E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PEMERIKSAAN REFRAKSI SUBJEKTIF DENGAN METODE UJI BIKROMATIK DENGAN STATUS REFRAKSI MIOPIA DI OPTIK WAHYU NGALIAN
Get PDFMiopia adalah suatu kelainan refraksi dimana sinar-sinar sejajar yang datang dari sebuah benda difokuskan di depan retina pada saat mata dalam keadaan tidak berakomodasi. Ada 3 cara mengidentifikasi yang dapat dilakukan untuk menentukan status refraksi seseorang meliputi anamnesa, menilai pencapaian visus 6/6 tanpa akomodasi dan menggunakan uji bikromatik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pemeriksaan subjektif dengan metode uji bikromatik pada penderita miopia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat Cross Sectional yaitu penelitian dengan melakukan observasi langsung terhadap pasien penderita miopia sebagai sampel penelitian, dimana cara pengambilan data variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pada tanggal 1-31 Maret 2024Â di Optik Wahyu Ngalian. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan responden. Data yang diperoleh di analisa dengan analisa deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian apa adanya untuk disimpulkan. Hasil penelitian di Optik Wahyu Ngalian selama rentang waktu Maret, terdapat 161 penderita gangguan penglihatan, sebagian besar berjenis kelamin perempuan 105 orang dan berusia 7-20 tahun 38 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara pemeriksaan subjektif dalam penelitian ini meliputi tiga cara identifikasi yang dilakukan yaitu, melalui anamnesa, menilai pencapaian visus 6/6 dan menggunakan uji bikromatik. Seorang penderita miopia akan melihat objek dengan warna dasar merah lebih jelas dibandingkan objek dengan warna hijau. Setelah didapatkan visus terbaik lakukan kembali uji bikromatik pada pasien, pastikan pasien melihat objek dengan dasar warna hijau dan merah sudah sama terang. Sehingga tidak adanya over correction atau under correction
Hak Keperdataan Korban Tindak Pidana pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 kasus “First Travelâ€
Get PDFPeradilan pidana saat ini masih fokus menghukum pelaku dan kurang memperhatikan hak korban hal ini dapat dilihat dari contoh kasus penipuan first travel yang telah diputus pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 juncto 84/Pid.B/2018/PN.Dpk, 196/PID/2018/PT.BDG dan 3095K/PID.SUS/2018, meskipun pada putusan peninjauan kembali terdapat amar yang memerintahkan untuk mengembalikan asset rampasan negara kepada korban akan tetapi pada putusan tingkat pertama, banding dan tingkat kasasi memiliki amar yang tidak memperhatikan kondisi kerugian korban, hal ini menunjukan paradigma penegakan hukum pidana masih kurang memperhatikan kajian viktimologi, sehingga pada tulisan ini penulis akan mencoba mengulas tentang 1) Bagaimana hak keperdataan korban tindak pidana pada putusan nomor 365 PK/Pid.Sus/2022? dan 2) Bagaimana peraturan hak keperdataan korban tindak pidana di masa mendatang?, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) untuk membandingkan ketentuan hak keperdataan korban tindak pidana pada beberapan aturan hukum yang ada, selain itu juga penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui sejauh mana peran aturan hukum dalam mengakomodir hak keperdataan korban tindak pidana serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membandingkan teori hukum dan peraturan yang ada agar tercapai kemanfaatan dan kepastian hukum, lalu menulis mengemukakan bahwa Hak keperdataan korban tindak pidana pada putusan kasasi nomor nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 didasarkan pada kententuan pasal 194 ayat (1) KUHAP yaitu pengembalian barang bukti kepada yang berhak (para calon Jemaah umrath PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel) yang mana menimbulkan permasalahan lain dalam pelaksaanaan putusan tersebut dan diperlukan suatu aturan yang lebih baik dalam mengakomodir ganti rugi korban tindak pidana Pada masa mendatang yaitu tahun 2026 terdapat ketentuan pada pasal 66 ayat 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikenakan pidana tambahan seperti aturan-aturan sebelumnya yang khusus mengatur restitusi terkait tindak pidana, hal ini mempermudah korban untuk mendapatkan akses hak keperdataannya
Implementasi Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Realitas Praktik Rentenir
No full textThis study will explain the implementation of People’s Business Credit for Micro, Small and Medium Enterprises and explain the reasons why Micro, Small and Medium Enterprises actors prefer moneylenders to follow the People’s Business Credit program that has been provided by the government and the obstacles that are feared by the perpetrators. Micro, Small and Medium Enterprises if they participate in the People’s Businesss Credit program. This study aims to determine and examine the extent to which the implementation of People’s Business Credit reaches Micro, Small and Medium Enterprises and examines the interest of Micro, Small and Medium Enterprises to moneylenders compared to People’s Business Credit which is held by the government and has bank interest the smaller one.     This is an open-access article under the CC–BY 4.0 license
Heroism and Patriotism in Wonder Woman movie
Get PDFThe title of this research is “HEROISM AND PATRIOTISM IN WONDER WOMAN MOVIEâ€. `The purpose is to find out the heroisms and patriotisms in the film and analyze the reason of heroism and patriotism actions the main character. The data is in the form of dialogues, scenes, and utterances containing heroism and patriotism from Wonder Woman by Petty Jenkins (2017). I use theory of literature from M.H. Abrams, Austin Warren, and ReneÌ Wellek to analyze the main characters from the film, heroism theory from Franco and Phillip Zimbardo (2006), patriotism theory from Archad (1999). This research uses qualitative research method for data analysis. This research consists two research questions, those are What motivated Diana Prince and Steve Trevor to carry out deeds deserving of the term’s heroic and patriotic? And how are Diana Prince and Steve Trevor's heroism and patriotism displayed? Before I analysis the heroism and patriotism, I analyze the connection between film and literature. To help the analysis, I use Gerald Mast (1982) theory about literature and film. Beside theory from Gerald Mast (1982), I also use theory from Damono (2005) about comparison literature and film. After that, I analyze the film as literature with theory of literature from Abrams and Wellek, Werren. Then, I analyze the character and characterization, with help from literary terms’s (2017) theories. Based on the data analysis, I get the results as follows. I find 7 cases of heroism actions and 3 cases of patriotism actions. Diana Prince and Steve Trevor exhibit heroism and patriotism in Wonder Woman through their courage, sacrifices, and dedication to protecting and serving others. Keywords: Literature, heroism, patriotism
Policy of Screening for Plagiarism
No full textPolicy of Screening for PlagiarismPolicy of Screening for PlagiarismPolicy of Screening for PlagiarismPolicy of Screening for Plagiaris
PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)
Get PDFTrade secrets are important economic commodities and require effective protection by the state. The existence of trade secrets is closely related to product sales value, business continuity, and fair competition among competing products. As a rule-of-law country that guarantees freedom of business, Indonesia has prepared various instruments to guarantee the protection of trade secrets. By using a juridical-normative analysis approach, this study focuses on efforts to find out the form of trade law protection in Indonesia, with a comparison of the trade secret leaks of CV Bintang Harapan. Trade secret protection in Indonesia is provided through preventive and curative efforts. The state is present to record trade secret registration and make countermeasures to complaints offences However, the low level of public awareness of business owners to register their trade secrets is still an obstacle because proving the disclosure of trade secrets can be difficult. In addition, the delict nature of the complaint also limits the government's efforts to directly follow up on trade secret violations   Â
Investigation of the Effects of Social Capital on Information/Knowledge-Sharing Behavior that Drives Gen Z Purchase Intentions through Social Commerce
Get PDFThis study investigates the impact of social capital theory in social networks on consumer decision-making, highlighting the importance of product features and peer preferences. It identifies a research gap in understanding the effects of structural, relational, and cognitive capital, emphasizing the need for further exploration. The study also examines the relationship between information sharing and purchase intention, addressing a previously neglected area. Additionally, it explores how age and gender, influence consumer characteristics. The empirical data collected from 223 respondents who buy consumer goods through social media as part of the millennial generation through an online survey is analyzed using SEM. Results indicate that structural, cognitive, and relational capital influence the exchange of information. The behavior of sharing information indicates that the more people who provide positive information about a consumer goods product, the higher the intention to buy, it is anticipated that the company will increase its promotion on Twitter and Instagram. This is due to the fact that many consumers use the platform in their daily lives and consumers desire to always be willing to share the information they possess. Moreover, younger women are more inclined to share information based on their age and gender characteristics
A Financial Playbook for Making Investment Decisions
Get PDFThis study examines the influence of gender, age, education, living area and marital status as socio-demographic indicators and  financial literacy toward investment decisions. The research was conducted in South Sulawesi, Indonesia with 167 respondents. The sample used was purposive sampling, with the specific criteria for the level of Indonesian wealth. Quantitative methods and a problem-solving approach were used. We found that gender has a negative and significant effect, education, living area, and marital status positively and significantly affect investment decisions. Women tend to prefer low-risk investments compared to men largely attributed to lower levels of financial literacy among women. In terms of education, investors with higher levels of education are more likely to make more informed investment decisions as they demonstrate improved risk management skills and a higher level of financial literacy. The living area also influences their investment decisions, with urban investors having easier access to information and knowledge about investments. Marital status also affects investment decisions, as married investors often prioritize the responsibility of their investments. However, age have a negative and not significant on investment decisions. This can be explained by the higher number of younger people becoming involved in investment decisions
Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia
Get PDFPentingnya sistem perpajakan sebagai penopang ekonomi menjadi semakin menonjol dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak di era globalisasi. Fenomena penghindaran pajak, terutama melibatkan perusahaan-perusahaan ternama seperti PT Bentoel dan Google, menjadi isu sentral dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia. Dampaknya sangat signifikan, dengan laporan dari Tax Justice Network memperkirakan kerugian negara mencapai US$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Penghindaran pajak bukan hanya berdampak negatif pada penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi merongrong efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Indonesia dihadapkan pada perluasan praktik penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memperkuat urgensi untuk mengatasi masalah ini dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Kajian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk menjelajahi upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang lebih efektif, mengatasi celah-celah dalam kerangka hukum perpajakan, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu menanggapi serius dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian, menjaga keseimbangan keuangan publik, dan memastikan kontribusi yang adil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya
Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Get PDFThis study aimed to counter the narrative that has already spread wildly in the wider community that believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) to God Almighty (hereinafter written Belief) were identical to communist. This writing is important to reveal the real facts about the struggle around 1965 and its excesses against the existence of believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) in Indonesia. Even though decades have passed, the labeling as communist and non-religion, which was then followed by the misguided and deviated stigma until now it hasn't disappeared. For the groups of “penghayat kepercayaanâ€, this condition has left a deep trauma. Even though the government has issued a series of laws and regulations that sought to protect and fulfill the groups of “penghayat kepercayaanâ€, but it has not been able to completely cleared up the stigma of “non religion people - communist†which has widespread in society. This period was be recognized by “penghayat kepercayaan†was the toughest period in the Indonesian history. The label of communist made the “penghayat kepercayaan†fell out and not a few organizations of “penghayat kepercayaan†were be "apparent death" because their "congregations" have left them. Many Believers chose to adhere to a religion (even if it is only an identity) so that they could be safer from social pressures. Until now, some organizations of “penghayat kepercayaan†are still trauma, so that they have not freely expressed their beliefs as a “penghayat kepercayaan†in the public sphere. The actual fact is “penghayat kepercayaan†were an entity of the Nusantara community’s group which was completely different from communist. Even at one time, “penghayat kepercayaan†were politically confronted directly with communist groups at the political event in 1965. In reviewing this fact, the author would describe the research based on the facts that appeared or as they were. So, the type of this research used a Qualitative-empirical approach. The place of this research located in Central Java as the province that was in accordance to the data, in temporary it had the most of organization of “penghayat kepercayaanâ€. Sourced of data would be carried out randomly, namely from elders of the flow of belief's organization who experienced or witnessed the period around 1965. The author hypothesized that “penghayat kepercayaan†are victims of being labeled PKIÂ