E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
MEANING BEYOND WORDS: A SEMANTIC LOOK AT IDIOMATIC EXPRESSIONS IN EMPIRE STATE OF MIND
Full text linkThis study investigates the semantic and cultural dimensions of idiomatic expressions in the song Empire State of Mind by Jay-Z and Alicia Keys. Employing a qualitative research design, the analysis draws upon Adam Makkai’s typology of idioms and integrates perspectives from cultural linguistics and semantic theory. The research identifies various idiom types—such as phrasal verbs, tournures, and figurative noun phrases—and examines their contextual meanings within the lyrical narrative. Findings reveal that these idiomatic expressions not only enhance the song’s poetic texture but also serve as symbolic vehicles for expressing cultural identity, urban resilience, and the ideals of the American Dream, particularly through the lens of New York City. The study highlights how idioms function beyond linguistic ornamentation, offering rich insights into the socio-cultural imagination embedded in popular music. Ultimately, this research contributes to the broader understanding of how language, culture, and music intersect, and presents implications for both language learning and cultural analysis in contemporary discourse
Reconstructing Presidential Legislative Authority: Analyzing the System and Strengthening Modern Democracy
Full text linkThis study aims to reconstruct the President’s legislative authority within Indonesia’sconstitutional framework by reformulating Article 20 of the 1945 Constitution toalign with the principles of modern presidentialism. The research employs a normativejuridical method using conceptual, statutory, and comparative constitutionalapproaches. Comparative analyses are conducted with the presidential systems of theUnited States and Brazil to identify an institutional design that ensures an effectiveseparation of powers and strengthens checks and balances. The findings indicate thatlimiting the President’s legislative authority by transferring deliberative functionsentirely to the House of Representatives, while maintaining the President’s role inbudget initiation and administrative assent, establishes a more accountable andbalanced governance system. This model enhances public participation, ensureslegislative transparency, and reinforces democratic legitimacy through the absolutemajority voting principle and automatic approval mechanism. The study suggests thatconstitutional amendments should clearly separate executive and legislative powersand institutionalize public involvement in lawmaking to prevent executive dominance.Strengthening legislative independence through these reforms will promote a moreparticipatory and responsive democratic system consistent with the rule of law and theprinciples of modern constitutional democracy
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Pailit Pada Perseroan Terbatas
No full textLimited liability company is a subject of law protected by civil law. There is a separation of property between a limited company and its directors and shareholders. So the liability of the founder of the Limited Association is the limit of the capital deposited and does not include their personal property. This research method uses a juris-normative legal approach to study the norms that exist in positive law. The focus of the research is on the subjects of civil law, especially the Limited liability company (PT), where the responsibility of the founders of PT is limited only to the capital they invest in the company, which is clearly regulated in positive laws. In addition, in the context of a legal entity, a corporation may also be subject to a state of insolvency, which is governed by the Insolvency and Delayed Payment of Debt (CPPU) Act. However, in a case of pailit, there is no explicit legal protection for shareholders, either in the Act on Limited Entities or in the Bankruptcy Act and the CPPU Act. This suggests that the legal protection of the shareholder in the case of a pailit needs to be further examined and may require changes or additions to existing regulations
ANALISIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PEMILU PERSPEKTIF SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
No full textThe social assistance program (Bansos) has become the main instrument in the government's performance to alleviate poverty and ensure community welfare. However, the phenomenon of misuse of social assistance for political purposes, especially in the context of general election campaigns (Pemilu), is an issue that raises serious concerns in realizing the principles of justice, transparency, and accountability in realizing elections that are "Luber Jurdil" (Direct, Public, Secret, Honest, and Fair). The purpose of this paper is to identify and examine carefully and thoroughly the normative problems related to the misuse of social assistance programs for campaign purposes during the general election. This research uses a normative analysis method by referring to various legal sources, regulations, and related literature. To deal with this issue, this article adress several policy recommendations, including strengthening legislative material regarding supervision and accountability, increasing the capacity of related institutions, as well as increasing awareness of law and political ethics among the public and political actors. So the misuse of social assistance programs for campaign purposes during general elections is a complex problem and requires comprehensive and sustainable action from various related parties to build transparent, clean, and accountable public governance
