E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
Get PDFMediasi penal merupakan alternatif penyelesaian sengketa pidana di luar proses peradilan formal yang berfokus pada pemulihan keadaan antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai masih dominan berorientasi pada pendekatan retributif, sehingga menyisakan berbagai permasalahan seperti beban perkara, kriminalisasi berlebihan, dan ketidakefisienan proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya mediasi penal mampu menyederhanakan proses hukum, mengefisienkan waktu dan biaya, serta menciptakan rasa keadilan substansial bagi para pihak. Proses ini tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mediasi penal juga mampu memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan damai tertulis antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh aparat kepolisian sehingga dapat menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan regulasi dan kesiapan institusional. Dibutuhkan regulasi yang lebih eksplisit dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar mediasi penal dapat menjadi instrumen resmi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINALITAS RINGAN: STUDI KASUS DENGAN METODE STUDI KOMPARATIF
Get PDFRestorative justice has gained attention as an alternative approach to resolving minor criminal cases, offering a rehabilitative and community-oriented process. In Indonesia, its implementation aims to reduce the judicial burden and promote offender reintegration. However, inconsistencies in application and its effectiveness in reducing recidivism remain concerns. This study evaluates the effectiveness of restorative justice in Indonesia by examining case resolution speed, victim satisfaction, and recidivism rates. Using a comparative study method with qualitative and quantitative approaches, data were collected from legal documents, case studies (2018–2023), and stakeholder interviews. The findings show that cases resolved through restorative justice increased from 500 in 2018 to 2,300 in 2023, reflecting broader adoption. Survey results indicate 70% of victims were satisfied with restorative justice outcomes, compared to 50% in conventional proceedings. The recidivism rate for offenders undergoing restorative justice was 40%, lower than 55% in conventional sentencing but still higher than the Netherlands (65%) and Canada (68%). This study highlights the importance of law enforcement support, victim participation, and community involvement in the success of restorative justice. Strengthening national policies is essential to ensure more consistent and effective implementation. These findings offer valuable insights for policymakers in enhancing restorative justice practices in Indonesia to build a more efficient and rehabilitative criminal justice system
Pengaruh Keterbatasan Sumber Daya Pada Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Tindak Pidana Korupsi
No full textResource constraints are one of the challenges in criminal law enforcement related to corruption crimes in Indonesia. This article aims to examine the influence of resource constraints on the effectiveness of criminal law enforcement in dealing with corruption crimes in Indonesia through a literature review method. The results of the study show that resource constraints, whether in the form of budget, expert personnel, or technology, significantly impact the effectiveness of criminal law enforcement against corruption. Budget constraints lead to a lack of operational support, limited facilities and infrastructure, and low incentives for law enforcement officers, which can trigger corrupt practices. Meanwhile, constraints in expert personnel and technology result in slow case handling, lack of strong evidence, and weak monitoring and prevention of corruption crimes. These resource constraints hinder the processes of investigation, inquiry, and prosecution of corruption cases, leading to low case resolution rates and reduced deterrent effects for perpetrators. Therefore, comprehensive efforts are needed to overcome resource constraints, including adequate budget allocation, capacity building of human resources through training and recruitment of experts, and the utilization of modern technology in criminal law enforcement against corruption in Indonesia. These measures are expected to enhance the effectiveness of law enforcement and more optimally eradicate corruption crimes
PENGARUH SUHU DAN WAKTU PEYIMPANAN MINYAK SAWIT KEMASAN TERHADAP PARAMETER FREE FATTY ACID (FFA) DAN PEROXIDE VALUE (PV)
Get PDFPenelitian ini menganalisis pengaruh suhu dan waktu penyimpanan terhadap kualitas minyak sawit kemasan berdasarkan parameter Free Fatty Acid (FFA) dan Peroxide Value (PV). Eksperimen dilakukan pada empat suhu penyimpanan (0°C, 3°C, 20°C, dan 28°C) selama satu bulan, dengan pengukuran setiap tiga hari. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan FFA dan PV terjadi pada semua kondisi, namun lebih signifikan pada suhu tinggi (28°C). Pada suhu 28°C, kenaikan FFA sebesar 0,00041/hari dan PV 0,0057/hari, jauh lebih tinggi dibandingkan suhu lebih rendah seperti 0°C (FFA 0,00014/hari, PV 0,0026/hari). Analisis statistik menunjukkan perbedaan signifikan antar suhu (p < 0,05), menegaskan bahwa penyimpanan pada suhu rendah (0°C dan 3°C) memperlambat degradasi minyak, sementara suhu tinggi mempercepat oksidasi dan hidrolisis. Implikasi praktis penelitian ini menekankan pentingnya pengendalian suhu penyimpanan dan rotasi stok untuk menjaga kualitas dan umur simpan minyak sawit kemasan
Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan
No full textPenyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan yang memerlukan perhatian serius. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan tiga alternatif hukum yang dapat digunakan dalam pembagian harta bersama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Meskipun kepastian hukum dalam hal ini belum sepenuhnya terpenuhi, namun pasal tersebut dianggap adil karena mengembalikan keputusan kepada masing-masing agama yang dianut oleh pasangan suami istri. Bagi individu beragama Islam, pembagian harta bersama akan mengikuti hukum Islam, sedangkan bagi mereka yang memegang teguh adat, pembagian akan mengikuti hukum adat. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian. Kesimpulannya, pembagian harta bersama setelah perceraian memiliki implikasi yang beragam tergantung pada hukum yang dianut oleh pasangan suami istri, namun demikian, upaya untuk mencapai keadilan tetap menjadi tujuan utama dalam penyelesaianya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI KEPENTINGAN UMUM
No full textHak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam sering kali berhadapan dengan kepentingan umum dalam pembangunan nasional. Meskipun telah ada pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat, dan konflik kepentingan dengan pemerintah serta investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi kepentingan umum, serta mencari solusi hukum yang dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi regulasi, penguatan prinsip FPIC, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian kompensasi yang layak, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan, diharapkan terjadi keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.Â
Key Drivers of High-Quality Financial Reports in Public Sector: Insights from Indonesia’s Supreme Court
Get PDFThis study examines the impact of human resource competence on the quality of financial statements within the Supreme Court and its subordinate units, with government accounting standards and internal control over financial reporting acting as mediating variables. The study uses an explanatory design and employs a quantitative approach. Data were collected from 285 respondents across various judicial institutions, and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 4.0 was used to analyze it. The findings show that human resource competence positively influences the application of government accounting standards and internal control, both of which significantly enhance the quality of financial reporting. Furthermore, both mediating variables strengthen the relationship between human resource competence and financial statement quality. These results emphasize the critical role of human resource competence in improving accounting practices and internal controls to achieve higher financial reporting quality
Kewenangan Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Dalam Pengelolaan Darah Berkualitas Untuk Keselamatan Pasien
Get PDFBlood management is an important part of health services that aims to ensure the availability of safe, quality blood and facilitate public access to blood and information related to blood availability. The blood management process includes various stages, including planning, mobilizing and preserving blood donors, selecting, taking, testing, processing, storing, and distributing blood. In each of these stages, medical personnel and health workers play an active role, including Medical Laboratory Technology Personnel (MLTP), who have the authority in blood service efforts. MLTPs are health workers who have knowledge and skills obtained through higher education in the fields of hematology, serology, immunology, and immunohematology. This expertise gives TTLM the authority to carry out various tasks related to blood management, such as blood donor selection, blood drawing, blood testing, blood processing, and blood storage and distribution. In order to practice in a blood service unit, TTLM must have a Registration Certificate (STR) and Practice Permit (SIP), as well as a special training certificate in blood services. The research type is normative legal research, namely a legal approach based on literature studies. The results of the study indicate that MLTPs has clear authority in managing quality blood in the Blood Transfusion Unit (UTD) of the Indonesian Red Cross (PMI) and in the Hospital Blood Bank (BDRS), which is very important in ensuring the safety and quality of blood used in transfusions to patients
Ijarah-Based Commercial Transport and Its Relevance to Indonesian Law
Get PDFThis study aims to examine the compatibility between the practices of commercial transportation services and the principles of ijarah contracts in Islamic law, as well as to assess their relevance to Indonesian statutory regulations, particularly Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. To achieve this objective, a normative-juridical research method was employed using a qualitative approach, supported by literature review of both classical and contemporary Islamic legal sources, alongside national positive law. The findings indicate that the core principles of the ijarah contract—such as clarity of the leased object (ma’qud ‘alayh), mutual consent (antarÄá¸in), and fairness in remuneration (ujrah)—are substantially reflected in the regulation of commercial transport services in Indonesia. However, several implementation aspects remain in need of reinforcement, especially those concerning safety responsibilities and the formulation of force majeure clauses, which do not yet fully reflect sharia values. Therefore, this study recommends the integration of maqÄá¹£id al-sharī‘ah principles into the regulation of commercial transportation services to establish a more just, ethical, and sustainable transport system
DEGRADASI OLEIN SAWIT (ELAEIS GUINEENSIS) SELAMA PENYIMPANAN : EVALUASI PERUBAHAN COLOUR DAN FREE FATTY ACID TERHADAP STABILITAS OKSIDATIF
Get PDFOlein sawit (Elaeis Guineensis) merupakan fraksi cair minyak sawit yang memiliki peranan penting dalam industri pangan, namun kualitasnya dapat menurun akibat proses oksidasi dan hidrolisis selama penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi degradasi olein sawit yang disimpan pada suhu ruang (28°C) selama satu bulan dengan mengamati perubahan Free Fatty Acid (FFA), colour content, dan Peroxide Value (PV) secara periodik setiap dua hari. Pengukuran kadar FFA dilakukan melalui metode titrasi alkali, PV dianalisis menggunakan titrasi iodometri, dan colour content diukur dengan alat Lovibond Tintometer. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear untuk menentukan tren kenaikan rata-rata masing-masing parameter selama periode penyimpanan. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan rata-rata FFA sebesar 0,0005% per hari, peningkatan nilai colour content sebesar 0,01 red per hari, dan kenaikan PV sebesar 0,009 meq/kg per hari