Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Not a member yet
555 research outputs found
Sort by
STATISTICAL LITERACY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CURRICULA: HISTORICAL REVIEW AND DEVELOPMENT
No full textLiterasi statistika merupakan kemampuan penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Penelitian ini mengumpulkan informasi sejauh mana kemampuan literasi statistika didukung oleh kurikulum matematika untuk Sekolah Dasar di Indonesia. Studi dokumentasi dilakukan pada beberapa naskah kurikulum, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, Kurikulum 2013, serta revisi Kurikulum 2013 (2016, 2018, dan 2020). Sebagai pembanding, dianalisis pula Cambridge Primary Mathematics Curriculum dan kurikulum 1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan statistik deskriptif dan pembuatan diagram dijumpai pada semua kurikulum matematika SD tahun 2004 hingga 2020. Pada kurikulum 2013 dan sesudahnya, dijumpai pula kompetensi terkait pengumpulan data dan interpretasi data. Adapun kompetensi terkait peluang hanya dijumpai pada kurikulum 2013, Cambridge, dan kurikulum 1975. Masih diperlukan pengembangan kurikulum pada kompetensi proses pemecahan masalah statistika serta pendalaman terkait penggunaan statistik deskriptif dan diagram secara tepat.
Statistical literacy is an essential competence to face the 4.0 industrial revolution. This study aims to collect information on how statistical literacy skills accounted in the Indonesian primary school mathematics curriculum. We study several curriculum documents' that had been used in Indonesia, namely the 2004 Competency-Based Curriculum, the 2006 Education Unit Level Curriculum, the 2013 Curriculum, and the revised 2013 Curriculum (2016, 2018, and 2020). We also analyzed the Cambridge Primary Mathematics Curriculum and the 1975 Indonesian curriculum. We find that calculation of descriptive statistics and chart making appeared on all Indonesian primary school mathematics curricula. The 2013 curriculum and its successor also contains some competencies related to data collection and interpretation. Probability-related competence is found only on the 2013 curriculum, the 1975 curriculum, and the Cambridge Curriculum. Further curriculum development should be focused on the statistical problem-solving competence and appropriate use of descriptive statistics and charts.Literasi statistika merupakan kemampuan penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Penelitian ini mengumpulkan informasi sejauh mana kemampuan literasi statistika didukung oleh kurikulum matematika untuk Sekolah Dasar di Indonesia. Studi dokumentasi dilakukan pada beberapa naskah kurikulum, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, Kurikulum 2013, serta revisi Kurikulum 2013 (2016, 2018, dan 2020). Sebagai pembanding, dianalisis pula Cambridge Primary Mathematics Curriculum dan kurikulum 1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan statistik deskriptif dan pembuatan diagram dijumpai pada semua kurikulum matematika SD tahun 2004 hingga 2020. Pada kurikulum 2013 dan sesudahnya, dijumpai pula kompetensi terkait pengumpulan data dan interpretasi data. Adapun kompetensi terkait peluang hanya dijumpai pada kurikulum 2013, Cambridge, dan kurikulum 1975. Masih diperlukan pengembangan kurikulum pada kompetensi proses pemecahan masalah statistika serta pendalaman terkait penggunaan statistik deskriptif dan diagram secara tepat.
Statistical literacy is an essential competence to face the 4.0 industrial revolution. This study aims to collect information on how statistical literacy skills accounted in the Indonesian primary school mathematics curriculum. We study several curriculum documents' that had been used in Indonesia, namely the 2004 Competency-Based Curriculum, the 2006 Education Unit Level Curriculum, the 2013 Curriculum, and the revised 2013 Curriculum (2016, 2018, and 2020). We also analyzed the Cambridge Primary Mathematics Curriculum and the 1975 Indonesian curriculum. We find that calculation of descriptive statistics and chart making appeared on all Indonesian primary school mathematics curricula. The 2013 curriculum and its successor also contains some competencies related to data collection and interpretation. Probability-related competence is found only on the 2013 curriculum, the 1975 curriculum, and the Cambridge Curriculum. Further curriculum development should be focused on the statistical problem-solving competence and appropriate use of descriptive statistics and charts
MEMAHAMI ETNOGRAFI PAPUA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN TUR STUDI
Full text linkPenelitian yang mengkaji antara metode pembelajaran tur studi dan etnografi relatif sangat terbatas khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap etnografi Papua dan tantangan melakukan tur studi etnografi berdasarkan refleksi terhadap model pembelajaran ini. Partisipan dalam penelitian adalah mahasiswa Universitas Yapis Papua, Jayapura, yang berpartisipasi dalam program tur studi ke Museum Lokabudaya, Universitas Cenderawasih. Penelitian mengadopsi penelitian kualitatif dengan metode grounded theory. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengkodean dengan pendekatan induktif dan dengan bantuan software NVivo (12). Hasil dari analisis data membentuk beberapa kategori di antaranya budaya dan konteks (pemahaman budaya lokal), eksplorasi budaya dan keterhubungan, serta melihat budaya dalam perspektif berbeda. Hasil penelitian juga memberi gambaran tantangan tur studi berdasarkan refleksi partisipan. Kesimpulan, partisipan menunjukkan transformasi pemahaman budaya dan nilai-nilai yang lebih luas dengan tidak hanya berfokus pada budaya dan suku yang ditampilkan di museum, tetapi juga menghubungkan dengan budaya yang dibawa dan melekat pada diri partisipan. Meskipun demikian, fungsi kontrol dalam tur studi merupakan kelemahan terbesar dan dapat memberi pengaruh terhadap hasil dan tujuan pembelajaran
TINGKAT PEMAHAMAN KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap implementasi standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, khususnya di Sekolah Dasar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari Sekolah Dasar Negeri yang terakreditasi A dan B pada daerah perkotaan di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling. Data primer dalam penelitian ini adalah pengetahuan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap standarpengelolaan pendidikan, sedangkan data skunder adalah dokumen instrumen implementasi standar pengelolaan pendidikan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap regulasi standar pengelolaan pendidikan tergolong cukup paham, sementara komite sekolah memiliki pemahaman terhadap regulasi standar pengelolaan pendidikan tergolong kurang. Kedua, berdasarkan hasil analisis data, kepala sekolah dan guru menganggap implementasi tata kelola sekolah tergolong cukup sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, sementara menurut komite sekolah implementasi tata kelola sekolah tergolong kurang. Dengan demikian, faktor utama implementasi tata kelola sekolah adalah pemahaman individu wargasekolah yang harus tepat terhadap standar pengelolaan pendidikan, hal apa saja yang termasuk dalam standar pengelolaan pendidikan, bagaimana perannya dalam implementasi, dan bagaimana dampaknya apabila tata kelola sekolah tidak berjalan sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.
This study aims to determine the level of understanding of school principals, teachers, and committees as if in the implementation of education management standards by primary and secondary education units, especially in public elementary schools. This research uses a descriptive quantitative method. The data were obtained from accredited A and B elementary schools in urban areas in eight districts/cities in West Java, with the sampling technique using purposive sampling. The primary data in this study were the knowledge of school principals, teachers, and school committees of education management standards, while secondary data were documents of the implementation of education management standards. Data analysis using descriptive statistics. The results showed, firstly that the understanding of school principals and teachers of education management standard regulations was quite understanding, while the school committee had a lack of understanding of the education management standard regulations, secondly based on the results of data analysis that, principals and teachers considered the implementation of school governance. the category was sufficient according to the education management standard, while according to the school committee, the implementation of school governance was in the poor category. Thus, the main factor in the implementation of school governance is the understanding of individual school members who must be precise with the education management standards, in what is this, the education management standards, and how they play a role in its implementation, as well as the impact of school governance, does not run according to management standards. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap implementasi standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, khususnya di Sekolah Dasar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari Sekolah Dasar Negeri yang terakreditasi A dan B pada daerah perkotaan di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling. Data primer dalam penelitian ini adalah pengetahuan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap standarpengelolaan pendidikan, sedangkan data skunder adalah dokumen instrumen implementasi standar pengelolaan pendidikan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap regulasi standar pengelolaan pendidikan tergolong cukup paham, sementara komite sekolah memiliki pemahaman terhadap regulasi standar pengelolaan pendidikan tergolong kurang. Kedua, berdasarkan hasil analisis data, kepala sekolah dan guru menganggap implementasi tata kelola sekolah tergolong cukup sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan, sementara menurut komite sekolah implementasi tata kelola sekolah tergolong kurang. Dengan demikian, faktor utama implementasi tata kelola sekolah adalah pemahaman individu wargasekolah yang harus tepat terhadap standar pengelolaan pendidikan, hal apa saja yang termasuk dalam standar pengelolaan pendidikan, bagaimana perannya dalam implementasi, dan bagaimana dampaknya apabila tata kelola sekolah tidak berjalan sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.
