E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Customer Relationship Dan Kepuasan Pelanggan PUDAM Kabupaten Demak
Tujuan utama dari pelayanan publik seperti pelayanan PUDAM di Kabupaten Demak adalah memberikan pelayanan untuk kebutuhan umum masyarakat, yang dalam hal ini adalah kebutuhan air minum. Melalui metode penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif menemukan bahwa kepercayaan, penangan masalah dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Konsep customer relationship, kepercayaan dan penanganan masalah memfokuskan pada pengembangan dan pemeliharaan hubungan yang baik dengan pelanggan dengan tujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka, dan mempertahankan loyalitas mereka. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengembangan hubungan dengan pelanggan potensial dan saat ini melalui interaksi personal, media digital, dan teknologi. Kontribusi dari konsep ini adalah peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan penjualan, dan peningkatan efisiensi bisnis, sehingga mempercepat proses pertumbuhan bisnis dan mengurangi biaya, peningkatan pengalaman pelanggan serta peningkatan informasi pelanggan dengan membantu perusahaan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi pelanggan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka.The main objective of public services such as the PUDAM service in Demak Regency is to provide services for the general needs of the community, which in this case is the need for drinking water. Through explanatory research methods with a quantitative approach, it was found that trust, problem-solving, and confidence have a significant impact on customer satisfaction. The concept of the customer relationship, trust, and problem-solving focuses on developing and maintaining good relationships with customers with the aim of understanding and meeting their needs and preferences, and retaining their loyalty. This involves the identification, evaluation, and development of relationships with potential and current customers through personal interactions, digital media, and technology. The contributions of this concept include increased customer loyalty, increased sales, and increased business efficiency, thus accelerating business growth and reducing costs, improving customer experience, and improving customer information by helping companies collect, store, and analyze customer information to understand and meet their needs
INTEGRAL CRIME CONTROL IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL POLITICS
The research in this paper aims to find out how crime prevention can be carried out through an integral criminal political approach and whether the handling of crime is as expected. This research is normative by using statutory and conceptual approaches and expert opinions. Crime can be seen from two aspects, namely, from a social perspective. Crime is all kinds of actions and actions that can cause harm, disturb peace and balance, and violate societal norms. Meanwhile, from a formal point of view, crime is an act that violates the law or law, and the perpetrators can be subject to sanctions in the form of imprisonment, fines, and others. The study concluded that integral crime prevention through a criminal political approach could be carried out in a penal and non-penal manner. Through an approach with penal means that focuses more on the repressive nature (suppression/eradication) after the crime has occurred. Meanwhile, non-penal means focusing more on preventive nature (prevention/control) before a crime occurs. Penal means can be carried out through the criminal justice system, namely by applying criminal sanctions as stipulated in the Criminal Code, in particular Article 10 of the Criminal Code, which regulates the types of punishment. In addition, criminal sanctions can be used through other laws and regulations that regulate criminal provisions (Article 103 of the Criminal Code). Crime prevention, through an integral political approach with penal and non-penal means, is intended to improve the perpetrators of crimes, prevent crimes from occurring so that victims do not arise, and, more importantly, in the framework of social defense and social welfare.Â
PERAMPASAN KEMERDEKAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI TUNTUTAN JAKSA UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN
Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang juga masih kategori Anak khususnya tindak pidana kesusilaan (pencabulan dan persetubuhan) dalam praktek peradilan dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku sering dianggap belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya karena dianggap tidak sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami korban. Metode pendekatan menggunakan Yuridis Empiris, Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum kepada Anak Korban karena tuntutan tersebut baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yang secara formal terdapat pengaturannya di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dari sudut pandang sosiologis maupun filosofis hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan untuk kepentingan Anak korban dan keluarganya maka tuntutan Jaksa dimaksud yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak pelaku kejahatan sudah dirasakan sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya
Peran Perempuan dalam Implementasi Program Kampung KB ( Studi Kasus di Desa Bumiayu Kabupaten Kendal)
AbstrakDalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak . Peran perempuan dalam pembangunan telah diakomodir dalam berbagai peraturan berkaitan keterlibatannya yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan diantaranya melalui program kampung KB.Peran perempuan dalam implementasi program Kampung KB di Desa Bumiayu dapat dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi . Peran perempuan dalam menyampaikan informasi dan menerapkan program kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media sosial sebagai penyampaian informasi dimana setiap kegiatan yang dilakukan kelompok kerja Kampung KB disampaikan dalam bentuk foto ataupun video. Disamping itu juga memiliki SDM perempuan pelaksana handal yang terwadahi dalam kepengusan Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera periode tahun 2021- 2025 dengan SK Nomor 411.3/23/2021. Disposisi dan struktur birokrasi diwujudkan berupa dukungan dan komitmen semua pihak dimana pelaksanakan tugas dilakukan sesuai dengan tupoksi dan pembidangan kegiatan yang dijalankan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada,Adapun faktor penghambat yang dihadapi perempuan dalam pelaksanaan program adalah sulitnya merubah paradigma masyarakat mengenai KB, anggapan banyak anak banyak rezeki, dan kurangnya pendanaan terhadap program KB Sedangkan faktor pendukung adalah kesadaran yang kuat dari masyarakat untuk lepas dari stigma kemiskinanKata Kunci : perempuan, implementasi, program, kampung , Keluarga Berencana, kasus AbstractIn order to realize a just development, the involvement of women is an absolute requirement. The role of women in development has been accommodated in various regulations related to their involvement which is very necessary for the success of development, including through the village family planning program.The role of women in implementing the Kampung KB program in Bumiayu Village can be seen from 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The role of women in conveying information and implementing programs to the community is carried out through social media as a means of conveying information where every activity carried out by the KB working group is conveyed in the form of photos or videos. Besides that, it also has reliable female implementing human resources who are embodied in the management of the Bumi Sejahtera COE (Central Of Excellence) KB Village Working Group for the period 2021-2025 with SK Number 411.3/23/2021. The disposition and structure of the bureaucracy is manifested in the form of support and commitment from all parties where the implementation of tasks is carried out in accordance with the main duties and responsibilities of activities that are carried out responsibly and in accordance with existing procedures and regulations.The inhibiting factors faced by women in implementing the program are the difficulty of changing the community paradigm regarding family planning, the assumption that many children have a lot of sustenance, and the lack of funding for the family planning program. Meanwhile, the supporting factor is a strong awareness of the community to escape the stigma of poverty Keywords: women, implementation, program, hutment , family planning, case
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Pasar Tradisional Semarang
Penelitian ini dilatar belakangi pilihan Pasar tradisional Kendala yang dihadapi pada pasar tradisional mengalami kesulitan dalam memenuhi kontinuitas barang, lemah dalam penguasaan teknologi dan manajemen sehingga melemahkan daya saing. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian (Studi Pada Pasar Tradisional Semarang).. Dalam penelitian ini menggunakan atribut indikator faktor kualitas produk, harga, lokasi, promosi, pelayanan.sebagai variabel independen yang akan diteliti dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 100 konsumen. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik accidental sampling. Analisa terhadap data analisa kuantitatif meliputi uji validitas, reliabilitas dan analisa Faktor. Hasil analisa tehadap 13 komponen indikator menghasilkan empat meliputi faktor 1: Harga terjangkau, Lokasi strategis, Potongan harga dan Hadiah atau bonus, faktor 2: Kesesuaian harga, Lokas Mudah diketahui, Lokasi terjangkau, dan Iklan, faktor 3: Layanan ramah, Layanan cepat dan Memberi informasi dan faktor 4: Durabel dan TampilanKata Kunci: Kualitas Produk, harga, lokasi, promosi. Pelayanan, keptusan pembelianThis research was based on the choice of traditional markets. Constraints faced in traditional markets were experiencing difficulties in meeting the continuity of goods, weak in the mastery of technology and management, thereby weakening competitiveness. This study was conducted to analyze the factors that influence purchasing decisions (Study on the Semarang Traditional Market). This research was conducted by distributing questionnaires to 100 consumers. The sample of this study was determined by an accidental sampling technique. Analysis of quantitative analysis data includes validity, reliability, and factor analysis. The results of the analysis of the 13 component indicators resulted in four factors including 1: Affordable prices, Strategic location, Discounts and prizes or bonuses, factor 2: Price suitability, Easy to find a location, Affordable location, and Advertising, factor 3: Friendly service, fast and efficient service. Informing and factor 4: Durability and AppearanceKeywords: Product quality, price, location, promotion. Service, purchase decisio
PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19
Abstrak Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatasan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan ke;luarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga mengahdapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang merat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringakan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup. Katakunci : perempuan, kepala keluarga, miskin, otoritas, covid-19, sector informal, buruh tani.AbstractThere are fewer female heads of poor families compared to male heads of poor families. The small number does not indicate the problem faced is simpler. Women heads of poor families face complicated problems, especially during the COVID-19 pandemic. Limitations of education, low wages and the ability to support family life with heavy burdens and limited accessibility, make them at the marginal level. The challenge he faces is making a leap amid limitations, namely keeping from contracting COVID-19 and at the same time balancing the conditions of the household he leads. The decision-making authority that focuses on women makes them capable even though they have to struggle without limits. The Head of the Family is at stake to make them survive the pandemic situation. Women who have legal identities in the form of divorce papers are still able to access assistance, but women without legal identities have closed access and have to fend for themselves. The findings of this study show that 98 percent of the decision-making authority in households facing the COVID-19 pandemic is owned by themselves and 2 percent is supported by children. Those in the informal sector experience greater difficulties than those in agriculture. Low wages, long hours and heavy burdens are daily challenges. The role of pentaholics cannot be felt to lighten their burden. They face difficulties in limitations and in trials that affect the defense for survival. Keywords : women, heads of families, poor, authorities, covid-19, informal sector, farm workers
Analysis of Competitiveness and Forecasting of Indonesian Tea Exports to Main Destination Countries
Indonesia as a tea exporter in the world has not maximized tea export opportunities as indicated by the decline in the value of tea exports from 2016 to 2020. This study aims to further analyze the competitiveness of Indonesian tea exports to major importing countries and predict the value of exports that will occur until 2025. This study used time series data from 2001-2020 which was analyzed with Revealed Comparative Advantage (RCA) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). The results of the analysis show that the competitiveness of Indonesian tea exports to the main destination countries, namely Russia, Malaysia, China, Taiwan, and the United States, does not have a comparative advantage (RCA<1). However, based on forecasting results, the value of tea exports to Russia, Malaysia, and China is expected to increase until 2025. This increase in tea export value also has an impact in the form of strengthening the competitiveness of Indonesian tea exports in these countries even though the RCA index value is smaller than one. Thus, although the competitiveness of Indonesian tea exports is still weak in destination countries, Indonesia can optimize tea exports to countries that have increased competitiveness, such as Russia, Malaysia, and China
THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO WORKERS THAT WAS LAID OFF DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC
This study aims to determine the role of the government in providing legal protection to workers who have been laid off due to the COVID-19 pandemic. The impact of Covid 19 has shaken the Indonesian economy and of course the biggest impact is felt in industrial relations, both macro and micro. Many companies are threatened with the continuity of their production, which has an impact on the survival of our workers. Many have been laid off with wages not paid in full. To support the welfare and continuity of work for workers as well as to support workers who have been laid off due to Covid-19, the Government has issued variousincentives for employers and workers, namely in the form of cash assistance in the form of Wage Subsidy Assistance (BSU) and issuing pre-employment cards thataims to provide training, namely to provide skills that can be used for industrial and entrepreneurship needs
A REVIEW OF FOULING OF RO MEMBRANES: FORMATION
Membrane application in reverse osmosis (RO) membrane is getting more attention especially in producing drinking water. However, RO membrane faces challenges that reduces its performance such as its permeation flux, salt rejection, additional energy demand, lifetime decrease, extra pre-treatment process, cleaning and maintenance. The challenge is the formation of fouling. RO membrane fouling can happen inside or outside the membrane and the characteristics of membrane fouling differs from one type to other types, depending on the nature and location of membrane fouling. There are several types of RO fouling, which are Biofouling, Organic Fouling, Inorganic Fouling and Colloidal Fouling. The causes of RO membrane are different from one to another. The properties and materials of the solution entering RO membrane are important as it affects the type of fouling of RO membrane fouling. All of the RO membrane foulings need to be considered during membrane usage and demand solution to be controlled. Â Â Â
PRAGMATIC STUDY IN THE FUNCTION OF DEIXIS IN KENNY ROGERS' SONG LYRICS
This paper aims to present the types of deixis and finding the effect deixis on the meaning of the song lyrics. The writer takes the data from five song lyrics of the Love of God album by Kenny Rogers. The type of research is descriptive qualitative method. In clarifying the type of deixis, the writer uses pragmatics analysis especially deixis theory. In finding out the effect deixis on meaning the writer applies deixis theory by Levinson. Then, the technique analyzing data, firstly in the analysis the data by representing the lyrics of the songs and all types of deixis. Secondly, analyzing the whole data based on the theory of deixis to get the answer of research question. Finally, the writer concludes the whole data analyzed by interpreting the result. The research finding of the study shows that there are five types of deixis, they are person, time, place, social and discourse deixis. The dominant deixis occurs in four songs lyrics are the first person and social deixis. In one song lyric, the first person and place deixis become dominant ones. The first person deixis is used to explain the speaker’ experience, the social deixis is taken to know the relation inside the song and the place deixis is applied to make the interpretation about place. The effect deixis on meaning as a whole in five song lyrics is that the hearers know the intention of the song lyrics. In four songs, these lyrics tell the speaker’ journey of faith to be close to God and in one song, the lyric tells the speaker’ experience in finding the right place on the religious community. It is reflected in the structure of language themselves, is through the phenomenon of deixis