E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Attitudes Toward a Code of Ethics: a Comparison between Academic and Non-Academic Staff
Get PDFThe frequent media reports on the unethical conduct of business and non-business practitioners has made the roles of universities in equipping organisation leaders with ethics are in question. They are required to foster a better learning environment that enables prospective leaders to enhance their moral sensitivity and appreciate the importance of ethics in their personal and professional life. Academic and non-academic staff of the institutions are in the front line of providing ethical role model to the students. Considering these influential roles an examination of the ethical attitudes of the staff is a good start. A code of ethics has been considered as a symbol of an organisation to preserve and promote ethical concerns. Therefore, ascertainment his research was part of a wider study on ethics in denominational higher education institutions in several cities in Java, Indonesia. In particular, it addressed the attitudes of employees of the institutions’ staff toward their institutional codes of ethics. Initially, this research was going to include employees from those institutions. However, at the time the research was carried out, only one of the institutions has adopted and published a code of ethics. Due to this fact, the scope of the research was then confined into a single institution. The purposes of the article were two-fold. The first was to asses the attitudes of the staff in the institution toward their codes of ethics.  The second was to ascertain whether differences existed between academic and non-academic staff regarding these attitudes. A cross-sectional survey was employed as the primary method to collect the data. The fieldwork comprised the distribution of a self-administered questionnaire to potential respondents through direct contact. A purposive sampling was used to identify and invite respondent participation. A total of 200 questionnaires were distributed of which 103 were usable, representing the overall response rate of 50 %. The findings of the research are discussed. A wide range of managerial and scholarly implications are outlined
KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Get PDFFungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare estate yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait : Definisi Ormas, RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap ; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat ; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi; RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir ; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditola
DEMOCRATIZATION OF NATURAL OIL AND GAS NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR PEOPLE'S WELFARE
Get PDFOil and Gas is one of the natural resources (non-renewable) strategic nonrenewable controlled by the state and a vital commodity that dominate the lives of many people and has an important role in the national economy must be managed optimally provide prosperity and welfare for the people. However, the fact is that oil and gas management has not provided maximum benefit for the welfare of the community's life, due to the management of oil and gas resources which only emphasizes the dredging elementwithout accompanied by protection of community rights as well as countermeasures against the negative impacts of oil and gas activities for the surrounding community. The thing that must be done is to restore the people's sovereignty over oil and gas natural resources by rearranging the management of oil and natural gas by giving more portions to State-Owned Enterprises to manage oil and gas natural resources for the welfare of the people
PENGARUH VARIASI WAKTU DAN LAJU ALIR AERASI TERHADAP PENURUNAN KADAR AMONIAK LIMBAH RUMAH SAKIT
Get PDFRumah Sakit menghasilkan air limbah, yang merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial. Kadar amoniak dalam air limbah rumah sakit cukup tinggi. Salah satu proses pengolahan air limbah rumah sakit untuk menurunkan kadar amoniak adalah dengan menggunakan metode aerasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variable waktu dan laju alir aerasi terhadap penurunan kadar amoniak air limbah rumah sakit. Dari hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik yang didapat dalam penelitian ini adalah pada laju alir 3 L/min dengan waktu 5 jam.Â
PENGAMBILAN GALAKTOMANAN DARI BUAH NIPAH DENGAN METODE EKSTRAKSI
Get PDFAbstrakNipah (Nypa fruticans W) merupakan tumbuhan dari suku palma (Arecaceae) yang tumbuh dikawasan hutan mangrove. Pemanfaatan nipah di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan khususnya buah nipah. Daging buah nipah mengandung galaktomanan yang merupakan polisakarida dengan rantai penyusun manosa dan galaktosa. Galaktomanan banyak digunakan pada berbagai industri makanan dan obat – obatan. Selain itu galaktomanan memiliki sifat antioksidan dan antimikroba untuk pelapisan bahan makanan Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kondisi optimum rasio jumlah bahan pengendap dengan bahan baku serbuk nipah (35:1; 30:1; 25:1; 20:1) dan waktu ekstraksi (2 jam dan 3 jam) terhadap yield galaktomanan. Variabel tetap yang digunakan adalah jenis agen pengendap (metanol), konsentrasi pengendap (95%), rasio pelarut dengan jumlah serbuk nipah, suhu ekstraksi (50OC), dan kecepatan pengadukan. Prosedur kerja dilakukan dengan menghancurkan buah nipah menggunakan blender kemudian dijemur hingga kering dan dihaluskan. Serbuk nipah selanjutnya diekstraksi menggunakan air pada suhu 50OC dengan variabel waktu tertentu. Larutan hasil ekstrasi selanjutnya disaring dan ditambahkan metanol untuk memisahkan galaktomanan dengan air kemudian hasil dikeringkan. Hasil ekstraksi ini kemudian diuji FTIR dimana menunjukkan adanya karakteristik ikatan eter ( CH2 -O- CH2) yang muncul pada 875,04 cm1. Dari gugus yang terindentifikasi dapat disimpulkan bahwa senyawa hasil isolasi merupakan senyawa galaktomanan. Pengujian analisa luff shocrll menunjukan adanya endapan merah yang berarti memiliki kandungan galaktomanan. Uji statistik menunjukkan bahwa kombinasi kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap yield yang dihasilkan. Hasil kombinasi perlakuan terbaik didapatkan pada rasio agen pengendap : serbuk buah Nipah 20 :1  dan waktu pencampuran 2 jam, hasil yield tertinggi yaitu sebesar 31,25%.Â
RESPONSIBILITY OF CARRIER AGAINST THE OWNER OF GOODS DUE TO ACCIDENTS IN SEA TRANSPORTATION
Get PDFSea transportation has an important role in the development of the community because the flow of goods and the traffic of people (passengers) by sea can run smoothly. With the smooth traffic of goods and passengers, this certainly makes it easier for people to meet their needs. Sea transportation activities are inseparable from the risk of unexpected events, one of which is ship accident. Based on this background the authors are interested in conducting research with the title "Responsibility of Carrier Against the Owner of Goods Due to Accidents in Sea Transportation, formulation of the problem: 1. How is the responsibility of the carrier to the owner of goods in the event of damage to goods due to accidents in sea transportation?, 2. How Compensation for compensation if there is a loss in transporting goods by sea? In this paper the research method used is a normative juridical approach, descriptive analytical research specifications, the main data source uses secondary data, the data analysis method uses qualitative methods. Research and discussion results are as follows: 1. Maintain the safety of the goods transported from the time of receipt until the time of delivery and has become the responsibility of the carrier if the goods are wholly or partly unable to be delivered or damaged The transporter is obliged to compensate for the loss of the goods being transported 2. If an accident occurs in sea transport recipient of goods does not receive the goods as stated in the agreement of the consensus of the recipient is obliged to make a claim letter to the shipping company within the specified time by explaining the loss suffered
PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN
Get PDFPasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran
PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Get PDFPenelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisa data menggunakan anilsa kualitatif. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelaku Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu penentuan kesalahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi melalui proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran disiplin kategori berat sehingga hukuman disiplin yang diberikan berupa hukuman disiplin berat. Secara umum implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelaku Tindak Pidana Korupsi telah berjalan efektif dengan turunnya angka korupsi pada tiga tahun terakhir. implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pemberian sanksi membawa dampak terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan maupun yang lainnya dimana terwujud disiplin pegawai dan penurunan jumlah pelanggaran disiplin dari tahun ke tahun termasuk pelanggaran disiplin kasus korupsi. Namun dalam pelaksanaannnya masih menemui berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya pembinaan yang disebabkan tingginya volume kerja dan kegiatan serta rendahnya kesejahteraan pegawai. Untuk mengatasinya dilakukan dengan meningkatkan pengawasan eksternal dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar terwujud disiplin pegawai dan meningkatnya pelayanan masyarakat di bidang hukum. Meningkatnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hendaknya disertai dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
PENYEBAB BERALIHNYA TEKNOLOGI DARI PEMILIK KEPADA PENERIMA
Get PDFTechnology Transfer needs to be done, as long as it benefits the nation's economy. Technology transfer contracts are not only limited to the regulation of rights and obligations, but further implementation is still needed. Because the technology transfer contract has a relationship with the environment and society. As a result, it can affect the economic life of the country. In such conditions the need for government intervention in making technology transfer contracts. There is government interference, meaning there must be legal intervention. All of this should be explicitly reflected in the technology transfer contract agreement. Making agreements or contracts that are solely left to the operation of the principle of the principle of freedom of contract, will always be an arena of struggle for dominance between the parties to the agreement. Usually as a party that receives technology (in this case developing countries) is in a weak position, while the technology provider / owner is in a strong position. Thus the strong party will dominate the weak party, so that this situation often brings the result of a one-sided contract
ASURANSI JIWA DAN PEMBAYARAN SANTUNAN
Get PDFPT Asuransi Jasa Raharja is a state-owned company engaged in insurance, which is included in the social insurance group. Provisions regarding the provision of compensation and compensation are regulated in Law Number 33 of 1964 concerning Obligations for Passenger Accident Compulsory Funds, the Implementation Regulations are set out in PP Number 17 of 1965. The public tends not to know about the conditions for submitting compensation payment claims, i.e. by filling out the questionnaire form. A form for obtaining financial support is provided by PT. Jasa Raharja Insurance, which contains: 1 information on the identity of the victim / heir, filled in who submitted compensation funds, 2) information on the traffic accident filled and authorized by the police, 3) information on the health / condition of the victim, filled by the hospital / doctor who treated victim, 4). If the victim dies about the validity of the heirs filled in by government employees / lurah / camat PT Asuransi Jasa Raharja will examine all the requirements and then process them, if the residence of the victim / heir is the same as the area where the accident occur and also the working area of the PT Asuransi Jasa Raharja branch then the request for insurance compensation will be served and completed at the same time by the relevant branch office, but vice versa if the place / area where the accident occurred is different from the working area of PT Asuransi Jasa Raharja, the request for rights to compensation can be submitted to the branch office ter close