E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BLORA
Get PDFAbstrakPenelitian ini berjudul Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Purwosari Kecamatan Blora. Permasalahan yang timbul adalah belum tercapainya target yang ditetapkan dalam program Pamsimas di desa Purwosari. Fenomena Gap ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya terbatasnya sumber air dan pasokan air baku, sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat dan kurangnya perilaku kebersihan di lingkungan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana implementasi program Pamsimas dan faktor-faktor apa sajakah yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Blora, dan faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Pamsmas.Pelaksannaan Program Pamsimas di Desa Purwosari Kecamatan Blora cukup berhasil baik ditinjau dari pemanfaatan sumberdaya. Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan pamsimas cukup baik baik dilihat dari saluran komunikasi yang ada, dan kecenderungan- individu bersikap positif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Hal-hal yang mendukung adalah komunikasi yang berjalan baik, tanggapan masyarakat yang baik dan partisipatisipatif, pemberdayaan sumber daya yang optimal baik SDM, kewenangan maupun informasi yang ada. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan Pamsimas antara lain: ketiadaan/kelangkaan sumber air baku untuk air bersih, keterbatasan pendelegasian kewennangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pelaksana di lapangan.Kata Kunci : Pamsimas, partisipasi, komunikasi. kewenangan Abstract This research is entitled Implementation of Community Based Drinking Water and Sanitation Provision Program (PAMSIMAS) in Purwosari Village, Blora District. The problem that arises is that the targets set in the Pamsimas program have not been achieved in Purwosari village. This gap phenomenon occurs due to several factors including limited water sources and raw water supply, poor sanitation and hygiene behavior and unsafe drinking water, low public awareness of the importance of healthy living behavior and lack of hygiene behavior in the community. The problems in this study are: how is the implementation of the Pamsimas program and what factors can be a supporter and a barrier in the implementation of the Community-Based Water Supply and Sanitation Program in Purwosari Village, Blora District, and the factors that can be a supporter and an obstacle. in the implementation of the Pamsmas Program.The implementation of the Pamsimas Program in Purwosari Village, Blora District was quite successful in terms of resource utilization. The existing communication in the implementation of PAMSIMAS is quite good, both seen from the existing communication channels, and the tendency of individuals to be positive and participatory in supporting the implementation of the PAMSIMAS program. The things that support it are good communication, good and participatory community responses, optimal empowerment of resources, both human resources, authority and existing information. Things that hinder the implementation of PAMSIMAS include: the absence/scarcity of raw water sources for clean water, limited delegation of authority given by the central government to implementers in the field.Keywords: Pamsimas, participation, communication. Authorit
THE AUTHORITY OF POLICE INVESTIGATORS IN ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
Get PDFLaw Number 19 of 2019 concerning the Law on Corruption Eradication Commission which is a renewal of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, instead of Law number 3 of 1971. The enactment of this law is expected to accelerate the growth of people’s welfare, responding to the evil nature contained in corruption. The problem in this study is how is the authority of police investigators in eradicating criminal acts of corruption after the issuance of Law Number 19 of 2019 concerning Law on Corruption Eradication Commission and what obstacles faced by investigators related to the authority of police investigators in eradicating criminal acts of corruption after the issuance of Law on Corruption Law Number 19 of 2019 concerning Law on Corruption Eradication Commission. The method in this study uses descriptive qualitative research methods with a normative juridical approach. The results of this study are : (1) The authority of police investigators is to carry out investigations. Investigation activities are a follow-up to investigations that have found the construction of corruption crimes that have occurred to some extent. The law gives special rights or privileges to investigators to carry out investigative functions such as summoning, examining, arresting, detaining, confiscating, and determining suspects. (2) The obstacles faced concerning the authority of police investigators are a) The number of members of criminal investigators is limited. b) Information received regarding criminal acts of corruption is still unclear and in detail. c) Operating costs that have not been met. d) Lack of public legal awareness. The solution to the obstacles faced is by a) Gradually increasing the number of criminal investigators. b) Speed up all access to information related to criminal acts of corruption. c) The government needs to increase the operational cost budget item. d) It is necessary to hold outreach to the community either directly or through electronic media or social media
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PELAKSANAAN LELANG OLEH PENGADILAN
Get PDFLelang dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tergolong sebagai suatu penjualan khususyang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya dan telah menjadi alternatif penjualan yangefektif dan efisien. Akan tetapi dalam praktiknya tidak selalu berfungsi dengan baik karena adanya kendalakendala dalam pelaksanaannya. Pemenang lelang adalah peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenangoleh Pejabat lelang karena memberikan penawaran harga tertinggi. Pemenang lelang seharusnyamendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan atas objek lelang. Namun seringkali Pembeli lelangjustru mejadi pihak yang tergugat dalam gugatan lelang sehingga pembeli lelang mengalami kerugian.Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perlindungan hukum pembeli lelang atas putusanpembatalan pelaksanaan lelang oleh Pengadilan, (2) bagaimana upaya hukum pembeli lelang terhadapresiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang serta (3) bagaimana analisis pertimbangan hukumHakim atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dmk. Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data primerdan sekunder. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisa secarakualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) perlindungan hukum Pembeli Lelang dilakukan secarapreventif dan represif. (2) Terhadap resiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang, pembeli lelangdapat melakukan upaya hukum verzet, deden verzet serta mengajukan gugatan ganti kerugian pembelilelang kepada penjual atau kreditur ke Pengadilan. (3) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor11/Pdt.G/2020/PN.Dmk bertentangan dengan asas lelang khususnya yang berkaitan dengan asas kepastianterhadap pembeli lelang serta tidak berpihak pada pembeli lelang
IMPLEMENTASI SOLO SATU DATA SEBAGAI BASIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA
Get PDFPasal 27 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam system informasi pembangunan Daerah. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia akhirnya menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diundangkan pada tanggal 17 Juni 2019 dengan harapan melalui pengaturan tata kelola data, maka akan tersedia data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan guna keperluan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pemerintah Kota Surakarta merespon cepat atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 itu, dengan menetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang diundangkan pada tanggal 29 November 2019. Peraturan Walikota tersebut mengatur Penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah di Kota Surakarta, dimana Bapppeda memiliki peran strategis selaku koordinator dan sekretariat Penyelengara Satu Data Tingkat Daerah.Pemerintah Kota Surakarta menganggap data menjadi komponen yang vital dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan agar program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan tepat sasaran
REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Get PDFReformasi birokrasi berkaitan dengan upaya menciptakan inovasi. Dalam konteks pemerintahan, inovasi adalah revisi atas sistem yang sedang berjalan serta masih dalam koridor struktur perencanaan jangka panjang. Hal terpenting dalam inovasi tata pemerintahan adalah selalu adanya hal-hal baru baik besar maupun kecil di dalam praktek birokrasi keseharian, sehingga inovasi menjadi ‘rutinitas’ baru di dalam birokrasi. Salah satu peran pemerintah adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan lahirnya kebijakan reformasi birokrasi, maka lahir pula inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi saat ini. Sedangkan tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam rangka inovasi pemberdayaan masyarakat sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi. Hasil analisa makalah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di era reformasi birokrasi menghendaki peran pemerintah sebagai pengarah, memperbaiki peran profesional service menjadi community service. Peran pemerintah dalam konteks tersebut adalah pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, memperluas akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan mengembangkan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Get PDFDalam prespektif hukum lingkungan, pembangunan dan kesejahteraan  menjadi tujuan politik hukum nasional, sehingga tidak cukup hanya didasarkan pada negara hukum dan demokrasi saja, tetapi juga harus didasarkan  pada prinsip – prinsip pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. secara konseptual   pelaksanaan pemanfaatan  sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal terpenting dalam pembangunan nasional yang telah digariskan  di dalam kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Dengan itu pula muncul persoalan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan ini secara seimbang dan berkelanjutan ?. Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangungan daya dukung  dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan  nasional. Jika fungsi ini tidak dilaksanakan secara baik, maka liingkungan akan rusak atau tercemar, sumber daya alam akan semakin habis, yang pada gilirannya kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan    utama Bangsa dan Negara Indonesia tidak akan tercapai  secara baik dan maksimal
PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
Get PDFaxes are a very important source of state revenue for the implementation of national development, improving people's welfare. Determination of the imposition of Land and Building Tax on tax objects used by the state to manage, is regulated by Government Regulation. The land and building tax has been made so fairly by the government, but in reality it is felt to be unfair by the community because Land and Building Tax is an objective tax that does not view the socio-economic conditions or the ability of the community as taxpayers. The United Nations Division for the central government and regional governments has been regulated in Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law No. 8 of 2005 concerning the implementation of Perpu No. 3 of 2005 concerning Regional Government into Law - 10% for Central Government 90% for Local Government
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIJAMINKAN TANPA PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI
Get PDFApabila dalam suatu perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian sering terjadi masalah pembagian harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Akan tetapi untuk membuktikan pemilikan harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tidak semua barang terdapat tanda bukti hak atas harta tersebut. Terkadang tertera hanya nama satu pihak, namun tidak menutup kemungkinan harta tersebut kenyataanya dimiliki bersama oleh suami isteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Harta bersama dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hakim memutuskan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum perjanjian dengan mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian
Minimalisasi Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2018
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 46 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 setelah dilakukan seleksi pada populasi, terdapat 30 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), leverage, penghindaran pajak.This study aims to determine the effect of the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) and Leverage Against Tax Avoidance in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Stock Exchange in 2015-2018. This research is a quantitative research. The population in this study were 46 manufacturing companies in the consumer goods industry sector which were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018 after selection of the population, there were 30 companies used as samples. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS.The results of this study indicate that Corporate Social Responsibility (CSR) and leverage have a positive effect on tax avoidance on manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018.Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), leverage, tax avoidance