E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
REFORMULATION OF THE INSTITUTIONAL FUNCTIONS AND AUTHORITIES OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Get PDFThe handling of serious human rights violations has become a strategic and prioritized issue for the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). This conceptual article aims to evaluate law enforcement efforts regarding cases of serious human rights violations handled by Komnas HAM and identify the obstacles and challenges faced in the process of resolving these cases. The research findings indicate that Komnas HAM has completed investigations into 12 cases of serious human rights violations and forwarded them to the Attorney General's Office as the investigator and public prosecutor. However, the legal process for these cases has stagnated, especially those already decided by the Ad Hoc Human Rights Court, such as the cases of Timor Timur, Tanjung Priok, and Abepura, where the defendants were eventually acquitted. The main challenges faced are the limited willingness and capacity of the Indonesian State to resolve cases of serious human rights violations. Additionally, weaknesses in legal aspects and the political will of the Government and Law Enforcement Agencies also influence the law enforcement process concerning serious human rights violations. Therefore, the novelty offered lies in the importance of a comprehensive evaluation of respect, protection, and fulfillment of human rights as a critical step to enhance the effectiveness of law enforcement regarding serious human rights violations. A reassessment of strengthening Komnas HAM's authority is required to ensure legally binding measures and clear consequences for those who do not comply with Komnas HAM's recommendations
ANALYSIS OF PRESUPPOSITION USED IN ENCANTO MOVIE SCRIPT
Get PDFPresupposition is one of the topics in pragmatic studies. In this thesis, the writers focuse more on the discussion of presuppositions in pragmatic studies, where presuppositions are everything that is in one's mind about everything that exists in this world. Presuppositions are needed to understand the meaning of a conversation between the speaker and the listener so that there is no misunderstanding in communication. In this research the writers use a descriptive research method, because all data comes from film script. Presuppositions in Encanto movie taken from the dialogues of the characters in the movie and analyzed based on the theories by Yule (1996) and classifying them into various types of presuppositions. The result of this study shows that there are many variation of presupposition contained in this move script. There are six presuppositions, specifically 5 existential, 14 factive, 1 non-factive, 3 lexical, 23 structural, and 5 counterfactual. Data analysis shows that there are several types of presuppositions contained in this movie. From this research, the writers hope that this thesis can be useful as an additional knowledge for future researchers who discuss pragmatic studies, especially presuppositions
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA APABILA TERJADI KEADAAN OVERMACHT
Get PDFDalam menjalankan jabatannya notaris bertugas membuat akta autentik, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris untuk menjaga keautentikan suatu akta. Minuta akta harus disimpan dalam lemari atau tempat yang aman agar tehindar dari kerusakan,hilang atau musnahnya minuta akta. Jika minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang,rusak,atau musnah maka notaris dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum. Notaris tersebut dikenakan sanksi berupa sanksi administratif,sanksi perdata,maupun sanksi pidana. Bagaimana jika minuta akta tersebut hilang atau musnah akibat keadaan overmacht? Jika minuta akta hilang atau musnah karena keadaan overmacht maka notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena keadaan overmacht keadaan dimana merupakan keadaan di luar kendali manusia dimana peristiwa ini diluar kendali notaris. Notaris dapat bertanggung jawab dengan membuat laporan kehilangan kepada kepolisian lalu membuat berita acara kemudian melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah nantinya akan diberikan solusi oleh Majelis Pengawas terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh notaris dalam hilang atau musnahnya minuta akta
Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Get PDFDalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Penelitian ini berjudul Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Teori Hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, teori pemidanaan dalam perspektif hukum Islam dan teori hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya, rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampau ringan dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Pidana Minimum Khusus, Korups
Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis
Get PDFElectronic Medical Record (RME) is a system that contains medical and disease history, diagnostic test results, information on medical expenses and other medical data. On September 12 2022, the Ministry of Health (Kemenkes) of the Republic of Indonesia issued the RME regulations contained in the Regulation of the Minister of Health or abbreviated as Permenkes No. 24 of 2022 concerning Medical Records. However, not all Health Service Facilities in Indonesia have implemented the practice of Electronic Medical Records. The Normative Juridical Method was used in this study, in which the main source of law used was Permenkes No. 24 of 2022 concerning Medical Records, Law no. 47 of 2021 concerning Hospitals and Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice. RME’s broad capabilities had led to its recognition as an important tool for improving patient safety and quality of care, particularly by promoting evidence-based medicine. Hospitals were also required to provide non-medical personnel in the field of information systems to support the implementation of electronic medical records in hospitals. On the other hand, the government needed to provide training so that officers and doctors in hospitals could implement RME according to the provisions of the applicable Health Regulations.Electronic Medical Record (RME) merupakan sistem yang memuat riwayat kesehatan serta penyakit, hasil tes diagnostik, informasi biaya pengobatan dan data-data medis lainnya. Tertanggal 12 September 2022, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menerbitkan aturan RME yang terdapat dalam Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan atau disingkat Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Namun, belum semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia sudah menerapkan praktik Rekam Medis Elektronik. Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini, di mana sumber hukum utama yang digunakan adalah Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, UU No. 47 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Kemampuan RME yang luas telah menyebabkan pengakuannya sebagai alat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan, terutama dengan mempromosikan pengobatan berbasis bukti. Rumah sakit juga wajib menyediakan tenaga nonkesehatan di bindang sistem informasi untuk mendukung penerapan rekam medis elektornik di Rumah sakit. Di sisi lain, pemerintah perlu menyediakan pelatihan agar petugas dan dokter di rumah sakit bisa menerapkan RME sesuai ketentuan permenkes yang berlaku
Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme
Get PDFTerorisme merupakan salah satu perbuatan pidana yang cukup ditakutkan oleh masyarakat sebab dalam terorisme terdapat suatu gerakan yang berdampak terhadap hilangnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak, bahkan yang kerap menjadi korban adalah masyarakat sipil yang tidak berkaitan dengan gerakan terorisme. Salah satu bentuk terorisme adalah penyerangan Mako Brimo Depok yang berakibat timbulnya korban luka dan korban tewas. Pada penelitian ini, memiliki beberapa permasalahan, yakni yang pertama perihal Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap terjadinya kerusuhan di Mako Brimob yang menyebabkan terjadinya korban jiwa? Dan Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob yang dilakukan oleh para napiter dan menyerang sejumlah anggota Brimob? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selain untuk sumber data didapatkan dari data sekunder dan tersier ditambah beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik analisis datanya adalah berupa metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, dalam kajian kriminologi, terdapat hubungan atara peristiwa terror tersebut dengan pandangan dari ilmu kriminologi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah faktor dan teori dalam kriminologi yang sesuai dengan latar belakang terjadinya pritiwa tersebut. Untuk permasalahan yang kedua, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan korps Brimob melakukan dua jenis upaya yakni represif dan prevent
Kajian Normatif Pada Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce
Get PDFPenafsiran mengenai hukum umumnya beralih dari tafsiran mengenai konsepsi. Suatu akidah hukum dan penegakan hukum dengan terbuka yang membutuhkan sebuah pemisah yang statis mengenai sebuah konsep hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli nline di Indonesia. MetodePenelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi E-commerce di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu melihat praktik E-Commerce yang semakin berkembang di Indonesia, tentu menjadi satu kemudahan bagi konsumen dalam membeli suatu produk barang atau jasa. Namun tidak sedikit juga hak-hak konsumen dilanggar, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau perlindungan hukum bagi konsumen sendiri, sehingga dibutuhkan suatu kajian khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik E-Commerce di IndonesiaÂ
The Influence of Promotion, Service Quality, and Brand Image on Students' Decisions to Study Choose at Universitas Widya Husada Semarang
Get PDFThe company uses an integrated marketing strategy with the aim of increasing student purchasing decisions in making choices. The purpose of this study was to analyze the effect of promotion, service quality, and brand image on student decisions. This research was conducted using a survey method on 85 students at Universitas Widya Husada Semarang. Data analyzed using multiple linear regression. The results of the study found that promotion, service quality, and brand image had a positive and significant effect on student decisions
Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)
Get PDFSituasi COVID-19 yang merupakan global pandemic, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyebaran yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat, Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) melalui 3T (Test, Trace, Treatment)†terhadap pasien dan keluarga pasien. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian tesis ini adalah (1) Bagaimana Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)? (2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)?. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yudiris empiris. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan, data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini (1) Pasien memiliki hak untuk menolak setiap tindakan yang akan dilakukan oleh petugas medis tapi dalam kondisi wabah seperti sekarang ini hak tersebut tidak berlaku hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2) Terdapat berbagai hambatan dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment) yaitu kurangnya teknologi dalam pelaksanaan tracing pada pasien dimana biasanya hanya dilakukan wawancara saja, pelaksanaan testing yang memakan waktu cukup lama juga menjadi salah satu hambata
Implementasi Permenkes RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang SPM Pada Rawat Jalan RSUD M.Zein
Get PDFPermenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Rumah Sakit harus mengupayakan peningkatan mutu. Indikator SPM rawat jalan Rumah Sakit berfokus pada aspek pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit. Waktu tunggu pasien di Instalasi rawat jalan adalah salah satu Indikator SPM . Indikator ini mengukur waktu tunggu pasien sejak mendaftar hingga mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Biasanya diukur dalam jumlah menit atau jam. Jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat menyebabkan panjangnya antrian di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sehingga waktu tunggu semakin lama dan berpotensi menurunkan kepuasan pasien. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (socio legal approach). Penelitian ini untuk melihat kesesuaian antara law in book and law in action, yaitu antara peraturan yang mengatur tentang Implementasi Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, melalui keadaan yang terjadi di lapangan, sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas dan management Rumah Sakit dan teknik pengumpulan data di lapangan baik secara: a. Study Dokumen b. Wawancara c. Observasi (pengamatan) 4. Pengolahan Data dan Analisis data. Kesimpulan penelitian ini yaitu rerata waktu tunggu pelayanan pasien di rawat jalan RSUD Dr. M. Zein Painan masih diatas 60 menit dan tingkat kepuasan masih dalam kategori cukup puas