E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0
Get PDFIndustri konten digital di era society 5.0 merujuk pada berbagai kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi konten melalui platform digital. Konten digital mencakup berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, dan kombinasi di antaranya. Industri ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kemajuan teknologi digital dan perubahan dalam cara orang mengakses dan berinteraksi dengan konten. Perlindungan hukum yang mengatur industri konten digital antara lain Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 atas karya-karya kreatif dari penggunaan tanpa izin, juga mengatur hak-hak pemilik konten untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya mereka. Penggunaan ilegal konten digital bisa mengakibatkan tuntutan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.Sumber data diambil dari data sekunder. Perumusan Masalah dalam penelitian ini apakah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta pada industry konten digital. Bagaimana kendala yang dihadapi pemilik konten digital atas karya ciptanya yang digunakan tanpa ijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 secara umum sudah mengatur perlindungan industry konten digital, namun belum secara khusus mengatur bentuk industry konten digital, sehingga perlu dibuat aturan yang khusus mengatur perlindungan industry konten digital apalagi dalam menyongsong era society 5.0. Adanya kendala yang dihadapi pemilik konten digital dalam menghadapi adanya pelanggaran hak cipta atau pencurian konten digital, pemilik dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dan meminta ganti rugi, namun pemilik konten kesulitan untuk meminta ganti rugi
PENGARUH TEMPERATUR PROSES HYDROTREATING MINYAK JELANTAH DALAM MENGHASILKAN BAHAN BAKAR GREEN DIESEL
Get PDFPemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatan green diesel menjadi salah satu langkah yang tepat dalam mengurangi pencemaran lingkungan, dan penggunaan energi terbarukan yang dapat mewujudkan enrgi bersih yang ramah lingkungan. Green diesel adalah salah satu energy alternatif terbarukan pengganti bahan bakar diesel. Green diesel diproduksi dengan proses hydrotreating minyak jelantah sebanyak 3000 ml direaksikan dengan hidrogen berbentuk gas dan menggunakan bantuan katalis berbasis logam yaitu CoMo untuk mempercepat reaksi. Variabel tidak tetap yang digunakan pada penelitian ini adalah temperatur reaksi. Temperatur yang divariasikan yaitu 300°C, 325°C, 350°C, 375°C, dan 400°C. Temperatur 350°C merupakan kondisi optimum pada penelitian ini karena menghasilkan persentase yield terbanyak yaitu 48,79%. Selanjutnya produk green diesel dilakukan uji kualitas, yakni densitas, viskositas, titik nyala, GC-MS, distilasi bubble cup tray, dan pengujian titik didih menggunakan metode ASTM D86
PENGARUH KONSENTRASI NaOH DAN SUHU TERHADAP KARAKTERISTIK CARBOXY METHYL CELLULOSE DARI SABUT KELAPA MUDA
Get PDFMelimpahnya produksi kelapa di Indoonesia berpotensi menghasilkan limbah sabut kelapa yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan. Sabut kelapa yang memiliki kandungan selulose 43,44% dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku carboxy methyl cellulose (CMC). CMC dapat dibuat dari sellulose melalui reaksi alkalisasi dan eterifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH (15, 20, 25, 30 dan 35%) dan suhu reaksi (45 dan 550C) terhadap karakteristik CMC yang meliputi kelarutan, viskositas, pH dan derajat substitusi (DS). Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi NaOH dan suhu reaksi berpengaruh terhadap kelarutan, viskositas dan derajat substitusi, namum tidak berpengaruh terhadap pH. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan kadar NaOH 35% dan suhu reaksi 550C.Kata Kunci : sabut kelapa, alkalisasi, eterifikasi, CMC
THE AUTHORITY OF INVESTIGATORS TO TERMINATE INVESTIGATIONS FROM A LEGAL PERSPECTIVE IN INDONESIA
Get PDFThis study aims to understand how law enforcement is regulated according to Law Number 8 of 1981 and how the criminal investigation process can be terminated by investigators. This research uses normative legal research methods, utilizing both primary and secondary data. The research approach used is a legislative approach. The results of the study show that in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), there are provisions that allow law enforcement officers, especially investigators and public prosecutors, to discontinue a criminal case from proceeding to trial. This can be done through the termination of investigation or prosecution. However, the authorities stipulated in the KUHAP to discontinue a criminal case to court, such as the termination of investigation and prosecution, do not provide a legal basis for investigators to settle cases peacefully. Instead, the KUHAP follows the principle of legality in prosecution, obliging investigators and public prosecutors to prosecute all cases that meet legal requirements in court, in accordance with Article 140 paragraph (2) linked to Article 14 of the KUHAP. Although Article 140 paragraph (2) of the KUHAP indicates that the KUHAP does not adopt the principle of opportunity in prosecution but follows the principle of legality, the explanation of Article 77 of the KUHAP acknowledges the principle of opportunity. This principle gives authority to public prosecutors to postpone or suspend a case that actually meets the legal requirements for prosecution, for the public interest. However, this authority cannot be a legal basis for settling cases peacefully outside of court, as reasons of interest in peaceful settlement cannot be considered as reasons of public interest, as explained in the Explanation of Article 35 Letter c of the Indonesian Prosecutor Law No. 16 of 2004
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
Get PDFThis research aims to analyze the implementation of Minister of Agrarian Regulation No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 on protected rice fields in Tegal Regency and the impact of the implementation of Minister of Agrarian Regulation No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 on protected lands in Tegal Regency. The urgency of this research is so that the community can obtain legal certainty regarding the status of the land they own after the stipulation of Minister of Agrarian Regulation Number 1589, so that business actors can continue their business again. This type of research is sociological. Sociological jurisprudence is research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly into the object or experimenting with analysis. The results of this research show that the implementation of Minister of Agrarian Regulation No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 on rice fields in Lindugi in Tegal Regency has complied with the applicable regulations from the central government, but in its implementation obstacles were encountered, namely the differences in land zone maps between the central and regional governments. Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 regarding rice fields in Lindugi is the legal umbrella for implementing control over the conversion of rice fields in Tegal Regency
Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Perilaku Petugas Kesehatan Dalam Membe Rikan Pelayanan Kesehatan
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien. Menurut Undang-Undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang hak kesehatan untuk mengetahui pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Kesehatan tentang pemberian pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif yakni pihak penyelenggara kesehatan memberikan edukasi terhadap pasien mengenai informasi jika melakukan tindakan medis, resiko serta penanggulangannya dan perlindungan hukum represif yakni dalam hal pasien merasa dirugikan, pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap pihak penyelenggara kesehatan. Ganti rugi akan dibicarakan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, pasien berhak menempuh ranah hukum yang diperlukan
Kajian Pemidanaan Terhadap Kejahatan Penipuan Dan Penggelapan Dibidang Properti Dalam Teori Pemidanaan
No full textPaper ini membahas mengenai Pelaku penipuan properti yang marak terjadi ini, dalam proses penegakan dan penyelesaiannya kebanyakan korban tidak merasakan keadilan yakni tidak kembalinya secara utuh atau sama sekali uang/harta korban yang diambil oleh pelaku. Bahkan ada pelaku yang kabur, sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk menangkap dan berdampak pada tidak dapat diadilinya pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana modus-modus penipuan dan penggelapan properti dan apa saja kendala dalam penyelesaiannya serta bagaiamana perlindungan hukum terhadap korbannya.Hasil Penelitian adalah Pelaku penipuan properti menghadapi sanksi pidana dan tanggung jawab perdata, termasuk penjara dan denda. Mereka juga dapat dituntut untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang dirugikan, seperti pemilik properti atau kontraktor. Dampak reputasi adalah implikasi signifikan lainnya, karena penipuan properti dapat merusak reputasi individu atau perusahaan dan menghambat peluang bisnis. Reputasi industri konstruksi juga dapat terpengaruh, mendorong perubahan peraturan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah dan pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan, menegakkan peraturan, dan mengintensifkan upaya pencegahan penipuan properti untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi
Fake News Reporting by Journalists: National and Islamic Law Perspective
Get PDFThis study aims to analyze and explain the factors contributing to the occurrence of fake news reporting by journalists, as well as examine the issue of fake news from the perspective of national law and Islamic law. The research adopts a normative juridical approach, combining empirical and case study methods. The findings reveal that the primary factors behind fake news reporting by journalists include the pressure to deliver news rapidly, insufficient oversight, and the lack of strict regulations in enforcement. From the perspective of national law, provisions regarding the dissemination of fake news are explicitly regulated in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP). Despite the existence of laws such as UU ITE and KUHP to address fake news, enforcement is often hindered by concerns over press freedom, difficulties in proof, and varying interpretations of the law. The dissemination of fake news by journalists leads to a decline in public trust and social polarization. While most fake news cases are resolved through legal channels, preventive efforts such as media literacy, strengthening journalistic ethics, and collaboration with social media platforms are crucial in the current era. From the perspective of Islamic law, the spread of fake news is strictly prohibited, and Muslims are obligated to perform *tabayyun* (verification) before sharing information to avoid slander and sin
Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Pembajakan Film di Indonesia
Get PDFThis research aims to analyze the legal protection of intellectual property rights (IPR) against film piracy in Indonesia using a normative juridical research method. The normative juridical research method is an approach in legal research that focuses on the analysis of legal texts and existing norms. This research is descriptive and qualitative, where the researcher gathers data from various legal sources such as laws, court decisions, legal documents, and other legal literature. This study examines the legal regulations related to IPR, especially in the context of films, as well as cases of film piracy that have occurred in Indonesia. The results of the research show that the phenomenon of digital piracy involving illegal copying of content, such as music, films, software, and others, for commercial gain without the permission of the rightful owners. Digital piracy has weakened the importance of copyright regimes in the digital era, especially due to the presence of internet technology that enables peer-to-peer file sharing, streaming media, aggregator websites, and internet service providers that facilitate the distribution of copyrighted content without permission
Increasing Job Satisfaction Through Transformational Leadership: Mediated by Organizational Culture and Work Motivation
Get PDFThe tourism industry in Bali is currently experiencing improvement after experiencing hibernation during the pandemic. This situation will certainly have an impact on all supporting businesses, including hotels in general and employees in particular. This research aims to investigate the relationship between transformational leadership and organizational culture, work motivation, and job satisfaction. Survey data was collected from 264 four-star hotel employees in Bali. Then the data was analyzed using Smart PLS 3.2.9. The findings of this research show that transformational leadership has no effect on job satisfaction, but has a significant effect on organizational culture and work motivation. Furthermore, organizational culture and work motivation act as mediators of the relationship between transformational leadership and job satisfaction. Thus, organizational culture and work motivation play an important role in maintaining and increasing job satisfaction. In addition to showing direct influence, they also act as mediators