E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
MASALAH DELIK PIDANA PERTANAHAN
Get PDFMasalah tanah merupakan masalah yang memiliki kompleksitas, jika ada sengketa penyelesaiannya beragam, dapat melalui mediasi maupun melalui badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama. Kompleksitas penyelesaiannya sengketa yang beragam ini memang sudah menjadi karakter sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam hukum tanah nasional. Maka penelitian ini mengkaji ketentuan pidana dalam Pasal 52 UUPA yang mengatur kewajiban memelihara tanah bagi orang atau badan hukum, selama ini ketentuan pidana tidak diterapkan apabila menelantarkannya, tidak dipelihara/dirawat dengan baik, umumnya digunakan ketentuan sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini adalah pelaksanaan Pasal 52 UUPA adalah langkah yang perlu dibuat untuk penertiban penguasaan tanah guna menghindari terkumpulnya penguasaan tanah untuk investasi yang berakibat pada penelantaran tanah, sehingga berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan, kesejahteraan dan pemanfaatan tanah yang produktif dan berdaya guna. Ketentuan ini belum terlaksana secara nyata sehingga ada indikasi penyalahgunaan penguasaan tanah yang berimplikasi pada tidak terjaganya kesuburan tanah, tidak terpeliharanya tanah yang berakibat pada kerusakan tanah
KOORDINASI DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN
Get PDFMasalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh koordinasi, pengawasan dan koordinasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui sejauhmana Koordinasi. Pengawasan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Tipe penelitian ini adalah explanatory dengan sampel diambil secara  Random Sampling Tehnik pengolahan data meliputi editing, coding dan tabulating serta dalam menganalisa data menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: perhitungan uji hipotesis variabel koordinasi dan implementasi PKH menggunakan perhitungan korelasi product moment dapat diketahui bahwa nilai rx1y=0,307 kurang dari nilai rtabel 0,316. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara pengaruh koordinasi terhadap keberhasilan implementasi PKH di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Perhitungan uji hipotesis variabel pengawasan dan keberhasilan implementasi PKH menggunakan perhitungan korelasi product moment dapat diketahui bahwa nilai rx2y=0,811 melebihi dari nilai rtabel 0,316. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh pengawasan terhadap keberhasilan implentasi PKH di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Dari hasil perhitungan korelasi product moment diketahui bahwa nilai r( )y=0,259 kurang dari nilai rtabel =0,367 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara koordinasi dan pengawasan terhadap keberhasila
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GO DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
Get PDFTujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang dan faktor pendorong serta kendala-kendalanya. Penelitian ini menunggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, petugas loket pelayanan dan pemohon layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang. Analisis data secara deskriptif kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang didukung adanya komunikasi yang baik, sumberdaya, adanya diposisi dan struktur birokrasi. (2) Faktor pendorong meliputi adanya kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan; adanya perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan; adanya koordinasi yang baik dengan organisasi perangkat daerah melalui Perjanjian Kerjasama. Faktor kendala yaitu belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; belum optimalnya pengelolaan SIAK, capaian kepemilikan dokumen belum sesuai target; kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi; dan belum adanya Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaan teknis implementasi kebijakan go digital. Selain itu, kendala dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk penggunaan teknologi dalam layanan administrasi kependudukan, dan kendala trouble jaringan
LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE ENFORCEMENT OF THE NEUTRALITY VIOLATION OF THE STATE CIVIL APPARATUS (ASN) IN SIMULTANEOUS REGIONAL HEAD ELECTIONS (CASE STUDY IN SRAGEN REGENCY)
Get PDFThe State Civil Apparatus (ASN) role is crucial to carry out government affairs within the framework of achieving national goals. In carrying out these duties as a state apparatus, they must provide services to the community in a professional, honest, fair, and equitable manner in carrying out state, government, and development tasks. ASN must be neutral from the influence of all political groups and parties and not discriminate in providing services to the community. In 2015, Sragen Regency participated in celebrating the democratic party, namely the simultaneous election of regional heads and deputy regional heads on December 9, 2015. The Panwaslu (Election Supervisory Committee) of Sragen Regency found and received reports that many ASNs were not neutral. The Panwaslu report reached KASN, and several cases were left without follow-up handling and seemed to evaporate. This study uses qualitative research methods to obtain facts regarding the problem of ASN neutrality in the Sragen Regency in the 2015 simultaneous regional elections. The unit of analysis in this research is the Panwaslu of Sragen Regency and the Education and Training Personnel Agency (BKPP) of Sragen Regency. Data collection techniques used are in-depth interviews and documentation to complete the data in this study. ASN violations occurred before the campaign period and during the campaign period. The number of ASN is not neutral by attending campaigns, other stage activities, and providing campaign materials using state facilities such as office buildings and ASN official vehicles. Of course, the involvement and alignment of ASN in the 2015 Regional Head Elections is due to the incumbent candidate. The Sragen Regency Government, namely the Sragen Regent, should give sanctions or disciplinary punishments to ASN who are not neutral in following the existing laws and regulations. The Sragen Regent should be more firm in responding to this non-neutral ASN case. Legal arrangements are needed to handle ASN Neutrality violations in the General Election and Simultaneous Regional Head Elections
The Effect of Quality of Work Life and Organizational Commitment toward Employee's Performance
Get PDFThis study aims to determine the effect of the quality of work life and organizational commitment on employee performance of BPJS Ketenagakerjaan in Semarang. The population used in this study was all employees at BPJS Ketenagakerjaan in Semarang. The sample size was 90 respondents, taken with a simple random sampling technic. The data source used is primary data, with the data collection method using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results indicate that the quality of work life has a positive and significant effect on employee performance, and organizational commitment has a positive and significant effect on employee performance. Based on the results, suggestions can be submitted to BPJS Employment Semarang to maintain or improve work life and organizational commitment, by providing rewards and compensation for excellent employees
MEMBANGUN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA
Get PDFA child criminal justice system based on Pancasila legal ideals is needed in resolving children in conflict with the law, because Pancasila is a philosophical study in restorative justice. The juridical study of restorative justice in national legal instruments, which considers and examines the relationship of various laws and regulations relating to restorative justice based on Pancasila legal ideals as a means of dealing with children in conflict with the law. Sociological studies, namely the negative side of imprisonment for children, that the impact of imposing imprisonment on children will cause stigma and this will hinder the future of children. Building an ideal juvenile criminal justice system in dealing with children in conflict with the law based on the ideals of the Pancasila law, the paradigm that must be used is the Pancasila paradigm, which is oriented to the values of "God"; oriented to the values of “Humanityâ€; and oriented to “Society†value
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASAR UU NO 2 TAHUN 2011
Get PDFThe design of internal party dispute arrangements has actually been regulated in Law Number 2 of 2011 concerningg political parties, this rule is a middle way to create regulation that can resolve internal dispute probmlems within political parties. It is hoped that this presence will be able to solve all problems within political parties that have legal certainty. There are saveral legal mechanisment disputes, including though political party courts, general courts and state administrative courts. This research Method uses normative juridical cocepts with statutory, case and conseptual approches. As for this study, researchers us sources of lega; materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials
COPYRIGHT DAN RIGHT TO COPY (PEMAHAMAN DASAR HAK CIPTA DAN HAK YANG TERKAIT DENGAN HAK CIPTA DALAM BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)
Get PDFCopyright is a system of rights in the field of Intellectual Property Rights (IPR). In Indonesia, arrangements regarding Copyright are currently governed by Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. Regulates the scope and protection of a work which is the embodiment of human creativity, taste and initiative as God's creatures. Copyright which is an exclusive right attached to the Author in which there are Economic Rights and Moral Rights. Authors and other parties who receive Rights Related to Copyrights can receive economic benefits from an existing copyrighted work (Economic Rights). died (moral rights). In the Civil Law System legal system, the focus is on protection of the Author, whereas in the Common Law System legal system, the focus is on the protection of Works
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA
Get PDFTujuan penulisan penelitian ini untuk menganalisa kebijaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika serta kendala, dan solusi pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika yang telah menjalani lebih dari 2/3 masa pidana. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitik dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi sistem pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam KUHP Pasal 15, Pasal 15 a, Pasal 14, Pasal16, UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Saat ini telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Bahwa pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana penjara yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan berkelakuan baik pada saat menjalani 2/3 dua pertiga masa pidananya. Kendala yang dihadapi diantaranya seperti proses pengajuan usul pembebasan bersyarat yang memakan waktu lama, narapidana itu sendiri belum memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, kurang partisipatif masyarakat dalam menanggapi pembinaan di luar Lapas yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, dan kurangnya pemahaman dari keluarga narapidana tentang maksud dan implementasi dari pembebasan bersyarat tersebut. Solusi yang dapat diberikan adalah pengefektifan dan pengefisiensian waktu dalam memproses pengajuan pembebasan bersyarat, dan percepatan layanan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Cuti Bersyarat dengan pembuatan usulan berbasis aplikasi, validasi data dan berkas berbasis aplikasi, pengiriman berkas dilakukan secara elektronik (paperless)
Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset Terhadap Penyaluran Kredit Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020
Get PDFThis study aimed to determine the effect of Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Return On Assets (ROA) on credit distribution at banking sector listed in Indonesian Stock Echange for the 2018-2020 period. The population used in this study is all financial statements of commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018 - 2020, and the size of the sample used is 87 observational data, with the sampling technique using the census method that data was secondary data. The method of data collection was documentation. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results showed that Third Party Funds had a significant positive effect on lending, the Capital Adequacy Ratio had an insignificant negative effect on lending, and Return On Asser had a positive but not significant effect on lending. The value of the coefficient of determination is 0.702, meaning that the variables of Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio and Return On Assets can explain the variation in lending variables of 70.2%.Keywords: Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Return On Assets, and Credi