E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Get PDFHubungan hukum antara tanah dengan pemegang hak terdiri dari tiga subyek hukum yaitu hak bangsa (umum), hak Negara, dan hak perorangan (privat). Kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan /atau kepentingan masyarakat banyak/ bersama dan/atau kepentingan pembangunan. Kebutuhan pemerintah terhadap tanah terkait dengan kepentingan umum perlu adanya keseimbangan dengan kepentingan perseorangan (privat) terhadap tanah. Pengaturan Pengadaan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam UU No 2 tahun 2012 (terakhir) disamping dibentuknya lembaga Bank Tanah yang juga sebagai sarana pemerintah untuk penyediaan, pematangan dan penyaluran tanah untuk penggunaan tanah public ataupun   untuk tanah privat untuk kesejahteraan masyarakat, diatur dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Harmonisasi  Pengaturan Pengadaan Hak atas Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan Lembaga Bank tanah sangat penting agar tidak terjadi perbenturan dalam implementasinya dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah di masyarakat
EKSTRAKSI KITOSAN DARI LIMBAH KULIT UDANG DENGAN PROSES DEASETILASI
Get PDFBerdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/1999 Jo PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai “sisa/buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusiaâ€. Kulit udang termasuk limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri manusia yang selama ini pemanfaatannya hanya dibuang, bahan industri terasi, dan menjadi limbah ekspor. Limbah kulit udang mudah membusuk, menimbulkan bau tidak sedap dan sukar terdegradasi sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu alternatif pemanfaatan limbah udang agar memiliki nilai daya guna lebih adalah dengan mengubah kandungan kitin yang pada umumnya ada di dalam cangkang kulit udang menjadi kitosan. Secara umum, cangkang kulit udang mengandung 27,6% mineral, 34,9% protein, 18,1% kitin, dan komponen lain seperti zat terlarut, lemak dan protein tercerna sebesar 19.4 % (Suhardi, 1992). Oleh karena itu untuk memperoleh (isolasi) kitin dari cangkang udang melibatkan proses-proses pemisahan mineral (demineralisasi) dan pemisahan protein (deproteinasi). Kitin yang diperoleh dari proses demineralisasi dan deproteinasi diubah menjadi kitosan dengan proses deasetilasi. Analisa kualitatif dengan metode FTIR dilakukan untuk mengetahui derajat deasetilasi yang menentukan kualitas dari produk kitosan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa diantara tiga variabel berubah yaitu lamanya waktu pada tahap deasetilasi, konsentrasi NaOH, dan variasi suhu, diperoleh bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil produksi kitosan adalah konsentrasi NaOH. Kondisi optimum saat proses deasetilasi didapat pada variabel dengan konsentrasi NaOH 70%, suhu 80oC, dan dalam waktu 1,5 jam dengan persamaan yield y = -0.0036x2 + 0.6131x + 17.106
MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA SEMARANG
Get PDFAbstrak Kota Semarang dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 1,6 juta jiwa memerlukan bahan pangan beragam untuk memenuhi kebutuhan yang tetap dan supply bahan pangan dari kabupaten sekitar terbatas.   Kota Semarang bukan penghasil bahan pangan dengan rata-rata produksi hanya memenuhi 12-15% kebutuhan terutama beras, telur, ikan dan sayur mayur serta umbi-umbian. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan mengatasi kerentanan pangan bagi kelompok miskin dan rentan serta pemenuhan gizi bagi Balita dan penduduk lanjut usia. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan menjadi langkah strategis  bagi pembangunan pangan di Kota Semarang. Kebijakan ini  memerlukan dukungan dan langkah bergerak bersama  pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana  dinyatakan dalam kebijakan konsumsi pangan secara efisien (pangan cerdas) dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang yang baru. Kata kunci : ketahanan pangan, pangan beragam, kelompok miskin dan rentan.    Abstract The City of Semarang with a large population of 1.6 million people requires a variety of foodstuffs to meet constant needs and the supply of food from surrounding regencies is limited. The city of Semarang is not a food producer with an average production of only 12-15% of the needs, especially rice, eggs, fish and vegetables and tubers. The purpose of this study is to analyze policies to increase food security and overcome food vulnerability for the poor and vulnerable groups as well as fulfill nutrition for children under five and the elderly population. The policy of increasing food security is a strategic step for food development in the city of Semarang. This policy requires support and steps to move with development stakeholders as stated in the policy of efficient food consumption (smart food) in the new Semarang City Medium Term Development Plan. Keywords: food security, diverse food, poor and vulnerable group
THE URGENCY OF THE PRENUPTIAL AGREEMENT FOR HUSBAND AND WIFE IN INDONESIAN MARRIAGE LAW
Get PDFThis study aims to determine the prenuptial agreement on the separation of assets in marriage carried out by husband and wife in marriage law in Indonesia. Divorced married couples will fight over the separation of joint assets. This can be deviated by making a prenuptial agreement. The problems in this study are (1) How is the prenuptial agreement on the separation of assets in marriage? (2) What is the urgency of a prenuptial agreement for husband and wife in marriage law in Indonesia? This research is normative juridical, namely legal research using library materials by analyzing various provisions of the law or by using secondary data. The study results indicate that (1) a prenuptial agreement on the separation of assets in a marriage is carried out by both parties with mutual consent and can enter into a written agreement legalized by the marriage registrar. The agreement takes effect from the moment the marriage takes place. (2) The urgency of a prenuptial agreement for husband and wife in marriage law in Indonesia can be made before the marriage occurs. Since the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, a marriage agreement can be made as long as it is within the marriage bond, as long as it does not violate applicable legal rules, religious rules, and moral norms. Husband and wife can express their will and agree on assets to carry out the pooling of assets and separation of assets
ANALISIS KAJIAN RAZIA GABUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI JAWA TENGAH
Get PDFLembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai tempat pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatannya memiliki tujuan untuk melakukan bimbingan agar Warga Binaannya dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak m engulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal keamanan dan stabilitas kondisi Lembaga Pemasyarakatan perlu untuk dilakukannya tindakan razia gabungan atau pemeriksaan serentak antara Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah ]awa Tengah. Kegiatan razia gabungan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Fokus pemasalahan dalam penelitian ini yaitu dasar hukum, urgensi dan implikasi dari kegiatan razia gabungan di Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan N egara. Pene1itian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi dan implikasi kegiatan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualititatif. Urgensi paling utama dari kegiatan razia gabungan yang dilakukan adalah untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Salah satu Implikasi dari kegiatan razia gabungan ini yaitu terciptanya suasana tertib dan aman di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT
Get PDFPenenelitian bertujuan untuk mengeyahui dan menganalisa 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yangx dilakukan oleh advokat dalam mewujudkan keadilan di Peradi Kota Semarang ? 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Semarang ? Metode penelitian menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosioogis yang digunakan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara danstudi kepustakaan, dan metode analisa data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Peranan PERADI memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kode etik
PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)
Get PDFPenerapan sistem perpajakan secara self assessment belum dapat merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak dari masyarakat. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh. Penelitian ini menggunakan metode Explanatory Research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Secara parsial penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan pengindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. yang paling dominan adalah Sanksi perpajakan
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
Get PDFBanking as one of the pillars of economic development in Indonesia,has the function of collecting and distributing public funds. Banking crimes are increasingly widespread, prohibited acts are regulated in Law no. 10 of 1998 concerning banking, prohibition is accompanied by threats (sanctions). The banking world has specific characteristics, so law enforcement is not merely enforcing positive laws, but it is necessary to involve the role of Bank Indonesia and the Directorate of Banking Compliance. The results show that banking crimes (TPP) are different from banking crimes (TPdBP), the scope of TPdBP is wider. Efforts to prevent and overcome TP in the banking sector are to use the chain of the criminal justice system, the legal process is intended to provide censure and deterrent effects for perpetrators and provide protection for the communit
REVIEW OF LEGAL PROFESSIONAL ETHICS TOWARDS INVESTIGATORS IN THE CRIMINAL CASE OF FOUR STUDENTS REFUSING OMNIBUS LAW
Get PDFThe way investigators handled students who were involved in thedemonstration to ratify the Job Creation Act did not reflect the slogan of "protecting, nurturing, and serving the community" carried by the institution. Instead of fostering and protecting the future of students, the police criminalize them. The police arrested students and students who opposed the job creation law in a number of areas last week. The police accused them of being anarchist. The police also threatened to include the status of law violators so that they would not issue a police recordcertificate (SKCK). Student involvement in demonstrations is not a criminal act. Moreover, students' and students' criticism of the Job Creation Act is actually a reaction to the inherent defects of the omnibus law. Not only is its preparation not transparent, the substance of the universal sweeping law also harms workers and threatens the environment. The case of students who are victims of criminalization forrefusing the Omnibus Law is still continuing its legal process to this day. However, the trial which is supposed to be the place to seek justice is run very subjectively and full of flaws. This further confirms that no violation of Professional Ethics conducted by investigators to the students repellent Omnibus
MATERNAL EMERGENCY: A STUDY OF HUMAN RIGHTS IN A NATIONAL LAW PERSPECTIVE
Get PDFA maternal emergency is a condition that threatens the life of pregnant women, both in the process of pregnancy, childbirth, and postpartum. Notes from the National Population and Family Planning Board (BKKBN) that in 2019 there were approximately 4,100 cases of maternal mortality, while in 2020, there were approximately 4,400 cases. These conditions must be minimized to guarantee human rights for mothers. Meanwhile, as a constitutional state characterized by the protection and recognition of human rights, Indonesia has special regulations regarding human rights in the form of Law Number 39 of 1999. Based on these facts, a problem is formulated: protecting human rights against maternal emergencies in Law Number 39 of 1999. The type of research used is normative juridical. The data used is secondary data. The data analysis used is qualitative. The results of the discussion of this article, namely, the protection of human rights against maternal emergencies, is defined as a protection of human rights for mothers who have the potential to experience death during pregnancy, childbirth, and postpartum. The protection is regulated in Article 4, 9 paragraph (1), 41 paragraph (2), and 49 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999. In this case, the article is divided into two classifications. First, Article 4 and Article 9 paragraph (1) concerning the right to life. Second, Article 41 paragraph (2) and 49 paragraph (2) concerning women’s health rights