E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana
Get PDFIndonesia adalah Negara hukum artinya bahwa dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh undang-undang atau peraturan. Akan tetapi fenomena yang terjadi masih banyak warganya yang melakukan pelanggaran hukum. Tentunya hal ini akan menjadi permaslahan tersendiri bilamana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semua harus berproses dan menjalani putusan dari pengadilan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan banyaknya peristiwa pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat antara lain keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan peristiwa yang ditangani, kapasitas rutan untuk menampung anggota masyarakat yang dilakukan penahanan dan menjalani putusan pengadilan serta anggaran Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau menjalani putusan pengadilan. Aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun peradilan umum mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum dengan pola restorative justice dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dengan cara ganti rugi terhadap korban tanpa adanya paksaan untuk menuntut secara hukum dengan mempertimbangkan kondisi social dan tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dengan membuat kesepakatan perdamaian kepada para pihak. Peristiwa Pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenal adanya tindak pidana biasa dan delik aduan, artinya dalam peristiwa tindak pidana biasa sama halnya dengan delik aduan bilamana diselesaikan dengan cara restorative justice.Â
AN ANALYSIS ILLOCUTIONARY ACT IN MUNIBA MAZARI’S “ WE ALL ARE PERFECTLY IMPERFECT†SPEECH
Get PDFIllocutionary act is an action that will be performed corresponding with utterance or the meaning understood by the listener. There are five types of illocutionary act that are: Representative, directive, commissive, declarative and expressive. This study aimed to find out the types of illocutionary acts and functions of five types in Muniba Mazari's speech. This study used Searle’s theory. The object of this study is Muniba’s speech. Then, this data were analyzed using the descriptive qualitative method. The result showed that the types of the illocutionary acts in Muniba’s speech consist of 55 representatives, 13 directives,14 expressive, 7 commisive and 6 declarative. The researcher also found the function of representative in muniba speech consists of stating, informing, describing, and complaining. Based on the research findings, Muniba presented various utterances that have to describe the function. She provided several descriptions of a situation that happened at that time, for example, to the audience. She also provided descriptions of situations or events that might happen in the and future. By performing these acts, Muniba expected the audience to better understand the information, opinion, and idea she presented in the speeches
Auditor Dalam Lingkaran: Kompleksitas Tugas, Tekanan Waktu, Komitmen, Dan Kinerja di Era Pandemi Covid-19
Get PDFDampak pandemi COVID-19 juga dialami BPK dengan mengubah metode pemeriksaan menjadi remote audit, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemeriksaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompleksitas tugas, dan tekanan waktu terhadap kinerja secara langsung maupun tidak langsung melalui komitmen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 156 orang dengan sampel responden 116. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan alat uji menggunakan analisis regresi linier dan analisis jalur untuk mediate atau intervening test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas tugas dan tekanan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, dan komitmen mampu memoderasi dan meningkatkan pengaruh kompleksitas tugas dan tekanan waktu terhadap kinerja auditor. Implikasi dari penelitian ini adalah setiap auditor diharapkan mampu meningkatkan komitmen kerja agar memperoleh kinerja terbaik dalam setiap penugasan.The impact of the COVID-19 pandemic was also experienced by BPK by changing the inspection method to remote audit, and encouraging the optimization of the use of information technology in its inspection process. This study aims to analyze the effect of task complexity, and time pressure on performance directly or indirectly through commitment. The population used in this study were all auditors at the BPK Representative Office of Central Java Province, which amounted to 156 people with a sample of 116 respondents. The sampling technique used is purposive sampling with the test equipment using linear regression analysis and path analysis to perform mediation or intervening tests. The results showed that task complexity and time pressure had a positive and significant effect on auditor performance, and commitment was able to moderate and increase the effect of task complexity and time pressure on auditor performance. The implication of this research is that each auditor is expected to be able to increase work commitment in order to obtain the best performance in each assignment.Â
Implementation of Law Enforcement for Business Crime Which is Performed by Illegal Foreign Work
Get PDFThe main purposes of this study are: 1) To find out and analyze the forms of business crimes committed by illegal Foreign Workers related to violations of Immigration laws. 2) To find out and analyze immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit immigration violations. The research method used in this study is a normative juridical study that takes a qualitative approach that looks at and analyzes the legal norms in existing legislation and sociological research as supplementary data to the primary data.The results of this study are: 1) Business crimes committed by illegal foreign workers related to immigration violations, namely the implementation of the Asean Economic Community (AEC) and the introduction of a visa-free policy to encourage and enhance economic growth have an impact on the uncontrolled presence of illegal foreign workers in Indonesia where from the implementation of the AEC and the implementation of the visa-free policy many of the foreign citizens, especially from China who abuse the visa-free policy that should be used for travel but instead used to find work/conduct business activities in Indonesia. 2) Immigration law enforcement against illegal Foreign Workers who commit violations of immigration criminal acts can be prosecuted in two ways, namely the prosecution process in a court or pro justitia and administrative or immigration act
Perlindungan Hukum Pekerja Korban Penggabungan Perusahaan (Merger)
Get PDFPerusahaan yang melakukan penggabungan perusahaan (merger), sudah sepatutnya pekerja mendapatkan suatu perlindungan hukum, akibat penggabungan perusahaan ini pekerjalah pihak yang dirugikan. Perusahaan harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dari penggabungan perusahaan (merger) karena status hukum pekerja pada perusahaan tersebut tidak secara otomatis berakhir. Metode penelitian hukum digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku, juga mengacu kepada studi kepustakaan, data yang diguna bahan hukum primer antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Perseroan Terbatas dan undang-undang Ketenagakerjaan, serta menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum.Teknis analisis bersifat dekriptif, dimana teknik analisis bahan hukum secara deskriptif menggambarkan keadaan atau kondisi berupa uraian suatu posisi. Apabila perusahaan tidak mau bertanggung jawab maka pekerja dapat menutut pihak perusahaan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN DENGAN PEMBERI KERJA
Get PDFThe purpose of this study is the first to find out how legal protection is for domestic workers in verbal work agreements with employers. The second is to find out the legal consequences of having an oral work agreement between the domestic worker and the employer.Legal protection for domestic workers can only be implemented if there is a clear legal basis. However, in Regulation of the Minister of Manpower Number two Years two thousand and fifteen Article five concerning Protection of Domestic Workers there is still the word obligatory to enter into a written or oral work agreement. Meanwhile, verbal work agreements do not have strong evidence before the law. This will make domestic workers less protected for their own welfare.This type of research is a type of normative juridical research. So that the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Then elaborated through qualitative legal material analysis techniques by describing and analyzing in a narrative manner about an existing problem in a systematic manner.Legal protection for domestic workers in an oral work agreement with an employer has the same status as a written agreement as long as it fulfills the legal requirements of the agreement. Oral work agreements are also considered valid as long as there is no law requiring written agreements only. However, verbal work agreements also have weaknesses, especially in the certainty and submission of the parties to carry out their contents. The legal consequences of having an oral work agreement are ambiguity and disputes, difficulties in enforcing rights, exploitation risks, legal vulnerabilities, obstacles in resolving disputes, legal uncertainty, and difficulties in proving the agreements that have been made.Based on the description above, it is better if the Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2015 Article 5 is revised by changing the provisions of the agreement which were originally mandatory in writing and orally to become mandatory in writing only. Because verbal work agreements do not have strong evidence before the law.Keywords: Protection, Agreement, Worker.Â
GOLDEN VISA GRANTING POLICY AS AN EFFORT TO INVESTMENT ATTRACTION IN INDONESIA
Get PDFABSTRACT; The Government of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 22 of 2023 concerning Visas and Residence Permits as well as Regulation of the Minister of Finance Number 82 of 2023 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue. The Minister of Law and Human Rights Regulation and the Minister of Finance Regulation function as regulations for granting golden visas to investors who wish to invest their capital in Indonesia. The approach method used is empirical juridical with research specifications that are descriptive analytical. The things studied are the policy of granting golden visas to foreign investors in Indonesia and the form of incentives for granting golden visas to foreign investors to invest in Indonesia. In the end, the researchers concluded that the golden visa imposed by the government on foreign investors was a temporary residence permit with a period of 5 (five) years for individual investors and a temporary residence permit with a period of 5 (five) years to 10 (ten) years for corporate investors, then get ease in entering and exiting Indonesia, and ease in not processing a limited residence permit in Indonesia
COMPARATIVE STUDY OF GENDER REASSIGMENT IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW
Get PDFGender and sex are two different things. Sex is synonymous with the difference in physical form between women and men. While gender refers more to the characteristics, roles, functions, status, and responsibilities. Some people feel that their gender and sex are not in harmony, so they decide to change their sex by having sex reassignment surgery, and ask for a court order. This is certainly a pro and con for Indonesian society, which is predominantly Muslim, especially if a Muslim changes his or her gender. This research aims to analyze the regulation of sex reassignment in Positive Law and Islamic Law in Indonesia. This research uses the normative juridical method, namely with statutory documents, and other literature studies related to this research. The results of the study show that in Indonesia there is no specific regulation regarding sex reassignment due to sex reassignment surgery, but judges usually use jurisprudence and use the provisions of Article 56 Number 24 of 2013 concerning Population Administration, while in the view of Islamic Law the law of sex reassignment surgery is prohibited, unless the surgery is for health purposes then there are some scholars who allow it
PROBLEMS MANAGEMENT OF BANKRUPT ASSETS BY THE CURATOR AFTER THE EFFECTIVE EFFECTIVE COURT DECISION
Get PDFThe management of bankrupt assets that the court has given authority to the curator and supervisory judge has difficulties and problems such as the difficulty of conducting auctions and selling assets from bankrupt assets and it is also exacerbated by the bankruptcy mafia game in playing with prices during auctions. Using the normative juridical research method, the authors found that problems had indeed occurred and there had been no harmonization of rules and not firm enough rules regarding the independence of curators and also how the management of bankruptcy assets could run more smoothly in order to create justice for the creditors of the debtor.Â
USING YOUTUBE VIDEO TO IMPROVE STUDENTS’ VOCABULARY FOR 3RD GRADERS IN ELEMENTARY SCHOOL
Get PDFABSTRACTÂ Technology is developing rapidly in the field of education, requiring teachers to utilize technology to support the learning process in the classroom, which is an alternative to attracting students' interest in the learning process. This study aims to determine the effectiveness of YouTube videos as a learning medium to improve the vocabulary of grade 3 students at SDN 01 Trimulyo. Success in the learning process is inseparable from the teacher's role in organizing and managing the class and the various constraints that exist in the classroom. In this study, we used the Classroom Action Research (CAR) method. The stages of research are planning, action, observation, and reflection. The findings from this study indicate that the use of YouTube videos as a learning medium can increase students' vocabulary. The use of YouTube videos as a learning medium provides many benefits for students, one of which is making vocabulary easier for them to learn. In other words, YouTube videos are great media that can be used to teach vocabulary. The use of YouTube videos as a medium for learning English has a positive impact on increasing students' vocabulary mastery