitian ini meliputi ketiga sudut pandang mengenai filsafat yaitu filsafat sebagai ilmu, filsafat sebagai cara berpikir dan filsafat sebagai pandangan hidup kaitannya dengan perancangan arsitektur rumah tradisional tionghoa dan simbolisasi yang ada pada masyarakat tionghoa.
Dengan pendekatan di atas, hubungan konsep arsitektur tradisional Tionghoa dan budaya
Jawa dapat dideskripsikan, meskipun pada paras hipotetis. Dari analisis terungkap pula
bahwa pengertian dan pemahaman simbolisasi ternyata dapat diadaptasikan secara integratif dengan teori perancangan arsitektur. Penelitian yang dilakukan terhadap arsitektur tradisional Tionghoa dan simbolisasinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemahaman suatu perancangan arsitektur tradisional tionghoa dan menjadi stimulan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN DARI PERKERASAN LENTUR KE PERKERASAN KAKU PADA RUAS LINGKAR UTARA MIJEN - PEGANJARAN STA 0+000 - 2+336,5 KUDUS JAWA TENGAH DENGAN METODE NAASRA ( NATIONAL ASSOCIATION OF AUSTRALIAN STATE ROAD AUTHORITIES )
Get PDFDengan meningkatnya arus lau lintas pada ruas jalan Lingkar Utara Mijen - Peganjaran, maka beban jalan yang diterima semakin besar, sehingga jalan akan mengalami penurunan kekuatan strutur. Ruas jalan tersebut mempunyai kondisi existing jalan yang bergelombang dan banyak lobang yang sangat berbahaya bagi pengguna jalan raya. Hal ini di karenakan konstruksi perkerasan saat ini yaitu perkerasan lentur tidak mampu menahan beban kendaraan yang melaju diatasnya. Melihat permasalahan tersebut, maka pada ruas jalan yang lebih kuat yaitu dengan menggunakan perencanaan perkerasan kaku.
Dari latar belakang tersebut, maka pada ruas jalan jalan Lingkar Utara Mijen - Peganjaran dilakukan perencanaan peningkatan jalan agar struktur jalan dapat menahan beban kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Peningkatan jalan tersebut dari perkerasan lentur ke perkerasan kaku, dengan lebar jalan 4 x 3.50 m dan tebal 20 Cm
THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF THE MEDIATOR IN THE EQUITABLE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES
Get PDFThe State of Indonesia is obliged to regulate Mediators to effectively settle industrial relations disputes through a sound industrial relations system. The industrial relations system formed between the actors in producing goods and services is expected to create harmonious and just industrial relations. The problems in this study are; (1) What is the role of the mediator in creating harmonious industrial relations? (2) How is the effectiveness of the mediator’s role in the fair settlement of industrial relations disputes? This research method uses normative juridical, a study that is very closely related to primary data in the form of related laws and regulations, and secondary data in the form of literature books. The approach method used in this research is empirical juridical. Juridical research is the law which is conceptualized as the effectiveness of the mediator’s role in the fair settlement of industrial relations disputes. The results showed that; (1) The role of mediator in creating harmonious industrial relations by providing understanding to workers and employers regarding labor regulations to create harmonious industrial relations. The role of the industrial relations mediator is preventive or preventing industrial relations disputes from occurring. (2) The effectiveness of the mediator’s role in the just settlement of industrial relations disputes must guarantee a fair and effective settlement of industrial relations disputes. In a fair and effective settlement of industrial relations disputes, the ideal mediation is resolved by a fair and non-discriminatory institution. The disputing parties can choose a mediator deemed the neutral parties capable of doing justice and fair settlement procedures
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DEBITOR DAN PIHAK KREDITOR DALAM KASUS KEPAILITAN PT. NYONYA MENEER INDONESIA
Get PDFTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak debitor dan pihak kreditor dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia. Perkara kepailitan suatu perusahaan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi diantara debitur dan kreditur. Adanya berbagai permasalahan terkait pembayaran piutang membuat kasus kepailitan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga, supaya bisa dihasilkan keputusan yang adil dan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak kreditur maupun debitur. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan analisa yuridis-normatif, dimana penulisan ini didasarkan pada literatur-literatur dan berbagai sumber kepustakaan terkait. Perkara Kepailitan PT. Nyonya Meneer akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hal tersebut menunjukkan jika pihak debitor maupun kreditor telah mendapatkan hak serta perlindungan hukum yang sesuai