E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
STRATEGI PERAWATAN JANGKA PANJANG (LONG TERM CARE) PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK LANJUT USIA (Perawatan Jangka Panjang Berbasis Masyarakat Mengambil Pelajaran dari Negara Lain)
No full textABSTRACTLong-term care strategies should receive attention, becoming a development issue in the coming year in line with the increasing number of elderly people (> 60 years) both globally and in Indonesia. Global changes in the last two decades have been an increase in the number and proportion of the elderly population (age group> 60 years). The average life expectancy (UHH) in Indonesia according to BPS data for 2018 is 71.20 years. If we separate the life expectancy data (UHH) then the life expectancy of women is higher than that of men. BPS data shows that female UHH is 73.19 years and male is 69.3 years (difference of 3.89 years or 4 years).The condition of the elderly has not been encouraging from BPS data in 2018, the number of elderly is around 24 million people out of 267 million people of Indonesia (8.98%). Based on the province, it is known that the largest distribution of the elderly in 2018 is in (1) DIY Province (18.76%), (2) Bali Province (13.38%), (3) Central Java Provinces the third highest, 12.38%, (4) South Sulawesi Province at 12.16% and (5) East Java Province at 11.81% (Bappenas, 2019). The high population of the elderly in 2018 of 24 million people has placed Indonesia as one of the countries with an aging population. including high (aging population country). This will bring consequences and implications for different development policies when compared to dealing with residents of the young age group (age 15- 30 years).In the context of elderly care and social protection independently, it is necessary to develop regulations, institutions and increase the potential of the community so that the elderly population that is getting bigger, independent and prosperous can be formulated as follows : (1) the importance of formulating regulations, policies and the elderly database in an integrated manner with population data and poverty reduction programs in the regions. Regional level can improve and update to fit the real conditions in the area; (2) Improve the welfare of the elderly by taking lessons from South Korea, Japan and Vietnam through long term insurance managed by the community itself or the management of community-based elderly care institutions. Cities have strong social capital in society and (3) Improving elderly care and welfare needs a social pension policy that is managed independently so that the elderly can stand up and be dignified.Key word : elder people, long-term care strategies ABSTRAKStrategi perawatan jangka panjang harus mendapat perhatian, menjadi masalah pembangunan di tahun mendatang sejalan dengan meningkatnya jumlah lansia (> 60 tahun) baik secara global maupun di Indonesia. Perubahan global dalam dua dekade terakhir telah meningkatkan jumlah dan proporsi populasi lansia (kelompok usia> 60 tahun). Rata-rata usia harapan hidup (UHH) di Indonesia menurut data BPS untuk 2018 adalah 71,20 tahun. Jika kita memisahkan data harapan hidup (UHH) maka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Data BPS menunjukkan bahwa UHH perempuan adalah 73,19 tahun dan laki-laki adalah 69,3 tahun (perbedaan 3,89 tahun atau 4 tahun).Kondisi lansia belum menggembirakan dari data BPS tahun 2018, jumlah lansia sekitar 24 juta orang dari 267 juta orang Indonesia (8,98%). Berdasarkan provinsi, diketahui bahwa distribusi lansia terbesar pada tahun 2018 adalah di (1) Provinsi DIY (18,76%), (2) Provinsi Bali (13,38%), (3) Provinsi Jawa Tengah tertinggi ketiga, 12,38 %, (4) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12,16% dan (5) Provinsi Jawa Timur sebesar 11,81% (Bappenas, 2019). Tingginya populasi lansia pada tahun 2018 dari 24 juta orang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi yang menua. termasuk tinggi (negara penduduk yang menua). Ini akan membawa konsekuensi dan implikasi untuk kebijakan pembangunan yang berbeda jika dibandingkan dengan berurusan dengan penduduk dari kelompok usia muda (usia 15-30 tahun).Dalam konteks perawatan lansia dan perlindungan sosial secara mandiri, perlu untuk mengembangkan peraturan, institusi dan meningkatkan potensi masyarakat sehingga populasi lansia yang semakin besar, mandiri dan sejahtera dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) pentingnya merumuskan peraturan, kebijakan, dan basis data lanjut usia secara terpadu dengan data populasi dan program pengentasan kemiskinan di daerah. Tingkat regional dapat ditingkatkan dan diperbarui agar sesuai dengan kondisi nyata di daerah tersebut; (2) Meningkatkan kesejahteraan lansia dengan mengambil pelajaran dari Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam melalui asuransi jangka panjang yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri atau pengelolaan lembaga perawatan lansia berbasis masyarakat. Kota-kota memiliki modal sosial yang kuat di masyarakat dan (3) Meningkatkan perawatan dan kesejahteraan lansia membutuhkan kebijakan pensiun sosial yang dikelola secara mandiri sehingga lansia dapat berdiri dan bermartabat.Kata kunci:  kelompok lanjut usia, strategi perawatan lanjut usia jangka panjan
TINJAUAN YURIDIS UU NO.16 TAHUN 2019 MENURUT ASAS MONOGAMI DAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN
Get PDFMarriage is a bond that gives birth to the family as one of the elements in social and state life, which is governed by the rule of law in written law (state law) and unwritten law (customary law). According to Law No. 16 of 2019 marriage and the aim is as follows: "Inner and outer bonds between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the One". Law Number 19 Year 2019 contains very broad contents, namely regulating marital problems, divorce, child status, rights and obligations between parents and children, and also regulating guardianship issues and regulating issues of proving the origin of children. Law Number 16 Year 2019 adheres to the principle that the prospective husband and prospective wife must cook their souls and bodies to be able to carry out the marriage, with the intention that in order to be able to realize the purpose of marriage properly without ending in divorce and to get good and healthy offspring. Therefore, in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 Year 2019, the age limit for marriage for men and women is 19 years and 19 years for women
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA (INTANGIBLE CULTURE HERITAGE) MASYARAKAT KOTA SEMARANG (Kajian Fasilitasi Pengembangan Kuliner Berbasis Warisan Budaya)
No full textABSTRACTIt is interesting to describe the protection and development of intangible culture heritage of the people of Semarang City. The wealth of intangible cultural works in the study of the preservation and development of traditional culinary and attached to the daily life of the community consists of food, drinks and cakes or bread, namely: (1) lumpia (rolls), (2) wedang tahu, (3) mie kopyok (noodles), (4) bandeng presto, (5) tahu gimbal (tofu), (6) wingko babat, (7) bustaman goat curry and (8) Ganjel Rel Bread.The promotion of intangible cultural heritage in the era of autonomy refers to government directives based on Presidential Regulation No. 78 of 2007 concerning Ratification of the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Facilitation of the Semarang City regional government with the support of policies, the development of production centers and culinary centers as well as the promotion of product quality and hygienic production and packaging processes. This is very necessary through a transformative policy where the issue of the development of intangible cultural heritage becomes the regional development policy agenda by encouraging the participation of the business and business world including hospitality and tourism, universities and academics with research and community service, student work lectures and popular community movements. traditional cuisine. The transformative movement to develop cultural heritage-based culinary businesses will have multiple impacts on the development of cultural heritage-based cultural tourism and creative economy.Key word: intangible cultural heritage, tradition-based culinary and economic developmentAbstrak Menarik menggamabarkan kebijakan tentang perlindungan dan pengembangan  warisan/ karya budaya takbenda (intangible culture heritage)  masyarakat Kota Semarang. Kekayaan hasil karya budaya takbenda pada kajian tentang pelestarian dan pengembangan kuliner tradisional dan melekat dengan keseharian masyarakat terdiri dari mkanan, minuman dan kue atau roti, yaitu : (1) lumpia, (2) wedang tahu, (3) mie kopyok, (4) bandeng presto, (5) tahu gimbal, (6) wingko babat, (7) gulai kambing bustaman dan (8) roti ganjel rel.Pemajuan kebudayaan warian budaya takbenda di era otonomi  mengacu arahan dari  pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). Fasilitasi pemerintah daerah Kota Semarang dengan dukungan kebijakan, pengembangan sentra-sentra produksi dan pusat kuliner serta pembinaan mutu produk serta proses produksi dan pengemasan yang hieginis. Hal ini sangat diperlukan memalui kebijakan tranformatif dimana isu pengembangan warian budaya takbenda menjadi agenda kebijakan pembangunan daerah dengan mendorong peran serta kalangan dunia usaha dan bisnis termasuk perhotelan dan pariwisata, perguruan tinggi dan para akademisi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, kuliah kerja mahasiswa dan gerakan masyarakat menggemari kuliner tradisional. Gerakan transformatif mengembangkan usahan kuliner berbasis warisann budaya akan memberikan dampak berganda untuk pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.Kata kunci: Warisan budaya tak benda, kuliner berbasis tradisi dan pengembangan ekonom
Analisis Return Saham Perusahaan LQ 45 Tahun 2018
Get PDFCurrent ratio, Debt to Equity (DER) ratio, and Return On Assets (ROA) to the return of LQ 45 company shares in 2018 period. The population in this study are companies that incorporated in LQ 45 Index for the period 2018 of 45 companies, while the subject or unit of analysis in this study is the financial statements of the selected companies as populations.Determination of domestic shares to be allocated to countries with LQ-45 status in 2018 period and given regularly to the government. The Indonesia Stock Exchange also has appropriate price data, current ratios, debt to equity ratios and asset returns of 37 companies. The amount of data used is secondary data obtained by registration, while the data obtained is not obtained directly from the object purchased. The research data was obtained through IDX in 2018. While the data analysis technique used is multiple linear regression.The research results seen from multiple linear regression analysis showed that Return On Assets (ROA) has a positive and not significant effect on Stock Return. While Current Ratio (CR) and Debt on Equity Ratio (DER) have negative and significant effect on Stock Return.Keywords: Current Ratio (CR), Debt on Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), Return stock
PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR MENGGUNAKAN Promiting Microbes (PROMI) DENGAN METODE FERMENTASI
Get PDFPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar fosfor dan pH dalam pupuk organik cair dari urin sapi yang sesuai dengan standar baku mutu pupuk organik cair. Variabel tetap yang digunakan dalam penelitian ini adalah massa urin sapi, bahan penunjang rempah-rempah, waktu dan lama pengadukan. Variabel berubah dalam penelitian ini adalah aktivator promoting microbes (PROMI), molasses, dan waktu fermentasi. Berdasarkan data keseluruhan hasil pengukuran kadar fospor dan pH pupuk organik cair yang dibuat dengan metode experimental design menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh adalah molasses (IB) dengan nilai optimum yaitu molasses 35 gram, waktu fermentasi 4 hari dan promi 40 gram yang menghasilkan yield 0,041% dengan persamaan y = 0,0011x + 0,0012 dan R2 = 0,9045. Uji kadar fospor yang dihasilkan belum sesuai dengan SNI. Namun dari analisa pH POC yang dihasilkan sesuai dengan SNI
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT POLICY ON MINERAL AND COAL MINING BUSINESSES
Get PDFThe implementation of the criminal law enforcement policy on mineral and coal mining businesses (minerba) still occurs several violations of Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia No 4 of 2009 (minerba Law). This journal aims to find out and analyze: 1) criminal law policy in law enforcement on illegal mining businesses according to the Minerba Law, and 2) current law enforcement constraints and future improvements. The normative juridical research approach places secondary data, in the form of primary legal material (Minerba Law) as the main material. Meanwhile, primary data acts as supporting analysis, which is obtained using interview techniques. Secondary data was obtained through the study of legal literature, especially Case No. 237 / Pid. Sus / 2018 / PN Jpa. The entire dawas ta was analyzed using descriptive qualitative methods. Results: (1) Minerba Act, qualified as administrative criminal law. The criminal provisions are regulated in 8 articles with the threat of imprisonment, confinement and fines. (2) Law enforcement constraints from the Legal Substance dimension is the equalization of all mining activity permits in the form of Mining Business Permits. The legal structure perspective, demands large funding requirements. Internal Legal Culture experiences obstacles in coordination between Police investigators and PPNS. Externally, it explains that people prioritize economic value. In the future, a Rock Mining Permit is required, consistency in the application of article 158 and solid coordination between police and ESDM investigators, as well as education on environmental values
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PENDAYAGUNAAN DOKTER WARGA NEGARA ASING DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA
Get PDFTerjadi Rumah Sakit dan Klinik di Jakarta mendatangkan Dokter asing, dengan iklan dapat menyembuhkan Chiropatic dan lain-lain, dalam waktu singkat. Pasien yang berobat ditangani dokter asing tersebut, meninggal dunia. Hasil investigasi, dokter asing tersebut tidak punya STR maupun SIP sementara, ternyata pendirian rumah sakit yang menggunakan dokter asing tersebut, belum mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Permasalahan yang terjadi adalah 1. Bagaimana tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? 2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran Rumah Sakit terhadap pendayagunaan dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? 3. Bagaimana hambatan dan solusi tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing dalam pelayanan kesehatan di kota Semarang? Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang harus memperhatikan UU Praktek kedokteran dalam BAB X Ketentuan Pidana Pasal 75 Ayat (2). 2. Pelanggaran Rumah Sakit terhadap pendayagunaan dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang harus memperhatikan sanksi administrasi. 3. Hambatan yang dihadapi adalah kebijakan mendasar dalam pengaturan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) adalah Perijinan yang masih memerlukan birokrasi yang panjang, solusinya adalah sosialisasi kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga Negara asing yang menyeluruh dan terus menerus
Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DI KOTA SEMARANG
Get PDFThis study aims to analyze the influence of understanding tax regulations, tax sanctions, tax awareness on tax compliance of SMEs in the city of Semarang. The data used are primary data in the form of a questionnaire (questionnaire) using a Likert scale. The sample used in this study were 100 respondents with calculated using the Slovin formula. The sampling method used in this study is cluster random sampling (regional sampling technique). Analysis of the data used by researchers is multiple linear regression analysis with SPSS application          The results showed that the understanding of taxation regulations had a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers with a β value of 0.512 and a significance value of 0,000. Tax sanctions have a positive and not significant effect on MSME taxpayer compliance with a β2 value of 0.149 and a significance value of 0.121. Tax awareness has a positive and insignificant effect on MSME taxpayer compliance with a β3 value of 0.194 and a significance value of 0.077.Keywords: Understanding of Taxation Regulations, Tax Sanctions, Tax Awareness, Taxpayer Complianc
PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN PADA RUAS JALAN SEMARANG – BAWEN SEMARANG STA 32+000 – STA 34+000 DENGAN METODE NAASRA
Get PDFDengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah maupun nasional, menyebabkan volume lalulintas kendaraan menjadi bertambah dari tahun ketahun. Dengan padatnya arus laulintas, beban jalan yang diterima akan semakin besar sehingga jalan akan mengalami penurunan kekuatan struktur. Ruas jalan Semarang – Bawen merupakan jalur penghubung yang mempunyai peran penting dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.
Ruas jalan Semarang – Bawen mempunyai eksisting jalan yang bergelombang, hal ini dikarenakan konstruksi perkerasan yang ada sekarang ini yaitu perkerasan lentur tidak mampu menahan berat beban kendaraan yang melintas diatasnya. Melihat permasalahan tersebut, mala pada ruas jalan Semarang – Bawen terebut perlu adanya peningkatan struktur jalan yang lebih kuat yaitu dengan menggunakan perencanaan perkerasan kaku.
Dari latar belakang tersebut, maka pada ruas Semarang – Bawen dilakukan perencanaan peningkatan jalan agar struktur jalan dapat menahan beban kendaraan yang melewati ruas tersebut. Peningkatan jalan tersebut dari flexible pavement ke rigid pavement, dengan lebar jalur 7 m x 2 dan tebal perkerasan 30 cm
The Moderating Role of Dividend Policy on The Influence of Liquidity, Profitability, Leverage, and Investment Opportunity Set Against Stock Return Registered in The Jakarta Islamic Index
Get PDFStock return is an advantage expected by the investor in the latter days to the number of funds he/she has invested. There are two factors that affect the stock return, namely external and internal factors. The purpose of this study is to analyze the moderating role of dividend policy in the relationship between liquidity, profitability, leverage, and investment opportunity set against the stock return. This research uses a descriptive quantitative method with the population is service companies registered in the Jakarta Islamic Index for 2014-2018 periods. By implementing a purposive sampling technique, this study ended-up with 7 service companies as a sample. Moreover, data analysis is processed with partial least square analysis techniques using the Application WarpPLS 6.0. The results showed that liquidity has significant negative impact on the stock return, profitability and investment opportunity set significantly positively affect the stock return, and leverage has no significant effect on stock return. While the dividend policy strengthens the liquidity relationship to stock return, the dividend policy weakens the leverage relation to the stock return, otherwise, the dividend policy is unable to moderate the profitability relationship and investment opportunity set against the stock return