E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
KAITAN PELAYANAN PRIMA, PROFESSIONALISM DAN BUDAYA KERJA KARYAWAN PADA KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
Get PDFSumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan, karena tanpa sumber daya manusia suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diperlukan berbagai aspek penting, seperti pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja secara bersama-sama pada kepuasan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post facto. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan perlakuan terhadap variabel penelitian tetapi meneliti fakta-fakta yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh subjek penelitian.Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan prima berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Candisari Kota Semarang
KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL CANDIDACY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK
Get PDFPolitical party coalition is an inevitability during the multi-political party presidential administration in general election mechanism of president and vice-president election. Coalition formed in general election sphere, as stated in Law Number 7 Year 2017 regarding of General Election to fulfil the minimum 20% quota as general election participant and win the general election and coalition in the politic sphere to fill up the ministerial position. Incumbent presence as a pair of candidates implied to coalition chartering by the incumbent candidate that causes the contest not to be able to be followed by more than two pairs of candidates. It is the contrary to article 6a clause (3) and (4) of Indonesia Constitution 1945 that require the candidate to be appointed as president and vice president if they receive more than 50% of votes with the spread of 20% of votes in each province which consist of more than half of Indonesia’s total province, if not fulfilled then second round should be done, followed by two pairs of candidates that receives the highest votes. That means, constitution design was not only followed by two pairs of candidates. The implementation of presidential candidacy threshold in general election law and incumbent candidate closes the design. This research analyzes the presidential candidacy threshold constitutionality in simultaneous general election by using statute and conceptual approach
PEMEGANG SAHAM SELAKU SUBJEK HUKUM PEMIDANAAN
Get PDFPerkembangan dunia usaha dan teknologi dewasa ini juga diikuti dengan banyaknya penyelewengan dan juga perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Hal ini didasari oleh pertanggung jawaban pidana oleh suatu korporasi yang dirasa masih tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum pidana yang belum sepenuhnya menjangkau tindak pidana oleh suatu korporasi. Bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh suatu korporasi, siapa yang akan bertanggung jawab, dan sampai dimana batas pertanggung jawaban pidana korporasi tentunya perlu untuk dikaji lebih mendalam agar mendapat suatu kepastian hukum terkait penyelesaian tindak pidana korporasi, utamanya pada level direksi dan pemegang saham. Beranjak dari permasalah tersbut, tulisan ini berkamsud untuk mengurai secara lebih komprehensif terkait pertanggung jawaban pidana korporasi, utamanya pada level Direksi dan Pemengang saha
PERAN PEMERINTAH DALAM KENAIKAN AKREDITASI RUMAH SAKIT BERPENGARUH PADA MUTU PELAYANAN
Get PDFPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal 1 Ayat 1 Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Akreditasi Rumah Sakit tetap dibutuhkan karena bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dalam bidang kesehatan. Dijelaskan dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit Pasal 3 Ayat 2 kenaikan akreditasi Rumah Sakit dilakukan setiap 4 tahun sekali pada saat Akreditasi tersebut habis masa berlakunya. Komponen-komponen mutu yang berpengaruh dalam kenakan akreditasi Rumah Sakit adalah sumber daya manusia, anggaran, pengawasan, sosialisasi akreditasi dan SOP maka akreditasi rumah sakit tidak akan turun bahkan bisa cepat mengalami peningkatan akreditasi. Rumusan masalah membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam kenaikan akreditasi rumah sakit berpengaruh pada mutu pelayanan, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam kenaikan akreditasi rumah sakit berpengaruh pada mutu pelayanan. Metode penelitian yang di gunakan yaitu normative. Pemerintah juga sangat berperan dalam peningkatan akreditasi ini seperti membantu dalam fasilitas, perubahan regulasi yang mengarah ke lebih baik. Saran yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera menjalankan peran-perannya tersebut agar Rumah Sakit di Indonesia dapat maju dalam pelayanan kesehatannya sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan nyaman
PROVEN CRIMINAL ACTION OF SPREADING HOAX NEWS THROUGH SOCIAL MEDIA REGARDING COVID-19
Get PDFThe spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia, is used by irresponsible people to spread fake news (hoaxes) that can disturb the public. The ITE Law in it has regulated the crime of hoaxes, the perpetrators can be subject to criminal sanctions, however, the sanctions in the ITE Law do not prevent people from spreading false news through social media, many cases occur in the community regarding these crimes, but problems arise in proving the hoax crime case, where it is not the ITE Law that is used as the basis for convicting the perpetrator but using Article 14 of Law no. 1 of 1946, namely spreading false news conventionally without any element of electronic means, this is because the Criminal Procedure Code does not regulate digital evidence
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