EVALUASI KINERJA ALAT GRATE COOLER PADA PROSES PRODUKSI CLINKER DI PT XYZ
Full text linkGrate cooler merupakan salah satu peralatan utama dalam proses produksi clinker di industri semen. Grate cooler berfungsi untuk menurunkan suhu clinker yang keluar dari rotary kiln dari sekitar 1.400 oC menjadi sekitar 100 oC secara mendadak (quenching process). Proses pendinginan secara mendadak ini sangat penting untuk mempertahankan kualitas clinker dengan kandungan 3CaO.SiO2 (C3S) yang tinggi dan kandungan CaO bebas yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja dari peralatan grate cooler dengan menghitung neraca massa dan neraca panas yang terjadi pada peralatan. Setelah itu dapat menentukan nilai efisiensi dari peralatan grate cooler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data operasional berupa data kiln feed, data bahan bakar (coal), dan data suhu operasi pada peralatan. Hasil perhitungan neraca massa menunjukkan seimbang pada nilai 676.982 kg/jam, dengan kebutuhan udara pendingin sebesar 486.286 kg/jam. Perhitungan neraca panas menunjukkan total panas yang masuk dan keluar sistem sebesar 306.721.361 kj/jam dengan panas yang hilang sebesar 11.600.240 kj/jam. Nilai efisiensi grate cooler sebesar 76,8% yang menunjukkan bahwa peralatan masih dalam kondisi baik dan dapat memanfaatkan energi panas untuk proses pembakaran pada rotary kiln dan calciner. Evaluasi kinerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi energi dan produktivitas dalam proses produksi clinker Kata Kunci: Clinker; Efisiensi; Grate cooler; Neraca Massa; Neraca Pana
Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran
No full textManusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan sesama untuk bertahan hidup. Hidup dalam masyarakat memungkinkan manusia melanjutkan kehidupannya, yang tak terlepas dari perikatan antar individu. Salah satu perikatan yang umum adalah perjanjian jual beli, yang telah ada sejak zaman purba. Kegiatan jual beli menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia, dan dengan berkembangnya zaman, transaksi ini kini semakin sering dilakukan melalui platform e-commerce. E-commerce, atau perdagangan elektronik, memfasilitasi transaksi tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, menjadikannya lebih efisien daripada pasar konvensional. Selain itu, e- commerce juga memengaruhi perubahan dalam metode pembayaran, dengan cryptocurrency menjadi salah satu contohnya. Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang memungkinkan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis. Di Indonesia, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran sah, cryptocurrency tetap digunakan sebagai komoditas atau aset digital. Menurut undang-undang, aset kripto adalah komoditas digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan jaringan peer-to-peer untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
IMPLEMENTASI PENEMPATAN TERPIDANA ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN: STUDI TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
No full textDalam menjalani hukuman pidana menurut UU SPPA, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau lebih dikenal dengan LPKA, hal ini termuat dalam pasal 85 ayat (1) UU SPPA “anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKAâ€. Namun pada prakteknya ada Terpidana anak ditempatakan di LAPAS dewasa. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) perizinan dan prosedur penerimaan terpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2) mengetahui bagimana tata cara penempatan kamar hunian untuk terpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan kaidah penelitian didasarkan pada kenyataan yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan observasi serta wawancara kepada pihak terkait, yaitu petugas lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Terpidana Anak atau Anak Binaan dapat ditempatkan di Lapas dewasa dengan syarat ditepatka di block tersendiri menurut penjelas pasal 85 ayat (1) UU SPPA, 2) Berdasarkan surat edaran dirjenpas No. PAS.PK.01.01.03-802 Tahun 2020 Anak Binaan setelah kasusnya incraht harus segera ditempatkan atau dipindahkan ke LPKA 4) Prosedur penempatan Anak Binaan di LAPAS berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur tugas dan fungsi LAPAS yaitu UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakata
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE UPAYA SOLUTIF TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS APROACH TECHNOLOGY
Full text linkCorruption problems have occurred involving members of the Surabaya City DPRD, the defendant Syaiful Aidy, S.H. Setiawan offered a profit sharing of 10%-15% to the defendant Syaiful Aidy, S.H. The results of the corruption trial committed by the defendant Syaiful Aidy, S.H have been decided with the verdict number 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY. Public concerns and declining trust in government financial management are caused by the many individuals involved in corrupt practices. The existence of the Blockchain Open Ledger System provides a solution for financial management that aims to reduce the number of corruption in Indonesia. In this research, the method used is a literature review that refers to previous studies listed in journals and articles. The results of this study show that the defendant has violated 4 elements (1) Every individual (2) which aims to benefit themselves, others, or a corporate entity (3) by abusing the authority, opportunity, or resources they have due to their position or position (4) can harm the state's finances or economy. A blockchain system can serve as a preventive measure in the management of the state's financial budget by providing clear transparency regarding the flow of funds. This allows the public to monitor the movement of the budget directly, so that in the event of irregularities or discrepancies, the perpetrators and problems can be identified
Comparing Data Protection and Due Process Implementation in Indonesia
Full text linkThis study aims to analyze and examine legal issues related to personal data protection in Indonesia and Malaysia, as well as to assess the principle of due process of law and its implementation in ensuring legal certainty in personal data protection, particularly in Case No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Slt. The research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary sources. The findings indicate, first, that both Indonesia and Malaysia are committed to protecting personal data as part of human rights. Indonesia has enacted the Personal Data Protection Law (UU PDP) and its derivatives, while Malaysia has implemented the Personal Data Protection Act 2010. These frameworks demonstrate that both countries possess adequate legal structures to safeguard their citizens’ privacy in the digital era. Second, the application of the due process of law principle in the context of personal data protection—as illustrated in Case No. 46/Pid.Sus/2023/PN.Slt—highlights the importance of transparent, fair, and equitable legal enforcement. The implementation of this principle provides legal certainty for individuals concerning the collection, processing, and protection of their personal data. Upholding due process of law also prevents abuse of authority by law enforcement and ensures that any action taken in handling personal data complies with lawful and accountable procedures
PEMBUATAN BIOPLASTIK KOMPOSIT TAPIOKA DAN CARBOXYMETHYL CELLULOSE DENGAN PENAMBAHAN PIGMEN PUTIH TiO2
Full text linkSampah plastik yang banyak beredar di lingkungan masyarakat adalah plastik sintetik yang sulit terdegradasi oleh mikroorganisme. Solusi untuk mengurangi sampah plastik sintetik adalah dengan memproduksi bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang ramah lingkungan dan dapat dibuat dari bahan polimer alami seperti tapioka. Bioplastik berbahan dasar tapioka memiliki kelemahan yaitu kekuatan mekanik yang rendah sehingga diperlukan penambahan bahan penguat seperti carboxymetyl cellulose. Selanjutnya untuk menambah estetika, sifat tidak tembus pandang, dan warna putih dari bioplastik dapat dilakukan dengan penambahan pigmen TiO2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi perlakuan rasio jumlah tapioka dengan CMC dan jumlah pigmen terhadap karakteristik bioplastik. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari rasio jumlah pati : CMC (99% : 1%; 98% : 2%; 97% : 3%; 96% : 4%; 95% : 5%) dan jumlah pigmen TiO2 (0,02 g, 0,04 g). Proses pembuatan bioplastik dilakukan dengan menambahkan pati dan CMC, lalu menambahkan sorbitol ke dalam campuran. Selanjutnya ditambahkan TiO2 sebanyak variable yang telah ditentukan kedalam campuran. Kemudian melakukan pemanasan di atas hotplate dengan suhu 70°C dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer selama 40 menit. Kemudian larutan dituangkan pada nampan plastik lalu dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 55°C selama 5 jam. Bioplastik yang sudah jadi akan dilakukan proses analisis terhadap karakteristiknya yang meliputi ketebalan, ketahanan air, degradabilitas, kuat tarik, elongasi, dan morfologi. Semakin besar CMC yang ditambahkan berpengaruh terhadap kenaikkan nilai ketahanan air dan kuat tarik bioplastik, serta menurunkan nilai ketebalan, biodegradasi dan elongasi bioplastik. Semakin besar jumlah TiO2 berpengaruh terhadap penurunan nilai ketahanan air, biodegradasi, dan kuat tarik bioplastik, serta menaikkan nilai ketebalan dan elongasi dari bioplastik. Kondisi optimum didapat pada perlakuan perbandingan tapioka dengan CMC sebesar 96%:4% dengan jumlah TiO2 0,2 gram untuk uji ketebalan, ketahanan air, dan morfologi bioplastik