E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Proses Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Produksi Dan Peredaran Obat OTC Illegal
Get PDFWilayah Asia Tenggara—yang di dalamnya memuat Indonesia laporan kasus pemalsuan obat termasuk dalam skala kecil, yakni hanya sekitar 2 persen dari kasus total. Data sebaran wilayah lokasi tempat ditemukannya obat palsu/illegal paling banyak berada di pulau Jawa. Persentase paling sering ditemukan berturut-turut yakni di provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogjakarta. Produksi obat harus di Produksi di Industri Farmasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/PER/2012 Tentang Industri dan pengedarannya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan aturan hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010 Tentang Registrasi Obat Tahun 2008. Dapat merugikan konsumen dan harus ada upaya dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Untuk kasus-kasus diatas tanggung jawab hukum untuk tersangka yang memproduksi adalah Pada kasus 1 dan 2 dikenakan pasal berlapis karena terdakwa sama-sama telah melakukan dua kesalahan didalam satu kasus sanksi pidana berupa UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Jo Pasal 197. Saran yang bisa dilakukan adalah perlu adanya kerja sama antara kepolisian dan BPOM tetap turun lapangan tiap 3-6 bulan sekali dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait produksi dan pengedaran obat illegal sehingga aturan-aturan hukum mengenai kasus ini dapat di implementasikan dengan baik serta kasus-kasus ini tidak kembali, Masyarakat seharusnya melaporkan setiap melihat atau menerima kasus-kasus serupa agar implementasi dari perlindungan hukum konsumen dapat berjalan dengan baik, yang terakhir adalah upaya-upaya diatas sebaiknya dijalankan dengan baik
Tanggungjawab Asuransi Profesi Dokter Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Bedah
Get PDFSalah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi dokter pada kasus malpraktik adalah dengan mediasi, di mana ganti rugi merupakan bagian dari penerapan mediasi tersebut. Ganti rugi tersebut bisa diberikan secara langsung oleh pihak asuransi. Peran asuransi dapat berpengaruh terhadap profesi dokter yang melakukan malpraktik. Asuransi dapat membantu dokter mengganti kerugian dari biaya-biaya yang mungkin timbul akibat tuduhan malpraktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah dan proses pengajuan klaim asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan statuta approach, maupun conceptual approach. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik adalah merupakan kewajiban dalam arti accountability, di mana tanggungjawab ini lahir karena perjanjian antara dokter bedah dan juga pihak asuransi. Pihak asuransi menanggung segala resiko yang timbul akibat tindakan medik dokter yang dilakukan terhadap pasiennya dengan membayar premi yang telah disepakati. Mayoritas pengajuan klaim profesi dokter sama, baik itu dokter umum, maupun dokter bedah. Rata-rata pengajuan klaim harus dimulai adanya kejadian yang menimbulkan kerugian pasien. Selanjutnya jika terjadi tuntutan dari pihak pasien/keluarganya maka Dokter Bedah tersebut wajib lapor perusahaan asuransi. Dokter bedah mempersiapkan dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan klaim. Kemudian dalam hal pembelaan, pihak asuransi dapat menunjuk kuasa hukum atau yang ditunjuk oleh Dokter Bedah itu sendiri. Segala biaya yang dikeluarkan termasuk membayar jasa kuasa hukum dan penggantian kerugian pasien/keluarga semua ditanggung oleh pihak asuransi
ANALISIS TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN DALAM PENGONTROLAN MASSA STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN
Get PDFPRINCIPLE OF BENEFIT AND PUBLIC INTEREST: REFUSAL OF PROCUREMENT OF ELECTRIC SERVICE CARS BY THE MAYOR OF SOLO
Get PDFThe General Principles of Good Governance are one of the main references applied by many countries in the world, especially developing countries as an effort to improve their governance systems. The General Principles of Good Governance are needed to limit the government's authority so as to avoid excesses of authority as well as a basic reference for achieving an appropriate policy. The purpose of conducting this research is to find out the application of the principle of public interest and the principle of benefit for the realization of "good governance" in the government of Gibran Rakabuming Raka, especially in his policy of refusing to procure electric cars as official vehicles contained in Presidential Instruction Number 7 of 2022. This research was conducted by using normative juridical research methods with data taken from previous research literature, legal literature, legal scientific journals, laws and regulations, online news, and others, which then resulted in a conclusion that the policy taken by Gibran Rakabuming Raka in rejecting procurement electric cars for official cars refer to the Principles of Public Interest and the Principle of Benefi
Legal Politics of Electronic Documents in State Finances As Legal Evidence
Get PDFDisruption of digital technology as part of the industrial revolution 4.0 forces changes in human culture to keep up with the times, including in public institutions. Regulating the digitalization of state finances has risks, including electronic evidence in court that is very likely to occur, given that corruption in state finances is still rampant, requiring legal evidence in court. This research is normative research by examining the existence of regulations related to electronic documents in state finances and explaining how electronic documents are formed. In this study, it can be concluded that regulations regarding electronic evidence have been adequately accommodated, although there is still an asymmetry in the classification of electronic evidence itself. Regulations governing electronic documents in the field of state finances still refer to laws regarding electronic information and transactions. These regulations are considered complete, although, in several regulations in the field of state finance, adjustments are still required to support the use of electronic documents in state finances. Electronic signatures are divided into certified and uncertified signatures, but certified signatures make the presence of an ideal electronic document. This research can be used as input for policymakers in implementing electronic documents in state finance
The Impact of Employer Branding on Turnover Intention in Pharmaceutical Industries: Does Generation Matter?
