ETD - Unsyiah Central Library
Not a member yet
92391 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA PADA APLIKASI TELEGRAM (SUATU PENELITIAN BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014)
No full textABSTRAKFRITY SALIATY (2023)PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA PADA APLIKASI TELEGRAM (Suatu Penelitian Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59)pp., tbl., bibl.Khairani S.H., M.HumDalam Pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC dijelaskan bahwa hak cipta atas karya cipta sinematografi mendapatkan perlindungan dan pada Pasal 9 UUHC dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin pemilik hak cipta dilarang melakukan penggandaan secara komersial ciptaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada pelanggaran dalam bentuk penggandaan hak cipta atas karya cipta sinematografi yang dilakukan khususnya dalam menggunakan aplikasi telegram.Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi pada aplikasi telegram dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemilik hak cipta dan pemerintah terhadap pelanggaran karya cipta sinematografi pada aplikasi telegram. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk memperoleh data penelitian, cara yang digunakan adalah dengan menggabungkan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dalam bentuk wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi pada aplikasi telegram adalah dengan melakukan penggandaan atau pembajakan film tanpa memiliki izin dari pemilik hak cipta dan mengambil keuntungan ekonomi dalam bentuk melakukan promosi berbayar, dimana hal ini melanggar hak dari pemilik hak cipta khususnya hak ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh pemilik hak cipta terkait dengan adanya pelanggaran hak cipta karya sinematografi pada aplikasi telegram adalah melakukan peneguran terhadap pelaku pelanggaran dengan cara menutup atau memblokir hak akses konten pada grup atau public channel tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan perlindungan hak cipta karya sinematografi.Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan perlindungan hak cipta. Disarankan agar pemilik hak cipta karya sinematografi untuk melakukan pengaduan jika karya cipta sinematografinya digunakan tanpa hak serta dapat melakukan upaya hukum dengan penyelesaian sengketa secara litigasi atau non litigasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BENER MERIAH
No full textBupati Bener Meriah melalui Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2018 tentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, PelaporanPertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah danBantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Meskipun Peraturan Bupatitelah dikeluarkan dan implementasinya telah berjalan untuk mengatur penerimanbantuan sosial, faktanya lmasih adal keluargal yangl memenuhi kriterial miskinlnamun tidakl mendapatkan bantuanl sosial, melihat fenomena tersebut seharusnyapermasalahan tersebut bisa diatasi akan tetapi ini menunjukkan belum merataproyeksi bantuan sosial dalam membantu masyarakat ekonomi menengahkebawah, dan akan berdampak dengan naiknya angka kemiskinan. TujuanPenelitian, untuk mengetahui kebijakan Penggunaan Bantuan Sosial di KabupatenBener Meriah. Dan untuk mengetahui penggunaan bantuan sosial sudahterjalankan menurut Peraturan Bupati atau belum. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dataanalisis melalui dokumentasi dan wawancara. Teori yang digunakan dalampenilitian ini ialah teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian ini,menunjukkan pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintahkabupaten Bener Meriah sudah sesuai dengan peraturan bupati karena bantaunsosial harus sesuai dengan kriteria penerima yang layak menerima bantuan sosialdan pihak dinas sosial sebagai aparatur yang memiliki wewenang dalammemberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Hambatan yang ditemui selamaperaturan bupati nomor 134 tahun 2018 lebih menitik beratkan proses validasidata penerima yang belum valid dan pemerataan juga belum secara keseluruhan.Sehingga dalam mengatasi hal tersebut perlu upaya yang konkrit mulai prosespendistribusian data penerima yang baik sehingga penerima bantuan juga dapatmenerima bantuan secara maksimal. Harapan dari penelitian ini upayapembenahan perlu dilakukan baik dari sisi pendataan dan komunikasi pemerintahkabupaten hingga desa. Pemberian bantuan sosial juga perlu dievaluasi secaraberkala agar tidak timbul permasalahan dari pemberian bantuan sosial, karena asasyang dipergunakan dalam bantuan sosial ialah keadilan yang bersosial.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bener Meriah dan Bantuan Sosial
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE)
No full textGAMBARAN HUMANITY PERAWAT PELAKSANA DI RSUD DR. FAUZIAH BIREUEN
No full textHumanity penting dimiliki perawat pelaksana dalam memberi asuhaan keperawatan dan demi mewujudkan kepuasan pasien, sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Perawat pelaksana kesulitan dalam membangun interaksi personal dengan pasien dan merasa kesal pada pasien yang sulit memahami saat diberi penjelasan, bahkan ada diantaranya yang justru marahmarah kepada pasien mengakibatkan interaksi personal antara keduanya tidak dapat terjalin dengan bagus. Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran humanity perawat pelaksana ruang rawat inap di RSUD dr. Fauziah Bireuen. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif. Sampel dalam penelitian adalah 198 perawat pelaksana, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Alat pengumpulan data menggunakan Kuesioner Gambaran Humanity Perawat (KGHP) dan analisa data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian tentang gambaran humanity menunjukkan bahwa humanity perawat pelaksana berada pada kategori tinggi 86,4%. Hasil berdasarkan karakteristik humanity berada pada kategori tinggi untuk love (58,6%) dan kindness (94,4%) sedangkan social intelligence berada pada kategori sedang (51,5%). Diharapkan bagi perawat pelaksana dapat memberikan asuhan keperawatan tanpa membeda-bedakan pasien walaupun terdapat perbedaan kelas untuk ruang rawatan
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENGADAAN BAJU ANTARA PELAKU USAHA JASA KONVEKSI DENGAN PELANGGAN (PENELITIAN PADA SOKI KONVEKSI DAN GUDANG KAOS POLOS DI BANDA ACEH)
No full textABSTRAKMuhammad Shiddiq,2022WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENGADAAN BAJU ANTARA PELAKU USAHA JASA KONVEKSI DENGAN PELANGGAN (Penelitian Pada Soki Konveksi dan Gudang Kaos Polos di Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,73),pp.,tabl.,bibl.Dr. Ilyas, S.H., M.HUM.Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Wanprestasi yang terjadi dalam pengadaan baju antara pihak konveksi dengan pelanggan berupa pihak konveksi terlambat menyelesaikan pesanan baju milik pelanggan dan pelanggan terlambat dalam melunasi sisa uang pesanan baju.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jasa pengadaan baju antara pihak usaha konveksi Gudang Kaos Polos dan Soki Konveksi dengan pelanggan, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak konveksi dan pihak pelanggan dan penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh pihak konveksi maupun pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh melalui proses wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jasa pengadaan baju antara pihak konveksi dengan pelanggan adalah pihak konveksi membuat jumlah baju ukuran tertentu tidak sesuai dengan perjanjian dan terlambat dalam penyelesaian pesanan baju pelanggan serta pelanggan terlambat melunasi sisa uang pesanan baju. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh para pihak adalah pihak konveksi salah perhitungan dalam mengelola pesanan baju yang masuk dan terjadi kerusakan pada mesin pencetak baju, sedangkan dari pihak pelanggan adalah pelanggan tidak mendapatkan informasi mengenai pesanan baju yang sudah rampung dikerjakan serta pelanggan memiliki kesibukan sehingga tidak dapat mengambil pesanan baju tepat waktu. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh para pihak yaitu dengan cara musyawarah/mufakat, hal ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak.Disarankan kepada pihak konveksi dan pelanggan dalam membuat perjanjian turut menambahkan poin-poin yang mengatur mengenai terjadinya wanprestasi. Pihak konveksi diharapkan lebih bijak dalam mengambil pesanan baju yang masuk untuk menghindari penumpukan pesanan serta pihak pelanggan juga diharapkan menyiapkan sisa uang pelunasan pesanan baju jauh-jauh hari dan dituntut lebih responsif mengenai informasi pesanan baju yang sudah rampung dikerjakan
KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKUKAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RNMASJID DI KABUPATEN BIREUEN
No full textSekelompok orang menolak pembangunan masjid di Kabupaten Bireuen, dan atas dasar itu DPMPTSP melakukan penghentian sementara pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan/PBG, tanpa berkoordinasi dan konfirmasi kepada pihak panitia pembangunan masjid. Kewenangan DPMTSP melakukan penundaan sementara pelaksanaan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Mesjid yaitu sesuai dengan tugas yang dimilikinya terkait Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi, promosi, dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pemberian sanksi penundaan sementara pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan masjid hanya diberikan bagi pemilik bangunan yang tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam peraturaan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa penundaan sementara pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mesjid seharusnya dilakukan yaitu menggugat Keputusan DPMTSP Kabupaten Bireuen ke PTUN, melawan alasan hukum penundaan sementara DPMTSP Kabupaten Bireuen, menunjukkan adanya kerugian material dan immaterial akibat penundaan sementara tersebut, dan membuktikan bahwa pendirian Mesjid Taqwa memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Volatilitas Harga Saham pada perusahaan Non Keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan dividen pada penelitian ini diukur dengan menggunakan pengukuran dividend payout ratio dan dividend yield. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 183 perusahaan non keuangan untuk periode 2016-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengujian hipotesis menggunakan ordinary least square (OLS) dengan fixed effect model. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu leverage dan earning volatility. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa dividend payout ratio dan dividend yield berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sebagai variabel kontrol leverage dan earning volatility memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Kata Kunci: Dividend Payout Ratio, Dividend Yield, Leverage, Earning Volatility, Volatilitas Harga Saham
DNA BARCODING IKAN KAKAP (LUTJANIDAE) DI PERAIRAN SIMEULUE
No full textPulau Simeulue adalah salah satu Pulau yang terdapat di provinsi Aceh yang memiliki sumber daya laut yang melimpah. Pulau Simeulue memiliki potensi perikanan yang tinggi di karenakan lokasi yang strategis. Namun begitu, potensi yang dimiliki belum di manfaatkan secara baik dan optimal. Salah satu kelompok ikan yang sering ditemukan di perairan Simeulue adalah Ikan kakap famili lutjanidae. Meskipun demikian, ada beberapa spesies ikan lutjanidae yang memiliki tingkat kemiripan morfologi yang cukup tinggi sehingga sulit diidentifikasi. Karena hal tersebut, dilakukan penelitian tentang DNA barcoding di perairan Simeulue untuk menghasilkan data genetik dari spesies yang ditemukan. Data genetik diperlukan agar dapat mempermudah identifikasi antar spesies. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data genetik ikan kakap famili Lutjanidae di perairan Simeulue dengan pendekatan DNA Barcoding menggunakan locus penanda COI serta menambah informasi mengenai biodiversitas dan mengetahui status konservasi ikan kakap lutjanidae di perairan Simeulue. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Desember 2022. Pengambilan sampel di lakukan pada beberapa titik di Pulau Simeulue yang berasal dari nelayan. Ekstraksi DNA sampel dilakukan dengan menggunakan metode C-TAB yang telah dimodifikasi. Didapatkan 15 sampel dari 4 spesies ikan famili lutjanidae dengan panjang basa 639 basepair (bp) yang diidentifikasi menggunakan penanda COI yaitu Aphareus rutilans, L. bengalensis, L. rufolineatus, dan pinjalo lewisi. Jarak genetik antar sampel yang berada dalam spesies yang sama (within) berkisar antara 0,5% (0,0053) sampai 1,2% (0,012). Jarak genetik antar spesies paling jauh adalah A. rutilans - L. rufolineatus dengan nilai 18,831% sedangkan yang paling dekat adalah L. bengalensis - L. rufolineatus yaitu 5,931%. Pohon filogenetik memperlihatkan kedekatan yang sejalan dengan nilai jarak genetik. Status konservasi dari ke-4 spesies termasuk dalam kategori least concern (LC) dengan tren populasi yang tidak diketahui. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis data DNA barcoding ikan Lutjanidae yang dapat berperan penting dalam bidang perikanan.Kata Kunci : Ikan Kakap (Lutjanidae), DNA barcoding, Perairan Simeulue, Genetik, Identifikasi spesie
