E-Journal Universitas Asahan
Not a member yet
3049 research outputs found
Sort by
ANALISA POROSITAS BETON BERPORI BERBASIS ZEOLIT ALAM PAHAE DAN KARBON AKTIF KULIT COKLAT
Full text linkPorous concrete is concrete that has cavities in its structure so that water can drain. The aim of this research is to obtain compressive strength and porosity referring to the Aci 522R-10 method using a cylindrical mold measuring 15 cm x 30 cm with a soaking age of 28 days. The highest compressive strength values were obtained in porous concrete specimens mixed with 10% brown shell with an average compressive strength value of 11.7 Mpa and porous concrete mixed with 5% zeolite with an average compressive strength of 11,6 Mpa. The lowest compressive strength of porous concrete mixed with 5% zeolite + 10% brown skin with an average compressive strength of 5.5 Mpa and concrete mixed with 10% zeolite + 5% brown skin with an average compressive strength of 5,9 Mpa. The highest porosity was obtained in the 10% zeolite mixture variation test object and the 5% zeolite mixture + 5% brown leather variation test object, namely 27,6%
Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melebihi Kecepatan Maksimum Studi Kasus Satlantas Polres Asahan
Full text linkKasus kemudian lintas yang kerap memunculkan banyak permasalahan di warga, antara lain merupakan banyaknya pelanggaran yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita tiap hari, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu- rambu kemudian lintas sampai peraturan yang terdapat, sedemikian rupa sehingga bisa mengusik kedisiplinan warga, paling utama yang berkaitan dengan pemakaian transportasi sepeda motor. Buat penyelidikan ini, periset memakai tipe penyelidikan ialah empiris, dimana pendekatan permasalahan memakai pendekatan permasalahan permasalahan, serta sumber informasi diperoleh dari sumber informasi primer dari Per UU, sumber informasi sekunder dari kamus hukum serta novel, dan sumber informasi tersier dengan memasukkan sumber informasi primer serta sekunder. Penertiban ialah upaya terakhir yang dicoba personel Polres Asahan dalam memantau pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal dikala beraksi. Perihal itu dicoba personel Polres Asahan selaku langkah represif, sebab penangkalan lebih baik daripada pemberantasan, supaya tidak terdapat lagi pengendara sepeda motor yang melebihi kecepatan optimal. Dalam perihal ini hambatan yang dicoba oleh pihak Satlantas Polres Asahan dalam melaksanakan pelacakan pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan optimal tanpa izin, dimana pihak Satlantas Polres Asahan hadapi kesusahan dalam mengejar pengendara sepeda motor yang mengangkat sepeda motor melebihi kecepatan penuh, sebab mayoritas pengendara yang melaksanakan perihal tersebut langsung kabur dari kejaran personel Polres Asahan yang lagi berpatroli di daerah Kabupaten Asaha
Dilema Guru dalam Memberikan Sanksi kepada Siswa: Studi Hukum di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
Full text linkTeachers have an important role in educating and forming students\u27 character, including in providing sanctions as part of the learning and discipline process. However, in practice, giving sanctions by teachers to students often becomes a dilemma because it can lead to legal problems. Several cases show that disciplinary action given by teachers is sometimes considered a violation of children\u27s rights, thus potentially giving rise to legal consequences for teachers. This research aims to analyze legal protection for teachers in giving sanctions to students and identify the obstacles faced in its implementation in Tanjungbalai City. This research uses a juridical-empirical approach with qualitative research methods. Data was obtained through interviews with teachers, officials from the Tanjungbalai City Education Office, as well as a study of the laws and regulations that regulate legal protection for teachers. The research results show that although there are regulations that provide legal protection for teachers, there is still uncertainty in their implementation, especially regarding the limits on sanctions that are considered reasonable and do not violate children\u27s rights. A lack of understanding of the law and an imbalance between teachers\u27 rights and students\u27 rights are the main factors that cause dilemmas in giving sanctions. Thus, clearer policies and increased legal understanding are needed for teachers so that they can carry out their duties safely without fear of legal sanctions. Apart from that, there needs to be synergy between schools, parents and the government in creating a conducive educational environment, where teachers have clear authority to enforce discipline without compromising students\u27 rights.Guru memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk karakter siswa, termasuk dalam pemberian sanksi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan disiplin. Namun, dalam praktiknya, pemberian sanksi oleh guru terhadap siswa sering kali menjadi dilema karena dapat berujung pada permasalahan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tindakan disiplin yang diberikan oleh guru terkadang dianggap sebagai pelanggaran hak anak, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi guru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi kepada siswa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Kota Tanjungbalai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan guru, pejabat Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi guru, masih terdapat ketidakpastian dalam implementasinya, terutama terkait batasan pemberian sanksi yang dianggap wajar dan tidak melanggar hak anak. Kurangnya pemahaman hukum serta ketidakseimbangan antara hak guru dan hak siswa menjadi faktor utama yang menyebabkan dilema dalam pemberian sanksi. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih jelas serta peningkatan pemahaman hukum bagi guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman tanpa takut terkena sanksi hukum. Selain itu, perlu ada sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, di mana guru memiliki kewenangan yang jelas dalam menegakkan disiplin tanpa mengorbankan hak-hak siswa
Dinamika Kepemimpinan: Dualisme Kepemimpinan Dalam Pembangunan Di Desa Bandar Pulau Kabupaten Asahan
Full text linkDualisme kepemimpinan dalam pembangunan desa merupakan fenomena di mana terdapat dua kelompok atau individu yang bersaing untuk memimpin dan mempengaruhi arah pembangunan di suatu desa. Situasi ini seringkali menimbulkan konflik internal yang berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas proses pembangunan. Ketika dua pemimpin atau kelompok dengan visi, misi, dan strategi yang berbeda saling bertentangan, keputusan-keputusan penting sering tertunda atau tidak diambil dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai jadwal atau bahkan terhenti sama sekali. Selain itu, dualisme kepemimpinan dapat mengakibatkan fragmentasi dalam masyarakat, di mana dukungan dan sumber daya terbagi antara dua pihak yang bersaing. Akibatnya, potensi pembangunan yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi terhambat oleh adanya ketidaksepahaman dan kurangnya kerjasama. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme kepemimpinan terhadap pembangunan di Desa Bandar Pulau dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan dualisme kepemimpinan berdampak negatif pada infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sinergi dan kesatuan dalam kepemimpinan, peningkatan komunikasi dan kerjasama, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mediasi konflik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan efektif
Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam Menerbitkan Angkutan Barang di Kabupaten Asahan
Full text linkThis research discusses the implementation of supervision carried out by the Asahan District Transportation Service in issuing goods transport permits. Effective supervision is essential to ensure compliance with applicable regulations and improve safety and efficiency in goods transportation operations. The aim of this research is to analyze the extent to which the supervision carried out is in accordance with statutory regulations, the obstacles faced in the supervision process, and the efforts made to overcome these obstacles. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews with Transportation Service officials, goods transport owners, and other related parties. Apart from that, a documentation study of applicable regulations and policies was also carried out to understand the procedures for issuing goods transportation permits. The research results show that the supervision carried out by the Asahan District Transportation Service has been carried out in accordance with regulations, but there are still several obstacles such as a lack of human resources, low awareness of business actors in fulfilling administrative requirements, and limited supervision facilities in the field. To overcome these obstacles, it is necessary to increase the capacity of supervisors, more intensive outreach to business actors, and optimize technology in the supervision and licensing system. With more effective and systematic supervision, it is hoped that the process of issuing goods transport permits in Asahan Regency can be more transparent, accountable and support the creation of safe and orderly transportation.Penelitian ini membahas implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam menerbitkan izin angkutan barang. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam operasional angkutan barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan, pemilik angkutan barang, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, studi dokumentasi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku juga dilakukan guna memahami prosedur penerbitan izin angkutan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan telah berjalan sesuai dengan peraturan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, serta keterbatasan fasilitas pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pengawas, sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pengawasan dan perizinan. Dengan adanya pengawasan yang lebih efektif dan sistematis, diharapkan proses penerbitan izin angkutan barang di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mendukung terciptanya transportasi yang aman serta tertib
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH
Full text linkPenggunaan anggaran negara oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam praktiknya, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran menjadi hal utama dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran negara serta hambatan yang dihadapi dalam realisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan daerah, audit oleh BPK, serta pengawasan oleh DPRD dan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas SDM, lemahnya pengawasan, dan potensi penyimpangan anggaran.
Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau
Full text linkPenggunaan pukat harimau (trawl) oleh nelayan tradisional maupun modern telah menjadi permasalahan serius dalam sektor perikanan di Indonesia. Meskipun dilarang melalui peraturan perundang-undangan karena merusak ekosistem laut, praktik ini masih terus berlangsung, terutama di wilayah pesisir yang pengawasannya terbatas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap nelayan pengguna pukat harimau, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, dan konflik kepentingan menjadi faktor utama kegagalan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan
THE EFFECT OF PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL (PWIM) ON STUDENT\u27S SKILL IN WRITING OF DESCRIPTIVE TEXT AT X GRADE OF SMA NEGERI 1 MERANTI 2023/2024 ACADEMIC YEAR
Full text linkThe aim of this research is to find out whether there is an effect in implementing the Picture Word Inductive Model (PWIM) learning model on Student\u27s Skill in Writing of Descriptive Text in X Grade SMA Negeri 1 Meranti 2023/2024 Academic Year. This type of research is quantitative research with a two group pre-test and post-test research design. The population in this research is the entire class X which consists of 4 classes. The research sample consisted of 2 classes (classes X1 and X2) which were taken using cluster random sampling. In class X1 as an experimental class using the Picture Word Inductive Model. In class X2 as a control class with conventional methods. After the learning was completed, a post-test was obtained with an average result for the experimental class of 84.41 and the control class of 71.91. Thus, it was found that there was an effect on student learning outcomes using the picture word inductive model on student learning outcomes in English descriptive text material for class X SMA Negeri 1 Meranti.Keywords: Picture Word Inductive Model, Descriptive Text, Writing Skil
AN ANALYSIS STUDENT’S DIFFICULTIES IN SPEAKING ENGLISH AT TWELVE GRADE OF SMA AL-MA’SHUM KISARAN
Full text linkThe purpose of this study was to identify students\u27 difficulties in speaking English in the 12th grade at SMA AL-MA\u27SHUM Kisaran. The purpose of this research was to identify student challenges in speaking English, the causes of these issues, and solutions to those difficulties. This research used the qualitative method. The respondents for this study are the students in class XII IPS 2, which consists of 30 students. The respondent was chosen by a purposive sampling technique. The data gathered during the Observation, Interview, and Questionnaire. The Questionnaire consisted of 15 questions. The findings of this study demonstrate that practically all Students have difficulty Speaking English. Most students struggle with pronunciation and have a limited vocabulary in English. Furthermore, the causes of students\u27 difficulties with the research that have occurred include difficulty memorising vocabulary, a lack of enthusiasm, and a fear of making errors. The researcher also discovered a solution to the students difficulties in speaking English, namely that the students required a conducive class, innovative tactics from the teacher while teaching Speaking English, and that the students must keep using the target language in class and outside of school. Keywords: Analysis, Student’s Difficulties, Speakin
PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN APLIKASI POWTOON TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
Full text linkThe aim of this research is to find out whether there is a significant influence of the Problem Based Learning model based on the Powtoon application on students\u27 mathematical communication skills in statistics material At VIIth Class of MTs Daarul Falah Sei Kamah 2 in 2023/2024 Academic Year. This type of research is quasi-experimental with a two group Pretest-Posttest research design. The population in this study are all MTs Daarul Falah Sei Kamah 2 students in 2023/2024 Academic Year. The sample in this research are VIIth- Class Al as an experimental class using the Problem Based Learning model assisted by the Powtoon Application and VIIth-B Class as a control class using an Expository learning model. Before the learning was given, a pretest was obtained with an average result for the experimental class of 19.55 and a control class of 25.41, while after the learning was completed, a posttest was obtained with an average result for the experimental class of 80.82 and the control class of 77.70. The results of the t test obtained t_count = 6.399 > t_tabel = 2.012, thus H_α was accepted, thus it was found that there was a significant influence from the Problem Based Learning model on the Powtoon application on the students\u27 mathematical communication skills in statistics material at VIIth Class of MTs Daarul Falah Sei Kamah 2 in 2023 /2024 Academic Year.Keywords : Problem Basic Learning, Powtoon, Mathematical Communicatio