E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang
Penelitian ini bertujuan  untuk menguji  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kota Semarang selama tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari laporan realisasi bulanan PAD, DAU, DAK, DAN IPM, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 60 data. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan metode dokumentasi dengan  sifat  datanya  adalah  data  kuantitatif. Teknik  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.Kata Kunci : PAD, DAU, DAK, IPMThis study aimed to examine Regional Original Income (ROI), General Allocation Funds (GAF), and Special Allocation Funds (SAF) affected by the Human Development Index (HDI) in Semarang City from 2015-to 2019. The population of his study consisted of monthly realization reports of ROI, GAF, SAF, And HDI, the sample obtained was 60 data. This study used the method of data collection with the documentation method with the nature of the data was quantitative data. The analysis technique used in this research was multiple linear regression. The results of the study showed that the Regional Original Revenue (ROI), the General Allocation Fund (GAF), and the Special Allocation Fund (SAF) had a positive and significant effect on the quality of human development.Key Word: ROI, GAF, SAF, HD
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK
AbstrakIndonesia mulai memperjuangkan hak-hak perempuan sejak era R.A. Kartini. Perjuangan tersebut terus dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kini perempuan mendapat hak yang sama mulai dari pandangan hukum, pekerjaan, beban pekerjaan, maupun politik.Kehidupan politik menyangkut seluruh kegiatan yang mempengaruhi jenis kebijakan yang disesuaikan untuk masyarakat dan bagaimana penerapannya. Seseorang yang berpartisipasi dalam kehidupan politik maka akan memberikan dampak bagi pelaksanaan suatu kebijakan.Perjuangan politik di Indonesia berawal dari pengesahan konstitusi yang membuat peran perempuan semakin meningkat dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai muncul tokoh-tokoh politik perempuan yang mengisi lembaga eksekutif maupun legislatif. Kata kunci : politik, pembangunan, hak perempuan. AbstractIndonesia began to stuggling for women's rights since the era of R.A. Kartini. The struggle    continues to fight for the rights of women in everyday life. Now women have the same rights from a legal perspective, work, workload, and politics.Political life concern all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adapted for society and the way it is put into practice. We are said to the participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society.The political struggle in Indonesia began with the ratification of the constitution which made the role of women increasingly increase in the Indonesian political scene. Beginning to emerge female political figures who fill the executive and legislative institutions. Keyword : politic, development, women right
The Effect of Financial Decisions on the Value of Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange, 2018-2020
This study aims to determine the effect of investment decisions, funding decisions, and dividend policy on firm value in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. This research is classified as a quantitative approach. The sample in this study was 12 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2020 periods. Sampling used the census technique. The data analysis technique used multiple linear regressions. The results of the study show that investment decisions have a positive and significant effect on firm value. Funding decisions have a negative and insignificant effect on firm value. Dividend policy has a positive and significant effect on value. Investment decisions, funding decisions and dividend policies affect the value of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange
Employee Performance Improvement through Employee Empowerment and Employee Organization Learning in Semarang Tengah District, Semarang City
Optimal public service activities that will be carried out by local government organizations such as sub-districts require qualified state civil servants. This study aims to analyze the effect of employee empowerment and organizational learning on employee performance. The population of this research is employees in Central Semarang District as many as 158 people, the number of samples is 123 people who are selected by using proportional random sampling. The analysis technique used is multiple linear regression with SPSS Version 22. The results show that employee empowerment and organizational learning have a significant effect on employee performance
The Effect of Brand Image and Word of Mouth on the Decision to be a Customer of BTN Syariah Semarang
BTN Syariah is one of the Islamic banking institutions that has become one of the recognized financial institutions in Indonesia. However, the market share of Islamic banking is still relatively small. This study aims to examine the effect of brand image and word of mouth (WOM) in influencing the decision to become a customer of Bank BTN Syariah. This research was conducted at BTN Syariah Semarang City used for data collection. The questionnaire instrument was used in this study. Validity and reliability testing was carried out first and multiple linear regression analysis was used for hypothesis testing. The results of the study found that each factor, namely brand image, had a positive influence on the decision to become a customer. Word of mouth also has a positive and significant influence on the decision to become a customer. This result implies that BTN Syariah must provide a lot of information so that it can improve brand image and word of mouth so that it can improve customer decisions
ANGALAE KOMUNITAS YANG TERTINGGAL DARI KOTA CERDAS KOTA KUPANG
The city of Kupang which is a medium-sized city in West Timor as well as a frontier city that has begun to experience significant development, the island of Timor itself is a coral island which is always played as a rock, not rocky soil because the topography of this island is famous for being rocky, barren and dry. . This coral city also experienced social conflict in 1999 as a city development inhabited by various ethnicities. Looking further, it turns out that this city actually already has resilience in the form of a small community called angalae in this city area which has always developed and inhabited certain points. Interestingly, this community also carries out economic activities but does not then develop for the better because they actually play a hidden role as agents that support the resilience and resilience of the city and can even be called the forerunner of a smart city. This study aims to find out how the Angalae community's flashback plays a role in the resilience of a city or environment. The results show that the Angalae community exists and does not exist because it is not prohibited and even contributes invisible to the development of Kupang city from time to time.
