E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
SEBUAH KASUS EKSPERIMEN: TINJAUAN FILOSOFIS
Get PDFThis article reports an experimental research viewed from a philosophical approach. As the philosophy suggests, its aspects i.e. ontology, epistemology, and axiology, play an important role in the application of how philosophy finds ways towards the development of a science, in this case, the applied linguistics on the teaching and learning process and its attributive aspects, i.e. students’ learning factors. Conclusions, implications, and suggestions are given upon the results of the research
STUDI TENTANG KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PT. UNI LOGISTIK INDONESIA
Get PDFThis study aims to determine the influence of internal control systems, suitability of compensation, morality of management to the tendency of accounting fraud at PT. Union Logistics Indonesia. The tests were conducted at head office and 7 branch offices. This study used questionnaires with respondents consisting of managerial and finance section of 42 respondents.The results showed that the internal control system has a negative and significant effect on the tendency of accounting fraud. Â Suitability of compensation has a negative and significant effect on the tendency of accounting fraud. Morality of management has an effect on negatively and significantly to the tendency of accounting fraud.Keywords: Internal control system, suitability of compensation, morality of management, tendency of accounting fraud
AKIBAT HUKUM PERALIHAN JAMINAN FIDUSIA TANPA SEIJIN KREDITURNYA
Get PDFLembaga jaminan fidusia dapat dikatakan menjadi lembaga yang cukup diminati oleh masyarakat. Karena ketika melakukan pinjaman dengan lembaga jaminan fidusia yang berpindah kepada kreditur hanya hak kepemilikannya saja, sedangkan bendanya masih dapat dimanfaatkan oleh debitur. Karena benda yang menjadi objek jaminan berada di tangan debitur maka tidak menutup kemungkinan timbul masalah dikemudian hari, dimana debitur dapat mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur. Akibat hukum peralihan jaminan fidusia tanpa seijin kreditur adalah debitur dapat dikenai sanksi pidana, namun sanksi pidana hanya dapat dilakukan ketika kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini mengakibatkan kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim. Pendaftaran ini juga akan mengakibatkan kreditur mendapat perlindungan hukum berupa, benda yang menjadi objek jaminan fidusia memiliki sifat droit de suite dan menempatkan kreditur sebagai kreditur yang diutamakan. Berbeda halnya jika objek jaminan tidak didaftarkan dimana yang dapat diterapkan pada debitur yang melakukan wanprestasi hanya berdasarkan ketentuan perdata berkaitan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjia
Perceived Value, Store Image and Satisfaction as Antecedents of Store Loyalty Moderated by Procedural Switching Costs
Get PDFThe phenomenon of measuring behavioral loyalty on specific stores or merchants obviously popular, particularly despite the existence of structural and fundamental criticism on specific issue. The objectives of this research is to examine the antecedents of customer loyalty specifically on store loyalty. We operate survey method to gather primary data. The focus of the research is to examine the effect of perceived value, store image, and customer satisfaction on store loyalty. The results indicate that customer who perceive low perception of procedural switching costs and high perception of procedural switching costs experienced different perception in their perceived value on customer satisfaction, perceived value on loyalty, and store image on customer satisfaction. The results shows that the perceived value, store image, and customer satisfaction has a positive and significant relationship of store loyalty in the different perception of procedural switching costs. Furthermore, procedural switching costs play a significant role in moderating the relationship between customer satisfaction and store loyalty. There was an indirect effect in the relationship between perceived value and store loyalty, which was mediated by customer satisfaction. The indirect effect of the relationship between store image and store loyalty was also proven to be mediated by the customer satisfaction
CRIMINAL LAW POLICY IN PLACEMENT AND PROTECTION AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD
Get PDFOne of the criminal law policy that is applied in the country of Indonesia is to improve the placement system and strengthen the protection of Indonesian migrant workers abroad through PPTKILN Act. The formulation of the problem posed in this study is how the implementation of criminal law policy in the placement and protection of Indonesian migrant workers law abroad under Law PPTKILN. The method used is normative. Specifications of research is legal research descriptive analytical research objects form PPTKILN Act. Data were collected through literature study method, then analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive terms. The results showed that the implementation of the policy of criminal law in the placement of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN includes maintenance license Mobilization (SIP), recruitment and selection, education and training, health checks and psychology, processing of documents, the final Pre Training (PAP) and the last is a departure. Meanwhile, the implementation of criminal law in the legal protection of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN include pre-placement protection, protection during placement and after-placement protection. Final debriefing Training (PAP), and the latter is a departure. Meanwhile, the implementation of criminal law in the legal protection of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN include pre-placement protection, protection during placement and after-placement protection. Final debriefing Training (PAP), and the latter is a departure. Meanwhile, the implementation of criminal law in the legal protection of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN include pre-placement protection, protection during placement and after-placement protection
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP
Get PDFArsip sebagai informasi yang terekam (recorded information) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. perlu diteliti mengenai pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adanya langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh guna mengakomodir kendala pelaksanaan akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlaksana dengan baik
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS
Get PDFPenyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Kabupaten Pati†dengan permasalahan untuk mendekripsikan (1) Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (2) Bagaimana muncul hambatan-hambatan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?, (3) Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, sumber data primer sekunder, analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Meningkatkan integritas, netralisan dan interdepensi anggota KPU, (2) Memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, (3) Meningkatkan partisipasi pemilih, (4) Mengawasi penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah (1) Tingkat pendidikan yang masih kurang dalam memahami kedisiplinan dalam bermasyarakat dan musyawarah, (2) Rendahnya tingkat kesadaran akan hukum dan kepedulian pemilih masih rendah, (3) Tingkat Kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, (4) Sikap pesimis dan skeptis terhadap demokrasi, (5) Isu SARA. Peranan KPU dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah (1) Meningatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (2) Simulasi pemungutan suara, (3) Meningkatkan pengawasan pemilu dengan merangkul masyarakat. Oleh karena itu diakhir penelitian penulis memberikan saran perlunya regulasi ulang perundang-undangan, menggencarkan pelaksanaan pendidikan politik, meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pengisian aparatur pelaksana yaitu KPU yang lebih berkualitas
PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2020 - 2024
Get PDFAbstractThe implementation of bureaucratic reform within regional governments, both atthe provincial and regency / city levels, is intended to develop adaptive regional governance.  The targets  to  be achieved  are  the creation  of  a  clean and accountable bureaucracy; effective and efficient bureaucracy and bureaucracy that  has  quality public services.  The implementation  of  bureaucratic reform policies  until  2019  entering  the  third  phase period  2020-2024  has  not  been optimal, so with Permenpan RB Number 25 of 2020 it is hoped that the results will get better in the future.Key words: bureaucratic reform; regency/ city local governmentAbstrakPelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dimaksudkan mengembangkan tata pemerintahan daerah yang adaptif. Sasaran yang hendak dicapai  adalah mewujudnya birokrasi yang bersih  dan  akuntabel;  birokrasi  yang efektif  dan efisien  dan  birokrasi  yang memiliki pelayanan publik berkualitas.  Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2019 memasuki periode tahap ketiga tahun 2020 – 2024 belum optimal, maka dengan  Permenpan RB Nomor 25 tahun 2020 diharapkan makin baik hasilnya di kemudian hari.Kata kunci : reformasi birokrasi; pemerintah daerah kabupaten/kotaÂ
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( Studi Kasus Di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora)
Get PDFAbstractSince a positive case of the Covid-19 virus was announced in Indonesia in March2020, the government has stepped up steps in dealing with the global pandemic from Covid-19. Various policies have been issued by the central and local governments. Starting from limiting social relationships (socialdistancing), calling for work from home for most of the State Civil Apparatus (ASN). A number of institutions made policy adjustments to survive in maintaining their performance, especially in providing public services to the community. This has never been imagined for stakeholders to adapt to the Covid-19 era. Like it or not, every institution or agency is forced to innovate in providing services to other parties. Whereas previously interaction was more often in the form of face-to-face, now the public is more familiar with the use of digital networks. However, the reality in the field is not all institutions or agencies are ready to innovate without compromising the quality of public services. There are many obstacles faced by institutions, especially those with many branches in the regions, such as limited infrastructure and people who are still not technology literate. Although it seems difficult to implement in all regions of Indonesia, digital-based public services must be immediately applied for the convenience of the community in the Covid-19 era. The application of digital-based public services should be applied as early as possible. Utilization of digital technology supported by infrastructure and human resources reliable service is felt to be able to bridge access to public services in the midst of a pandemic.Key words: service, public, administration, demography.AbstrakSejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (socialdistancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah Lembaga melakukan penyesuaian kebijakan untuk survive dalam menjaga kinerjanya terutama memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya bagi pemangku kepentingan (stakeholder) untuk beradaptasi di era Covid-19. Mau tidak mau setiap lembaga atau  instansi  dipaksa untuk  melakukan  inovasi  dalam  memberikan  pelayanan kepada pihak lain. Bila sebelumnya interaksi lebih sering dalam bentuk tatap muka maka sekarang ini publik lebih akrab dengan penggunaan jejaring digital. Akan tetapi realita yang ada di lapangan tidak semua lembaga atau instansi siap untuk berinovasi tanpa mengesampingkan kualitas dari pelayanan publik. Banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga terutama yang memiliki banyak cabang di daerah seperti infrastruktur yang masih terbatas dan masyarakat yang masih tidak melek akan teknologi.  Walaupun  terasa  sulit  untuk diterapkan  di  seluruh  wilyah Indonesia,  namun  pelayanan  publik  yang  berbasis  digital  harus  segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat di era Covid-19 ini.Penerapan pelayanan publik yang berbasis digital seharusnya diaplikasikan sedini mungkin.Pemanfaatan teknologi digital dengan didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dirasa dapat menjembatani akses pelayanan publik ditengah pandemi.Kata kunci : Pelayanan, publik, administrasi, kependudukan.Â
Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court
Get PDFUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hadirnya Aplikasi e-Court ini tentunya akan merubah paradigma aparatur peradilan khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi. Aplikasi ini merupakan sumbangsih Mahkamah Agung untuk Dunia Peradilan Indonesia.Proses administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Aplikasi e-Court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan berbekal koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Sehingga Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud