E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN
AbstrakDemokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peranserta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif, Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Organisasi-organisasi intrernasional yang berkecimpung dalam urusan perempuan di dunia politik. Salah satu organisasi adalah Inter-Parliamentary Union (IPU) yang telah menjadi perintis upaya menggali informasi komparatif tentang perempuan yang terjun di dunia politik. Meskipun banyak tempat jumlah mereka sangat kecil, sesungguhnya para anggota parlemen perempuan dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan dampak yang nyata. Perlu ada upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen menuju strategi-strategi untuk memperkuat kemampuan mereka dalam membuat keputusan di parlemen. Kuota merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk menjamin akses perempuan menuju kekuasaan politik. Negara-negara yang memiliki massa kritis kaum perempuan (30 persen) di parlemen, dewan-dewan legislatif, membuktikan adanya pemberlakuan sistem kuota itu, baik yang diterapkan secara sukarela oleh partai-partai politik maupun yang digariskan oleh undang-undang. Kata Kunci: Keterwakilan, Perempuan, Parlemen. AbstractDemocracy mandates equal access and full participation for men and women, on the basis of the principle of equality, in all areas and levels of public life, especially in decision-making positions. The Beijing Platform for Action and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) recommend that all governments around the world adopt quotas as a special temporary measure to increase the number of women in office. appointive (based on appointment/appointment) and elective (based on election results) at the local and national government levels. This study uses a qualitative approach, data analysis, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity: degree of trustworthiness, transferability, dependability, certainty. The results of the study, international organizations that are involved in women's affairs in the world of politics. One such organization is the Inter-Parliamentary Union (IPU), which has pioneered efforts to gather comparative information about women who are involved in politics. Even though in many places they are very small in number, women MPs can actually work effectively and make a real impact. There needs to be an effort to increase the number of women in parliament towards strategies to strengthen their ability to make decisions in parliament. Quotas are one of the most effective mechanisms to ensure women's access to political power. Countries that have a critical mass of women (30 percent) in parliament, legislative assemblies, prove the existence of the quota system, whether implemented voluntarily by political parties or as outlined by law. Keywords: Representation, Women, Parliament
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER
ABSTRAK Gender saat ini menjadi isu lintas bidang yang diintegrasikan dalam semua aspek .pembangunan. Gender merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat, implementasi kebijakan pemerintah yang responsif gender, selalu memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman serta aspirasi laki-laki dan perempuan, disamping itu juga   kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan menikmati hasil pembangunan. Salah satu kebijakan yang responsif gender adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disingkat UUK 13, dan peraturan pelaksananya, di dalamnya mengatur hak-hak/perlindungan kepada tenaga kerja, didalamnya juga diatur hak-hak dari tenaga kerja perempuan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan . Kata kunci :  Penghapusan diskriminasi, tenaga kerja, perempuan, pembangunan                             ABTRACT  Gender is currently a cross-cutting issue that is integrated into all aspects of development. Gender is a concept that refers to the different roles, functions, and responsibilities of men and women, which occur as a result of and can change by social and cultural conditions of society, implementation of gender responsive government policies, always paying attention to differences in the needs, experiences and aspirations of men -men and women, besides that, men and women have the same conditions to obtain opportunities and their rights, as human beings so that they are able to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense and security activities and enjoy the results of development. One of the gender-responsive policies is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which is abbreviated as UUK 13, and its implementing regulations, which regulate the rights/protection of workers in which the rights of female workers and discrimination against workers are also regulated. women's work.  Keywords: Elimination of discrimination, labor, women, developmen
Asas Kejelasan Rumusan Dalam Norma Kunjungan Online Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Tumpang tindih dalam kebijakan kunjungan online bagi Narapidana merupakan domain legal substance kebijakan revitalisasi pemasyarakatan yang bermuara pada asas kejelasan rumusannya.Norma hukum yang jelas dalam pengaturan kunjungan online merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimanakah kejelasan rumusan norma kunjungan online yang sesuai dengan Permenkumham No 40 Tahun 2018 mengenai tahapan revitalisasi pemasyarakatan.Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normative, melalui data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kunjungan online bagi narapidana. Data tersebut dianalisis menggunakan orientasi berpikir konsep dan peraturan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa norma kunjungan online dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 berupa norma perintah kepada penyelenggara pemasyarakatan guna menyediakan sistem kunjungan online bagi Narapidana. Rumusan dalam norma perintah tersebut sangat jelas karena mengandung kejelasan kepada siapa norma ditujukan (Subjek Norma), kejelasan objek norma berupa frasa “menyediakan†dan kondisi normanya “diakses†dengan mudah oleh masyarakat. Disarankan setiap peraturan internal tentang kunjungan online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berbasis Permenkumham No 40 Tahun 2018 guna menghindari ambiguitas peraturan
