Jurnal Ilmiah Universitas Islam Balitar
Not a member yet
2054 research outputs found
Sort by
PENGARUH INSTALASI LISTRIK TIDAK STANDAR TERHADAP RESIKO KEBAKARAN RUMAH DI KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI
Full text linkThe Pare sub-district had the highest fire incidence rate in Kediri Regency in 2023, with 20% of fire incidents being house fires, and 37.5% of these caused by electrical installations that did not meet the required standards. The community lacks awareness regarding the use of standard electrical installations. This study employed a qualitative approach, using interviews and observations, and analyzed the data through source and method triangulation to ensure the validity of the findings. The results indicated that all houses of respondents who had experienced fires had non-standard electrical installations. The components of the electrical installation, such as cables, junction boxes, and switches, exhibited a high level of non-compliance, with cables being the most problematic component (100% non-compliant), followed by junction boxes (80%) and switches (60%). Cables were the primary contributor to fire incidents, accounting for 80% of cases. Junction boxes and light fittings also contributed to the fires in the respondents\u27 houses, with each accounting for 10%.Kecamatan Pare mempunyai tingkat kebakaran tertinggi di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 dengan 20% kejadian kebakaran merupakan kebakaran rumah, dan 37,5% di antaranya disebabkan oleh instalasi listrik yang tidak memenuhi standar. Masyarakat belum mempunyai kesadaran untuk menggunakan instalasi listrik standar. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi, penelitian ini menganalisis data melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah responden yang pernah mengalami kebakaran semuanya memiliki instalasi listrik yang tidak standar. Komponen instalasi listrik seperti kabel, kotak kontak, dan sakelar memiliki tingkat ketidakstandaran yang tinggi, dengan kabel sebagai komponen paling bermasalah (100% tidak standar), diikuti oleh kotak kontak (80%) dan sakelar (60%). Kabel memiliki peran terbesar dalam menyebabkan kebakaran dengan presentase 80%. Kotak Kontak dan Fitting Lampu juga berperan dalam menyebabkan kebakaran di rumah responden dengan presentase masing-masing 10%
Perbandingan Bentuk Badan Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia dan Singapura
Full text linkPenelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia dan Singapura. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi underlying kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum dan arah kegiatan lembaga agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah Company sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik yang dimiliki ternyata memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada Companies Act 1967. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada Association Incorporated Act 1981 dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia berbeda dengan Public Company Limited by Guarantee di Singapura.Penelitian ini dilakukan guna mengetahui perbandingan bentuk badan hukum pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia dan Singapura. Pemilihan bentuk badan hukum yang menjadi underlying kegiatan lembaga tersebut akan menentukan entitas hukum dan arah kegiatan lembaga agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif untuk mengkaji topik yang dibahas. Walaupun berbeda secara istilah, dan di Indonesia mengenal istilah Company sebagai eksistensi suatu perusahaan yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, namun karakteristik yang dimiliki ternyata memiliki beberapa kesamaan. Hal ini dikarenakan badan usaha maupun badan hukum di Singapura tunduk pada Companies Act 1967. Perkumpulan berbadan hukum oleh Singapura dianggap sebagai Asosiasi berbadan hukum yang tunduk pada Association Incorporated Act 1981 dan memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia berbeda dengan Public Company Limited by Guarantee di Singapura
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak
Full text linkPenelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia
Full text linkPenelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum. 
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Kawasan Geopark
Full text linkPerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kawasan geopark. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengevaluasi penerapan konsep geopark sebagai upaya integratif untuk melindungi sumber daya alam. Metodologi yang digunakan meliputi kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep geopark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan geopark mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berupa rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat masih menghambat optimalisasi pengelolaan geopark. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan geopark serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kawasan geopark. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengevaluasi penerapan konsep geopark sebagai upaya integratif untuk melindungi sumber daya alam. Metodologi yang digunakan meliputi kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep geopark. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan geopark mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berupa rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat masih menghambat optimalisasi pengelolaan geopark. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan geopark serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat
DEVELOPMENT OF STEM-BASED EARTHQUAKE MITIGATION EDUCATIONAL MEDIA FOR HIGH SCHOOL STUDENTS\u27 LEARNING
No full textKnowledge about earthquake disaster mitigation is mandatory, so the government includes this material in the education curriculum. Earthquake educational media based on science, technology, engineering, and mathematics (STEM) is considered capable of supporting learning that encourages students to be active, creative, and innovative in completing STEM-based experimental projects so that it can improve students\u27 understanding of the material. The purpose of this study was to determine the effect of developing educational teaching media in the form of teaching aids equipped with STEM-based earthquake mitigation learning e-modules on the learning outcomes of students at SMAN 2 Blitar. The research method used in this study is research and development (R&D) with the analysis, design, development, implementation, and evaluation (ADDIE) development model. Data was collected from needs analysis, module validation, response, and student learning outcomes. The results of the T-test showed a significant difference, namely an increase in student learning outcomes, in classes that received learning with STEM-based educational media
Komunikasi Interpersonal Pada Remaja Melalui Meme di Media Discord
