E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
SANKSI BAGI MANTAN TERPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK
Get PDFReaksi masyarakat terhadap sambutan meriah dari mantan terpidana kejahatan seksual pada anak berinisial SJ menjadi banyak perhatian. Kejahatan seksual pada anak yang merupakan tindak pidana khusus memiliki perlakukan yang khusus pula baik itu sebagai korban maupun pelakunya. Karena kekhususannya itu ada perlakuan tersendiri mulai dari penyidikan, peradilan, sanksi, pemidanaan, juga pasca pemidanaan. Pasca pemidanaan, pelaku tidak secara serta merta dapat bergerak bebas di muka publik, sehingga saat mantan terpidana tampil dimuka publik menimbulkan reaksi dari masyarakat. Secara norma ataupun sosial adanya suatu pembatasan bagi mantan terpidana kejahatan seksual. Hal tersebut dikaitkan dengan etika yang berlaku dimasyarakat dimana kejahatan seksual merupakan tindakan amoral terhadap anak yang seharusnya harus dilindungi oleh semua pihak baik itu masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Karena berkaitan dengan moral akan tindakan asusila tersebut secara beban yang ditanggung korban secara psikologi akan mempengaruhi masa depan anak, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat diterima dengan serta merta untuk tampil dimuka publik, maka yang demikian menimbulkan adanya sanksi setelah selesai pemidanaan
PENGARUH WARNA DINDING ALAT PENGERING EFEK RUMAH KACA TERHADAP PENYIMPANAN PANAS PADA PENGERINGAN IKAN ASIN
No full textPembuatan ikan asin seringkali masih menggunakan cara lama yaitu penjemuran langsung di bawah sinar matahari yang memakan waktu sekitar 3 hari. iPengeringan idengan iteknik iini tentunya isangat itergantung idengan ikondisi icuaca isaat ipenjemuran. iSaat isuaca icerah penjemuran idapat iberlangsung idengan ibaik, itetapi isebaliknya isaat icuaca imendung iatauibahkan ihujan, ipenjemuran isama isekali itidak idapat idilakukan isehingga iikan imenjadi icepat ibusuk idan imenjadikan ipengurangan iini ikurang iefektif dan kurang higienis setelah nya karena di campur dengan debu dan kotoran. Pengeringan rumah kaca merupakan salah satu metode untuk menghadapi permasalahan yang sering di hadapi. Melalui penelitian ini di ketahui bahwa alat pengering rumah kaca dapat di gunakan untuk proses pengeringan ikan asin dengan penurunan kadar air hingga 28% pada pengeringan selama tujuh jam dan pengeringan dan terus berjalan meskipun kondisi cuaca tidak stabil
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
Get PDFABSTRAK Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah. Birokrasi pemerintah berfungsi sebagai pelayanan dimana Faktor Kualitas SDM Sangat mempengaruhi. Karena keberhasilan otonomi daerah salah satunya dengan meningkatnya kemampuan aparatur birkrasi dalam menjalankan fungsinya sebgai pelayan publik. Otonomi daerah menuntut aparatur birokrasi untuk terus berinovasi selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan daerahnya untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan menarik daya saing yang pada akhirnya peningkatan pendapatan daerah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dam penguatan kualitas SDM aparatur birokrat. Reformasi tidak hanya menyederhanakan struktur organissasi tapi juga mengubah pola pikir aparat birokrasi untuk lebih kreatif dan inovatif. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi , Peningkatan Kualitas SDM ABSTRACTLocal administration at various levels is brought together by regional autonomy. The Regional Government must make modifications in accordance with Law No. 23 of 2014, particularly in the implementation of Regional Government. The Human Resources Quality Factor has a big influence on how the government bureaucracy works. The rising competence of the bureaucratic apparatus to carry out its tasks as public servants is one of the reasons for regional autonomy's success. Regional autonomy necessitates the bureaucratic apparatus to continue to innovate, not only in terms of enhancing service quality, but also in terms of strengthening the region's ability to compete with other regions and attract competitiveness, resulting in increased regional income. One of the measures to improve the quality of human resources in the bureaucratic apparatus is bureaucratic reform. Reform not only streamlines organizational structures, but it also shifts the mindset of the bureaucracy to be more creative and innovative. Keywords: Regional Autonomy, Bureaucratic Reform, Improving the Quality of Human Resource
URGENSI REFORMASI ADMINISTRASI DALAM CITIZEN-CENTRIC, DAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online. Penelitian ini hendak mengkaji urgensi refornasi administrasi dalam citizen-centric dan e-government di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan e-government di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan network service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Publik untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Refornasi Administrasi; Citizen-Centric, dan E-GovernmentABSTRACT The development of information and communication technology affects various lines of life, including the development of the government system. Currently, the central and regional governments are intensively using information and communication technology media as public facilities, the demands for comprehensive information disclosure, and internet-based public services will affect the future bureaucratic system. Public services that have been carried out by direct interaction must be limited and even have to switch to online services. This study aims to examine the urgency of administrative reform in citizen-centric and e-government in Indonesia. This study uses a qualitative method. The author finds that the use of e-government in Indonesia still needs to be improved. Indonesia needs to optimize the use of vertical integration and horizontal integration models that provide a one-stop service network that requires the transformation of public services from the Old Administration Public model to the New Public Service. This also needs to be supported by regulatory reforms in the field of State Administration to increase synergy and harmonization between government institutions, so that there is no overlapping of authorities and conflicts between institutions that can hinder the delivery of services to the community. Keywords: Administrative Reform; Citizen-Centric, and E-Government
A TEXTUAL ANALYSIS OF STUDENTS’ WRITING IN NARRATIVE TEXT
Get PDFThe objective of this study is to analyze cohesion and coherence in students’ narrative texts using critical discourse analysis approach and to identify the implications of applying critical discourse analysis approach to students’ narrative writing. This study used descriptive qualitative method. The object of this research is 6 narrative texts written by 2nd semester students of English Education Department of STKIP PGRI Bangkalan. Data collection is done through observation, questionnaires, interviews and documentation. The findings show that the students applied their narrative text writing tasks with grammatical cohesion, lexical cohesive, and coherence. Related to student assignment texts, most of them are good at writing cohesion and coherence and some of them need to be improved. In terms of writing, they are good at the reference, conjunction and reiteration or repetition. From student writings, the researcher got349 reference words collected, and 26 words from substitution, no ellipsis at all, 112 conjunction words collected, and the last 69 words lexical cohesive. They need to learn more about ellipsis and collocation, they are good at reiteration or repetition. About coherence they are good. most sentences are coherence but there is some to learn about coherence. Then, the implications of the critical discourse analysis approach model of Norman Fairclough are also very effective in analyzing a discourse or text because it can identify the content and intent of students’ narrative texts through three stages, namely the description stage, the interpretation stage and the explanation stage
POLITIK KRIMINAL DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK
Get PDFAnak sebagai bagian warga masyarakat merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu anak berhak untuk mendapat perlindungan. Berkaitan dengan politik kriminal dalam perlindungan anak, diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan dengan permasalahan perlidungan hak-hak anak pada umumnya yang merupakan sub sistem dari perlindungan hak-hak anak. ulisan ini membahas tentang kebijakan perlindungan anak meliputi: (1) Instrumen Hukum Perlindungan Anak, (2) Batasan Usia dan Pengertian Anak, dan (3) Politik Kriminal Anak yang Bermasalah Dengan Huku
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM KASUS PENCURIAN GETAH KARET OLEH KAKEK SAMIRIN
Get PDFKatagori tindak pidana pencurian riangan menurut Pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah ketika nilai perkara lebih kecil dari batas minimum yang telah ditentukan yaitu Rp2.500.000,- dan atas hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataannya banyak kasus tindak pidana pencurian ringan yang mendapat sanksi pemidanaan, salah satunya Kasus Kakek Samirin dalam Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim, sehingga terdapat kekaburan hukum karena hakim memutus perkara Kakek Samirin menggunakan Undang-Undang Perkebunan dan tidak menggunakan dasar dari KUHP. Penelitian ini dapat dikatagorikan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) terhadap data pustaka. Analisis penulis berdasarkan pendekatan undang-undang (Pasal 362 Kitab KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) dan pendekatan kasus, tindakan yang dilakukan oleh kakek Samirin dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan. Atas dasar tersebut, seharusnya kakek Samirin tidak boleh ditahan dan perkaranya diputuskan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara Kakek Samirin berdasarkan Pasal 107 huruf d Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan hak hakim yang tidak dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur kemanfaatan yaitu untuk memberikan didikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana pencurian ringan seperti yang dilakukan oleh SamirinÂ
