E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED LEARNING VIEWED FROM STUDENTS’ PERSPECTIVE (A Descriptive Qualitative Research on English for Nursing 2 Course at Universitas Harapan Bangsa)
Get PDFEnglish is necessary for nursing due to most of nurses’ job vacancy requires an expertise of English. However, not all nurses are able to communicate in English well. Considering the gap between the needs of English for nurses and the problems they faced in learning English itself, a course designed specifically based on the nurses needs of English in their daily work is required. Moreover, because the purpose of the course is being able to communicate in English, the learning method must be more practical rather than theory. Flipped learning is one of the learning methods that facilitates students-centered learning. This research was descriptive qualitative research aimed to evaluate the effectiveness of flipped learning implementation in English for Nursing course from the students’ perspective. One of the key factors in determining the success of a teaching method is the students’ engagement so that the students’ perspective toward the teaching method applied needs to be considered. Based on the result of questionnaire and interview, most of the students gave positive responses toward the components of learning such as the materials, the learning activities, the assignment, the learning media, their engagement, and their motivation in learning. Thus, it can be concluded that from the students’ perspective flipped learning is effective to be applied in English for Nursing course.Keywords: Flipped learning, English for Nursing, Students’ perspectiv
ANALISIS KAJIAN PETA RAWAN BENCANA KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Get PDFAbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam potensi bencana, ditinjau dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Negara kita terletak diantara dua samudera (Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik) dengan jumlah pulau lebih kurang sebanyak 17.000 pulau yang kaya potensi alam, hutan, laut, bahan tambang-mineral dan sekaligus kerawanan bencana. Dari aspek geologis, terletak pada tiga (3) lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Asutralia dan Lempeng Pasifik yaang menjadikan kaya cadangan mineral dan sekaligus memiliki potensi bencana gempa, tsunami dan tanah longsor. Selain itu, terdapat puluhan gunung berapi yang masih aktif dan berpotensi meletus dan menimbulkan bencana gunung berapi tetapi juga memebrikan kesuburan lahan dan potensi alam yang beragam. Sedangkan secara klimatologis memiliki potensi bencana angin ribut/puting beliung, gelombang pasang naik di wilayah pesisir/rob, perubahan iklim, banjir dan kekeringan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan kondisi tersebutperlu dilakukan kajian analisis resiko bencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi resiki-resiko yang muncul akibat bencana alam. Urusan bencana ada urusan kita semua oleh karena itu partisipasi dan keterlibatan semua unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan, Dengan peran serta semua pihak diharapkan Indonesia menjadi negara yang Tangguh dalam menghadapi bencana alam.Kata Kunci : Kerentanan, Kapasitas, Resiko Bencan
Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja di Kota Surakarta)
Get PDFAbstractThe problem of employment in the city of Surakarta is high unemployment. One of the efforts that must be made to reduce unemployment is to increase competitiveness so that the population of the workforce in Surakarta has job opportunities. The purpose of this study is to describe the conditions of employment in the city of Surakarta, describe the problems of employment and formulate a strategy, the policy direction of increasing labor competitiveness in the city of Surakarta in order to reduce unemployment. This type of research in this study is a qualitative descriptive study, which describes the conditions of labor competitiveness, competitiveness issues and strategies to improve labor competitiveness in the city of Surakarta. The result of the research is that the competitiveness of workers in Surakarta City is lacking because many workers do not have certification. The link and match of vocational education   is still not yet realized so there is a buil dup of vocational graduates who are not absorbed. Fighting spirit Workers in Surakarta City are not high enough to meet job vacancies in various places in Indonesia and even abroad. The recommendations of this research are to improve the skills of job seekers in accordance with the needs of the labor market and provide or seek certification of expertise in the workforce. Link and match vocational education  must be improved so that graduates of vocational schools can immediately be absorbed by the labor market.   Keywords: Labor Competitiveness, Unemployment  Abstrak Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Surakarta  tingginya angka pengangguran.  Upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan pengangguran salah satunya adalah peningkatan daya saing agar penduduk angkatan kerja di Kota Surakarta memiliki kesempatan kerja.  Tujuan penelitian adalah menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan di Kota Surakarta, menggambarkan permasalahan ketenaga kerjaan dan merumuskan  strategi, arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja di Kota Surakarta dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Daya saing tenaga kerja di Kota Surakarta kurang karena banyak tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikasi. Link and match pendidikan kejuruan (SMK) masi belum terwujud sehingga terjadi penumpukan lulusan SMK yang tidak terserap.  Semangat juang Tenaga kerja di Kota Surakarta kurang tinggi untuk memenuhi lowongan pekerjaan di berbagai tempat di Indonesia bahkan di Luar Negeri. Rekomendasi penelitian ini adalah  Meningkatkan ketrampilan pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memberikan atau mengupayakan sertifikasi keahlian pada tenaga kerja. Link and match pendidikan kejuruan (SMK) harus ditingkatkan agar lulusan sekolah kejuruan segera dapat terserap oleh pasar tenaga kerja.   Kata Kunci: Daya Saing Ketenagakerjaan, Penganggura