No full textThis study aims to understand teenagers\u27 interpersonal communication patterns through the use of memes on Discord, identify the motivations behind them, and their impact on social relationships. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis on a community of active teenagers on Discord. Informants were teenagers aged 15-19 years old who were active for at least the last three months. The results showed that memes became an effective communication tool to convey humor, symbols, and strengthen social relationships. Discord provides a flexible space to share memes as a creative medium that reflects teenagers\u27 perspectives and experiences. The effectiveness of communication is influenced by content relevance, creativity, and cultural sensitivity. However, challenges such as lack of context understanding, fear of criticism, and content saturation also arise. Good moderation within the group is important to create a safe space that is balanced between freedom of expression and community norms.Penelitian ini bertujuan memahami pola komunikasi interpersonal remaja melalui penggunaan meme di Discord, mengidentifikasi motivasi di baliknya, serta dampaknya terhadap hubungan sosial. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen pada komunitas remaja aktif di Discord. Informan adalah remaja usia 15–19 tahun yang aktif selama minimal tiga bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meme menjadi alat komunikasi efektif untuk menyampaikan humor, simbol, dan mempererat hubungan sosial. Discord memberi ruang fleksibel untuk berbagi meme sebagai medium kreatif yang mencerminkan perspektif dan pengalaman remaja. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh relevansi konten, kreativitas, serta sensitivitas budaya. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman konteks, takut dikritik, dan kejenuhan konten juga muncul. Moderasi yang baik dalam grup penting untuk menciptakan ruang aman yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan norma komunitas
Nasab dan Kekuasaan Simbolik: Analisis Sosiologis Atas Polemik Rekontekstualisasi Nasab Ba‘Alwi di Indonesia
No full textIn traditional Muslim societis, liniage is not only seen as biological descent, but as a symbol with capital value in social and religious contexts. Titles such as Sayyid or Habib in the Ba’alwi community become symbols of spiritual and moral authority, providing legitimacy within the social structure. Pierre Bourdieu’s theory of symbolic power helps to understand liniage as a social construct that organizes hierarchy based on religious status recognition. Through a literature study and discourse analysis approach, this research aims to analyze how symbols play an important role in shaping power relations and the productions of knowledge in society. The controversy surrounding the legitimacy of liniage, as reflected in the genealogy og Husainuddin Utsman Al-Bantani, illustrates the existence of conflicts between tradition preservation and the drive for social equality. Therefore, liniage functions as an element that links spritual, political identity, and the dynamics of power in a society rich in meaning.Pada masyarakat muslim tradisional, nasab bukan hanya dilihat sebagai keturunan biologis, tetapi sebagai simbol yang memiliki nilai kapital sosial dan keagamaan. Gelar-gelar seperti sayyid atau habib dalam komunitas Ba‘alwi menjadi simbol otoritas spiritual dan moral, yang memberikan legitimasi dalam struktur sosial. Teori kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu membantu memahami nasab sebagai konstruksi sosial yang mengatur hierarki berdasarkan pengakuan terhadap status keagamaan. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis wacana, penelitian ini bermaksud menganalisis bahwa simbol berperan penting dalam membentuk relasi kuasa dan produksi pengetahuan dalam masyarakat. Kontroversi tentang keabsahan nasab, yang tercermin dalam riset genealogi Imaduddin Utsman Al-Bantani, mencerminkan adanya konflik antara pelestarian tradisi keagamaan dan dorongan untuk kesetaraan sosial. Oleh karena itu, nasab berfungsi sebagai elemen yang menghubungkan dimensi spiritual, politik identitas, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang kaya akan makna
The Effect Of Gallery Walk Learning Model To Improve Students\u27 Creativity In Elementary School Fine Arts Subjects
Full text linkTeachers play a crucial role in fostering innovative and engaging learning environments to ensure that educational goals are effectively achieved. Selecting an appropriate learning model can significantly support the development of student creativity, particularly in Fine Arts, a subject that heavily relies on imagination and personal expression. The creativity levels among fourth-grade elementary students remain relatively low, as reflected in their limited ability to generate original ideas and the lack of variety in instructional models used by teachers, which are still largely traditional and project-based. This research aims to examine the impact of the Gallery Walk learning model on enhancing student creativity in Fine Arts. A quantitative approach was employed using a Quasi-Experimental method with a Nonequivalent Control Group Design. The study population included all fourth-grade students in Pule District, totaling 578 students. From this population, 82 students were selected through purposive sampling from SD Negeri 1 Joho, SD Negeri 4 Pule, and SD Negeri 2 Joho. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, using instruments such as creativity rating scales and product assessment tools. The results of the hypothesis test, conducted using an independent samples t-test, indicated a significance value of 0.000 ≤ 0.05, demonstrating a meaningful effect of the Gallery Walk model on improving student creativity. This model has proven effective in encouraging students to express their creative ideas more fully in Fine Arts learning
The Best Web-Based Set Top Box (STB) Determination System Using The Analytical Hierarchy Process (AHP) Method
Full text linkThe transition from analog to digital television requires the public to use set top box (STB) devices in order to receive digital broadcasts. However, many users struggle to choose an set top box that suits their location and specific needs. This study aims to determine the best location-based set top box recommendations using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. AHP was chosen because it is capable of systematically processing comparisons of criteria such as chipset, brand, price, and features. Primary data was collected through surveys and interviews with technicians in Blitar City, while secondary data was obtained from journals and technical documentation. The results of the study indicate that the brand criterion holds the highest weight, followed by chipset, features, and price. Set top box with Sunplus chipsets demonstrated the best performance in areas with weak signals. The web-based system was developed using JavaScript, and the calculations were supported by Python to verify accuracy. Therefore, the AHP method is highly effective in providing optimal set top box recommendations based on location and user needs, while also serving as a digital education tool for the community. This system is expected to assist both the public and technicians in improving the quality of digital TV signal reception as an alternative solution. Based on the research results, the developed web-based system provides convenience for users in determining the best set top box according to the required location. The website is equipped with location input forms, internet feature preferences, and detailed score calculation features for each set top box brand, with varying output values. This white box testing successfully validated the implementation of the Analytical Hierarchy Process (AHP) for calculating the score of the set top box (STB). The test confirmed that the scoring function accurately produced the correct total score of 0.6673 for the GX6605 STB. This successful execution demonstrates the reliability and correctness of the system\u27s decision-making process