E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
KEWENANGAN AHLI WARIS DIREKTUR PERSEROAN KOMANDITER YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JANGKA WAKTU KREDIT BERAKHIR
Get PDFThe death of a complementary partner affects debt agreement that was made by CV. For this reason, it’s necessary to study process of granting bank credit according to Law Number 10/1998, legal protection of the rights of heirs of complementary partners to inherited assets used as collateral for debt of a limited liability company and settlement of credit on behalf of a limited liability company using personal guarantees of complementary partners who have dies before the credit period ends. The type of research used is normative juridical whichis descriptive analysis. Dsata collection technique used is literature study. The process of granting bank credit according to Law Number 10/1998, namely: submitting credit applications, credit investigation and analysis, credit approval, credit agreements and credit disbursement. Legal protection of rights of heirs of complementary partners to inheritance which is used as collateral for the debt of a limited liability company is seen in two forms. If the heir rejects inheritance, then he is deemed to have never become an heir and his portion falls to the other heirs. Furthermore, if heir receives an inheritance, then the heir has responsibilities and obligations to CV as new shareholder. Therefore, CV's articles association clause is strongest legal protection that can be given to heirs. Completion of credit on behalf of limited liability company that uses personal guarantee of a complementary partner has passed away before credit period ends, management be carried out by Heritage Treasure Hall
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERJANJIAN PENYALURAN FASILITAS PINJAMAN MELALUI CROWDFUNDING YANG WANPRESTASI
Get PDFThis research is a normative juridical legal research using a qualitative approach. The purpose of this study is to analyze and understand the legal protection provided to investors in the loan facility distribution agreement on the Tanifund platform. The agreement itself, in particular the clauses agreed upon by the parties, contains the legal protection that the parties provide. There is also outside the agreement, that is, the provisions of existing laws and regulations. Legal protection is essential to ensure that one's legal rights are upheld as well as create legal certainty, legal expediency, and justice for the parties. The results of this study can be concluded that the agreement agreed upon by the loan-based crowdfunding platform gives rise to a legal relationship. A legal relationship is one of the relationships that produces legal consequences guaranteed by the law as well as the Law. Any legal action on a loan-based crowdfunding site should be protected by law, especially if there is disagreement between the parties. Legal protection is necessary to provide solutions and clarity on the resolution of existing or potential disputes after an agreement has been made, because peaceful forums or through deliberations cannot be guaranteed to address existing problems
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014
Get PDFPerluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkaitan dengan kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, Tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari norma perundangundangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundangundangan yang terdahulu, perluasan kompetensi  absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan Perundang- undanganan, pendekatan Konseptual. Adapun sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan yakni bersumber dari Penelitian Kepustakaan,   Hasil    penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, dan pasca berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap sistem hukum Indonesia adalah banyaknya pasal- pasal yang selain memiliki makna rancu juga bertentangan dengan doktrin dan teori hukum administrasi yang selama ini dianut oleh para ahli Hukum Administrasi Negara
PERANAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PECANDU TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Get PDFSeiring dengan kemajuan jaman juga diiringi dengan kemajuan teknologi medis dan farmasi. Dunia medis menggunakan narkotika dalam Batasan khusus disamping untuk kepentingan medis (kemanusiaan) juga digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan medis itu sendiri dalam bentuk penelitian kimiawi. Namun bagi sebagian kecil msyarakat narkotika dipersalahgunakan sebagai kegiatan dan obyek konsumsi. Penggunaan narkotika secara berlebihan dapat berdampak pada menurunnya angka kualitas kesehatan hingga berujung pada kematian. Salah satu warga telah tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu sekaligus pemakai (pecandu) berdasarkan tes urinnya. Berdasarkan peraturan perundangan sudah menjadi haknya tersangka-terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi medis dan social yang disediakan oleh pemerintah namun dalam amar putusan pengadilan tidak disebutkan bahwa terpidana memperoleh rehabilitasi tersebut. Dari peristiwa hukumtersebut maka ditentukan rumusam masalah yaitu (1) Apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pecandu narkotika dengan kadar berat barang bukti di bawah 0.5gram harus mendapatkan rehabilitasi? (2) Bagaimana peranan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pecandu narkotika dalam studi kasus yang ada dalam penelitian ini? (3) Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara terhadap korban penyalahguna atau pecandu narkotika dalam studi kasus yang ada dalam penelitian ini? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan di dukung data sekunder dan data primer dengan cara pengumpulan data dari studi pustaka dan wawancara dari narasumber secara langsung. Beberapa temuan sebagai hasil dari kegiatan penelitian ini yaitu (1) hakim dan majelis hakim yang memutus perkara narkotika tetap menjunjung tinggi nilai dan asas kemanusiaan yang dituangkan dalam bentuk keringanan hukum (2) namun hal tersebut tidak berlaku bagi residivis karena dianggap tahu dan sengaja melawan hokum di kemudian hari sehingga tidak ada keringanan hokum bagi residivis (3) Jaksa Agung telah menerbitkan peraturan baru yang isinya menjunjung tinggi asas restorative justice ketimbang hokum pembalasan sebagai efek jera sehingga diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi bagi pecandu narkotika dan win-solution dari kelebihan kapasitas terhadap Lembaga Pemasyarakatan di masa yang akan datang
Determinants of Investment Decision Making Behavior (Empirical Study on MSMEs in Semarang City)
Get PDFThe purpose of this study was to determine the effect of financial attitudes, financial literacy and locus of control on investment decisions. This research is a quantitative study with a sample of 112 micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Semarang City. The data analysis model used is multiple linear regression. The results of the study show that financial attitudes, financial literacy, and locus of control have a positive effect on investment decisions. The implication of this study is that MSME owners in Semarang City are expected to be well planned and structured in managing their finances, increasing investment information, and preparing budgets appropriately
