E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Peningkatan Konsentrasi Sitronelal Dalam Minyak Sereh (Cymbopogon Nardus L.) Dengan Fraksinasi Distilasi
Get PDFMinyak sereh (Cymbopogon Citratus L.) merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Minyak sereh digunakan untuk menghasilkan sitral yang merupakan bahan baku untuk pembuatan ionon (suatu senyawa aromatik yang berbau violet). Tujuan penelitian ini adalah mempelajari proses peningkatan konsentrasi sitronelal minyak sereh (Cymbopogon Nardus L.) dengan metode fraksinasi destilasi serta menggunakan identifikasi kromatografi gas - spektrometri massa. Penelitian ini menggunakan perbandingan variabel suhu, lama waktu distilasi, dan tekanan dengan bahan minyak sereh sebesar 100 ml. Variabel yang paling baik dengan nilai yield besar yaitu jika lama waktu distilasi menggunakan nilai maksimal (+)2 jam, suhu distilasi menggunakan nilai maksimal (+) 110oC, dan tekanan menggunakan nilai maksimal (+) 75 mmHg. Hasil analisis GC-MS menunjukkan adanya senyawa sitronelal terbesar yaitu 47% dengan suhu fraksinasi sebesar 1100C, serta diperoleh minyak sebanyak 76 mL
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA UNTUK PENGENDALIAN LAJU ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA SEMARANG
Get PDFPertumbuhan penduduk Kota Semarang menyebabkan tumbuhnya kebutuhan perumahan yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Sebagai perlindungan terhadap lahan pertanian pangan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, diterbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Meskipun demikian tetap terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian dalam jumlah besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui problem yuridis dan implementasi UU No.4 Tahun 2009 beserta strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data primer dan sekuder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Implementasi UU No 41 Tahun 2009 belum berhasil diwujudkan secara optimal karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan tersebut. Kendala lainnya adalah antara lain kendala koordinasi kebijakan, kendala pelaksanaan kebijakan, dan kendala konsistensi perencanaan. Kantor Pertanahan Kota Semarang membentuk Tim Pertimbangan Teknis Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai upaya kebijakan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.Strategi yang diterapkan adalah memberikan ijin alih fungsi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kata Kunci: alih fungsi lahan pertanian, kebijakan, strategi
STUDI KAJIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Impelentasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan)
Get PDFAbstractThe research implementation of the Study on the Implementation of Bureaucratic Reform in the Local Government by taking the study of the implementation of the Bureaucratic Reform in Bintan Regency is intended to describe the implementation of local government policies to realize good governance in Bintan Regency, it is known that the performance achievements are quite good, institutions have been established and independent assessments have conducted in Bintan Regency. Keywords: implementation, bureaucratic reform and good results. AbstrakPelaksanaan penelitian tentang Studi Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengambil studi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bintan diketahui capaian kinerja yang cukup baik, kelembagaan telah ditetapkan dan penilaian mandiri telah dilakukan di Kabupaten Bintan.  Kata kunci: implementasi, reformasi birokrasi dan hasil yang cukup baik
Gejolak Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari LDR,GCG,ROA, serta CAR terhadap Harrga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 45 perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018, namun setelah dilakukan seleksi menggunakan purposive sampling pada populasi maka terdapat 24 perusahaan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 2014-2018 yang dapat dijadikan sebagai sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Perbankan. GCG berpengaruh negative signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan. CAR berpengaruh negative signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan.Kata Kunci : LDR,GCG,ROA,CAR, Harga Saham
REGULATIONS FOR WASTE MANAGEMENT OF DISPOSABLE MASK DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Get PDFCorona Virus Disease 2019 that has not ended, has an impact including the use of disposable masks in the world is increasing. Although there are calls to use masks such as cloth masks to coat medical masks when doing U.S. actives outside the home, in fact the public prefers to use disposable medical masks. Disposable masks are feared to be more and more in number if not managed properly. The issues studied in this scientific article are the settings related to the management of disposable mask waste and the implications of waste management of disposable mask in the community. This research method uses juridical-normative writing methods with a statutory approach. The result of this study is the waste management of disposable medical masks entering the realm of special arrangements (lex specialists) consisting of guidelines of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.Waste management of disposable medical masks can be done with a thorough approach when a product produced in the community is indicated as waste until the product has been managed in landfill so that the output of waste management becomes environmentally friendly by using a new approach. through the activities of waste management of medical masks used in the community in accordance with existing guidelines
JURIDICIAL ANALYSIS OF TRANSFER PRICING DOCUMENTS IN RESPECT OF TAX AVOIDANCE FOR MULTINATIONAL COMPANIES
Get PDFEssential principle within business world definitely would be maximizing profit and minimizing capital. Hence many companies would struggleand develop their own ways to avoid taxes as much as they could. Tax avoidance which is taken illegally would disrupt government's revenue indeed. This paper discusses normative juridical approach to examine problems as 1. How does transfer pricing documents could help to diagnose tax avoidance practice within companies? 2. How to prevent the occurrence of transfer pricing's shortcomings? This would highlight the transfer pricing's existence to eliminate illegal practice of tax avoidancewithin multinational companies and some methods to prevent the shortcomings of transfer pricing. The results shows that 1. transfer Pricing documents are useful for diagnosing tax avoidance practices in multinational companies through an analysis of fairness and business practice and 2. in order to prevent deficiencies in Transfer Pricing documents, the Government must establish a cooperative relationshipbetween companies and reliable tax administrations. such as through AEoI (Automatic Exchange of Information) between countries to encourage transfer pricing inspection processes in multinational companies. The government should conduct cooperative relationship between the companies and tax administration to encourage the process of transfer pricing examination within multinational companies in precise scheduled time frame. Fair and favorable assessment of business report is significant due to undermine unnecessary cost and improper result.The competence and professional judgement from the Directorate General of Taxes are substantial
TANGGUNG JAWAB HUKUM SECARA PERDATA PADA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
Get PDFThe government has launched a sustainable development program, namely development carried out with an environmental perspective. In sustainable development, conditions must be met, namely, first, the existence of environmental sustainability and second, the fulfillment of the community's right to a clean and healthy environment. A process of development or production of a person or corporation. A corporation or company is a business entity or legal entity which in its production process is directly related to the environment. For this reason, it is likely that in the production process it can result in pollution or environmental damage. Environmental pollution and environmental destruction are caused by human actions that intentionally or unintentionally have exceeded the limits and even the environmental quality standards set, resulting in a decrease in environmental quality. , 04:21 WIB The Semarang City Government has three homeworks to do environmental damage. Pollution in Citarum tributaries. In April 2019, the Cibeet River in Taman Mekar Village, Pangkalan District, was filled with foamy waste. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (“PPLH Lawâ€) Providing correct, accurate, open and timely information related to PPLH, Maintaining the sustainability of environmental functions, Complying with provisions on environmental quality standards and/or damage standard criteria environment. There are 3 ways to enforce corporate responsibility in environmental law, namely: Administrative Law Enforcement, Civil Law Enforcement, Criminal Law Enforcement, Civil liability discussion is classified separately. and how is the dispute resolution process for environmental pollution and or environmentaldamage carried out by the Company which has an impact on the loss of one of the disputing parties. This research uses normative legal research methods. Based on the description above, the conclusions, the results of the study are that: 1. Efforts that can be made in the settlement process are: Based on the provisions in Article 84 of Law Number 32 of 2009concerning Environmental Protection and Management, the company's responsibility for environmental pollution and or destruction environment, namely: civil liability (compensation), 2. Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, regulates efforts to resolve disputes both inside and outside the court, through other means, namely there are There are three ways of resolving disputes outside the court, namely negotiation, mediation and arbitration
Determinant of Difficulty in Purchasing Decisions for Local Coffee Brands: Testing Knowledge of Product Class as Moderator
Get PDFCoffee is one of the leading commodities in the plantation sub-sector in Indonesia because it has good market opportunities both locally and globally. The purpose of this research was to find out how the effect of perceived product similarity, product choices overload in the market toward decisions making difficulty, and knowledge of product classes as moderating variable. Data were collected using Google Forms and a self-administered questionnaire. Respondents in this study were 300 coffee consumers which were drawn using the purposive sampling method. Moderated regression was used to analyze this study. The results showed that perceived product similarity influences product choices overload positively and decision-making difficulties negatively. Choice overload had an insignificant effect on decision-making difficulties, and product class knowledge moderates the effect of perceived product similarity on decision-making difficulty. These findings provide insight into the importance of the brand as a distinguishing identity from other products
Firm Size as Determinants of Intellectual Capital Disclosure
Get PDFThe objective of this research was to investigate the effect of size of firm, leverage, audit committee and business complexity on the disclosure of intellectual capital. The sample of this study was manufacturing firms in the basic industrial and chemical sub sectors that registered on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2019. The sample was determined by using a method of purposive sampling, there were 104 samples. This research used multiple linear regression methods. Partly, the results of this analysis show that only firm size has an influence on intellectual capital disclosure. Meanwhile, the audit committee, business complexity and leverage have no significance on the disclosure of intellectual capital
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS TILANG ELEKTRONIK
Get PDFPermasalahan tentang tidak disiplin dan tidak taat dalam berkendara lalu lintas sampai saat ini merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Lahirnya E-Tilang (Tilang Elektronik) merupakan upaya pelengkap dalam mengatasi masalah pelanggaran ketertiban lalu lintas, sehingga kedudukannya tidak menghilangkan metode konvensional dalam pengendalian lalu lintas secara langsung. Dengan diberlakukannya Tilang Elektronik ini diharapkan dapat memberi pelayanan yang lebih cepat dan efektif sehingga mampu memberi kemudahan dalam rangka penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Permasalahan hukum mengenai tilang elektronik yang menjadi titik fokus pembahasan berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran lalu lintas. Paradigma kontemporer memandang pemilik kendaraan harus bertanggung jawab saat terjadi pelanggaran lalu lintas terlepas pemilik kendaraan tersebut merupakan pelanggar yang bersangkutan atau tidak. Penulisan artikel ini tidak membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap pemilik kendaraan yang sekaligus sebagai pelanggar lalu lintas, melainkan membahas mengenai pemilik kendaraan yang bukan pelanggar lalu lintas akan tetapi tetap harus bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penulisan artikel ini membuktikan bahwa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran lalu lintas adalah pelanggar yang bersangkutan (terlepas pelanggar tersebut sekaligus sebagai pemilik kendaraan atau tidak). Pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana (Tilang elektronik)