E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
The Impact of Professional Skepticism, Competence, and Independence on Audit Quality During the Covid-19 Pandemic
Get PDFThis research is empirical research that aims to analyze the influence of professional skepticism, competence, and independence on audit quality during the COVID-19 pandemic. The population studied was 81 staff at the Leonard, Mulia, and Richard Semarang Public Accounting Firm. The sampling technique used is saturated. The data used is primary data obtained by distributing questionnaires to audit staff and 77 questionnaires could be processed. The data technique used in this research is multiple linear regression. The results show that professional skepticism, competence, and independence have a positive effect on audit quality during the COVID-19 pandemic. The implication are auditors should not delay decisions, should stick to the applicable Financial Accounting Standards regulations, and maintain an independent attitude in carrying out the audit process
Pembentukan Pengadilan Khusus Medis Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Sengketa Medis
Get PDFDalam pandangan hukum kesehatan, praktik pelayanan medis oleh dokter kepada pasien terkadang berpotensi menimbulkan sengketa yang didasari rasa kuang puas pasien terhadap dokter dalam memberikan pelayanan. Rasa ketidakpuasan akan upaya dokter terkadang menjadikan timbulnya gugatan pasien terhadap dokter yang seringkali menuai dampak negatif bagi kedua pihak. Penyelesaian sengketa medis secara yuridis pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menghendaki upaya penyelesaian secara restorative justice melalui mediasi. Problematika yang timbul terkadang upaya mediasi tidak dapat memuaskan masing-masing pihak karena secara yuridis belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur prosedur tentang mediasi perkara medis yang mempunyai karakteristik tersendiri. Ketidakpuasan upaya dokter terkadang juga menyebabkan timbulnya gugatan pasien terhadap dokter yang ditujukan kepada peradilan umum yang justru juga menimbulkan problematika. Selain belum banyaknya hakim yang betul-betul menguasai tentang medis, peradilan umum juga cenderung menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang terdzolimi. Belum adanya hakim khusus medis dan belum terdapatnya prosedur hukum yang mengatur tentang penanganan sengketa medis menimbulkan kaburnya aspek kepastian dan keadilan hukum bagi dokter dan pasien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peradilan khusus medis menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di masyarakat. Pembentukan pengadilan medis juga menjadi bentuk dari pengaplikasian bahwa dalam penegakan hukum, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada law in the books, tetapi kepastian hukum dalam law in the books tersebut harus dapat diaplikasikan dan dijalankan sesuai prinsip dan norma
Aspek Hukum Pada Kewenangan ATLM Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum pada kewenangan Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aspek hukum ini ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 2015, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penulis melakukan pendekatan hukum berdasarkan studi kepustakaan saja. Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangannya selain mengambil spesimen/sampel juga menjaga dan membersihkan laboratorium sedangkan berdasarkan aspek hukum diterangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Pasal 5 ayat 2 sibutkan bahwa STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
Pengungkit Trend Fraud Akuntansi Pada Perusahaan Penerbit Di Kota Semarang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi, kecerdasan emosional, etika kerja, dan dukungan atasan terhadap Pengungkit Trend Fraud Akuntansi pada Perusahaan Penerbit Buku di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Perusahaan Penerbit Buku di Kota Semarang yang memproduksi buku teks yakni PT. Aneka Ilmu, PT. Bengawan Ilmu berjumlah 41 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi tersebut dengan menggunakan metode sensus dikarenakan jumlah populasi sangat kecil. Penelitian dilakukan pada Februari 2021, data dikumpulkan menggunakan kuesioner sedangkan teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi, kecerdasan emosional, etika kerja, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pengungkit Trend Fraud Akuntansi.Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Kecerdasan Emosional, Etika Kerja, Dukungan Atasan, Pengungkit Trend Fraud Akuntansi.AbstractThis study aims to examine the effect of accounting information systems, emotional intelligence, work ethics, and superiors' support on the tendency of accounting fraud at Perusahaan Penerbit Buku di Kota Semarang. The population in this study were employees of Perusahaan Penerbit Buku di Kota Semarang involved in using the budget, amounting to 41 people. As for the samples in this study are all of the population using the census method because the population is very small. The research was conducted in February 2021, the data were collected using a questionnaire, while the data analysis technique of this study was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that accounting information systems, emotional intelligence, work ethics, and superiors' support have a significant negative effect on the tendency of accounting fraud.Keywords: Accounting Information Systems, Emotional Intelligence, Work Ethics, Supporter Support, Accounting Fraud Tendencies
Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Get PDFMarriage in Batak traditional society is a sacred tradition and its implementation must adhere to the rules established by the ancestors. In Batak customs, intermarriage within the same clan is considered as incest, which is prohibited by Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The legal requirement for a valid marriage is that it must be conducted according to the laws of each respective religion and belief system. The research journal utilizes a Normative Juridical approach, and the study is of a Descriptive Analytical nature. The research findings indicate that firstly, intermarriage within the same clan in Batak traditional society is considered valid and not prohibited by marriage laws. This is because intermarriage within the same clan does not fall under the category of incest as prohibited by Article 8 of the marriage laws. Secondly, if intermarriage within the same clan is still conducted, the customary legal consequence in Batak society is that the marriage is considered invalid, and there are customary sanctions that will be imposed if the intermarriage persists. However, from a national legal perspective, there are no clearly defined sanctions in the marriage laws for intermarriage or incestuous relationships
Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jembrana
Get PDFInside Pasar Swadaya Jembrana have at least 23 gold shops. In practice, the process of gold transactions does not always run smoothly. The making of gold have an obstacle in the gold sale and purchase agreements, gold's proprietor sometimes does not include purchase notes. Then brings discourse to legal issues, namely looking at the validity of the sale and purchase agreement and seeing whether the price set imposed on the store owner is by the process and mechanism that is not contrary to the law. This Research uses normative-empirical methods and qualitative with a constructivist paradigm. Found the validity of a gold jewellery sale and purchase agreement without a purchase note can be notarized as valid if it refers to Article 1320 KUHPer by not violating the provisions of that article. The determination and cut in the price of gold jewellery inscribed by the latter has the consequence that increasing the number of gold rebates to be sold, is based upon defaults made by the party (gold owner). The pricing is not done haphazardly, but with a negotiation process, until an agreement is reached, the calculation necessary is inseparable from the "package" that has been carried out in the world of gold jewellery transactions
Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
Get PDFTingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi khususnya pada narapidana tindak pidana Penipuan utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang didorong oleh desakan kebutuhan dan minimnya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Hukum pidana sendiri selama ini lebih berfokus kepada penyelesaian suatu tindak pidana yang telah terjadi dan bukan berfokus pada pencegahannya sehingga terhadap suatu tindak pidana seringkali terjadi pengulangan (residif). Oleh karena hal tersebut, pencegahan yang dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Konsep Pemasyarakatan adalah dengan pemberian bimbingan kepribadian dan kemandirian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemui adanya beberapa hambatan yang dialami oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tugas Pembimbing Kemasyarakatan beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas I Semarang. Dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan kemandirian atau pelatihan kerja yang efektif dapat mengurangi angka pengulangan tindak pidana klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang. Kata kunci : Balai Pemasyarakatan; Bimbingan Kemandirian; Pencegahan Residivis; Penipuan
PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM STRENGTHENING THROUGH A PARTY SYSTEM SIMPLIFICATION (A COMPARISON BETWEEN THE INDONESIAN PARTY SYSTEM AND THE UNITED STATES PARTY SYSTEM)
Get PDFPresidential system refers to a system of government in which the executive is not accountable to the legislature. The consequence of such as system is that the executive and legislature do not influence each other and are not influenced by each other. The basis of power of the executive is back to the people as the ultimate power holder. Hence, in accordance with the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the president is the head of state as well as the head of government assisted by a representative who is directly elected by the people. The people determine the election of a president and vice president and determine the (re-)election of a president and vice president for a second term. In practice, however, the implementation of this system of government is not in accordance with what has been mandated by the constitutio
PEMBARUAN UU PRAKTIK KEDOKTERAN KAITANNYA DENGAN KRIMINALISASI DOKTER PADA KASUS MALPRAKTIK DI INDONESIA
Get PDFUU Praktik Kedokteran yang pada intinya bertujuan untuk melindungi dokter sebagai tenaga kesehatan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima praktik pelayanan kesehatan. Untuk menangani kasus malpraktik ini, kemudian UU Praktik Kedokteran mengatur bagaimana masyarakat dapat menuntut kerugian terhadap praktik pelayanan dokter yang dianggap merugikan. Sayangnya, meskipun tindakan malpraktik dapat diancam dengan pidana, hingga saat ini tidak terdapat batasan dan definisi yang jelas dalam UU Praktik Kedokteran maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai malpraktik sehingga menyebabkan mudahnya dokter dituntut secara pidana. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan penting diadakan pembaruan hukum melalui pengaturan standar pelayanan kedokteran baik dalam UU Praktik Kedokteran, kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta adanya standar prosedur operasional yang diatur oleh internal organisasi profesi serta penting rasanya melakukan pembaruan melalui peningkatan peran organisasi profesi dalam menindak dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter
CONSISTENCY OF INDONESIA'S INTERNATIONAL TREATY IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF INVESTMENT IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM: A POLITICAL PERSPECTIVE OF LAW TO REALIZE COMMUNITY WELFARE
Get PDFThis research examines the issue of consistency in the implementation of Indonesia's international agreements in the field of investment in Indonesia's national legal system, with a focus on achieving public welfare. The political implementation of Indonesian International Treaties in the field of investment into national law is divided into two periods. The period before the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018 and the subsequent period. The court decision mainly talks about how to ratify an international treaty. Article 2 of Law No. 24/2000 on International Agreements states that ratification of international agreements is done in two ways, namely ratification by passing a law by the Parliament and ratification by issuing a presidential regulation by the President. Ratification through parliament if an international agreement has a broad and fundamental impact on the livelihood of the people related to the financial burden of the state and or requires amendments to the law as stipulated in article 11 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Meanwhile, the position of international agreements in the field of investment, based on Article 11 (2), the ratification of International Agreements is based on Presidential Regulations. At the same time, there are international investment agreements whose material can have a broad and fundamental impact on people's lives, so the absence of parliamentary control can lead to inequality and potential negative impacts on people's welfare. Through normative legal research methods, the findings show that foreign investment must provide the maximum benefit for economic development and public welfare, and the ratification of international investment agreements can be done either through presidential regulations or legislation by passing a la