E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN FASILITAS KESEHATAN DI PEDESAAN TERKAIT UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Get PDFPasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan sarana layanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang memadai. Kenyataannya daerah pedesaan cenderung memiliki pelayanan dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan akses pelayanan kesehatannya terbatas. Dengan menggunakan metode artikel review dari artikel sebelumnya atau data sekunder dan literatur, pada penelitian ini diketahui bahwa kapasitas manajemen yang bervariasi dari pemerintah daerah telah berkontribusi terhadap buruknya kinerja sistem kesehatan secara umum. Hal ini diperparah dengan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab di berbagai tingkatan pemerintahan. Standar kualifikasi tenaga kesehatan, termasuk kompetensi teknis, belum ditetapkan. Bimbingan teknis dan pemantauan belum optimal. Kondisi jalan yang tidak layak, distribusi dokter, perawat, dan bidan yang tidak merata di daerah berdampak pada mereka dan juga yang disorot adalah fasilitas yang kurang memadai. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan kesehatan di pedesaan agar sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku dengan mengeluarkan kebijakan dan pedoman pelayanan kesehatan, meningkatkan kerjasama lintas program atau sektor terkait, peningkatan infrastruktur puskesmas sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukanÂ
Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
Get PDFPenyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar, apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, metode pendekatan Yuridis Normatif (normative legal research) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut Kebijakan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar Oleh SPBU tertuang dalam Pasal 51 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (2) Kebijakan sanksi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 51 bahwa seseorang melakukan penimbunan bahan bakar minyak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan apabila seseorang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 55 bahwa seseorang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah
Analisis Penyelesaian Kredit Macet Atas Jaminan Hak Tanggungan Oleh Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Semarang)
Get PDFPengaturan mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan diatur pada UUHT dan Permenkeu, namun pada praktiknya masih terjadi banyak kendala. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, penyelesaian kredit macet yang diletakkan jaminan hak tanggungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Semarang dan akibat dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelesaian kredit dengan jaminan hak tanggungan telah tertulis lengkap dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pada pasal 20 dan 21 yang memberi hak kepada kreditor untuk menjual hak tanggungannya apabila debitor wanprestasi. Terdapat empat tahapan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet atas debitur yang wanprestasi, yakni menggolongkan debitor yang wanprestasi, memberikan surat peringatan pembayaran hutang, eksekusi melalui pelelangan umum, pengosongan melalui putusan pengadilan negeri. Disamping itu, masih ada beberapa hal yang menjadi akibat atas penyelesaian kredit macet dari sisi debitur maupun sisi kreditur
Tinjauan Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur
Get PDFBeberapa tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana kekerasan pada anak di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran khususnya bagi orang tua yang memiliki anak terutama usia di bawah umur. Kecaman dari berbagai pihak agar Pemerintah menerbitkan aturan yang dapat menjerat pelaku seberat-beratnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta untuk mengetahui bagaimana sanksi kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).  Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.Dalam Pasal 81 Ayat (7) ada hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cipâ€. Setelah keluarnya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, banyak pertentangan terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia bagi terpidana. Ikatan Dokter Indonesia salah satu pihak yang menolak menjadi eksekutor bagi terpidana, hal ini dikarenakan akan melanggar Kode Etik Kedokteran. Sehingga sampai sekarang masih terjadi perdebatan terkait siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terpidaan dengan hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi, sehingga hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2). Ditegaskan juga dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa aturan tersebut semuanya mengecam segala tindakan yang merendahkan martabat manusia, sehingga sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusi
Perspektif Hukum Terkait Medical Tourism Di Indonesia
Get PDFGlobalisasi juga menyebabkan tren baru yaitu medical tourism, yaitu perjalanan seseorang ke luar negeri untuk tujuan mendapatkan perawatan kesehatan baik general chcek up,treatment, maupun rehabilitasi, biasanya ini dilakukan oleh pasien dari negara berkembang mencari pelayanan medis ke negara maju untuk mendapatkan kualitas pelayanan berteknologi tinggi. Perdagangan jasa kesehatan Indonesia dibatasi oleh serangkaian kendala kebutuhan, regulasi, dan infrastruktur sistem kesehatan domestik dan hubungan antarapara pemangku kepentingan utama, terutama para pemangku kepentingan di sektor perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Medical aesthetic tourism yang tidak memenuhi standar pelayanan medis sering terjadi dalam bisnis layanan kecantikan dan ini menjadi salah satu target yang akan dicapai negara-negara yang dituangkan dalam Sustainable Goals Development (SDGs) tahun 2015-2030 yaitu pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin 3 yaitu memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua di segala usia kehidupan sehat dan sejahtera secara global. Di Indonesia, perlindungan data rekam medis diatur dalam beberapa peraturan tersendiri diantaranya Peraturan Menteri, undang-undang, dan peraturan lainnya yang tersebar dalam kode etik rekam medis bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Undang-undang tentang rekam medis di Indonesia belum secara tegas mencakup pemindahtanganan data rekam medis, hak retensi, penanggulangan kebocoran data, dan pihak yang berwenang menangani data yaitu pengendali data dan pengolah data. Sebagaimana diatur dalam GDPR, pengontrol data harus memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan penggunaan data dan cara memproses data, sedangkan pemroses data yang bekerja atas nama pengontrol data hanya memiliki kewenangan untuk memproses data, yang biasanya dialihdayakan Pekerjaan
Investigating the Effect of Leader Humility on Innovative Work Behavior: The Role of Civility Climate and Job Insecurity
Get PDFHumility is a leadership model inherent in Asian culture and is believed to impact employees' productive behavior and attitudes positively. By examining how leader humility affects the workplace's civility climate and innovative work behavior (IWB), the current study seeks to address the scarcity of studies on these relationships. We also posited that the perceived civility climate mediated the relationship between leader humility and IWB and examined the role of job insecurity as a boundary condition. PLS-SEM was applied to test hypotheses from data on 328 employees in various sectors in Jakarta. The analysis results indicate humility could promote perceived civility and innovative work behavior. In addition, we discovered that civility climate acted as a mediator in leader humility and IWB relationship. Moreover, we empirically reveal unique findings regarding the role of job insecurity as a moderator in the leader-humility-IWB and civility climate-IWB relationship. The present study is the first attempt to explore the role of intermediate civility climate in the relationship between leader humility and IWB. Moreover, we add job insecurity as a boundary condition to provide new insights into explaining IW
Investigating the Causes and Consequences of Brand Attachment of Luxury Fashion Brand: the Role of Gender, Age, and Income
Get PDFIn recent years, luxury fashion brands have experienced drastic growth. This study examines how hedonic motivation, self-image congruence, brand experience, and brand attachment are interrelated factors driving the purchase intention of industrial luxury fashion brands. Our research aims to construct a consumer behaviour model to complete the hedonic motivation process, which influences brand attachment and is influenced by demographic factors. The research model will fully predict the proposed model to examine the effect of gender, age, and income. The survey was conducted in Indonesia with a sample of 324 respondents. Multiple group analysis SEM (Structural Equation Modelling) was used to test the model across samples. The results reveal substantial consumer behaviour disparities based on respondents' gender, age, and income level. Research findings can aid the luxury brand industry, particularly the fashion industry, in comprehending demographic differences. It is crucial to develop specific marketing strategies to promote luxury brands, influencing consumers' purchase intentions
PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Museum Jawa Tengah Ranggawarsita)
Get PDFMuseum sebagai sarana untuk melestarikan benda-benda cagar budaya perlu diperkenalkan kepada masyarakat dan museum juga sebagai sarana untuk mengenalkan peristiwa peradaban budaya suatu bangsa kepada masyarakat. Tujuan pendirian museum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Museum, adalah: mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan lokasi penelitian ada di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang benda-benda cagar budaya sebagai koleksi yang ditinggalkan oleh orang-orang dulu serta untuk bahan edukasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan peninggalan kebudayaan zaman dulu. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagai salah satu museum yang dimiliki oleh negara, menyajikan berbagai macam koleksi benda-benda cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. dengan jumlah koleksi sebanyak 59.802 buah, yang di bagi menjadi 10 katagori, yaitu: numismatika/heraldika sebanyak 44.966 benda, ethnografika sebanyak 6.810 benda, keramologika sebanyak 1.200 benda, arkelologika sebanyak 5.211 benda, biologika sebanyak 620 benda, seni rupa sebanyak 397 benda, historika sebanyak 318 benda, geologika sebanyak 201, filologika sebanyak 37 benda, dan teknologika sebanyak 42 benda
OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Get PDFSalah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, namun pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dinilai belum optimal karena berbagai kendala yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Empiris. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah analisis deskrptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : (1) Pengawasan klien pemasyarakatan pada saat asimilasi selama covid-19 di Bapas Kelas I Semarang yakni dilaksanakan secara virtual ataupun daring melalui telepon, video call, sms ataupun whatsapp. Bapas Semarang memiliki aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh Selain dengan metode daring PK melakukan kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan setiap 1 (satu) bulan sekali (2) Kendala-kendala dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan adalah Tinggi rendahnya jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang yang mendapat kebijakan asimilasi dan integrasi sangat berpengaruh terhadap pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK, kondisi SDM dalam hal pengawasan kepada klien sangat terbatas ditambah dengan terus menambahnya jumlah klien yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah masa pandemi Covid-19
EKSTRAKSI KULIT KAYU MAHONI SEBAGAI PEWARNA ALAMI INDUSTRI TEKSTIL
Get PDFZat warna banyak digunakan pada berbagai macam industri termasuk industri tekstil. Zat warna tekstil terdiri dari zat warna alami dan zat warna sintetis. Bahan pewarna sintetis lebih banyak digunakan karena mudah diperoleh dan penggunaannya praktis tetapi penggunaan pewarna sintetis ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan zat warna alami. Salah satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pewarna alami adalah kulit kayu mahoni. Kayu mahoni menghasilkan warna kuning-cokelat yang dihasilkan dari pigmen Tanin. Penelitian ini dilakukan dengan mengekstraksi kulit kayu mahoni dengan teknik ekstraksi maserasi menggunakan pelarut aquadest. Proses pewarnaan dilakukan secara pre-mordanting dan tanpa mordan. Senyawa yang digunakan untuk mordan yaitu tawas. Pada proses pencelupan kain dilakukan variasi lama waktu perendaman yaitu 12, 18 dan 24 jam. Selanjutnya diuji tahan luntur terhadap pencucian, penodaan dan gosokan. Dari table diatas dapat dilihat bahwa lama perendaman dan pre-mordanting serta tanpa mordan tidak berpengaruh terhadap hasil warna ekstraksi kulit kayu mahoni pada kain katun, tetapi untuk uji ketahanan luntur warna terhadap gosokan mempunyai nilai 4-5 dimana tahan lunturnya adalah baik, sedangkan untuk uji tahan luntur terhadap pencucian 40°C memiliki nilai 1-2 dimana tahan lunturnya adalah jelek. Pre-mordanting dan tanpa mordan berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan yaitu untuk kain yang dimordan berwarna coklat kemerahan dan tanpa mordan berwarna coklat pudar