Kota kupang yang adalah kota menengah di timor barat sekaligus merupakan kota perbatasan yang mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan, pulau timor sendiri adalah merupakan pulau karang yang selalu di plesetkan sebagai batu bertanah bukan tanah berbatu karena topografi pulau ini yang terkenal karena berbatu, tandus dan kering. Kota karang ini juga mengalami konflik sosial pada tahun 1999 sebagai perkembangan kota yang dihuni oleh beragam etnis. Menilik lebih jauh ternyata kota ini sebetulnya sudah punya daya tahan berupa komunitas kecil yang disebut angalae dikawasan kota ini yang sejak dulu berkembang dan mendiami titik-titik tertentu. Menariknya komunitas ini juga melakukan aktifitas ekonomi akan tetapi tidak kemudian berkembang menjadi lebih baik karena mereka malah memainkan peran terselubung sebagai agen yang menopang ketahanan dan daya tahan kota bahkan bisa disebut menjadi cikal bakal kota cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kilas balik komunitas angalae mengambil peran di dalam ketahanan suatu kota atau lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas angalae antara ada dan tiada karena tidak dilarang bahkan menyumbang yang tidak kelihatan pada perkembangan kota kupang dari waktu ke waktu
Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang tidak valid. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dan empiris. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Permasalahan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang tidak valid.Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban dalam hukum pidana apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku setelah memperhatikan unsur-unsur Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian unsur “Barang siapaâ€, unsur “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benarâ€; unsur “Untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lainâ€
PELAKSANAAN PEMBATASAN KASASI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PIHAK PENCARI KEADILAN
Pembatasan Hak Permohonan Kasasi  Sengketa Tata Usaha Negara  Dalam Mewujudkan Keadilan Pihak Pencari keadilan ini berpedoman pada pasal yang membatasi pengajuan Kasasi di Mahkamah Agung yaitu Pasal 45 A ayat (2) huruf C UU No. 5 Tahun 2004 dalam Penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah  Yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan Pematasan Kasasi berdasarkan pasal a quo (2) Kendala-kendala hukum apa yang dihadapi dalam pembatasan Kasasi sengketa Tata Usaha Negara (3) Langkah/Upaya apa yang dilakukan terhadap kendala-kendala  hukum yang ditimbulkan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan. Perlindungan Hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip-prinsip Negara Hukum, Dalam setiap sengketa, keadilan merupakan suatu nilai yang bersifat relative dan subyektif. Permohonan pembatasan kasasi untuk keputusan pejabat Pemerintah yang lingkup berlakunya lokal dinilai tidak adil karena ada pembedaan dengan keputusan pejabat Pemerintah yang lingkup berlakunya nasional, namun secara yuridis Indonesia suatu bentuk Negara civil law menganut Pemamahan bahwa pengadilan tingkat pertama berperan seagai judex facti sedangkan pengadilan tingkat banding dan kasasi berperan sebagai judex juris sehingga dapat dikatakan pengadilan tingkat kasasi akan tidak lagi menjadi kebutuhan yang mendesak apabila kualitas keputusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
ABSTRAK Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pendekatan kualitatif sebagai dasar unuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan pendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang secara umum relative baik berdasarkan analisis variabel komunikasi, sumber daya,disposisi, struktur birokrasi,Faktor pendukung kir kendaraan bermotor diantaranya kecukupan SDM, alat uji kendaraan. kendaraan operasional dan sistem pelayanan online (daring). Sedangkan faktor diantaranya kualitas SDM sekitar 20% berpendidikan Sd dan SMP dan berumur diatas 50 tahun sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya  sosialisasi ke masyarakat terkait sistem online (melalui e-KIR, serta BLU-e), dan juga tidak sebandingnya antara jumlah populasi kendaraan yang selalu bertambah  dengan SDM yang menangani kir kendaraan bermotor.Kata Kunci: Implementasi, pelayanan, pengujian, kendaraan bermotor  ABSTRACT  The purpose of the study was to describe and analyze the implementation process, the supporting and inhibiting factors of motor vehicles testing services at the Semarang City Transportation Service. Qualitative approach was the basis of describing and analyzing motor vehicles testing services and supporting and supporting factors of implementation. The results showed that the implementation of motorized vehicles services at the Semarang City Transportation Service was generally relatively good based on the analysis of communication variables, resources, disposition, and bureaucratic structure. Supporting factors of motor vehicles testing for the Semarang City Transportation Service included the adequacy of human resources, vehicles tested equipment. operational vehicles and online service systems (online). While the inhibiting factors included the quality of Human Resources, namely the presence of Human Resources, around 20% have elementary and junior high school education and 10% were over 50 years old in this case they were less tactical in service, limited socialization to the community regarding the online system (via e-KIR, and BLU-e), and also the disproportion between the increasing number of vehicle populations and Human Resources handling motor vehicle testing.Keywords: Implementation, service, testing, motorized vehicle
PENGEMBANGAN ORGANISASI JAKARTA CENTRE LAW ENFORCEMENT COOPERATION (JCLEC) DALAM MEMBANGUN KERJASAMA MULTILATERAL
AbstrakJakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) didirikan pada tahun 2004 sebagai sebuah inisiatif bersama antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tujuan JCLEC adalah untuk memberikan layanan kependidikan yang difokuskan pada bidang Anti Teror dan Kejahatan Lintas Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model pengembangan organisasi yang dilakukan oleh JCLEC dalam kapasitasnya membangun kerjasama multilateral dan untuk memberikan rekomendasi bagi masa depan JCLEC. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis bagaimana organisasi JCLEC dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan kondisi internal dan masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis, yaitu (1) Bagaimana JCLEC memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder, (2) Ketidaksetaraan SDM antar level dalam struktur organisasi, (3) Peran-peran level sub manager yang belum optimal, (4) JCLEC sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan banyak pihak, (5) Mempertahankan jaringan alumni dan prestasi, (6) Situasi pandemic Covid-19, (7) Persaingan NGO bersegmen sama, dan (8) Faktor politik antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dapat mempengaruhi roda dan arah kebijakan JCLEC. Penelitian ini merekomendasikan JCLEC perlu mempertimbangkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan dari segi (1) pengembangan segi SDM atau personalia, (2) penempatan JCLEC secara strategis terhadap negara donor, (3) pengembangan dan pelaksanaan rencana pemasaran atau media komunikasi, (4) penguatan peran dewan pengawas dan dewan pembina JCLEC, dan (5) model daring dikembangkan untuk keberlanjutan JCLEC. Kata kunci: model; manajemen, organisasi, JCLEC, perubahan.Abstract The Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) was established in 2004 as a joint initiative between the Australian Federal Police (AFP) and the Indonesian National Police (POLRI). JCLEC's goal is to provide educational services focused on the field of Anti-Terror and Transnational Crime. The purpose of this study is to analyze the organizational development model implemented by JCLEC in its capacity to build multilateral cooperation and to provide recommendations for the future of JCLEC. This research is aimed at analyzing how the JCLEC organization is built and developed by taking into account the internal conditions and problems that occur within the organization. Based on the research conducted, there are several strategic issues, namely (1) How JCLEC provides the best service to all stakeholders, (2) Inequality of human resources between levels in the organizational structure, (3) Sub manager level roles are not optimal, (4) JCLEC as a bridge that connects the interests of many parties, (5) Maintaining alumni networks and achievements, (6) The Covid-19 pandemic situation, (7) Competition for NGOs with the same segment, and (8) Political factors between the Indonesian and Australian governments that can affect the wheels and JCLEC policy direction. This study recommends that JCLEC needs to consider efforts to improve service quality in terms of (1) human or personnel development, (2) strategic placement of JCLEC with donor countries, (3) development and implementation of marketing plans or communication media, (4) strengthening roles a JCLEC supervisory board and advisory board, and (5) an online model developed for JCLEC sustainability. Key words: model, management, organization, JCLEC, change