ANALISIS PERLAWANAN PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENAMBANGAN BATU ANDESIT DI DESA WADAS
ABSTRAKKebijakan pemerintah membebaskan lahan warga desa untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas telah memunculkan perlawanan kaum perempuan menolak kebijakan tersebut. Peristiwa dari perlawanan perempuan itu klimaks saat terjadi tindakan represif oleh aparat keamanan ketika dilakukan pengukuran lahan untuk lokasi penambangan. Warga desa laki-laki dan perempuan diintimidasi, ditangkap, dipaksa, diseret, dan dipukul oleh aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang terjadinya perlawanan perempuan dan faktor-faktor penyebabnya serta strategi penyelesaian konflik agrarian tersebut. Jenis penelitian dokumentasi dipilih dengan pendekatan riset kualitatif dan teknik analisis desktiptif kualitatif. Sumber data primer berupa pernyataan dan hasil investigasi aparat pemerintah dan non pemerintah yang dipublikasikan lewat media online dan media maintrream. Sumber data sekunder berupa data yang dipublikasikan institusi pemda. Hasil temuan yaitu munculnya perlawanan perempuan dipicu oleh adanya konflik kepentingan yang bersifat tertutup dan terbuka antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan penambangan batu andesit. Dalam konflik sosial ini telah terjadi tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat yang menolak proyek penambangan batu andesit. Penyelesaian konflik sosial yang tehadap perlawan perempuan tersebut dapat dilakukan dengan gaya manajemen konflik kompromi dan pengakomodasian. Kata Kunsi: Perlawanan Perempuan, Kebijakan Penambangan Batu Andesit, Konflik Sosial dan Perilaku Aparat Pemerintah  ABSTRACT The government's policy of freeing villagers' land for andesite mining in Wadas Village has led to women's resistance to this policy. The incident of the women's resistance climaxed when there was repressive action by the security forces when land measurements were made for the mining site. Male and female villagers were intimidated, arrested, forced, dragged, and beaten by security forces. This study aims to produce information about the occurrence of women's resistance and the causes and strategies for resolving the agrarian conflict. This type of documentation research was chosen with a qualitative research approach and qualitative descriptive analysis techniques. Primary data sources are statements and results of investigations by government and non-government officials published through online media and mainstream media. Secondary data sources are data published by local government institutions. The findings are that the emergence of women's resistance was triggered by a closed and open conflict of interest between the community and the government related to andesite mining. In this social conflict, there have been repressive actions by the security forces against the people who reject the andesite mining project. The resolution of social conflicts against women's resistance can be done by compromising and accommodating conflict management styles. Key Word: Women Againts, Andesite Stone Mining Policy, Social Conflict and  Behavior of Government Official
IMPROVING ENGLISH WRITING SKILL BY UTILIZING QUIZIZZ AS A TECHNOLOGY-BASED ASSESSMENT
The insertion of technology in English language teaching has been massively implemented by the English teachers during the pandemic Covid-19. This massive use of technology is also found during the assessment process. On the other hand, students still find difficulties in composing English texts. To fill this gap, this current study is investigating the current use of Quizizz as a technology-based assessment to improve the students’ writing skill during the English teaching and learning in the pandemic Covid-19. By deploying a pre-experimental research design, this study involved sixteen eighth grade students in SMP Negeri 13 Semarang as the subjects. To obtain the data, a writing test was employed in term of pre-test and post-test. The result shows that students’ writing skill was improved well after Quizizz was implemented regularly during the English teaching and learning. This result implies that Quizizz as a technology-based assessment helps the students to enhance their writing skill.Â
STEREOTYPES AND FEMINISM IN THE MOVIE MULAN BY WALT DISNEY
The topic of this paper is the relationship between feminism and the stereotypes in the movie Mulan by Walt Disney (1998). Mulan is the representation of a tough and brave woman. The movie raises the issue of Mulan’s feminism as the main character and gender stereotype that suggests women as inferior to men. This paper focuses on the main character and how she tries to break the stereotypes in her society. Liberal feminist theory is used as an approach in this paper. The sources to conduct the analysis are journals, articles, books, and the internet. The result of the analysis shows that women can also participate in public and society when they are given the same opportunity as men have. Keywords: feminism, stereotypes, liberal feminist, public place
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg)
Penelitian ini  untuk megetahui hasil penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terhadap hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasca putusan PTUN Semarang Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah, bagaimana Analiisisis penyelesaian sengketa Tata Usaha  Negara terhadap hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil studi putusan PTUN Semarang Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pendekatan konseptual meliputi teori-teori hukum terkait hukum tata negara, hukum Tata Usaha Negara maupun pemerintahan daerah khususnya mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil serta pendekatan kasus yang secara faktual dialami oleh Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian bahwasanya sesuai dengan Putusan PTUN Semarang, Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. Gubernur Jawa Tengah membatalkan Keputusan No.862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Endang Mulyani, S.Pd., tertanggal 2 Januari 2020; mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 862.3/035/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin,Kepada Pegawai Negeri kemudian  dikembalikan kedudukan, harkat martabat seperti semula
Fishermen's Perception of the Benefits of Using ICT in Relationship with Fishermen's Income and Stakeholder Role Strategies : A Case Study in Pati, Central Java
The potential of fisheries resources is still massive as well as the challenges. One of the challenges faced in the fisheries sector is climate change occurring massively. Climate change that occurs disrupts the productivity and activities of fishermen. Fishermen live with uncertainty because their livelihoods are directly related to nature. So that fishermen are required to be able to adapt and mitigate to climate change that is occurring rapidly. Information innovation and communication are widely developed to help fishermen in sea activities. The technology created is available in various forms, such as android-based applications, SMS broadcasts, Whatsapp groups, GPS, Fishfinder, etc. The objective of this study is to identify fishermen's perception of the benefits of technology and service communication used, ICT relationship with fishermen's income, and stakeholder role strategies in the use of ICT. The mix-method approach is used to acknowledge study objectives using the software SPSS 23 and Atlas. Ti 8. The result shows that fishermen's perception of the benefits of ICT namely facilitating communication, reducing production costs, improving safety, increasing fishermen's knowledge, and increasing income. There is a relationship between the use of ICT and fishermen's income, as well as stakeholders who have an important role in the use of ICT in the fishing community
Determinan Stres Kerja, Konflik Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja, konflik kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Kecamatan Sukorejo Kendal. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 perangkat desa dengan menggunakan teknik statified random sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, konflik kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.Kata Kunci: Stres Kerja, Konflik Kerja, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan.AbstractThis study aimed to determine the effect of work stress, work conflict and work discipline on the performance of village officials in Sukorejo Kendal District. The population in this study were village officials in Sukorejo Kendal District. The number of samples in this study were 70 village officials using statified random sampling technique. The analytical technique used in this study was Multiple Linear Regression. The results of this study indicated that work stress had a positive and significant effect on performance, work conflict had a negative and significant effect on performance, work discipline has a positive and significant effect on performance.Keywords: Work Stress, Work Conflict, Work Discipline, Employee Performance
AN ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE IN BLURRYFACE AND TRENCH ALBUMS BY TWENTY ONE PILOTS BAND
The aims of this research are to find out and analys the types and meaning of figurative language used in Blurryface and Trench albums by Twenty One Pilots Band, further this research try to compare between the two albums in the use of figurative language. The method of this study is qualitative research. The main data of this research are the lyrics of 5 songs from Blurryface album and 5 songs from Trench album by Twenty One Pilots Band with determined criteria. As a result of the research, the writer found there are fifteen types of figurative language used in both albums, namely metaphor, simile, oxymoron, hyperbole, pun, metonymy, synecdoche, personification, rhetorical question, anaphora, epistrophe, apostrophe, asyndeton, polysyndeton, and polyptoton which is predominated by metaphor (39,71%). Comparatively, there are similarities and differences in the use of figurative language. The both albums similarly describe a feeling of weakness, animate feeling insecure, and express a sense of difficulty. It seems that the two albums are different in the effects expected from the use of figurative language. In Blurryface album, the figurative language is generally used to express feeling of insecure, reflections, and even motivations. Meanwhile, in the Trench album, it is used to illustrate the narrative of the story about the world of Trench, the city of Dema, and the fight of Bandito against the bishops. Keywords: Figurative language, song lyric, figurative meaning, comparative study