E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
STATUS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Get PDFPerkawinan ialah suatu hal yang mulia karena di dalamnya terdapat ikatan yang sangat kuat dan yang dimana suatu ikatan itu merupakan perjanjian seorang lelaki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga. Perkawinan dapat dilakukan dengan siapa saja, termasuk dengan Warga Negara Indonesia maupun dengan sesama warga negara asing. Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan ini lah yang disebut sebagai perkawinan campuran. Berbagai permasalahan akan muncul dalam perkawinan campuran, salah satunya mengenai status kewarganegaraan sang anak dan masalah yang berhubungan dengan hak waris anak dalam hak milik atas tanah. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa anak akan mempunyai status kewarganegaraan ganda pada saat lahir dan harus memilih kewarganegaraan saat usia 18 tahun. Status hak waris atas hak milik tanah akan tetap melekat pada anak dengan syarat anak tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan informasi dari artikel, jurnal, dan buku yang sudah ada atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Harapan dari artikel ini akan memberikan pengetahuan mengenai status kewarganegaraan anak dan status hak milik atas tanah dari hak waris anak hasil perkawinan campuran
URGENSI DIVESTASI SEBAGAI UPAYA DALAM OPTIMALISASI ASET NEGARA
Get PDFSuatu kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi bagi suatu negara untuk membangun perekomomian. Hingga saat ini kegiatan penanaman modal dapat menjadi modal bagi negara berkembang untuk dijadikan sebagai pemasukan dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dibukanya investasi bagi investor asing dapat pula memberikan manfaat bagi negara penerima invetasi. Penamaman modal asing memiliki peranan untuk memtransfer dana atau faktor lain dari negara maju kepada negara berkembang dengan cara memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang teknologi dan ilmu yang belum ada di negara berkembang. Penanaman modal asing berpengaruh penting terhadap adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang yang kemudian dapat memberikan perbaikan dalam daya saing bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian metode yuridis normatif yaitu yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum postif yang berlaku. Serta dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berkonsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Kata Kunci: Divestasi, Optimalisasi, KekayaanÂ
REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU
Get PDFPelaksanaan pelayanan publik sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif, Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars†yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam merupakan negara yang cukup berkembang dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan khususnya pelayanan dalam hal membuka bisnis atau strating a business. Vietnam memiliki keunggulan tersendiri yaitu dari segi biaya dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia Vietnam lebih unggul karena membutuhkan instansi yang lebih sedikit daripada Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatn
Perkawinan Nglangkahi Pada Masyarakat Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia
Get PDFSebuah kelompok masyarakat tentunya memiliki kebiasaan khusus yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan dilakukan secara berulang dan turun temurun dan terkadang mengandung suatu sanksi yang disebut sebagai sebuah adat. Di dalam masyarakat Jawa dikenal sebuah adat terkait dengan perkawinan yang dikenal dengan perkawinan nglangkahi. Perkawinan nglangkahi merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan mendahului kakak mempelai. Menurut masyarakat Jawa, hal ini merupakan sesuatu yang kurang baik untuk dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi yang diberikan kepada mempelai apabila melaksanakan perkawinan nglangkahi. Kajian dalam tulisan ini membahas mengenai keterkaitan antara hukum nasional di Indonesia dengan perkawinan nglangkahi pada masyarakat Jawa beserta dengan sanksinya. Studi yang digunakan menggunakan studi hukum adat dengan melihat juga dari sisi antropologis dan sosiologis yang ada dalam kehidupan masyarakat Jawa
TRAFFICKING CRIME PREVENTION POLICIES FROM A PHILOSOPHICAL, SOCIOLOGICAL, AND JURIDICAL PERSPECTIVE
