E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PENYALAHGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausul baku dalam perparkiran. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di dalam kendaraan. Kemudian penelitian ini menjabarkan pengertian parkir dengan metode terlebih dahulu dengan menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjain penitipan berdasarkan karakteristiknya atau sebagai sewa tempat. Kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Dalam tulisan ini juga membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha agar terhindar daritanggungjawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian parkir. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabny
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT TERHADAP HAK-HAK KLIEN DALAM UPAYA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT
Get PDFPerawat melakukan kelalaian dan kesalahan yang merugikan klien, karena perawat tidak memahami hak-hak klien. Hak untuk mendapatkan informasi, hak klien untuk mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai stardar praktik keperawatan, kode etik, standar prosedur operasional dan standar profesi. Permasalahan yang diajukan: (1) Bagaimana tanggung jawab hukum perawat terhadap hak-hak klien dalam upaya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit? (2)Bagaimana kendala dan solusi dalam tanggung jawab hukum perawat terhadap hak-hak klien di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang?(3)Bagaimana akibat hukum apabila tidak terpenuhi tanggung jawab hukum perawat terhadap hak-hak klien di rumah sakit? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder studi kepustakaan, sedangkan yang didalamnya data primer melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menujunkan, masih terjadi kelalaian perawat antara lain tidak melaksanakan Standar Prosedur Operasional sehingga mengakibatkan komplikasi penyakit,kurang disiplinnya perawat dalam pelaksanaan Asuhan keperawatan sehingga kerahasiaan data klien tidak terjaga, menganggap kondisi kesehatan pasien adalah hal yang sepele. Rekomendasi sanksi yang diberika
Effect Of Price And Service Quality On Consumer’s Satisfaction Of Mcdonald’s Of Semarang Java Mall
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian di restoran McDonald’s Java Supermall, Jl. MT. Haryono No. 992 – 994, Semarang yang jumlahnya tidak diketahui. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel non acak dengan cara purposive sampling. Metode pengumpulan datanya data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan sebelumnya diuji dengan uji instrumen dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 2). Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.AbstractThis study aims to determine the effect of price and service quality on customer satisfaction. The population of this research is consumers who make purchases at McDonald's Restaurant Java Supermall, Jl. MT. Haryono No. 992 - 994, Semarang whose numbers are unknown. Samples taken as many as 100 respondents. The sampling technique used was non-random sampling by means of purposive sampling. Data collection methods are primary and secondary data. The analysis technique used is multiple linear regression, with previously tested with the test instrument and the classical assumption test. The results showed that: 1). Price has a positive and significant effect on customer satisfaction. 2). Service quality has a positive and significant effect on customer satisfaction.Keywords:Â
PENURUNAN KADAR AMONIA DENGAN MENGGUNAKAN ARANG AKTIF AMPAS KOPI
Get PDFSalah satu alternatif pengolahan amonia adalah dengan metode adsorpsi dengan menggunakan adsorben salah satunya adsorben arang aktif ampas kopi. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan adsorben ampas kopi untuk menurunkan kadar amonia yang mempunyai %yield sebesar 56%. Arang aktif dibuat dengan cara merendam ampas kopi dalam larutan HCl 0.1M selama 48jam. Karbon aktif dibakar dalam muffle furnance pada suhu 600°C. Karbon aktif diuji karakteristik yang terdiri dari uji kadar air, kadar abu, daya serap terhadap iodium dan lolos mesh. Waktu kontak dan berat adsorben ampas kopi yang optimal ditentukan untuk mendapatkan adsorbsi amonia dalam air limbah tahu. Variasi waktu kontak 30, 60, 90, 120 menit dan variasi berat adsoben 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 gram. Dari hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi optimum penurunan kadar amonia pada waktu 120 menit dengan berat adsorben sebanyak 0.8gram menghasilkan %yield sebesar 97.3%
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK LANJUT USIA (Penelitian Tentang Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Surakarta)
Get PDFAbstractThis study describes the elaboration and consistency of policies between the Central Government and the Regional Governments to solve problems regarding elderly welfare. Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare as a cornerstone of policy for the region and its implementation in the city of Surakarta. The City Government of Surakarta is committed to realizing old age (in Javanese called Adi Yuswo) as an asset and potential for continued development of prosperity. This commitment is manifested in the regulation of policies, institutions, empowerment and participation of stakeholders in general. This study uses secondary data, describing the elaboration of regulations and the implementation of the elderly welfare program in the city of Surakarta. Improvement of the welfare of the elderly is a work with regional institutions across regions, strengthening institutions and community participation at the local level.Keywords: regulation, policy implementation and elderly welfareAbstrakPenelitian ini mendekripsikan tentang penjabaran dan konsistensi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tentang kesejahteraan lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai batu penjuru kebijakan bagi daerah dan implementasinya di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mewujudkan lanjut usia (dalam Bahasa Jawa disebut Adi Yuswo) sebagai aset dan potensi pembangunan tetap kesejahteraan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam regulasi kebijakan, kelembagaan, pemberdayaan dan partisipasi pemangku kepentingan pada umumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, menggambarkan penjabaran regulasi dan pelaksanaan  program kesejahteraan lansia di Kota Surakarta. Peningkatan kesejahteraan lansia merupakan kerja bersma perangkat daerah secara lintas perangkat daaerah, menguatkan wadah lembaga dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.Kata kunci: regulasi, pelaksanaan kebijakan dan kesejahteraan lanjut usia
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN AGAMA DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
Get PDFAbstractThe quality of public services emphasizes three things, which are based on shared values, individual preferences as social capital, and a bridge between individual and social desires as a collective goal. The role of service providers is to provide systems, procedures, mechanisms, human resources and infrastructure to ensure quality service. The purpose of this research is to know the implementation of KMA Number 90 Year 2018 in the Regional Office of the Ministry of Religion in Central Java Province, analyze the quality of public services in the One Stop Integrated Service (PTSP) and describe the factors that support and hinder implementation. The results showed the achievements of the implementation of KMA Number 90 of 2018 there were 21 indicators that had been achieved according to service standards and there were 7 indicators that had not been achieved. The community satisfaction index for services at PTSP Kanwil of the Ministry of Religion in Central Java Province received an excellent category. Some things that need to be improved from several service elements include information about the service, handling public complaints, ease of reaching / reach of residence and settlement time. Factors that support the implementation of the KMA are in accordance with the service standards in the KMA. The inhibiting factor is that instructions for implementing service, standard operational procedures, organizational structure, vision and mission and service motto have not yet been prepared and facilities are available for the disabled.Keywords: service, KMA, PTSP, SKM, qualityAbstrakKualitas pelayanan publik menekankan tiga hal yaitu berlandaskan pada nilai-nilai bersama, preferensi individu sebagai modal sosial, dan menjadi jembatan antara keinginan individu dan sosial sebagai tujuan sosial kolektif. Oleh karena itu peran besar dari penyedia layanan untuk menyediakan sistem, prosedur, mekanisme, sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk menjamin kualitas layanan yang terbuka, mudah, murah dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 pada Kementerian Agama di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, menganalisis kualitas pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi. Hasil penelitian menunjukkan capaian implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 terdapat 21 indikator yang sudah tercapai sesuai standar pelayanan dan ada 7 indikator yang belum tercapai. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kategori sangat baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari beberapa unsur pelayanan antara lain unsur maklumat pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, kemudahan mencapai/jangkauan dari tempat tinggal dan waktu penyelesaian. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi KMA adalah standar pelayanan penyelenggaraan, sebagian besar sudah memenuhi standar pelayanan pada KMA sedangkan yang menghambat adalah belum dibuatnya petunjuk pelaksanaan pelayanan, standar operasional prosedur, struktur organisasi, visi misi dan motto layanan serta penyediaan sarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.Kata kunci: pelayanan, KMA, PTSP, SKM, kualita
IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR TEACHERS TO TACKLING CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION
Get PDFThe teacher has the task of teaching, educating, guiding, directing, training, evaluating, evaluating students to realize the goals of national education, upholding school discipline, disciplining students who violate the discipline given sanctions so that they are aware of their mistakes. Teachers have the right to obtain legal protection in their duties, including protection against acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation, and unfair treatment from students, parents, community, bureaucracy, or other parties. Baidlowi Ahmad S.Pd.I was a professional educator, when disciplining students Ahmad Fais Royadi violated religious norms, immorality, and politeness were given sanctions (Punishment). Students complain to parents, suspecting that teachers are acting in violation of Law Number 23 of 2002 on Child Protection, article 54. Parents report teachers to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Police. This research was prepared using a normative juridical approach, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law. The results showed that the implementation of the legal protection of Baidlowo Ahmad, S.Pd.I teachers regulated by Law No.30 of 2002 concerning the National Education System article 40 paragraph (1) d, Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers Article 39 Paragraph (1), (2), (3), Government Regulation Number 74 the Year 2008 Article 39 Paragraph (2) Article 40 Paragraph (2). There is no clear and firm certainty, that prioritizing teacher welfare can be ruled out by child protection which contains strict sanctions. Legal protection arrangements for teachers are ruled out by child protection, teachers should get equitable legal protectio
Analisis Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Yasmin Bumi Asri pada Proyek Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meganalisis perlindungan bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik melalui balai lelang, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (cases approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli lelang eksekusi hak tanggungan melalui Balai Lelang yang beritikad baik bahwa VR dan peraturan mengenai lelang lainnya tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif. Untuk menguasai objek lelang, pemenang lelang harus mendapatkan perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengganti rugi atas objek yang seharusnya dapat dikuasai oleh pemenang lelang. Balai Lelang dan KPKNL bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan dokumen dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap risalah lelang sebagai akta otentik. Balai Lelang, dalam hal ini Pejabat Lelang hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran yang bersifat formil, sedangkan kebenaran yang bersifat materil merupakan tanggung jawab dari Penjual atau Pemilik Barang
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Get PDFHubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat kadang dapat menimbulkan permasalahan satu sama lainnya seperti hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Bila diperhatikan hubungan antara pelaku usaha / penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbul perselisihan/ sengketa konsumen.  Saat ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan dipengadilan namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga peradilanpun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis. Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha diluar pengadilan dengan membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen serta hambatan  yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana pula upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan data sekunder dan data primer , metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disesuaikan dengan permasalahan, metode analisis data secara normative-kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Hambatan  yang dihadapi BPSK adalah kelembagaan/institusional, pendanaan, sumberdaya manusia, peraturan, kurang mengertinya konsumen akan haknya
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA UKM (Studi Kasus UKM Di Kabupaten dan Kota Semarang)
Get PDFThis study is to determine what factors affect the performance of SMEs. The population in this study are all managers of SMEs in the district and the city of Semarang. Sampling was conducted with a purposive sampling criteria were used in the consideration that SMEs are already running at least five years. The sample in this study is intended as representative of the population to be studied, totaling 60 (sixty). Based on the results of testing the partial regression analysis can be concluded: The need for achievement is partially affect performance significantly and positively. This means that the unmet need for higher performance kinernya. The need for autonomy affect performance significantly and negatively. This means that the higher the lower the need for autonomy performance. Marketing, technology, access to capital, and entrepreneurship readiness partially affect performance significantly and positively. This means that the better the marketing, technology, access to capital, and entrepreneurship readiness higher performance. While the test results of multiple regression analysis it can be concluded that the need for achievement, need for affiliation, and need for autonomy simultaneously and significantly affect performance. Finally, marketing, technology, access to capital, the effect of access to information, social networks, legality, business plan, entrepreneurship readiness, government support simultaneous and significant effect on performance. Keywords: SMEs, marketing, technology, capital, access to information, social networks, legality, business plan, entrepreneurship readiness, government support, performance.  Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja UKM. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Manajer UKM di Kabupaten dan Kota Semarang. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan metode purposive sampling Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pertimbangan yaitu UKM yang sudah berjalan minimal lima tahun. Sampel dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai wakil dari populasi yang akan diteliti, berjumlah 60 (enam puluh). Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi secara parsial dapat disimpulkan: Kebutuhan akan prestasi mempengaruhi kinerja secara parsial signifikan dan positif. Hal ini berarti bahwa semakin terpenuhi kebutuhan akan prestasi semakin tinggi kinernya. Kebutuhan akan otonomi mempengaruhi kinerja secara signifikan dan negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kebutuhan akan otonomi semakin rendah kinerjanya. Pemasaran, teknologi, akses kepada modal, dan kesiapan berwirausaha mempengaruhi kinerja secara parsial signifikan dan positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemasaran, teknologi, akses kepada modal, dan kesiapan berwirausaha semakin tinggi kinerjanya. Sedangkan hasil pengujian analisis regresi secara berganda dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan otonomi secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja. Akhirnya, pemasaran, teknologi, akses kepada modal, pengaruh akses kepada informasi, jaringan sosial, legalitas, rencana bisnis, kesiapan berwirausaha, dukungan pemerintah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja