E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia dalam menyelesaikan konflik sosial, serta mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diselaraskan tanpa menimbulkan tumpang tindih atau pertentangan normatif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis melalui analisis peraturan perundang-undangan dan kajian efektivitas norma dalam praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki potensi untuk memberikan solusi atas konflik sosial, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Pendekatan kolaboratif yang berbasis pada model keadilan restoratif memungkinkan hukum nasional mengadopsi metode penyelesaian konflik dalam Islam seperti al-sulh, tahkim, dan tabayyun. Harmonisasi hukum melalui proses positivisasi hukum Islam dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan norma-norma kontekstual yang selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan sistematis dan dialog terbuka antar nilai hukum untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat
Dinamika Pengakuan Hukum Tanah Ulayat di Bolaang Mongondow: Studi Perlindungan Hukum dalam Konflik Kepemilikan Tanah
Full text linkBolaang Mongondow merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang pada masa lalu dikenal sebagai wilayah swapraja, di mana masyarakatnya hidup berdasarkan hukum adat. Salah satu aturan adat yang masih berlaku adalah mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Namun, dalam praktiknya, hak atas tanah adat tersebut tidak pernah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah sehingga menimbulkan anggapan bahwa tanah tersebut otomatis beralih menjadi tanah negara. Kajian ini penting dilakukan untuk menelaah status tanah ulayat di Bolaang Mongondow yang hingga kini belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan tanah komunal masyarakat adat di wilayah tersebut agar dapat memperoleh legitimasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah literatur, data sekunder, peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanah ulayat masyarakat Bolaang Mongondow sejatinya telah mendapat pengakuan, baik melalui yurisprudensi maupun catatan sejarah. Akan tetapi, pengakuan tersebut masih belum cukup kuat, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih tegas guna menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat lokal atas tanah ulayat mereka
Digital Transformation of Mortgage Rights: Juridical Implications for Creditor Protection
Full text linkThe development of digital technology has brought about a revolution in various aspects of life, including in the legal and land administration systems in Indonesia. This study examines the dynamics of the digital transformation of mortgage rights through the implementation of an electronic system (HT-el) initiated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Using a normative legal method, the study explores the legal implications of this digital transformation on the legal protection of creditors. The results indicate that HT-el not only accelerates and simplifies the registration process for mortgage rights but also enhances transparency, accountability, and legal certainty for all parties involved. However, this digitalization is also accompanied by challenges such as data entry errors, human resource readiness, and electronic data security, which require further attention. Furthermore, the executory power inherent in electronic certificates provides creditors with an effective legal protection mechanism without having to go through lengthy court proceedings in the event of default. This study recommends strengthening regulations, intensive socialization, and improving technological capacity so that the digital transformation of mortgage rights can run optimally and provide maximum protection for creditors. This study is expected to serve as an important reference for policymakers and legal practitioners in addressing the digitalization of the land collateral system in Indonesia
Health Services for the Elderly in the Perspective of Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly
Full text linkThis study aims to analyze the implementation of Law Number 13 of 1998 on the Welfare of the Elderly in fulfilling elderly health rights in Indonesia. Based on the Preamble to the 1945 Constitution and Article 28C, the state is obligated to improve the welfare of all citizens, including the growing elderly population that is projected to make Indonesia an aging society. This research employs a normative qualitative method with conceptual, comparative, and literature review approaches, examining legal regulations, scholarly works, and international instruments such as CEDAW and CRPD. The findings show that the law regulates elderly rights to comprehensive healthcare, government and community roles, priority for vulnerable groups, funding mechanisms, and social protection through BPJS Kesehatan. However, implementation challenges remain, including disparities in healthcare access, limited funding, and low awareness. The discussion highlights derivative programs such as Elderly Posyandu, geriatric services, and medical rehabilitation, though their reach is uneven. The study concludes that while the legal framework is adequate, stronger policies, better budgeting, and improved public education are needed. Recommendations include expanding community-based health programs, enhancing geriatric training, and strengthening multi-stakeholder collaboration to support active aging
The Death Penalty from a Criminal Law Perspective: Between the Deterrent Effect, Morality, and Human Rights
Full text linkThis article examines the complexities of the death penalty in Indonesia, emphasizing three key aspects: its effectiveness as a crime deterrent, its moral and ethical legitimacy, and its compliance with human rights and international obligations. The study employs a normative-juridical approach with descriptive analysis, combining legislative and conceptual approaches to examine the Criminal Code, the Narcotics Law, court decisions, academic literature, and international publications. The analysis shows that the effectiveness of the death penalty as a deterrent remains debated, as social, economic, educational, and environmental factors often play a greater role in determining criminal behavior than the threat of physical punishment. From a moral and human rights perspective, the death penalty poses a dilemma between the utilitarian principle, and the deontological principle. Constitutional Court and Supreme Court decisions, as well as Law Number 1 of 2023, emphasize selectivity, proportionality, probation, and a restorative approach as an effort to balance the interests of the public, victims, and perpetrators. The Islamic legal approach through qisas and diyat also offers a humanistic restorative alternative. Thus, the death penalty in Indonesia must be implemented fairly, selectively, and humanely, in accordance with legal ethics, human rights principles, and the values of social justice
ANALISIS EFISIENSI PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN PAILIT
Full text linkPemutusan hubungan kerja masih sering terjadi dalam permasalahan hubungan industrial, dengan dampak dari permasalahan ini berupa kondisi yang tumpang tindih disebabkan beberapa pihak seringkali tidak mendapatkan hak-hak nya dengan adil. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat terjadi karena beberapa jenis alasan yaitu pemutusan hubungan kerja karena efisiensi dan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit. Berdasarkan PHK karena efisiensi dapat terjadi apabila perusahaan memilih pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh sebagai salah satu cara untuk mencegah ancaman kerugian yang mungkin dialami oleh perusahaan di kemudian hari. Sedangkan PHK setelah perusahan dinyatakan pailit adalah akibat perusahaan tidak mampu menjalankan operasional dan keuangan perusahaan dengan baik atau memiliki hutang yang tidak mampu dibayarkan dan hutang tersebut melebihi harta milik perusahaan, dan sesuai dengan kondisi tersebut terdapat dampak signifikan bagi para pekerja berupa pertanyaan mengenai hak-haknya, apakah akan dijamin dan diberikan secara adil oleh perusahaan yang mengalami kepailitan atau tidak, dan bagaimana dalam penyelesaiannya perusahaan yang dinyatakan pailit dapat bertanggung jawab dan memahami UUK PKPU terkait dengan hukum kepailitan. Penelitian ini menganalisis sejauh mana efektivitas dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dapat ditempuh oleh pekerja kepada perusahaan yang mengalami kepailitan, sehingga menciptakan solusi berupa kesepakatan yang diterima oleh perusahaan dan pekerja untuk mendapatkan hak nya secara adil
The Influence of Internal Control System, Follow-Up on Audit Recommendations, and Government Accounting Standards Implementation on Audit Opinion with Regional Loss as Mediator
Full text linkThis study analyses the influence of the effectiveness of the Internal Control System (ICS), follow-up on audit recommendations, and the implementation of Government Accounting Standards (GAS) on local government audit opinions, with regional losses as a mediating variable. The study is motivated by a contradictory phenomenon. While the quality of audit opinions has generally improved, regional losses have significantly increased over the past six years, peaking at IDR 2,457,241.66 million in 2023. The research utilises secondary data from the Audit Board of Indonesia (BPK), covering 1,012 observations from city and regency governments during 2022–2023. The data analysis using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (SEM-PLS).The study finds that (1) ICS effectiveness significantly affects regional losses but not audit opinions, (2) follow-up on audit recommendations has no significant effect on either audit opinions or regional losses, (3) GAS implementation significantly affects both audit opinions and regional losses, and (4) regional losses do not mediate the relationships between the independent variables and audit opinion. These findings highlight the theoretical relevance of Agency Theory and provide practical and policy implications for improving local government financial accountability and audit outcomes
Liquidity, Volatility, and Herding Behavior: A Study of the Indonesia Stock Exchange during the Covid-19 Pandemic
Full text linkThis research aims to determine liquidity and volatility conditions and differences in herding behavior during the pre-pandemic, early pandemic, and the new normal period of the COVID-19 pandemic in Indonesia. This research examines the microstructure and proves herding behavior on the Indonesian Stock Exchange (IDX). This research will also look at liquidity and volatility to see market sentiment because investor behavior can be reflected in liquidity and volatility. The population used in this research is the IDX-80 index, with 48 companies as the sample. This study uses CSAD to test herding behavior because it is not sensitive to outliers. This research found that the highest market liquidity and volatility occurred during the early pandemic, and the highest herding behavior occurred during the new normal period. The market response to each event can also determine the direction of stock movements, so investors can take advantage of this period to collect shares and sell them again when prices rise. This research offers a summary of the Indonesian capital market during significant events, which can assist investors in developing investment plans that consider the course of events. Practically, this study offers actionable insights for investors by explaining how market conditions during different phases of the pandemic influence investment strategies
Can Brand Ambassador Program Effectively Increase Online Purchase Intention? A Mediation Analysis Through Brand Awareness in Cloud Infrastructure Technology Industry
Full text linkDigital marketing through brand ambassadors is growing rapidly across various industries, including cloud computing industry. This study analyzes the effectiveness of brand ambassador programs on online purchase intention through brand awareness as a mediator. A quantitative approach with an explanatory research design was used on 250 Instagram followers of @idcloudhost through simple random sampling. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with IBM SPSS AMOS 22 Graphics software. Results showed a non-significant negative direct effect of brand ambassadors on online purchase intention. However, the indirect effect through brand awareness mediation created a significant positive relationship. These findings suggest that brand ambassadors alone are not strong enough to influence online purchase intention without first establishing brand awareness. This study concludes that PT. Cloud Hosting Indonesia's Brand Ambassador strategy, despite not involving celebrities, is effective in building brand awareness that drives online purchase intention. This research makes a significant contribution to knowledge development, particularly in marketing, by measuring the relationship between brand ambassadors and online purchase intention through brand awareness in the cloud infrastructure industry. This study also offers evaluations and recommendations for similar technology companies to implement brand ambassador programs to enhance online purchase intention through brand awareness
EVALUASI KINERJA KOLOM STRIPPER PADA PROSES COâ‚‚ REMOVAL DI UNIT AMONIA
Full text linkProses produksi amonia memerlukan tahapan penghilangan karbon dioksida (COâ‚‚) agar gas sintesis terbebas dari senyawa pengganggu yang dapat merusak katalis. Salah satu unit penting dalam proses ini adalah kolom stripper yang berfungsi untuk melepaskan COâ‚‚ dari larutan semi-lean agar dapat digunakan kembali dalam siklus penyerapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja stripper berdasarkan perbandingan data desain dan data aktual yang diperoleh dari Distributed Control System (DCS) dan analisis laboratorium selama lima bulan. Evaluasi mencakup perhitungan neraca massa, neraca energi, efisiensi termal, dan persen COâ‚‚ yang berhasil dipisahkan. Hasil studi menunjukkan bahwa efisiensi stripper mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 90,11%, yang masih dalam batas toleransi desain. Fluktuasi ini diduga disebabkan oleh variasi kondisi operasi, akumulasi fouling, serta performa peralatan yang tidak optimal. Evaluasi ini memberikan dasar untuk optimasi operasional dan pemeliharaan yang lebih baik di masa mendatang