REKONSTRUKSI SUBJECTUM LITIS: REFLEKSI PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SECARA KONSTITUSIONAL
Get PDFHuman rights as citizens must be respected and guaranteed, one of which is political rights. The guarantee of human rights must be able to provide moral strength that is able to protect and guarantee human dignity based on the law, not on the basis of circumstances, wills, or certain political perspectives. Citizens' political rights are the right to take part in government and vote regularly on democratic mechanisms in a country, whether through election, regional head elections, or other elections. The political right is related to the right of citizens to play a role in efforts to make future arrangements for a state institution. At the moment the request for dissolution of political parties can only be done by the government. The dissolution of political parties in Indonesia is carried out by the Constitutional Court as one of the institutions of judicial power. The political rights of citizens should be made a priority in the dissolution mechanism of political parties. This research is a normative juridical study which outlines a comparison of the dissolution of political parties between Indonesia and Germany and Slovenia. In addition, the mechanism for future improvement is the dissolution of political parties to better guarantee the political rights of citizens
POLICY OF GIVING IMPUNITY TO STATE ADMINISTRATORS IN THE FIELD OF FISCAL AND MONETARY POLICY IN LAW NUMBER 2 YEAR 2020
Get PDFTo create economic and financial stability due to the Covid-19 pandemic, the government stipulates Perppu No. 1 of 2020 becomes Law No. 2 of 2020. The law states that state officials in the field of Fiscal and Menoter Policies cannot be prosecuted civilly or criminally in carrying out their duties and official decisions in the context of implementing the Perppu are not objects of state administrative lawsuits. Whereas in a state of law everyone has a position without exception. This research is classified as normative juridical using library materials as the main data source. Based on the research, the policy has the potential to cause a moral hazard, adverse selection, and abuse of power and is contrary to the principles of Good financial governance. The policy of granting impunity to state administrators in the fiscal and monetary fields is contrary to the principle of equality before the law which is constitutionally stated in the 1945 Constitution
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PEMANFAATAN BIG DATA MARKETPLACE DI INDONESIA
Get PDFThe digital era has an impact on the rapid growth of the marketplace. Through the marketplace, traders can target international markets only by marketing their products digitally. The growth of the marketplace cannot be separated from the value of consumer satisfaction in increasing purchasing power, because consumer satisfaction is the key to public trust. To provide satisfaction to consumers, business actors utilize big data technology. The use of consumer big data ultimately brings positive and negative impacts for consumers themselves and also business actors. This normative juridical research with the type of library research is carried out to see a review of business law on the use of consumer marketplace big data. This research is important because digital business is growing and developing rapidly in various sectors, one of which is the trade sector through a marketplace platform that utilizes big data. As a result, the preventive efforts that have been carried out so far through the implementation of laws and regulations have not been effective in protecting the interests of consumers, so the role of the Legal Aid Institute and the Consumer Dispute Settlement Agency is needed to support consumer protection. The healthy business competition climate also still needs to be improved, of course with the role of the Business Competition Supervisory Commission, given the limitations of the Business Competition Law which does not yet apply the principle of extraterritorialit