The Influence of Financial Literacy on Financial Inclusion: Social Capital as Mediating Variable
Get PDFThis study aims to examine how financial literacy affects financial inclusion through social capital mediation. This study uses 150 respondents who have experience, in the investment field in the Indonesian capital market. The independent variable in this study is financial literacy, using four dimensions: skill, behavior, knowledge, and attitude. The mediating variable is social capital using four dimensions (i.e., trust, bonding & bridging, and collective action). At the same time, the dependent variable in this study is financial inclusion, which has four dimensions (i.e., access, quality, usage, and welfare). The result of this research is that social capital has a significant positive effect on financial literacy and financial inclusion, but in this study, social capital has a partial mediating effect. The higher a person's financial literacy, the higher the social capital that person has. The higher a person's financial literacy, the higher the financial inclusion that person has. Our study result states that the higher a person’s financial literacy, the higher the person’s social capital. Besides, the higher a person’s financial literacy, the higher the financial inclusion
LAW ENFORCEMENT FOR SERVICE PROVIDERS AND ONLINE CHILDREN PROSTITUTION VENDORS (A FORM OF LEGAL REFORM IN HANDLING CRIMINAL CASES FOR CHILDREN)
Get PDFThis study discusses the enforcement of Law No. 21 of 2007 against perpetrators of child prostitution and also protects children as peddlers. cases of child prostitution in 2018 that have been recorded by the KPAI reached 93 cases spread throughout Indonesia. In 2020 there are also cases of online prostitution that ensnare children, in Kalibata City. As for then the main problem discussed in this scientific paper is how the implementation of Law No. 21 of 2007 takes action against perpetrators of child prostitution and also provides protection for children as peddlers. The research method used in this research is a normative research methodwith a statutory approach. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the lack of law enforcement in human trafficking cases involving child prostitution where we emphasize that children in prostitution cases must be seen as victims and exploitation behavior must be considered a crime by Law Number 21 of 2007 Regarding the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons Article 5 Jo. number 8
JAMINAN KREDIT PADA PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
Get PDFJaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi Bank merupakan jaminan yang penting dalam pembahasan utama Penulisan Hukum ini. Metode yang penulis gunakan dalam Penelitian Hukum ini Yuridis Normatif, dokumen pedoman dalam penyusunan adalah dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi adalah jaminan kredit dengan hak konsesi yang meliputi pendapatan pengusahaan jalan tol, rekening penampungan, dan klaim asuransi. Jaminan Kredit untuk menjamin Para Kreditur dalam Sindikasi Bank apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi atau kredit macet dari Debitur. Jaminan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jaminan diartikan “keyakinan iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang diperjanjikanâ€. Jaminan Kredit juga diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata: “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseoranganâ€. Konsesi adalah pemberian hak, ijin, atau tanah oleh Pemerintah. Yang membedakan Kredit Sindikasi adalah jumlah krediturnya lebih dari satu kreditur. Pembahasan adalah Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. TMJ dengan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BPD Jateng dalam hal pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo. Â
Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia
Get PDFKeberadaan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja maka telah melahirkan perseroan terbatas jenis baru, yaitu perseroan yang memenuhi standar usaha mikro dan kecil, atau sebagaimana peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan dan pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil disebut dengan perseroan perorangan. perseroan perorangan ini memiliki karakteristik dan perbedaan dengan pt yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya mengenai direksi dalam perseroan perorangan adalah hanya 1 (satu) orang saja yang kemudian juga merangkap sebagai pemegang saham, hal ini sangat berbahaya bagi jalannya perusahaan, karena dapat menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, akan membahas tentang implikasi hukum pailitnya perseroan perorangan terhadap direksi. di indonesia penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impilaksi hukum pailitnya perseroan perorangan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) model pemberlakuan implikasi hukum kepailitan perseroan perorangan tehadap direksi yaitu, yang pertama akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang kedua akibat hukum yang berlaku secara rule of reason
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE DI INDONESIA
Get PDFKesehatan menjadi indikator penting bagi ketercapaian kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang salah satunya berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Telemedicine merupakan layanan di bidang kesehatan yang berbasis pada teknologi dan memungkinkan penggunanya untuk dapat berkonsultasi terkait masalah kesehatan dengan dokter tanpa harus bertatap muka dan bertemu secara langsung. Risiko pemberian pelayanan kesehatan melalui telemedicine mempunyai risiko yang lebih besar dibandingan dengan pelayanan kesehatan melalui tatap muka atau secara langsung, misalnya dalam hal diagnosis dokter akan lebih baik dan lebih tepat jika dilakukan secara langsung antara dokter dan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan telemedicine di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif guna menggambarkan, mendeskripsikan, menerangkan dan menjawab secara lebih detail dan rinci permasalahan yang diteliti. Objek pada penelitian ini yakni perlindungan hukum dokter umum dalam pelayanan telemedicine. Data yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari dan hukum resmi di Indonesia dan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi yang valid dan kredibel berupa jurnal, artikel, buku dan literatur lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien pengguna telemedicine tercantum pada “Pasal 3 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019â€; “Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020†mengenai larangan bagi dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine; “Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019â€. “Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranâ€; “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikâ€