E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TERHADAP TANAH YANG HAK GUNA BANGUNANNYA TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA
HGB dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yangdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia danmemiliki jangka waktu pemberian HGB paling lama 30 tahun dan dapatdiperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Masyarakat atau badanhukum baik privat maupun hukum yang memiliki Hak Guna Bangunan di atastanah Hak Pengeleloaan kerapkali mendapatkan permasalahan di masaberakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut. Perjanjian sewa menyewa tanahyang hak guna bangunannya telah habis masa berlakunya dapat diperolehkembali HGBnya dengan mengajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelumberakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut. Hak Guna Bangunan dapat beralihdan dialihkan kepada pihak lain. Faktor yang melatar belakangi terjadinyasengketa antara pihak penggugat dan tergugat dalam perjanjian sewa menyewatanah dan bangunan yaitu tidak adanya itikad baik dari pihak penyewa dengantidak mengembalikan objek yang disewanya setelah perjanjian sewa menyewaberakhir. Pertimbangan hakim pada putusan MA Nomor 3806 K/Pdt/2016yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudahtepat karena majelis hakim MA telah melaksanakan kewenangannya sesuaiyang diatur oleh undang-undang yaitu sebagai judex facti
Dekonstruksi dan Patologi Sosial: Studi Kasus pada Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Solo Raya
ABSTRACTDrug abuse and circulation that hit the world also affected Indonesia. Drugs and psychotropic drugs have penetrated the territory of the country and targeted various Indonesian people without exception. The target of drug trafficking is not only nightclubs, but has also spread to residential areas, campuses, schools, boarding houses and even in the household environment. This is the social pathology as formulated by Gillin and Gillin. The aim is to describe the social pathology of drug abuse and BNN's steps in deconstructing drug prevention, eradication, abuse and distribution in Solo Raya. The results showed that drug trafficking had targeted children and adolescents, which resulted in considerable casualties and the final effect was a decrease in moral decadence for children and adolescents. Deconstruction is carried out by presenting the National Narcotics Agency at the district level of the city that is considered strategic, which is an effort to break the pathology to the final point of achievement. This deconstruction was successful, because BNN in the region cooperated with the police, and synergized with villages and villages to limit drugs. An important finding of this research is the deconstruction that was built to expand the reach of BNN to find various pathologies of drug abuse. Pathology cannot be avoided, but can be prevented and controlled.Keywords: drugs, deconstruction, police, BNN, pathologyABSTRAKPerkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga berimbas ke tanah air. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sasaran peredaran narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah permukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Inilah patologi sosial sebagaimana yang dirumuskan oleh Gillin and Gillin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan patologi sosial yang terjadi dalam penyalahgunaan narkoba dan langkah-langkah BNN dalam melakukan dekonstruksi dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Solo Raya. Hasil penelitian menunjukan bahwa peredaran narkoba sudah menyasar pada anak-anak dan remaja, yang mengakibatkan jatuh korban yang cukup banyak dan efek akhirnya adalah menurunnya dekadensi moral bagi anak dan remaja. Dekonstruksi yang dibangun oleh BNN dengan menghadirkan BNN di tingkat wilayah kabupaten kota yang dianggap strategis, adalah upaya membongar patologi hingga pada titik akhir pencapaian. Dekonstruksi ini berhasil, karena BNN di wilayah selain bekerjasama dengan aparat kepolisian, juga membangun sinergitas dengan desa dan kelurahan untuk memberatas narkoba yang paling dekat. Temuan penting dari penelitian ini adalah dekonstruksi yang dibangun telah meluaskan jangkauan bagi BNN untuk menemukan berbagai patologi penyalahgunaan narkoba. Patologi tidak dapat dihindari, namun dapat dicegah dan dikendalikan.Kata kunci : narkoba, dekonstruksi, polisi, BNN, patolog
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEBERADAAN BANK DARAH RUMAH SAKIT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEHATAN MELALUI TRANSFUSI DARAH
Masih banyak Rumah Sakit yang belum memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagai upaya kesehatan transfusi darah serta terdapat Rumah Sakit yang telah memiliki BDRS tetapi belum sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Bank Darah Rumah Sakit dalam upaya mewujudkan kesehatan melalui transfusi darah? Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya pada pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Bank Darah Rumah Sakit dalam upaya kesehatan transfusi darah? Metoda yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang di pergunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Bank Darah Rumah Sakit dalam upaya mewujudkan kesehatan melalui transfusi darah belum sepenuhnya dilaksanakan regulasi terkait. Hambatan dan solusi yang di hadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan bank darah rumah sakit dalam upaya kesehatan transfusi darah yaitu jumlah RS yang menyediakan BDRS masih kurang, belum dapat terpenuhinya petugas terlatih untuk transfusi darah , ketrampilan petugas yang kurang, koordinasi antara Dinas Kesehatan, PMI, serta RS untuk pengadaan, pembinaan, serta pengawasan terhadap BDRS karena ketidaktahuan akan peraturan perundangan yang ada dari pihak Dinas Kesehatan serta RS tersebut, kebijakan yang kontradiktif, pembinaan terhadap keberadaan BDRS dan pelayanan darah belum memadai, Pengetahuan dan kesadaran hukum tenaga kesehatan yang masih rendah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu terus mensosialisasikan peraturan perundangan yang berlaku kepada petugas Dinas Kesehatan, PMI RS dan petugas medis pada RS yang belum dan telah memiliki BDRS agar terdapat kesadaran untuk melaksanakan pelayanan darah, adanya pengawasan, serta pembinaan yang memadai
EVALUASI SISA MATERIAL PEKERJAAN KONSTRUKSI Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
Material adalah salah satu komponen yang penting dalam menentukan besarnya biaya dalam proyek, kurang lebih separuh dari biaya proyek diserap oleh material. Dengan adanya sektor sisa material (waste) konstruksi yang cukup besar dapat menyebabkan pembengkakan pada biaya proyek. Selain itu, sisa material (waste) dapat berdampak pada lingkungan, ekonomi dan sosial jangka panjang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persentase biaya sisa material terbesar dan persentase total biaya sisa material terhadap total biaya proyek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Microsoft Excel.
Dalam menganalisis sisa material (waste) pada konstruksi diperlukan Bill of Quatity (BOQ), Gambar kerja dan laporan harian proyek atau laporan pembelian material proyek. Selanjutnya, menghitung sisa material (waste) dengan bantuan software Microfost Excel untuk mempermudah dalam menghitung sisa material (waste).
Berdasarkan hasil menganalisis sisa material (waste) dapat disimpulkan bahwa besi D19 adalah sisa material (waste) yang paling besar dengan persentase 25,67%. Sedangkan sisa material (waste) yang paling kecil adalah besi D16 dengan persentase 4,72%. Untuk sisa material (waste) berupa besi dapat dipakai kembali atau dijual kembali dengan harga ¾ dari harga beli
STRENGTHENING DIVERSION REGULATIONS AGAINST CHILDREN DRUG ABUSE
Children are the nation's next-generation who must be protected from all forms of violence, discrimination and deprivation of liberty. The purpose of writing this article is to find out and analyze legal regulations in Indonesia, which seek to provide legal protection for children who abuse narcotics and how the sanctions can be imposed. The writing of this article uses the empirical normative juridical research method, which is a study that seeks to analyze a qualitative descriptive of events that are happening in the community, especially regarding the protection of children in conflict with the law. The results showed that children who dealt with narcotics abuse did not get diversion, such as the case in Court Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smg, in which a fifteen-year-old child who uses Narcotics Category I is carrying one bag of a small plastic clip in the form of Methamphetamine and the urine turns out to be positive containing Methamphetamine is threatened with Article 114 paragraph (1) Juncto Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with the threat of 5 (five) years imprisonment, this is contrary to the purpose of diversion as in Article 6 letter b of Law Number 11 of 2016 concerning the Criminal Justice System for Children which states, diversion aims to prevent children from being deprived of freedom. Children have the right to get their rights without asking for it. Based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the child is sentenced to two years and work training for three months. Children should not be penalized and get Diversion
Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pendekatan Community Based Education
ABSTRACTEducational institutions as a tool that is able to hone and direct the potential of children as a provision of life in the community later. The perception developed so far is that the responsibility for the education process is still borne by educational institutions. Community involvement in the realization and delivery of education is often ignored. In fact, in terms of providing education, the community has the right and responsibility to carry out community-based education based on religious, social, cultural, aspirational, and community potentials as an embodiment of education from, by and for the community. The focus of this study is to examine the role of the community in education including the participation of individuals, groups, families in the administration and quality control of educational services. The community can participate as a source, implementer, and user of educational outcomes. This research uses a qualitative approach, which refers to phenomenology. Determination of research subjects was chosen based on purposive sampling. Data collection is done by in-depth interview techniques, observation, and documentation. The results showed: community participation in improving quality includes participation in voluntary forms, decision making, thinking and financing Keywords,; Community Based Education, Education Quality  ABSTRAKLembaga Pendidikan sebagai sarana yang mampu mengasah dan mengarahkan potensi anak sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Persepsi yang terbangun selama ini adalah bahwa tanggungjawab proses pendidikan masih dibebankan pada institusi pendidikan saja. Keterlibatan masyarakat dalam perwujudan dan penyelenggaraan pendidikan seringkali diabaikan. Padahal, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat ( Community based education) berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Fokus penelitian ini adalah mengkaji Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada fenomenologis. Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan: partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu antara lain partisipasi bentuk sukarela, pengambilan keputusan, pemikiran dan pembiayaanKata kunci: Community Based Education, Mutu Pendidika
Food Shopping Behavior: A Long Way to Prevent Food Waste
Food sustainability is becoming big concern these last couple years, due to the food scarcity issues in many countries. Â However in contrary previous studies reported the food waste behavior is getting bigger at this moment because of over food preparation, food stocking, undesired food, and food packaging. Over all, most of these issues come from the food shopping behavior. People tend to buy more food products than what they need. Therefore, the determinant of food shopping behavior is urgently found in order to find the solution to drive people to have planned food buying behavior. This research elaborates how motivation to prevent food waste would affect food shopping behavior. The data collection through survey has been done in the young adult community. The finding indicates that having motivation to prevent food waste will contribute to well-planned food shopping behavior. Furthermore, the research also indicates that female shows higher motivation in preventing food waste as also reported in some previous studies that report similar result
OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-TILANG DALAM PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG
AbstractThe implementation of E-Tilang is very important, especially during theCOVID-19 pandemic in Semarang City. However, this implementation has not been optimal. The transformation of conventional public services into electrical/digital public services is very urgent and important to do. This study aims to determine the implementation, optimization and obstacles in the implementation of e-Tilang. Descriptive research with a qualitative approach was chosen as the research method. The results showed that the implementation of e- Tilang was not optimal. For this reason, the optimization of e-tilang can be done by: (1) synergy and coordination between institutions; (2) support multiple resources; and (3) the role of a strong leader. Meanwhile, the obstacles that were found were: (a) the procedure and amount of the e-tilang were not well socialized; (b) the verdicts are not synchronized; (c) the internet network is not yet stable; (d) some officers still lack technology; (e) the Electronic Traffic Violation Enforcement Control Center (E-TVECC) system has not been used; and (f) there are still opportunities for “negotiable†practice.Keywords:  Covid19,  Public  Services,  Transformation,  E-Government,  E-Traffic Ticket.AbstrakPelaksanaan E-Tilang sangat penting dilakukan, terutama dalam masa Paandemi Covid 19 di Kota Semarang. Namun pelaksanaan tersebut belum optimal. Transformasi pelayanan publik konvensional menjadi pelayanan publik secara elektroik / digital sangat mendesak dan penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  tentang  pelaksanaan,  optimalisasi  dan kendala  dalam pelaksanaan e-Tilang. Penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif  dipilih sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e- Tilang kurang optimal. Untuk itu optimalisasi pelaksanaan e-tilang dapat dilakukan dengan  :  (1) sinergitas  dan koordinasi  antar  lembaga;  (2) dukungan  berbagai sumber daya; dan (3) peran pemimpin yang kuat. Sedangkan kendala yang ditemukanantara lain: (a) tata cara dan besaran denda E-Tilang belum tersosialisasi dengan baik; (b) vonis denda belum sinkron; (c) jaringan internet belum stabil; (d)beberapa  petugas  masih  gagap  teknologi;  (e)  belum  digunakannya sistem Electronik Traffic Violation Enforcement Control Center (E-TVECC) secara keseluruhan; dan (f) masih terbukanya peluang praktek “damai†atau sidang ditempat.Kata kunci : Covid 19, Pelayanan Publik, Transformasi, E-Government, E-Tilang.Â
PENGARUH KEPUASAN DAN EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP WORD OF MOUTH (Studi pada Agen Hijab Arrafi Diandra Demak)
AbstractThis research was conducted to determine the effect of satisfaction and experiential marketing on word of mouth on the hijab agent Arrafi Diandra Demak. The type of research used is explanatory research. The population is all hijab agents Arrafi Diandra Demak. The technique of determining the sample by means of purposive sampling. In this study, the number of samples used was 72 respondents. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis techniques. Data collection techniques through online questionnaires using a Likert scale. Data sources are primary data and secondary data. The results based on partial testing in this study are that satisfaction is proven to have an effect and is significant on word of mouth, while experiential marketing has a positive and significant effect on word of mouth. Based on the results of simultaneous testing it is in the strong category, because satisfaction and experiential marketing have a positive and significant effect on word of mouth.Keywords: satisfaction, experiential marketing, word of mouth.AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kepuasan dan experiential marketing  terhadap word of mouth pada agen hijab Arrafi Diandra Demak.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian eksplanatori. Populasinya adalah semua agen hijab Arrafi Diandra Demak. Teknik penentuan sampel dengan cara purposive sampling. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan 72 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner online dengan menggunakan skala likert. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Hasil berdasarkan pengujian secara parsial dalam penelitian ini adalah kepuasan terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap word of mouth, sedangkan experiential marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Berdasarkan hasil pengujian simultan masuk dalam kategori kuat, karena kepuasan dan experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth.Kata kunci : kepuasan, experiential marketing, word of mouth.Â
REQUIREMENTS THAT HAVE TO BE OWNED BY THE FLIGHT COMPANY IF PASSING THEIR ARMY ACCORDING TO INDONESIAN AIR LAWS
Every airline that flies its fleet in Indonesian airspace must meet several requirements, such as nationality mark and registration number and have obtained diplomatic clearance. security clearance or flight approval