Implementasi Smart Government Kota Surakarta
Get PDFAbstractSmart City is not only a trend for big cities, but the need for public services that are fast, cheap, safe, and trustworthy. The aim is to analyze information technology-based smart government as the implication of Surakarta's smart city.. This study describes the smart government can be implemented by analyzing four components: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. The results showed: (1) the local government has provided instruments for the success of smart city infrastructure, human resources, and regulations, but in terms of human resources and infrastructure facilities have not been optimal as expected; (2) Public response to smart government is not optimal, but the midle class has the ability to use and participate in smart government; (3) There are 16 Regional Apparatuses that have provided IT-based public services with various forms of services; (4) The demand for IT-based services has increased sharply from before as evidenced by the fairly good SKM value and (5) the majority of the public's accessibility to public services is low due to economic, social, age and affordability vulnerabilities. Keywords: Smart city, community, government, collaboration. AbstrakSmart City bukan hanya tren untuk kota-kota besar, tetapi kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemerintahan pintar berbasis teknologi informasi sebagai implikasi dari smart city Kota Surakarta. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan empat komponen dalam smart city yaitu: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur kota pintar, sumber daya manusia, dan peraturan, tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan; (2) Respons publik terhadap pemerintahan cerdas tidak optimal, tetapi kelas menengah memiliki kemampuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam pemerintahan cerdas; (3) Ada 16 Perangkat Daerah yang telah menyediakan layanan publik berbasis TI dengan berbagai bentuk layanan; (4) Permintaan akan layanan berbasis TI telah meningkat tajam dari sebelumnya sebagaimana dibuktikan oleh nilai SKM yang cukup baik dan (5) mayoritas aksesibilitas publik ke layanan publik rendah karena kerentanan ekonomi, sosial, usia dan keterjangkauan harga. Kata kunci: smart city, komunitas, pemda, kolaboras
CHILDREN’S FOLKLORE IN EASTERN SUMBA, INDONESIA
Get PDFChildren’s folklore is common in all cultures. During childhood, children engage in activities to build friendship, have fun, and above all to develop particular life qualities. Though children’s folklore did not quite attract folklorist’s interest in the early development of folklore studies, now, it has become an attracting arena of interests for many social scientists. This research attempts to give a descriptive analysis of the children’s folklore, i.e. games, in eastern Sumba, Indonesia. The invasive presence of technology certainly affects the existence of “old-time†children’s folklore. Children of the present are heavily exposed to “modern games†that overpower the vitality of the traditional games. Some people see this shift as something inevitable, and the only way to respond to this situation is by accepting this “game revolution.†However, some old-time game supporters attempt to revitalize the old-time children folklore by holding events where children’s traditional games are performed. The latter believe that maintaining children folklore is of importance because it is a matter of identity, and above all, children’s modern games cannot replace the social values offered by the traditional ones. This present article, written based on the data from interviews and discussions on social media, aims to list some traditional games in eastern Sumba. Like any other children in other parts of the world, Sumbanese children are also friendly with modern games. Yet, some still perform the “old time†games. In addition, this article also gives some description of each game and the values the participants might learn from the children’s folklore. Key words: folklore, children’s folklore, eastern Sumb
Determinants of Regional Economics Growth
Get PDFThis study aims to determine what factors influence regional economic growth. The analysis technique used is to combine time series data and cross-section (pooling data). Time-series data from 2015 - 2017 and cross section data consisting of 34 provinces in Indonesia. The results of the model test using the redundant fixed effect test and random effect-Hausman test show that the best model is the fixed effect model (FEM). Regression results show that only the HDI (Human Development Index) variable is not significant, the other variables (fiscal decentralization, capital, and labor) have a significant positive effect on regional economic growth
Membangun Model Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit
Get PDFPenulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggunaan kartu kredit pada saat ini, dimana diharapkan dari hasil analisis tersebut penulis dapat membangun sebuah model penegakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan kartu kredit di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian terhadap hukum, dimana data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindak pidana terhadap penggunaan kartu kredit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal disebabkan seperti faktor pendidikan, faktor peluang, faktor percaya diri dan usia, sedangkan faktor eksternal meliputi, faktor seperti ekonomi, penegak hukum, sistem pengawasan dan teknologi informasi, sehingga model yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum ini berupa, membentuk suatu penyidik yang secara spesialis/khusus menangani tindak pidana terhadap cybercrime khususnya kejahatan terhadap penggunaan kartu kredit
KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILGUB JAWA TENGAH
Get PDFKeterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilukada, dampaknya sangat mengkhawatirkan masyarakat luas. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam institusi birokrasi tersebut. SDM kaum birokrat tersebut dapat memainkan peran ganda dalam melakukan aksi kejahatan birokrasinya, bila dibandingkan dengan potensi pelanyalahgunaan sumber daya lainnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa saja bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 2) Bagaimana kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018? 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah?. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 oleh Polda Jawa Tengah, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan c). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)
Get PDFPenegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materiil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia?, (2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech). (2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia: faktor hukum; faktor penegak hukum, meliput keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik; faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana yang mendukung penyidikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial facebook; faktor masyarakat, meliputi adanya ketidaksukaan terhadap pemerintahan dan kebencian terhadap etnis tertentu; dan faktor budaya, meliputi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian (hate speech), serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai diantara Suku, Agama dan Ras
KONSEP WHOLE of GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (Antara Harapan dan Realita)
Get PDFABSTRACTThe concept of Whole of Government (WoG) as a new perspective on implementing and understanding coordination between sector. Meanwhile the principles of collaboration, togetherness, unity in serving the demands of the community (public services) can be completed in a short time. The diversity of Indonesia in the context of ethnicity, religion, values and beliefs becomes a treasure of diversity that has two sides of a coin that are different from each other. Likewise also in the body of government, diversity also colors sectors that are relatively different from one another. Differences between sectors naturally encourage differences in vision and mission and orientation of each sector, which in turn will encourage competition or competition between sectors. One sector will see the other sector as not more important. Narrow mentality will be more concerned with each sector can continue to strengthen if the glue between sectors is weak or even non-existent. The increasing needs of the community for public services have led the government to make improvements, especially related to the system of government administration and public services. The complexity of procedures related to public services is a common phenomenon that has been faced by the people of Indonesia for years. Licensing that has to go through many doors and the duration of service that takes a lot of time becomes a problem of the community. Keywords: WoG Concept, Collaboration, Community Service, Service DurationABSTRAKKonsep Whole of Government (WoG) sebagai perspektif baru dalam   menerapkan   dan memahami koordinasi antar sektor. Sementara itu prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat (pelayanan publik)  dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Keberagaman Indonesia dalam konteks suku bangsa, agama, nilai dan keyakinan menjadi khazanah kebhinekaan yang mempunyai dua sisi mata uang yang berbeda satu sama lain. Demikan juga dalam tubuh pemerintahan, keberagaman juga mewarnai sektor yang relatif berbeda satu sama lain. Perbedaan antar sektor secara alami mendorong adanya perbedaan visi dan misi serta orientasi masing-masing sektor yang pada akhirnya akan mendorong adanya kompetisi atau persaingan antar sektor. Satu sektor akan memandang sektor lain tidak lebih penting dari sektornya dan demikian juga sebaliknya. Mentalitas yang sempit akan lebih mementingkan sektor masing-masing bisa terus menguat apabila perekat antar sektor lemah atau bahkan tidak ada. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik membuat pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan, terutama terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Rumitnya prosedur terkait dengan pelayanan publik merupakan gejala umum yang telah dihadapi oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Perizinan yang harus melalui banyak pintu dan durasi pelayanan yang memakan banyak waktu menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat.Kata Kunci : Konsep WoG, Kolaborasi, Pelayanan Masyarakat, Durasi Pelayana