E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
What is the Form of Protecting Customary Land in Indonesia? A Study of the History and Construction of Settings
Get PDFThis article examines the legal protection for customary land rights based on forest law in Indonesia. The study of customary land is important because customary land is the communal ownership of land subject to customary law. Policies related to customary land rights are inseparable from regulations regarding forestry law because customary rights appear starting with the clearing of forests by customary law communities. Forestry management after Indonesia’s independence cannot be separated from government legal politics, especially related to forestry law in Indonesia. This writing departs from the question of how the history of the existence of customary land and how the protection of customary land in the regulation of forestry law in Indonesia. The writing of this article uses a normative juridical method, namely studying material using theory from literature books, including scientific writing in journals and material related to laws. Based on the hypothesis, forestry regulations in Indonesia have not provided legal protection for customary lands and have even eliminated the existence of customary land itself, which is the source of life for indigenous peoples. The lack of protection can cause conflicts between the government and indigenous peoples, one of the factors due to the government’s takeover of customary land ownership from indigenous peoples. With Government Regulation Number 23 of 2021 concerning the Management of Forest Areas, which also regulates customary forests as separate forest groups (not included in state forests), customary forests are recognized
THE URGENCY OF DERADICALIZATION MEASURES FOR TERRORISM INMATES IN CORRECTIONAL FACILITIES
Get PDFTerrorism crimes pose a threat to the state ideology, national security, state sovereignty, human values, and various aspects of societal, national, and state life, and they often have a transnational nature. These terrorism crimes require deradicalization measures for terrorism inmates in Indonesia, taking into account the individual conditions of each perpetrator, their families, and their social environment. The problem addressed in this paper pertains to the urgency of deradicalization measures for terrorism inmates in correctional facilities. This paper adopts an empirical juridical approach, conducting field research that examines legal regulations combined with data and behavior prevalent in society. The research findings indicate that: (1) The implementation of deradicalization measures for terrorism inmates in correctional facilities is not yet effective due to internal factors, which involve the lack of integration in handling terrorism inmates. Additionally, external factors, such as insufficient socialization, lack of training for officers, inadequate support facilities, budget constraints, and limited facilities in correctional facilities, contribute to the inefficiency. (2) The regulation of deradicalization for terrorism inmates in correctional facilities is based on Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions. The deradicalization regulation for terrorism inmates is stipulated in Article 54 paragraph (4), which outlines the stages: identification and assessment, rehabilitation, reeducation, and social reintegration. (3) The urgency of deradicalization measures for terrorism inmates in correctional facilities is not specific, as it is still treated similarly to other cases involving inmates. The deradicalization measures are carried out through social reintegration programs, education programs, skills training, and entrepreneurship programs for terrorism inmates, which aims to improve their well-being after their release and facilitate their reintegration into society to support their families. The independence and self-confidence of terrorism inmates in returning to society will prevent them from returning to their terrorist groups
THE CRISIS OF IDENTITY IN PURSUING THE AMERICAN DREAM IN GIRL IN TRANSLATION BY JEAN KWOK
Get PDFABSTRACT The United States is a continent full of immigrants. Immigrants are always related to identity issues and cultural adaptation due to diverse backgrounds. The life of immigrants is remarkably interesting to discuss, especially the problems they faced and the process of accepting their lives in the host country. Therefore, this paper will discuss the identity crisis experienced by the main character in pursuing the American dream in Girl in Translation. There are two objectives to be achieved in this study. The first objective is to find out the identity crisis experienced by the main character in Girl in Translation. The second objective is to find out how the main character overcomes the problems she faced. To achieve the objectives of the study, the writer will use mimetic theory as an approach. The method that will be used is qualitative method. Based on the analysis, it can be found that the main character experiences the identity crisis through language, dwelling, food, clothes, lifestyle, and moral. To overcome the identity crisis, the main character uses hybrid identity. The mixed identities make the main character become a Chinese-American. Keywords: main character; identity crisis; the American dream; Chinese immigrants; American culture
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK AHLI WARIS TERHADAP TANAH YANG DI KUASAI ORANG LAIN PADA PERKARA NOMOR: 1821 K/Pdt/2022
Get PDFTanah sengketa pada umumnya berasal dari tanah garapan atau tanah sawah yang belum bersertipikat dan dahulunya dikuasai oleh seseorang yang setelah meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh ahli warisnya. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dihaki oleh orang lain pada perkara Nomor:Â 1821 K/Pdt/2022? 2) Apa akibat hukum bagi para pihak atas putusan kasasi pada perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2022? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain pada Perkara Nomor:Â 1821 K/Pdt/2022 mengacu pada dua hal, yaitu: Pertimbangan fakta dan Pertimbangan hukum. Akibat hukum bagi para pihak atas putusan kasasi pada Perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2022, yaitu: bagi Penggugat diakui sebagai pemilik sah, bagi Tergugat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan dihukum untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan seperti semula. Perlindungan hukum bagi hak ahli waris terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain, diberikan oleh Mahkamah Agung kepada ahli waris terhadap tanah yang merupakan harta waris dari orangtuanya yang diperoleh secara sah berdasarkan hukum adat
Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila
Get PDFSifat sistem hukum nasional tidak sekuler namun mengandung nilai-nilai religius. Hal demikian membawa konsekuensi harus dilakukan penggalian / pengkajian ilmu hukum yang berKetuhanan YME, termasuk “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME†harus berdampak pada keadilan yang mendasarkan tuntunan Tuhan dan bukan sekedar berdasarkan Undang-Undang semata. Penelitian ini mengenai pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai pancasila dengan permasalahan bagaimana sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari Pancasila dan bagaimana pembangunan sistem hukum pidana nasional yang religius berbasis nilai-nilai Pancasila? Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder yakni teori-teori hukum para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkajian dan pengembangan yang mendalam mengenai Sistem Hukum Nasional / Ilmu Hukum Nasional Pancasila terutama sila Ke-Tuhanan YME sebaiknya secara terus menerus dilakukan sebagai usaha melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif sistem / ilmu hukum yang ada saat ini. Hal demikian dibutuhkan dengan mengingat ilmu dan penerapan penegakan hukum senantiasa dihadapkan pada perkembangan dan tuntutan masyarakat yang memandang penegakan hukum yang masih memprihatinkan dan belum cukup mampu mengatasi permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pembangunan Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana atau penal policy yakni sebagai usaha dalam pembentukan hukum pidana yang sejalan dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan pada hukum agama maupun hukum tradisional sehingga dapat diwujudkan kehidupan lahir dan batin yang serasi
Peningkatan Pajak Daerah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dari Sektor Restoran
Get PDFSebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah terbesar dari suatu daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tiap-tiap daerah memiliki keberagaman kegiatan pada masyarakatnya sehingga seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat di daerah tersebut sehingga berbanding lurus dengan potensi pajak yang dapat tergali dari kegiatan masyarakat tersebut, maka PAD daerah tersebut akan meningkat. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) ini memberikan dampak positif dan negatif bagi negara. Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh dengan tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan masyarakat juga terpengaruh. Namun hal ini tidak berdampak pada pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selama ini kendala yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah ketidak disiplinan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membayar pajak dan terkesan menutupi pendapatan sebenarnya untuk mengelabuhi petugas pajak, selain itu lahirnya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efektifitas UU tersebut dalam menjaga stabilitas pajak daerah, mengingat masa transisi UU 2 (dua) tahun sejak lahirnya UU tersebu
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka
Get PDFCommunity mining, as a means of fulfilling daily needs through the utilization of existing mining resources, is a prominent activity in various regions. This study delves into the specific issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also assessing the effectiveness of law enforcement measures taken against such actors. Employing an empirical juridical approach, this research relies on field investigations to comprehend the on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin mining activities being conducted by the local community in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero mining zone. Consequently, those involved in mining activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining activities, as many continue to operate even after such interventions. The study's primary objective is to shed light on the enforcement mechanisms employed against illegal tin mining in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, while also highlighting the challenges encountered. Ultimately, it aims to offer policy recommendations to local governments for formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung
THE EXTRA CLASS ACTIVITY IN IMPROVING STUDENT’S VOCABULARY
Get PDFA good vocabulary is important in language learning. Students often struggle to expand their vocabulary due to limited learning time. Additional classroom activities, such as supplementary classes, are effective in improving students' vocabulary. This study uses a qualitative approach with document analysis method and also aims to evaluate the impact of supplementary classes on students' vocabulary knowledge and use, identify the types of activities that are effective, as well as the factors that influence the effectiveness of supplementary classes. The results of this study show that supplementary classes can improve students' vocabulary. Interactive and creative activities are effective in promoting vocabulary learning. Factors such as student motivation, learning strategies, and parent and teacher support affect the effectiveness of supplementary classes. Schools and teachers should certainly develop additional learning activities or so-called supplementary classes. With it supports students' vocabulary improvement. In conclusion, supplementary classes are an effective alternative if the right factors are in place
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah badan pengelola keuangan daerah Kota Tangerang. Jumlah sampel yang digunakan adalah 75 pegawai yaitu semua pegawai yang berada didalam bagian badan pengelola keuangan daerah Kota Tangerang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi kalsik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasita yang menggunakan SPSS for windows versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah badan pengelola keuangan daerah Kota Tangerang. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah badan pengelola keuangan daerah Kota Tangerang. Dan sistem  pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah badan pengelola keuangan daerah Kota Tangerang.  Secara simultan baik kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah badan pengelola keuangan daerah Kota Tangerang
Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen puncak  (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan pengalaman kerja (X3) terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 47 karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Wilayah Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh (sensus). Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Wilayah Semarang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda  dengan bantuan  software SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan pengalaman kerja (X3) signifikan untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi (Y).This study aims to determine the effect of top management support (X1), utilization of information technology (X2) and work experience (X3) on the effectiveness of accounting information systems (Y). The population used in this study were 47 KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera employees in the Semarang area. The sampling method used is saturated sample (census). The data in this study are primary data obtained from distributing questionnaires to KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Semarang Region employees. The data analysis technique used multiple linear regression analysis with the help of SPSS 21 software. The results showed that top management support (X1), utilization of information technology (X2) and work experience (X3) were significant for increasing the effectiveness of accounting information systems (Y)