Get PDFThe article was written to analyze the policy of overcoming the crime of trafficking as regulated in Law no. 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and Law no. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking (Trafficking). Human trafficking is a criminal act and violates human rights. Considering that Indonesia is the country of origin for the victims of human trafficking, the number of which is quite large, it is necessary to follow up with instruments in the form of prevention and the provision of criminal sanctions. This article addresses two questions: First, how is the legal protection for women and children victims of human trafficking? Second, what is the policy for dealing with trafficking crimes from a philosophical, sociological, and juridical perspective? This article concludes that the crime of human trafficking often occurs in vulnerable groups, namely women and children (victims), motivated by economic, social, and cultural factors. Efforts to protect victims’ rights have been carried out even though they have not been optimal through the prevention and prosecution of perpetrators. Law enforcement against the crime of trafficking is carried out with the concept of punishment and providing compensation/restitution to victims and/or their families. Trafficking is a transnational crime, so handling crimes needs to be done bilaterally/multilaterally. In addition to prioritizing penal facilities, it is necessary to seek non-penal means, involving the community in preventing and overcoming crime through preventive and repressive efforts
THE POLICY OF LEGAL PROTECTION FOR FEMALE PRISONERS IN CLASS II A FEMALE CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN SEMARANG
Get PDFWomen convicts, as a vulnerable group in society, are a group that must receive guaranteed protection for their human rights. The problem in this research is the legal protection of female prisoners in the Class II A Women’s Prison in Semarang, the problems faced, and the efforts made to overcome the problems in providing legal protection to female prisoners. The approach method used is juridical-normative. This research is descriptive-analytical. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection methods include library research, interviews, and documentation studies, and are then analyzed descriptively and qualitatively. Based on the study’s results, it can be seen that legal protection for female prisoners in the Class II A Women’s Prison in Semarang is carried out by fulfilling all the rights of female prisoners as stipulated in the legislation. In principle, all the rights of women prisoners have been granted and fulfilled, although they are still limited and not yet at the maximum level. Problems faced by the Semarang Women’s Class II A Prison in providing legal protection to female prisoners, including: (1) the limitations of existing human resources, both in quantity and quality; (2) over capacity; (3) the condition of the prison building is not following the minimum standard; (4) the lack of health facilities provided; (5) the lack of information and communication systems; and (6) minimal operating budget. Efforts made by the Class II A Women’s Prison in Semarang to overcome these problems, such as (1) increasing the quantity and quality of prison officers either through proposals for adding new employees, partnership cooperation, or through correctional technical training; (2) proposing new women’s prisons in the area of Central Java province and simplifying procedures for fulfilling the rights of inmates such as assimilation, CMB and PB consistently and transparently; (3) the renovation of prison buildings adapted to the concepts and ideas of correctional that leads to the fulfillment of the rights of women prisoners; (4). improving the health facilities and facilities for the residents of prisons; (5) procurement of information technology-based correctional service facilities and infrastructure; (6) implementing a budget system based on the real needs of the correctional process and the fulfillment of special unit costs. This study concludes that the legal protection of female prisoners in the Class II A Women’s Prison in Semarang follows what is mandated in the legislation
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI AKIBAT WANPRESTASI PENJUAL DALAM JUAL BELI RUMAH KPR DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN CIREBON NO 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn)
Get PDFRumah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena rumah tidak hanya untuk tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Memiliki rumah dianggap sebagai ukuran kehidupan yang layak. Pembelian rumah dapat dilakukan dengan tunai, KPR, maupun over credit. Banyak masyarakat yang masih awam dengan sistem over credit sehingga tak jarang mereka melakukan system over credit secara di bawah tangan yang mengakibatkan kerugian bagi pembelinya. Perumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli akibat wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli KPR di bawah tangan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim atas perlindungan hukum bagi pembeli akibat wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli KPR di bawah tangan? 3) bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi pembeli atas wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli rumah KPR di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data adalah data sekunder, metode pengumpulan data berupa studi pustaka, metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli KPR di bawah tangan sehingga perlindungan hukum didapatkan dari putusan pengadilan 2) Pertimbangan hakim dalam kasus ini diputus secara verstek karena penjual tidak diketahui keberadaannya dan meminta Bank BTN dan Kantor Pertanahan Cirebon untuk membantu pembeli dalam membalik nama hak kepemilikan tanah 3) Perlindungan hukum yang seharusnya bagi pembeli atas wanprestasi penjual adalah mendaftarkan akta perjanjian jual beli dibawah tangan di hadapan Notaris sehingga Notaris melalui saksi – saksi lingkungan seperti tetangga, ketua RT, ketua RW dan Lurah dapat mensahkan perjanjian jual beli tersebut. Kata Kunci : wanprestasi, penjual, over credit, KPR, perlindungan huku
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PPAT DENGAN IDENTITAS DIRI PALSU PARA PENGHADAP
Get PDFAkta iautentik merupakan suatuialat bukti yang memiliki peran sangat penting dalam setiap hubungan ihukum idi masyarakat. Sesorang yang berwenang dalamipembuatan akta iautentik adalah pejabat umum, pejabat umum disinii bisa iPPAT/ Notaris atau pejabat lain yang imempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akta dariiPPAT/ Notaris yang isudah cacat hukum karena kelalaianimaupun unsur kesengajaan olehiPPAT/ Notaris itu sendiri, maka PPAT/ Notaris harus bertanggungjawab secara imoral maupun secara hukum. Bila ipenyebab ipermasalahan itimbul iakibat kelalaian ibaik sengaja maupun itidak isengaja idari iPPAT imaka, iberakibat iakta tersebut mempunyai kekuatan ipembuktian isebagai iakta idibawah tangan, iatau menjadi batal demi hukum, iyang mana idapat menjadi ialasan bagi ipihak yang imenderita kerugian menuntut ipenggantian ikepada iPPAT. Metode ipendekatan dalam ipenelitian ini iadalah yuridis inormatif. Spesifikasi penelitian dalam ipenelitian ini iadalah deskriptif analisis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam pembuatan akta PPAT/ Notaris wajib memeriksa kebenaran atas identitas diri dari masing-masing penghadap, agar nantinya dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya di kemudian hari. Kemudian akibat hukum akta jual beli tanah yang sudah dibuat oleh PPAT dengan identitas diri palsu para penghadap, di dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu adalah batal demi hukum dan akta yang dibuat tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, akan tetapi tentang masalah kebenaran formal dalam kepala dan penutup akta tersebut tetap mengikat untuk para pihak yang membuatnya. Kata Kunci : PPAT/ Notaris, Akta jual beli tanah, identitas diri pals
Corporate Governance Perception Index and Firm Performance in Indonesia
Get PDFThe unique business environment and inconclusive findings make it interesting to conduct investigations related to corporate governance and performance in Indonesia. The investigation is carried out on all firms on the Indonesia Stock Exchange, which The Indonesian Institute for Corporate Governance has surveyed for almost two decades (2001 to 2019). The test results find a significant relationship between corporate governance and firm performance. This study underscores the importance of stakeholders in making a collective contribution to the firm. A series of tests have been carried out to validate these findings, and the results remain robust. This finding has important contributions and implications for regulators and firms, especially in developing countries
Formulating Cryptocurrencies Dynamic Portfolio with Consumption Sectors’ Stocks
Get PDFThis study was conducted to analyze the performance of the portfolio formed with different asset classes. The instrument used is the consumption sector index with 5 cryptocurrencies. Does the formed portfolio have a better performance than the portfolio that is only formed from the consumption sector index. The type of data in this study uses secondary data in the form of a daily frequency time series with a research period from January 2019 to January 2021. The data in this study used quantitative data. Portfolio performance measurement in this study was measured using the ratio of Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, and Omega. Based on the results of the study, it shows that the performance of the consumption sector index portfolio that is hedged with cryptocurrency produces a higher rate of return in the period during the pandemic than in the period before the pandemic. However, there is 1 crypto that produces negative values in each ratio and research period, namely Tether. Overall, the results of this study can be concluded that adding cryptocurrency to the formation of a portfolio will get a better portfolio performance