E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
FIGURATIVE LANGUAGE APPLIED IN MELANIE MARTINEZ’S K-12 ALBUM
Get PDFThis research paper is focused to find figurative language in the lyrics of the song "K - 12" by Melanie Martinez. The researcher uses Perrine’s theory to find out the most dominant types of figurative language, implied meaning, and the type of figurative language. This study is a descriptive study by applying text oriented approach in this research to obtain the require d data. The song lyrics are categorized into 7 types of figurative languages, and interpreted to find the implied meaning of it. There are 7 types of figurative language used in the lyrics of  the  song  "K - 12"  by  Melanie  Martinez  with  a  total  of  7  metaphor, 2 personifications, 7 hyperboles, 8 imageries, 8 ironies, 5 symbol, and 2 paradoxes. Keywords : Perrine’s figurative language, literature, song lyric, text-oriented approach, Melanie Martinez K-12 albu
Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak )
No full textPeredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Demak saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya Kepolisian Resor Demak menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan upaya pre-emtif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (tindakan). Upaya pre-emtif yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat, seminar, ceramah, diskusi, memasang spanduk berisi ajakan menghindari narkoba, maupun melalui media cetak ataupun elektronik. Upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak melakukan pengawasan dengan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I baik secara rutin ataupun yang bersifat operasi mendadak. Upaya Represif (Penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak menindak tegas segala tindakan yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika Golongan I, menangkap pelaku kejahatan dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap psikotropika, mengungkap jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus/mendadak (sidak). Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh Polres Demak dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I antara lain : Kendala intern, Kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Demak sendiri yaitu Dana Anggaran, Keahlian Anggota, Sarana dan Prasarana, Modus Operandi Baru. Kendala Ektern, kendala yang berasal darui luar jajaran Polres Demak, berupa: Tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai narkoba menyulitkan penangkapan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri
Perlindungan Hukum Pemakaian Alat Perlindungan Diri Apron Untuk Pasien Pada Pemeriksaan Radiologis Panoramik
No full textThe patient is a consumer whose rights must be legally protected, especially when it comes to the patient's health while undergoing examination and treatment at the hospital. In some cases the patient is examined by X-ray examination to diagnose a disease, one of which is a panoramic X-ray examination. Panoramic examination is a supporting examination used in dentistry in the form of X-rays. This oral and dental examination aims to see further and clearly describe the teeth and the surrounding soft tissue. Considering the losses caused by radiation exposure, there are many efforts made by the hospital to reduce and minimize exposure to radiation received. One of them is a policy in the use of Personal Protective Equipment in accordance with SOPS made by the government or the company itself. The radiation protection equipment according to PERKA BAPETEN No. 8 of 2011 paragraph 3 letter b, namely: Apron, Gonad Shield, Thyroid Shield, Pb Gloves, Pb Glasses, Pb Glass. This study uses a normative juridical approach regarding the legal protection of patients in the use of apron personal protective equipment during X-rays panoramic examinations with the main data source being secondary data supported by primary data. Primary data was obtained directly through the results of a questionnaire based on the results of a questionnaire checklist of 30 patients who came for treatment at the Oral Surgery Polyclinic at BENDAN Hospital in Pekalongan in the period December 2022 and had brought the results of panoramic examinations from various radiology laboratories whether they wore personal protective equipment before the examination or not.. From the results of the questionnaire on 30 patients who came to the mouth, it was obtained that most of the patients did not wear aprons. Legal protection for patients that underlies the use of apron personal protective equipment for radiological examinations as stipulated in Article 2 of Law no. 36 of 2009, namely Health Development is carried out on the basis of humanity, balance, benefits, protection, respect for rights and obligations, justice, gender and non-discrimination and religious norms
Perlindungan Hukum Terhadap Letter D Yang Dipalsukan Dan Telah Diterbitkan Sertifikat Diatas Tanah Milik Orang Lain
No full textPenelitian ini mengkaji masalah sertifikat ganda dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan dampaknya terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sertifikat ganda dalam sengketa pertanahan mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem hukum dan administrasi pertanahan di Indonesia. Pemegang sertifikat asli menjadi rentan kehilangan hak atas tanah mereka karena klaim dan sertifikat ganda yang diterbitkan oleh pihak lain. Dampaknya adalah ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang menjadi korban tindakan pemalsuan atau penggandaan sertifikat. Selain itu, analisis terhadap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menunjukkan kelemahan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang sertifikat tanah yang terlibat dalam kasus sertifikat ganda. Ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang sertifikat awal yang telah menguasai dan memiliki sertifikat tanah secara sah. Revisi terhadap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 direkomendasikan, di mana keberatan yang diajukan selama 5 tahun dapat diabaikan jika terdapat bukti keabsahan yang menunjukkan adanya kesalahan atau cacat administrasi. Dengan demikian, BPN memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan membatalkan salah satu produk hukum yang dikeluarkannya. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah melakukan revisi terhadap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 guna meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang terlibat dalam kasus sertifikat ganda. Selain itu, pemilik tanah perlu lebih teliti dalam memperhatikan dan memanfaatkan tanah miliknya agar tidak direbut oleh orang lain yang mengklaim tanah tersebut tanpa memiliki bukti yang valid. Pemerintah kelurahan dan desa juga perlu melakukan pengelolaan data yang lebih baik terkait tanah yang telah disertifikatkan dan memiliki penguasaan, serta menyediakan peta pendaftaran tanah yang akurat untuk memastikan keabsahan kepemilikan
The Influence of Job Stress and Job Satisfaction on Driver Performance
Get PDFSeveral previous studies on the influence of job stress and job satisfaction on performance is still inconsistent This study aims to determine the effect of job stress and job satisfaction on driver performance. The sample in this study was 96 Grab motorbike drivers in the Semarang. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results show that job stress has a negative effect on driver performance, while job satisfaction has a positive impact on driver performance. The conclusion states that the higher the job stress the driver feels, the significantly lower his performance. Furthermore, the higher the driver's job satisfaction level, the more his performance
ANALISIS HUKUM PERDATA PADA KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst)
No full textSalah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah adanya kebakaran lahan gambut. Seperti kasus kebakaran lahan gambut di Kalimantan milik PT Agri Bumi Sentosa dalam Putusan Nomor 816/Pdt.G/LH/2021/PN Jkt.Pst. Adanya kebakaran lahan gambut ini menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil dan memberikan banyak dampak pada lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik yang unik pada lahan gambut menyebabkan lahan gambut yang sudah terbakar tidak dapat pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya etika lingkungan hidup sebagai solusi kerusakan lingkungan hidup. Penulisan kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajianh kepustakaan (library research). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research yang merupakan pengumpula data penunjang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan sumber-sumber kajian yang berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan media online yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan kajian ini
Pertanggungjawaban atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Medis
Get PDFSanitasi rumah sakit merupakan suatu upaya pengawasan faktor-faktor lingkunganbaik fisik, biologik, maupun kimiawi, dapat mengakibatkan pengaruh burukterhadap lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah rumah sakit adalah hal yang tidakboleh luput dari perhatian pihak manajemen rumah sakit. Pada pelaksanaannya,masih terdapat rumah sakit yang lalai akan hal tersebut. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis unsur pertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalampengelolaan limbah medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer dansekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan Perundang-Undangan (state approach) dan pendekatan konseptual(conceptual approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima unsurpertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah medisyaitu unsur kelalaian, unsur kesalahan, unsur melawan hukum, unsur akibat danunsur hubungan kausalitas. Terkait pertanggungjawaban yang dapat dilakukanyaitu denda administratif, penarikan izin rumah sakit, kewajiban perbaikan sistemhingga sanksi pidana
Pelanggaran Sumpah dalam Paradigma Negara Hukum Pancasila
Get PDFSumpah dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, baik mengenai sumpah jabatan, sumpah setia, sumpah profesi, maupun sumpah kebenaran. Seorang yang menduduki jabatan tertentu secara normatif diharuskan untuk mengucap sumpah, begitu juga terhadap para pihak orang yang memberi kesaksian di muka pengadilan. Problem teoritis adalah tidak adanya mekanisme pengaturan sanksi kepada pelanggar sumpah. Makalah ini menganalisis pelanggaran sumpah dalam paradigma negara hukum Pancasila. Sumpah merupakan cerminan dari perwujudan komitmen terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis, pengaturan terhadap pelanggaran sumpah tidak jelas atau kabur karena ditempatkan sebagai pelanggaran etika. Dalam Negara Hukum Pancasila yang mengedepankan asas kepastian hukum, pelanggaran terhadap sumpah seyogyanya diberikan pedoman yang jelas. Pengaturan sanksi bagi pelanggar sumpah dapat mengadopsi dari berbagai doktrin, salah satunya doktrin hukum Islam yang memberikan ancaman sanksi mulai denda, hukuman sosial, hingga tidak diterimanya kesaksian seorang (pelanggar) untuk selama-lamanya dalam jabatan perdata maupun publik
POLUSI UDARA LINTAS BATAS (Studi kasus antar negara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura)
No full textPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peranan serta aturan negara Indonesia dalam menangani kasus polusi lintas batas yang telah diatur oleh hukum internasional. Cuaca dan faktor manusia diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Lingkungan merupakan aspek penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas menopang kehidupan yang juga berkualitas. Sayangnya, dalam realita masa kini, lingkungan yang sehat dan berkualitas sangat sulit didapatkan. Kasus kebakaran hutan di negara Indonesia yang sering kali merugikan negara tetangga menyebabkan ASEAN membutuhkan suatu aturan untuk mencegah dan mengurangi polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sehingga dibentuklah ASEAN Agreement on Transboundart Haze Pollution pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah hukum lingkungan internasional dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini tanggung jawab atas pencemaran lintas batas yang disebabkan akibat kebakaran hutan Indonesia, negara Indonesia telah melaksanakan tugas tanggung jawab, yaitu satisfication atau permohonan maaf negara secara resmi
Investigating the Effect Of Communication and Teamwork on Employee Performance: An Empirical Study in Indonesia Airport Company
Get PDFThe study aimed to investigate the effect of communication and teamwork on employee performance. The type of research used is a quantitative method, Primary data sources were obtained through a survey of all employees in the Operations and Services section of PT. Angkasa Pura 1, General Ahmad Yani International Airport Branch Office, Semarang, Central Java, Indonesia. The technique used a random sampling so a total of 52 employees were obtained. The results showed that communication had a positive effect on employee performance. Other finding concluded that teamwork had a positive and significant effect on employee performance. The results contribute to providing important evidence of building cooperation and communication in organizations