Get PDFIn an increasingly globalized economy, organizations are increasingly competing for the best employees who are skilled in professional fields. Employer branding has an important role in helping organizations find new employees and retain existing employees. The goal of this study was to look at the effect of employer branding on organizational commitment and turnover intention in the pharmaceutical industry, as it was moderated by generation. The population sample is made up of Generation X, Y, and Z workers in the pharmaceutical industries in Indonesia. The sampling technique uses a non-probability sampling method with purposive sampling. PLS-SEM was utilized in this study to analyze data from 175 samples. The research results have proven that employer branding increases organizational commitment and decreases turnover intention. Organizational commitment reduces turnover intention. Moreover, the relationship between employer branding and turnover intention might be mediated by organizational commitment. The association between organizational commitment and turnover intention or employer branding and turnover intention cannot be moderated by generation because it has no impact on turnover intention in the pharmaceutical industries. Corporate leaders need to establish and develop employer branding to increase organizational commitment and reduce turnover intentions in the pharmaceutical industry
Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil
Get PDFThe emergence of the term whistleblower and justice collaborator in law enforcement processes in Indonesia provides a new atmosphere, where someone who knows or is involved in the occurrence of a crime can assist law enforcement officials in uncovering true facts, for which reason the law rewards them. in the form of leniency in sentencing to the witnesses of the cooperating perpetrators. Departing from these facts, the questions in this research are (1) Institutions authorized to make someone involved in a crime a justice collaborator, (2) obtaining status as a justice collaborator. The method used in this research is normative legal research with the statute approach, case approach, and conceptual approach. The purpose of this research is to find out which institutions/agencies can make a person a justice collaborator in uncovering the occurrence of a crime
LEGAL IMPLICATIONS ARISING FROM THE ISSUANCE OF THE MOTOR VEHICLE OWNER'S BOOK (BPKB)
Get PDFAccording to Law No. 22 of 2002 from the juridical aspect, BPKB can be reviewed formally and materially. Formally, the definition of BPKB is a decree made and issued by a public employee of a state institution, the Indonesian National Police. While the material understanding is to include the contents of the decree of the owner of the motor vehicle, so about what is written or explained in it. Juridical Review of BPKB in Civil Relations, from the existence of legal events in the community, is often found the problem of civil disputes originating from The Book of motor vehicle owners or abuse of rights. In the Civil Code, the issue of abuse of this right can be sued under Article 1365 of the Civil Code by looking at the provisions in Article 1365 of the Civil Code, namely “any act/act against the law which by mistake causes damage to compensate for the lossâ€. The purpose of this writing is to find out whether the BPKB that has been issued is an authentic deed or document that states as the highest thing on moving goods/Motor Vehicles, want to prove or test the legal force of BPKB as a valid evidence according to to the law. The methodology used in this writing is based on empirical jurisprudence and the basis of existing realities in society or practice. Often found the existence of ownership of motor vehicles without being equipped with BPKB or the existence of BPKB whose material is expressed in it is not the same as the physical vehicle. Juridical influence on the owner of a motor vehicle, namely in addition to the right to enjoy the object, some obligations must be fulfilled by the owner of a motor vehicle. Â
LEGAL CONCEPTUALISM OF FOREIGN CITIZENS AS APPLICANTS FOR THE RIGHT TO MATERIAL EXAMINATION
Get PDFOne of the powers possessed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia is the right of judicial review. Applicants who can apply for the right of judicial review are only Indonesian citizens, indigenous peoples, and civil legal entities. This makes foreign nationals do not have the right to apply for judicial review rights. From this, the researcher raises two problem formulations, namely 1) how are the rights of foreign citizens in reviewing statutory regulations under the law against the law as the fulfillment of human rights in Indonesia; and 2) what is the conceptualism of the legal standing of foreign citizens as applicants in cases of judicial review rights in Indonesia. The results of the research found that granting rights to foreigners in making requests for judicial review to the Supreme Court included granting the right to freedom of expression and the right to a decent life in the country of residence which is a form of upholding human rights. The concept of granting legal standing to foreigners is given only to statutory regulations governing foreigners so that this can limit the right of foreigners to become applicants through amendments to the Supreme Court Law
Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Get PDFPidana mati masih diakui keberadaannya di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum pidana. Pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang diluar KUHP salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa terlebih-lebih pada tahun 2020 dimana mobilitas masyarakat dibatasi berpengaruh terhadap keadaan ekonomi Indonesia maka dana bansos adalah salah satu solusinya, namun ternyata dana tersebut di korupsi. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-undang Tipikor bisa ditegakkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan dokumen hukum, kemudian data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial jika dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor, dan tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi