OJS UNISMUH Luwuk (Universitas Muhammadiyah Luwuk)
Not a member yet
1071 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MODE PAKAIAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA
Industri fashion yang semakin menjamur telah menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki nilai, inovasi, maupun ciri khas dalam menjalankan usahanya agar tetap eksis terutama dalam bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan di antaranya dengan tujuan memberikan kesan estetika dalam menghasilkan suatu produk atau barang. Tidak jarang dalam implementasinya terjadi hal plagiarisme terkhusus dalam pola atau desain, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian baik materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan terkait plagiarisme mode pakaian dalam ranah hukum Desain Industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Desain Industri terkait plagiarisme desain mode di Indonesia telah didasari oleh teori perlindungan hukum melalui dua cara, yakni perlindungan hukum preventif guna mencegah atau menghindari plagiarisme dan perlindungan hukum represif untuk mengadili pelaku plagiarisme dengan pemberian sanksi atau denda, di mana keduanya mengacu pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
The authority to administer business licenses in the regions and the authority of the regional government in administering business licenses using the Online Single Submission (OSS) system are matters that will be studied. The research method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that the authority to administer business licenses in the regions is a concurrent authority owned by the regions. Where the authority of the regional government must follow the norms, standards, criteria and procedures set by the central government. The implementation of Business Licensing in the Regions is carried out to improve the investment ecosystem. The improvement of the investment ecosystem and business activities includes Risk-Based Business Licensing, basic requirements for Business Licensing, and sector Business Permits and ease of investment requirements. The implementation of Business Licensing using the Online Single Submission (OSS) System by the regional government is limited to operating the system while the Central Government through the OSS institution carries out the implementation. The OSS system does not mean taking over the authority of the regional government in the licensing process, because the regional government continues to oversee investors' commitment to business licensing
KEGAGALAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Implementasi GCG, khususnya pada v, sangat penting karena dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan keuntungan pemegang saham dalam jangka panjang Dengan menggunakan metode hukum normatif, artikel ini menunjukkan: Pertama; GCG merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya hak pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi secara akurat dan tepat waktu; dan tanggung jawab manajemen perusahaan untuk menyediakan informasi secara akurat dan menjalankan nilai fundamental perusahaan. Kedua; implementasi GCG gagal di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih banyak Perbankan Syariah yang ragu-ragu untuk menerapkan GCG secara penuh. Ketiga, Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak hukum. Yang diperlukan adalah perubahan budaya hukum yang akan menerapkan undang-undang dan lembaga ini sebagaimana dirancang untuk digunakan dan komitmen dalam setiap aspek kehidupan profesional untuk menerapkan GCG.Â
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran standar akuntansi keuangan dalam pengelolaan transaksi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil pengujian, penerapan Standar Akuntansi Syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan pada bank syariah termasuk mendukung pembangunan ekonomi karena berdasarkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan memberikan keuntungan yang wajar. Selain itu, pengelolaan transaksi keuangan di BSI telah sesuai dengan PSAK 101
PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS DAN KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA TOKOPEDIA DI KOTA MAKASSAR
Pada era globalisasi ini, hampir semua aktivitas dan kegiatan sehari-hari dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti internet. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Data Indonesia, diketahui bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia di dalam berinternet paling banyak salah satunya untuk melakukan aktivitas berbelanja online yang mencapai angka 42,2% persen dari total pengakses internet. Seperti yang telah dipaparkan mengenai data-data industri e-commerce di Indonesia, salah satu yang menjadi pemain besar di industri e-commerce tersebut adalah Tokopedia. Pendekatan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data pada penelitian saat ini menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan survei sebagai instrumennya. Populasi pengguna Tokopedia yang berjumlah 158,3 juta, teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana melalui alat SPSS 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Terdapat pengaruh secara positif dan signgikan untuk variabel brand image yang dimiliki Tokopedia terhadap loyalitas konsumen oleh Pengguna Tokopedia di Makassar, (2) Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan untuk variabel brand image yang dimiliki Tokopedia terhadap kepuasan konsumen oleh Pengguna Tokopedia di Makassar
ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Curriculum is the starting point of‘anSeducation. A good curriculum is a curriculum that is based on relevant curriculum development principles. Both relevant to the times, the needs of market prey, and relevant to religion. However, the frequent occurrence of curriculum’changes in Indonesia illustrates that there are still problems in our educational curriculum.SThe purposeSof this research is to find out whether theSAl Hikmah Integrated PAUD Islamic education institution has developed its institutional curriculum based on existing curriculum development principles. The research uses descriptive qualitative methods through questionnaires given to research targets related to the principlesSof curriculum development and literature study toSanalyze research results.SThe results ofSthe analysis of this research are that the Al Hikmah Integrated PAUD Islamic education institution has used curriculum principles both in general and specifically, so that institutions can brand themselves to continue to develop amidst the progress of the times
IMPLEMENTASI MATA PELAJARAN KITABAH DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BACA TULIS ARAB GUNDUL SANTRI MADRASAH DINIYAH
Students who are slow to learn and have low achievement can also be caused by IQ factors or can be family factors. According to research by Binet and Simon, mentally weak children have an IQ between 50 and 69, classified as slow learners. This study aims to describe the implementation of the kitabah subject in improving the ability to read and write bald Arabic at Madrasah Diniyah Al Irsyadiyah. The type of research conducted is qualitative research with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation. The results of this study are that the implementation of the Kitabah subject by Islamic religious education teachers is the right method in the process of increasing bald Arabic reading and writing. The obstacle faced by these teachers in reading and writing Arabic is that there is a lack of educators in the field of Islam, children do not receive guidance at home while reading and writing Arabic in Madrasah Diniyah is very limited. The solution carried out by Islamic religious education teachers overcomes the obstacles faced by students in this case by means that the teacher must work together with the parents or guardians of students or students
PENGARUH KETELADANAN GURU AKIDAH AKHLAK TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA
In the context of concerns about teacher behaviour that does not motivate students, such as shouting at students, frequent teacher tardiness, or coldness in interactions with students, this study focuses on the impact of teacher exemplary behaviour on student character building at Mts Swasta Darul Ulum Budi Agung Medan. This study used a quantitative method with a descriptive correlational approach, including Pearson product moment correlation analysis and simple linear regression test. The results confirmed that teachers' exemplary behaviour in the aspects of creed and morals has a significant influence on students' character development, with a strong correlation level. The simple linear regression test shows that the exemplary behaviour of teachers in this case makes a positive contribution of 37.81% to student character. The validity and reliability of the research instruments have been well tested. These findings, reinforced by data analysis using SPSS version 20 software, emphasise the important role of teacher exemplarity in shaping student character in this educational institution, and encourage efforts to improve teacher exemplarity as a positive step to effectively shape student character
PERLINDUNGAN MEREK PRODUK UMKM: KONSTRUKSI HUKUM & PERAN PEMERINTAH
Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan nama Merek merupakan hal yang penting bagi suatu UMKM, dalam hal ini pemerintah juga memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pemahaman tentang Merek. Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui perlindungan atas Merek UMKM yang tidak terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Melalui penelitian ini penulis menganalisa pentingnya Merek dalam UMKM. UU Merek dan Indikasi Geografis saat ini menjadi senjata bagi para pelaku kejahatan Merek, dengan segala isi dan manfaatnya telah ditelaah terlebih dahulu yang dilihat dari beberapa landasan. Demi mewujudkan kemajuan bangsa Pemerintah berkewajiban membimbing para pelaku usaha terutama bagi pemilik Merek agar terhindar dari sengketa Merek nantinya
KEJAHATAN TERHADAP PERKAWINAN (PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA)
The crime against marriage is for anyone who holds a marriage when knowing that marriages or marriages that have existed become a barrier to the legality of the marriage. Therefore, it is important to review a positive criminal law in Indonesia regarding crimes against marriage. This research is an empirical juridical research that then the data will be analyzed in a cailiative-normative manner, examining by interpreting by inferring the data contained in the statutory documents. In qualitative methods, it is built on secondary data in the form of theory, meaning and substance from various literatures and laws and regulations so that conclusions are reached. The results showed that crimes against marriage based on the Criminal Code in positive criminal law in Indonesia, namely crimes and violations are threatened with punishment which is suffering or torture for the person concerned. However, there are still types of crimes regulated outside the Criminal Code, known as "special crimes" such as corruption, subversion, narcotics, economic crimes. Violation is a minor criminal act, the threat of punishment is in the form of a fine or confinement. All criminal acts that are classified as violations are regulated in book III of the Criminal Code. Crimes against marriage based on Islamic law, namely in Islam when someone commits a crime, there must be criminal responsibility. Islam divides the two in regulating Islamic criminal punishment, first jarimah hudud which is the punishment given to criminal perpetrators in accordance with the Qur'an and hadith. The two jarimah takzir, namely the criminal sanctions imposed on criminals are not contained in the Qur'an and this hadith of punishment is determined by the ruler