E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textTujuan Penelitian ini didasariolehpelaksanaanperjanjiankontrak kerjadanpemutusanhubungankerjayangdilakukanolehperusahaanterhadappekerjanya yangbelumefektifdanoptimal, studi pada putusan perkara nomor748K/Pdt.Sus-PHI/2015tidakdidasari  oleh  peraturan  Undang  –  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaanyangberakibattidakterpenuhinyahakdankewajibanpekerjaitu sendiri,sehinggabanyakmerugikanpihakpekerjamengingatbahwahubungan antara  pekerjadan  pengusaha,  pekerjalah  yang  mempunyai  kedudukan  paling lemah.    HarmenSaeniadalahFinanceOfficeryang pekerjaannya bersifatberkelanjutan tetapi kontrak kerjanya menggunakan  isi  perjanjian  kerjawaktu  tertentu  yang  di  mana  bahwa  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  adalah pekerjaanyangbersifatsementaraataumusimandanhanyadapatdiperpanjang kontraknya  selama  satu  kali,  berarti  dalam  hal  ini  bahwa  Pengusaha  telah melanggarketentuanisiPasal59Undang–UndangNomor13Tahun2003,dan berakibatpemutusanhubungankerjasecarasepihakolehPerusahaanPT.MetaEpsitanpamelalui  penetapandarilembagapenyelesaianperselisihanhubunganindustrial bahwa dalam menetapkapemutusan  hubungan kerja  tanpa  adanyaPenetapan  adalah  batal  demi  hukum  dan  dapat  di  pekerjakan  kembali, olehPerusahaanPasal155Ayat(1)Undang–UndangNomor13Tahun2003 dan setelah  melakukan  proses  bipartit  dan  mediasi  tripartit  yaitu  perundingan pengusahadanpekerjabersertaserikatpekerjapengusahadanpemerintahuntuk berkomunikasi dan  mempertimbangan  jangan  sampai terjadinya  pemutusanhubungan kerj
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG
No full textAbstractNational Development is carried out in the context of fulfilling the mandate for the Preamble to the 1945 Constitution, which is in the public interest by increasing the number of residents accompanied by increasing prosperity. This requires a variety of public facilities such as: network / transportation, educational facilities, worship, sports facilities, communication facilities, public safety facilities and so on.The development, requires land as a container, but the problem is land is a natural resource that is limited in nature, and has never expanded in size. Many available land has been clamped with rights (land rights), and state land has very limited supply. Likewise, Green Open Space is a necessity for each regional area, where each regency / city area is expected to meet the percentage of green space that is 30% divided into 20% public and 10% private (Law 26/2007). Based on the background of the problem, the author examines About Land Procurement for Public Interest in the City of Semarang, using descriptive qualitative research methods.The results of the study: In the context of land acquisition for the implementation of development in the public interest carried out by the Semarang City Government, namely: Land Procurement for the Construction of the Batang - Semarang II Toll Road, Construction of the Pekalongan - Semarang Double Track Crossroad; Development of the Semarang-Bojonegoro Cross Track Double Track; Development and Widening of Kartini - Jolotundo - Gajah Road; Land Procurement for the Normalization of Kali DevelopmentLand Procurement stipulated in approval of the Determination of the construction site in Semarang City is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 26 of 2008, Regarding National Spatial Planning, Regional Regulation of Central Java Province Number 6 of 2010 Concerning Spatial Planning for Central Java Province 2009 - 2029 and Semarang City Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Regional Spatial Planning 2011 - 2031 Article 18 concerning the planning of primary and secondary road systems in the form of expressways by developing expressways. Land acquisition has been successfully implemented because there is an effort to prioritize the principles of agreement, expediency, justice, certainty, openness, participation, equality and minimize the impact of land acquisition. Keywords: Land Procurement, Public Interest and Open Space AbstrakPembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk kepentingan umum dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai semakin meningkatnya kemakmurannya. Hal ini membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti: jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya.    Pembangunan tersebut, memerlukan tanah sebagai wadahnya, akan tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Begitu juga Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu kebutuhan setiap wilayah daerah, dimana Setiap daerah kabupaten/kota diharapkan dapat memenuhi prosentase luasan RTH yakni 30% yang terbagi menjadi 20% publik dan 10% privat. (UU 26/2007). Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, Penulis meneliti Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Publik di Kota Semarang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.Hasil penelitian: Dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang II, Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Pekalongan – Semarang; Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Semarang – Bojonegoro; Pembangunan dan Pelebaran Jalan Kartini – Jolotundo – Gajah; Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali. Pengadaan Tanah yang ditetapkan dalam persetujuan Penetapan lokasi pembangunan di Kota Semarang telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Pasal 18 mengenai rencana sistem jalan primer dan sekunder berupa jalan bebas hambatan dengan mengembangan jalan bebas hambatan. Pengadaan Tanah telah berhasil dilaksanakan karena ada upaya mengedepankan asas kesepakatan, kemanfaatan, keadilan, kepastian, keterbukaan, partisipasi, kesetaraan dan meminimalisir dampak pengadaan tanah.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Publik Dan Ruang Terbuk
PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEASING DALAM FORCE MAJEURE COVID-19
Get PDFDalam keadaan pandemi covid-19 sekarang ini, pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Bencana dalam hukum perdata masuk dalam kategori keadaan memaksa (force majeure). Akibat dari force majeure covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat yang berdampak dalam segi ekonomi. Pada saat yang sama juga berdampak kepada perusahaan sewa guna usaha (leasing), para debitur melakukan wanprestasi tidak dapat membayarkan kredit. Akibatnya, ada beberapa pihak leasing melakukan penarikan paksa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mengatasi penarikan paksa kendaraan oleh leasing Kitab Undang-Undang Perdata telah mengatur dalam Pasal 1338 mengenai perjanjian. Bahwasannya suatu perjanjian merupakan aturan yang mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dengan hukum positif yang telah diterapkan di Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka penarikan paksa yang dilakukan oleh leasing tidak bisa dilakukan, karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Online Shop Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid 19
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian di Online Shop yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Semarang Pada masa pandemi covid 19 yang terdiri dari gaya hidup, orientasi belanja, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kualitas informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Kota Semarang yang pernah melakukan pembelian secara online. Sampelnya mahasiswa dari 7 Perguruan Tinggi yang ada di Kota Semarang (Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang (UNNES),  Universitas 17 Agustus  1945   ( UNTAG ) Semarang, UNIKA Soegiyopranoto, Universitas  Dian  Nuswantara ( UDINUS ) , Universitas Islam Sultan  Agung ( Unissula ) Semarang dan Politeknik Negeri Semarang ( POLINES ). Teknik pengambilan sampel menggunakan Non Random sampling, yaitu dengan purposive sampling dengan kriteria: mahasiswa yang masih aktif terdaftar, minimal telah dua kali melakukan pembelian online. Quota sampling dengan jumlah yang ditentukan sebanyak 70 responden dan accidental sampling. Alat analisis data menggunakan Regresi linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa gaya hidup, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Pembelian Di Online Shop yang dilakukan oleh mahasiswa Di Kota Semarang pada masa Pandemi Covid 19. Sedangkan orientasi belanja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.AbstractThis study was to analyze the factors that affect the purchasing decisions at the online shop made by college students in the city of Semarang during the Covid 19 pandemic which consists of lifestyle, shopping orientation, perceived ease, perceived risk and quality of information. The population in this study were college students in the city of Semarang who had made online purchases. The sample are college students from 7 universities in the city of Semarang (Diponegoro University, Semarang State University (UNNES), UNTAG Semarang, UNIKA Soegiyopranoto, Dian Nuswantara University (UDINUS), Sultan Agung Islamic University (Unissula) Semarang and Semarang State Polytechnic (POLINES) The sampling technique used non-random sampling, namely purposive sampling with the criteria: college students who are still actively registered, have made at least two online purchases, Quota sampling with a specified number of 70 respondents and accidental sampling Data analysis tools using multiple linear regression The results showed that lifestyle, perceived ease, perceived risk and quality of information had a positive and significant effect on purchasing decisions at online shops made by college students in the city of Semarang during the Covid 19 pandemic while shopping orientation has a positive and insignificant effect on purchasing decisions
TRANSFORMASI DAN TANTANGAN DALAM URUSAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL
Get PDFAbstract At first, many people considered it irrational when people isolated themselves at home, the government prohibited people from gathering, the streets were closed, the industry stopped operating, schools used online media, to public services that were simultaneously carried out online and in reality this condition occurred in all Country.This condition raised questions about how long people have to live in insecurity and uncertainty. To answer this, the World Health Organization (WHO) promoted a condition was called the new normal with various protocols that need to be carried out in every activity in the community as long as the threat of a pandemic continues.The phenomenon of the new normal (New Normal) eventually gave birth to the need for new public services. This meant that the transition period towards there was a moment to transform and reset old public services to new ones. Under theseconditions,  the  transformation  must  be carried  out  quickly  in  order  to  solve problem based on public services.Face-to-face services were transformed into online or online services and force service providers  to  change the  mindset  that  digitalization  of  services  was a solution in service acceleration and simplification.The community has been a huge impact when they have to limit themselves from traveling / doing activities outside the house, not gathering, not going to school and not being able to work for a living as usual. Many community activities outside the home or crowding were limited by large-scale restriction policies (PSBB) including economic activities that are at risk of transmitting the corona virus.Keywords: New Normal, Transformation, Challenge, Public AffairsAbstakPada awalnya bayak orang menganggap tidak rasional ketika orang-orang mengisolasi diri di rumah, pemerintah melarang orang berkumpul, jalanan ditutup, industri berhenti beroperasi, sekolah menggunakan media daring, hingga pelayanan publik yang secara serentak dilakukan secara online dan secara realitas kondisi ini terjadi di semua Negara.Kondisi  ini  memunculkan pertanyaan tentang sampai kapan masyarakat harus hidup   dalam   ketidakamanan   dan   ketidakpastian.   Untuk menjawab   hal tersebut, World  Health  Organization (WHO) mempromosikan  kondisi  yang dinamai  kenormalan baru (new normal) dengan berbagai protokol yang perlu dijalankan dalam setiap aktivitas di tengah masyarakat selama masih berlangsungnya ancaman pandemi.Fenomena kenormalan baru (New Normal) pada akhirnya melahirkan kebutuhan akan pelayanan publik yang baru. Artinya, masa transisi menuju ke sana adalah momen melakukan transformasi dan me-reset pelayanan publik lama menuju yang baru. Dalam  kondisi  seperti  ini,  transformasi  harus  dilakukan  dengan  cepat, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menjalankan pelayanan publik berbasis masalah (problem base).Pelayanan tatap muka  bertransformasi menjadi  layanan online atau daring dan memaksa penyelenggara pelayanan untuk mengubah mindset bahwa digitalisasi layanan merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan pelayanan.Dampak begitu besar dirasakan oleh masyarakat ketika harus membatasi diri untuk tidak berpergian/beraktifitas keluar rumah, tidak berkumpul, tidak bersekolah dan tidak dapat bekerja mencari nafkah seperti biasanya. Banyak aktivitas masyarakat diluar rumah atau berkerumun dibatasi oleh kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) termasuk kegiatan perekonomian yang beresiko menularkan virus corona.Kata Kunci : New Normal, Tranformasi, Tantangan, Urusan PublikÂ
POLITICS OF LAW LIMITATION OF OWNERSHIP RIGHTS TO LAND AGRICULTURE IN NATIONAL AGRARIAN LAW
Get PDFAgricultural Land is a land that is intended or suitable for farming land to produce agricultural or livestock. The history of regulations on the limitation of ownership of agricultural land rights includes 2 periods, namely the limitation of ownership of land rightsduring the colonial period and the period after independence. The political and legal factors of the government greatly influence the operation of law in society, including in the implementation of land reform, especially the ownership of agricultural land rights,including restrictions on ownership of agricultural land rights. The politics of law applied in a government affects the implementation and enforcement of laws and regulations, changes in government that have occurred in Indonesia from the days of President Soekarno, President Soeharto, and Susilo Bambang Yudhoyono to President Joko Widodo affect the implementation of restrictions on ownership of agricultural land rights. The politics of land law are related to limiting ownership of rights to agriculture. It is hoped that the government will take sides by regulating the focus of ownership of agricultural land rights for the benefit of all Indonesian people, especially for farmers to own agricultural land. Ownership and control of agricultural land are not owned and controlled by certain groups or individuals
Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia
Get PDFTujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis menangani permasalahan perekonomian di Indonesia karena adanya virus pandemi covid-19 ini. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis kepustakaan penulis akan menganalisis bagaimana dampak penyebaran covid-19 pada perekonomian Indonesia dalam hal perdagangan dan pariwisata, serta Bagaimana solusi terhadap dampak penyebaran covid-19 dalam hal perdagangan dan pariwisata? Melalui tulisan ini kami mengajukan beberapa upaya untuk menangani permasalahan ekonomi yang di hadapi oleh Indonesia, dengan cara meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri; dapat pula untuk mengantisipasi dengan cara menjaga stabilitas domestik; atau kemungkinan terburuk yaitu meminjam uang kepada IMF karena disadari bahwa hampir seluruh perusahaan menutup usahanya dan ini berlaku pula pada perekonomian seluruh dunia, karena sektor perdagangan yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini juga dialami oleh China. Dimana China memegang perekonomian kedua di dunia, dengan begitu otomatis seluruh negara yang bekerja sama dengan China akan terkena dampak.Dengan adanya pandemi ini yang di mulai dari China, pada Januari 2020 tercatat terjadi penurunan ekspor impor dan penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Pada sektor pariwisata per Januari Indonesia telah mengalami penurunan jumlah wisatawan asing yang akan melakukan destinasi ke Indonesia. Dengan situasi seperti ini maka diperlukan adanya peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan permasalahan covid-19 ini, agar perekonomian di Indonesia dan dunia kembali berjalan sesuai sebagaimana mestiny
"AMERICAN IDIOT" SONGS: ON SEMIOTIC PERSPECTIVES
Get PDFThis research aims to find out the meaning contained in the song American Idiot, which was popularized by Green Day. Apart from that, about the link between the song and what is happening now. This article uses a qualitative approach, where data sources are obtained from articles, news, and interviews. From this research, it can be seen that this song contains criticism of the songwriter wants to convey about his country. This song is also very relevant in describing what is happening right now. Keywords: American Idiot, Green Day, Semiotic, Sig
TINJAUAN YURIDIS PASAL 43D UU No 5 Tahun 2018 PELAKSANAAN DAN KENDALA DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME
No full textDeradikalisasi merupakan usaha preventif untuk menanggulangi terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan Landasan hukum pelaksanaan Deradikalissi di Indonesia, pelaksanaan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Penanggulanagn terorisme dengan deradikalisasi dimanakan dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menjadi Undang undang (UU pemberantasan Terorisme) Bagian keempat Pasal 43 D ayat 1 sampai 7. Pemerintah membentuk BNPT berdasar Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Kegiatan penangkalan dan penanggulangan teror, antara lain meliuti kemampuan deteksi dini, cegah dini , penanggulangan, pengungkapan, rehabilitasi akibat teror, dan yang tidak kalah enting adalah deradikalisasi. Secra resmi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan terorisme dititikberatkan pada dua hal, yaitu : Upaya penegakan hukum secara adil dan transparan dan Counter-radicalism (program deradikalisasi) untuk menetralisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksis terorisme. Pelaku utama pelaksanaann kegiatan radikalisme yaitu Institusi Lembaga Pemasyarakatan, Polri, BNPT, dan Lembaga informal masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan sebagainya. Dalam melaksanakan deradikalisasi tersebut para pelaku utama menghadapi kendala antara lain berupa : Faktor Sarana dan Prasarana, Petugas Minim dan Sifat tidak koopertifnya narapidana, ex narapidana atau kelompok masyarakat radikal
REFORMULASI KEBIJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Get PDFABSTRACTForm of bureaucratic behavior that deviates from ethical values, rules, and statutory provisions and norms that apply in public service policies. Some bureaucratic pathologies that can be found include abuse of authority and responsibility, blurring of problems, indications of corruption, collusion and nepotism, fear of changing policies, innovation and risk, and low credibility. With regard to performance with poor public services can be due to Disjunction of Bureaucracy, so it is not able to realize good quality service. In addition, mall administration is unable to complete the classic service program, closely related to the quality of its human resources or the bureaucrats in the bureaucracy.As public services are getting smarter in concept and form, bureaucracy must have the advantage to book administrator structures for various public service interests, so that policy reform is able to regulate various interactions in the government bureaucracy, improve communication of public services and Law inforcement services that facilitate the publicKeywords: reformulation, policy, public serviceABSTRAKBentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam kebijakan layanan publik. Beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai diantaranya penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, pengaburan masalah, indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, ketakutan pada perubahan kebijkaan, inovasi dan resiko, dan kredibilitas yang rendah. Berkenaan dengan kinerja dengan layanan publik yang kurang baik dapat dikarenakan Disjunction of Bureaucracy, sehingga tidak mampu mewujudkan kualitas pelayanan yang baik. Selain itu, mal administration tidak mampu menyelesaikan program pelayanan yang klasik, erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada dalam birokrasi.Seiring pelayanan publik yang semakin smart konsep dan bentuknya, biokrasi harus punya keunggulan untuk melakukan perbukuan struktur administrator untuk berbagai kepentingan layanan masyarakat, sehingga reformasi kebijakan mampu mengatur berbagai interaksi dalam birokrasi pemerinta, memperbaiki komunikasi layanan publik dan Law inforcement pelayanan yang memudahkan masyarakatKata Kunci: reformulasi, kebijakan, pelayanan publi