Get PDFPenelitian dengan judul Perlindungan Hukum Anak Yang menjadi korban tindak Pidana bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dan bagaimana upaya dan langkah dan solusi antisipatif penegak hukum dalam mengurangi anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan. Kekerasan anak merupakan tindakan menyakitkan baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan dapat menyebabkan kerugian terhadap anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan anak merupakan tindakan melukai yang dilakukan secara berulang, secara fisik maupun emosi terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan, degradasi dan cemoohan ataupun kekerasan seksual. Penyediakan fasilitas, penyelenggarakan dan upaya kesehatan yang komprehensif pemerintah adalah wajib bagi anak. Anak harus memperoleh kesehatan yang optimal semenjak dalam kandungan. Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan bagi anak adalah upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perlu mendapatkan Perlindungan Hukum. Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Penegakan hukum terhadap anak akibat tindak kekerasan angat diperlukan guna kelangsungan hidup mendatang yang didukung oleh lapisan masyarakat. Penegakan hukum perlu diupayakan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena masyarakat merupakan faktor yang sangat berperan mendukung penegakan hukum. Sebagimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak anak perlu dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
KONSTRUKSI HUKUM HAKIM AGUNG DALAM MEMUTUS SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERUSAHAAN BATU BARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36/B/PK/PJK/2016)
Get PDFThis study aims to analyze and synthesize the legal construction of the Supreme Court justices in deciding the value added tax dispute of coal companies so that they can be used as legal considerations for tax authorities and taxpayers who are in the coal mining sector in fulfilling their tax obligations. The method used is doctrinal research which analyzes primary and secondary legal sources. The results of the study show that the construction of the Supreme Court judge in deciding the value added tax dispute for coal companies is not only guided by written regulations and documents, but also explores, follows, and understands the legal values and sense of justice that live in the coal business world. The Supreme Court judge is of the opinion that the Certificate of Origin is not the basis for calculating the volume of coal delivery, income from debt payments is not an object of value added tax, foreign exchange income is not an object of value added, and sales of assets which according to their original purpose were not traded by coal mining companies are not value added tax object
An Analysis Of Taboo Words Used In Extended Player Album “More Malice†Snoop Dogg
Get PDFCommunication is the way to associate with others. It is not only spoken but also can be written which can be expressed in text. Text could be a language that contains sentences that express someone’s feelings, thoughts, and messages. Song lyrics are one of the results of a text. It has meaning from the speaker to readers. In this study, the writer is interested to discuss taboo words in the song lyrics within More Malice EP by Snoop Dogg. Especially, this study focus on analyzing their types, the predominant types, their meanings and  their functions. The research method used in this study is descriptive qualitative. There are 8 songs in the album, but only 7 songs were analyzed.  Based on the analysis of the data of taboo words in the album, the results are as follows. Firstly the types of taboo words found in the album are epithet, vulgarity, obscenity, and profanity. The predominant type is obscenity. Secondly, the types of taboo words found in the album are conceptual, connotative, and affective. The predominant meaning is connotative. Finnaly, the functions of taboo words found in the album are to draw attention, to show contempt, to be provocative, and to mock authority. The predominant function is to draw attention. Keywords: semantics, taboo words, song lyrics, meanings, function
FIGURE OF SPEECH ON THE SONGS IN THE ALBUM GAJAH BY TULUS
Get PDFThe topic of this research is the use of figure of speech in three song lyrics. The title of this research is " FIGURE OF SPEECH ON THE SONGS IN THE ALBUM GAJAH BY TULUS ". The author chose three song titles as research data, the song entitled, “Sepatuâ€, “Gajahâ€, and “Jangan Cintai Aku Apa Adanyaâ€. The reason the author chose this topic as research is because the lyrics of the songs on the album have a deep meaning, the songs have also received many awards at prestigious music events. The songs were also composed by Tulus who is the creator and singer of the songs based on some personal experiences in his life story. In this paper, the authors wrote using a qualitative descriptive method, in which the authors obtained research results by listening to songs that had been selected as a data source, then looking for pieces of song lyrics containing figure of speech, qualifying the types of figure of speech used in the lyrics of the song, then describe the meaning of the song lyrics that contain figure of speech Keywords: Figure of speech, Song, Music, Meaning, Lyric
Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkungan Universitas
Get PDFJurnal yang berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas†ini menguraikan mengenai permasalahan menurunnya kesadaran dan pemahaman kawula muda dalam hal ini mahasiswa pada penerapan dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat demokrasi yang dalam hal ini demokrasi Pancasila menjadi salah satu tonggak keberjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Universitas sebagai institusi Pendidikan tentu juga memiliki tanggung jawab atas pemahaman mahasiswa mengenai penerapan demokrasi baik dalam kegiatan pembelajaran keilmuan maupun kegiatan pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat secara langsung. Penyelenggaraan Pendidikan demokrasi tentu memerlukan penyelarasan terhadap kondisi praktis dan realitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu adanya model penyelenggaraan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional dilingkup universitas, kajian mengenai penurunan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan demokrasi, dan rekomendasi bagi pemerintah terkhusus seluruh universitas untuk menyelenggarakan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional mahasiswa sebagai upaya peningkatan demokrasi guna terciptanya penyelenggaraan negara yang aktif dan demokratis