E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
THE VALIDITY OF BAWASLU'S LEGAL DECISIONS HANDLING ELECTION VIOLATIONS
Get PDFThis study will discuss the validity of the Bawaslu's decision on election violations. Because, according to preliminary findings, with the issuance of Law No. 7 of 2017 the position of Bawaslu is stronger. In this Law, Bawaslu in handling election disputes can not only provide recommendations to the KPU but also provide or make decisions that must be implemented by the parties. This means that Bawaslu currently has broader authority in handling election cases such as administrative violations and other violations. Then how is the validity of the legal decision from the Bawaslu? The method used in this research is in the category of normative legal research with a statute approach and a conceptual approach
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA
Get PDFJabatan Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, tapi juga faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan dengan dokumen palsu, padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Permasalahan â€Bagaimana prosedur yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta agar tidak terjadi kesalahan? Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan Tindak Pidana dalam pembuatan akta otentik? Apakah terhadap pidana tersebut aktanya menjadi terdegradasi?†Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dalam pembuatan akta agar tidak terjadi kesalahan, untuk mengetahui dan mengalisis tanggungjawab notaris yang telah melakukan tindak pidana, untuk mengetahui dan menganilisis status akta otentik akibat pidana tersebut akibat pemalsuan akta tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat diskriptif analitis, pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah: Prosedur dalam pembuatan akta Notaris agar tidak terjadi kesalahan adalah dengan menerapkan asas kecermatan, menjalankan jabatan dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti bersalah dan memenuhi unsur - unsur tindak pidana dan memenuhi unsur - unsur kesalahan. Akta yang di dalamnya terdapat tindak pidana pemalsuan, tidak memenuhi syarat materil sehingga menjadi batal demi hukum dan terdegradasi otentitasnya sebagai alat bukti karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian. Kata Kunci : Notaris, pemalsuan akta, tanggungjawab, tindak pidan
TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (HT-el) SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLICITEIT
Get PDFTechnology development is very influential in many aspects, including credit agreement as the principal agreement that followed by the accesoir agreement or guarantee agreement. Guarantee agreement is aimed for immovable objects, such as land or building, which written on Law number 4/1966 on Mortgage Rights of Land and other related objects or known as Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)/ Mortgage Law. However, the registration of mortgage rights which done manually is still having some obstacles, such as the long-time duration, slow bureaucracy, and others. Therefore, it is needed to use information technology to make the mortgage service procedure can be integrated electronically, thus it will become effective and efficient. The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (APR) or Head of National Land Agency (BPN) has issued a Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Lang Agency number 9/2019 about electronically integrated mortgage service since June 21st 2019. This regulation is related to the Regulation number 3/2019 on the use of electronic system and Regulation number 7/2019 on transformation of certificate form. The issuance of these regulations is one of the way to handle the mortgage registration service. It is hoped it can facilitate people to get the service. The electronic registration is also considered as appropriate service to the situation of covid-19 pandemic nowadays
Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online
Get PDFPada era digital saat ini marak adanya arisan online dikalangan masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online. Dimana perjanjian arisan online yang telah disepakati berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga apabila salah satu pihal lalai dan tidak dapat memenuhi prestasi atau melakukan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi baru muncul ketika ada pernyataan lalai dari kreditur maupun debitur. Pada arisan online, kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang seharusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan online ialah orang yang seharusnya memberi uang. Jadi, pernyataan lalai ini mucul sebagai peringatan kepada debitur ataupun kreditur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Adapun kasus yang menjadi pendekatan pada tulisan ini adalah kasus wanprestasi terhadap perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby, merupakan salah satu bentuk kasus wanprestasi arisan online yang masih baru saja terjadi. Dimana tergugat selaku peserta arisan online tidak membayarkan uang iuran bulanan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim, tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan jurnal ini didasarkan pada masalah tentang apa sebenarnya yang dapat menyebabkan terjadinya wanpretasi atas perjanjian arisan online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasinya. Terhadap pencegahan dan perlindungan berupa regulasi saja tidak cukup sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin hak para pihak dalam perjanjian arisan online. Perlu adanya sebuah langkah yang dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas perjanjian arisan online. Peran pemerintah yang bersifat preventif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan arisan online yang semakin marak terjadi saat ini
THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE LEGAL PROTECTION OF WORKERS PERFORMED BY TERMINATION OF EMPLOYMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Get PDFCovid-19 has shaken the Indonesian economy, and of course, the most significant impact felt due to this pandemic in industrial relations, both macro and micro. Many companies are threatened with the continuity of their production, which ultimately impacts the survival of workers in Indonesia. This condition emphasizes that the government needs to intervene in alleviating this problem. Based on this, this study aims to determine the government’s role in providing legal protection to workers who have been laid off due to the COVID-19 pandemic. The results in the field show that many workers have been laid off or laid off with wages that are not paid in full. To support the welfare and continuity of work for workers and to support workers who have been laid off or laid off due to Covid-19, the Government has issued various incentives for employers and workers, namely in the form of cash assistance in the form of Wage Subsidy Assistance (BSU) and issuing pre-employee cards aimed at providing training, namely providing skills that can be used for industrial and entrepreneurial needs
LAWS AND OBSTACLES IN COUNTERING TERRORISM AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
No full textTerrorism is an extraordinary crime that is of concern to the world today. Not just acts of terror alone, but acts of terrorism also violate human rights as fundamental rights that are naturally inherent in human beings, namely the right to feel comfortable and safe or the right to live. In addition, terrorism also causes casualties and damage to property. Acts of terrorism also damage the country’s stability, especially in the economy, defense, security, etc. Meanwhile, sociologically, acts of terrorism damage spiritual values in the order of social life by giving rise to religious arguments as justification for these acts of terror. The impact of this crime is innocent people who are victims of heinous and inhuman acts of terrorism. This is what underlies the importance of solving the problem of terrorism completely
RECONSTRUCTION OF REGULATIONS OF BATAM BUSINESS ENTITY GIVING PERMITS FOR INDUSTRIAL LOCATIONS AND SPECIAL ECONOMIC AREAS
Get PDFReconstruction; Authority; Batam Business Entity; Giver of Special Economic Zone Industrial Location Permit. Indonesia’s national development aims to create a just and prosperous society. National development will be achieved if economic development can be implemented. Indonesia’s economic development is followed by industrial growth and development. With the transition of the legal umbrella status through the birth of Law no. 39 of 2009 concerning Special Economic Zones (SEZ), SEZ is an area with specific boundaries with geo-economic and geo-strategic advantages. It is given special facilities and incentives as an investment attraction. The formulation of the problem in this study is (1) Why is the authority of BP. Batam to give Industrial Location Permits regulated by the Special Economic Zone? (2) What is the Regulatory Authority of BP. Batam to issue a permit for the location of the Special Economic Zone Industry? (3) How to Reconstruct BP’s Authority. Batam is the issuer of the Special Economic Zone industrial location permit? Objectives (1) To find and analyze the concept of the Batam Concession Agency towards a Special Economic Zone; (2) To examine and analyze the Regulatory Authority of the Batam Concession Agency granting industrial location permits for Special Economic Zones; (3) To reconstruct the authority of the Batam Concession Agency that grants Industrial Location Permits. Special Economic Zones. From the perspective of the Positive Normative Law that applies in Indonesia; Research Approach: Using sociological juridical method; This research is included in the empirical juridical research. Research Results (1) Aspects, Philosophical Elements; Sociological elements; juridical elements. Research Results (2) Regulation, Law Number 39 of 2009 concerning Special Economic Zones, Jo. Act. Number 11 of 2020 concerning job creation. Research Results (3) Reconstruction, Needs to be reviewed regarding Presidential Decree No. 41 of 1973 concerning industrial areas along with the Act. No. 39 of 2009 concerning Special Economic Zones: Elucidation of Articles 36 and 38. This will result in maladministration and closer to corruption. Conclusion: Presidential Decree Number 41 of 1973 concerning Batam Island Industrial Area, Article 1 paragraph (2) It is not in line with current expectations. No adjustments have been made to the Riau Islands Province Spatial Plan and/or Regency/City Spatial Plan, which can be seen in the Act. No. 39 of 2009 concerning Special Economic Zones: Elucidation of Articles 36 and 38 can result in maladministration
ANALISIS HUKUM KESEHATAN ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS OLEH TENAGA MEDIS
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum kesehatan atas tindakan malpraktik medis oleh tenaga medis. Malpraktek medik dapat terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga medik selama menjalankan tugas dan tugasnya sesuai dengan profesi dan kewajibannya. Meskipun demikian, bukanlah hal yang aneh bagi anggota masyarakat untuk dengan sengaja menempatkan seorang profesional medis atau dokter pada posisi di mana mereka dapat dituduh melakukan malpraktik medis. Jenis penyakit ini terkadang diperumit oleh kurangnya keahlian medis, yang seringkali mengarah pada kesalahan medis, yang kemudian disamarkan sebagai bahaya medis. Hal ini berdampak pada perkembangan keadaan dimana tidak jarang para tenaga medis atau dokter yang telah mengabdi dan bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar profesi, pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terlibat dalam perilaku tidak etis (unethical behavior). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. hukum Pengaturan bagi tindakan malpraktik oleh tenaga medis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar-dasar pedoman seputar tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Adapun peraturan tersebut ditemukan dalam undang-undang kedokteran dan undang-undang kesehatan dimana memberikan suatu kepastian hukum bagi yang dirugikan. Hal ini merupakan ciri dari hukum itu sendiri dalam menegakkan keadilan. Perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku. Selain itu terdapat sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, antara lain yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral
PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK
Get PDFSalah satu kebijakan fiskal yang telah dijalankan yaitu Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU TA). Latar belakang diselenggarakannya program tersebut yaitu meningkatkan sumber pendapatan nasional dan memotivasi wajib pajak untuk taat pajak terutama yang tidak atau belum patuh. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu hubungan antara pasal-pasal dalam UU TA dengan peraturan perundangan lainnya, implikasi pasal-pasal dalam UU TA terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta perumusan untuk mengantisipasi penghindaran pajak oleh wajib pajak sehingga tidak diberlakukan lagi Pengampunan Pajak. Metode penelitian adalah yuridis normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi sanksi, wajib pajak hanya perlu membayar uang tebusan yang lebih rendah dari tarif pajak umum dan dihapuskan dari sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Harta yang telah diungkapkan dalam laporan tahunan, kembali dikenai tarif uang tebusan. Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak justru membayar sanksi lebih rendah terhadap harta yang belum atau kurang diungkap. Jadi beberapa pasal dalam UU TA tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan uji materiil beberapa pasal dalam UU TA terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016 tanggal 23 November 2016. Upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir penghindaran pajak dengan memahami kemampuan masing wajib pajak agar tidak ditekan dengan target fiskus sehingga tercipta penyelenggaraan dan pengawasan perpajakan yang akuntabel
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA PENANGGUHAN EKSEKUSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Kds)
No full textPerlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak di luar perkara yang merasa dirugikan haknya oleh pelaksanaan eksekusi Pengadilan, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia masih merupakan sarana yang diakui untuk memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang bertugas sebagai penentang sejati penangguhan eksekusi. Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Kds Pengadilan Agama Kudus tentang derden verzet terkait sita eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya perlawanan, mengetahui putusan hakim dalam menolak perlawanan dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pemenang lelang dengan adanya perlawanan pihak ketiga. Penulis mengkaji kasus ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Berdasarkan penelitian Penulis memperoleh hasil bahwa Majelis Hakim menerima sebagian gugatan dan menangguhkan sebagian dengan pertimbangan bahwa pihak lawan merupakan pihak lawan yang tepat, akan tetapi dalam perkara ini pihak lawan I yang menyita jaminan yang sebelumnya telah menjual tanah tersebut kepada pihak lawan oleh Pihak Lawan II dan hal tersebut tidak diketahui oleh Pelawan