This study aims to determine the level of understanding of school principals, teachers, and committees as if in the implementation of education management standards by primary and secondary education units, especially in public elementary schools. This research uses a descriptive quantitative method. The data were obtained from accredited A and B elementary schools in urban areas in eight districts/cities in West Java, with the sampling technique using purposive sampling. The primary data in this study were the knowledge of school principals, teachers, and school committees of education management standards, while secondary data were documents of the implementation of education management standards. Data analysis using descriptive statistics. The results showed, firstly that the understanding of school principals and teachers of education management standard regulations was quite understanding, while the school committee had a lack of understanding of the education management standard regulations, secondly based on the results of data analysis that, principals and teachers considered the implementation of school governance. the category was sufficient according to the education management standard, while according to the school committee, the implementation of school governance was in the poor category. Thus, the main factor in the implementation of school governance is the understanding of individual school members who must be precise with the education management standards, in what is this, the education management standards, and how they play a role in its implementation, as well as the impact of school governance, does not run according to management standards. 
STRATEGI PRIORITAS PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Full text linkIndonesian government is focusing on improving the quality and effectiveness of Vocational High Schools (SMK) as mandated in Presidential Instruction No. 9 of 2016. One form of its efforts is to transform SMKs into Regional Public Service Bodies (BLUD). This study aims to design a strategy to increase the effectiveness of SMK-BLUD based on the implementation of school governance (SG) and integrated quality management (TQM). This study uses a quantitative approach using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data obtained through the Group Disscusion Forum (FGD) with expert experts. The results of the AHP analysis show that the strategies that can be taken by SMK-BLUDs so that the effectiveness of school management can be implemented maximally is by increasing the implementation of school governance in schools by increasing the criteria for strong and firm leadership in Human Resources (Man) in SMK-BLUD. Meanwhile, based on the results of the analysis of the sub-elements on each element through the ISM, it is considered necessary to improve and improve each sub-element or variable that is at the bottom level first. Then combine the variables at the bottom level with the optimization model that has been analyzed using AHP so that it can improve the performance of variables or sub-elements that are at the bottom level in giving an impact on the variables above it of each element.Pemerintah Indonesia sedang fokus pada peningkatan mutu dan efektivitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 9 tahun 2016. Salah satu wujud upayanya adalah dengan mentransformasikan SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi peningkatan efektivitas SMK-BLUD berbasis penerapan tata kelola sekolah (SG) dan manajemen mutu terpadu (TQM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Data diperoleh melalui Forum Group Disscusion (FGD) dengan pakar ahli. Hasil analisis AHP, strategi yang dapat ditempuh oleh SMK-BLUD agar efektivitas pengelolaan sekolah dapat dilaksanakan dengan maksimal yaitu dengan meningkatkan penerapan school governance di sekolah melalui peningkatan kriteria kepemimpinan yang kuat dan tegas pada Sumber Daya Manusia (Man) yang ada di SMK-BLUD. Sementara berdasarkan hasil analisis subelemen pada setiap elemen melalui ISM, dinilai perlu pembenahan dan peningkatan pada setiap subelemen atau variabel yang berada pada bottom level terlebih dahulu. Kemudian menggabungkan variabel yang berada pada bottom level dengan model optimasi yang telah dianalisis menggunakan AHP sehingga mampu meningkatkan kinerja variabel atau subelemen yang berada pada bottom level dalam memberikan dampaknya pada variabel yang berada diatasnya dari masing-masing elemen
DIGITAL TRANSFORMATION DIVERGENCE OF MANAGEMENT ITEM BANK FACING THE ERA OF SOCIETY 5.0
Full text linkArtikel ini bertujuan menganalisis divergensi aktor-individual dalam pengelolaan bank soal digital menghadapi kebutuhan pemanfaatan big data pada masyarakat era 5.0. Kompleksitas divergensi tata kelola organisasi dilihat dari pendekatan berpikir sistem dimulai dari identifikasi permasalahan, pembuatan model konseptual, serta usulan yang berbasis tindakan secara menyeluruh dari setiap pemangku kepentingan. Ragam metode berpikir sistem yang digunakan berupa Soft Systems Methodology untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menganalisis secara keseluruhan pemikiran, perkataan, dan tindakan pemilikmasalah. Hasil dari pendekatan sistem menunjukkan, transformasi digital di dalam pengelolaan bank soal mengalami hambatan ketercapaian pemanfaatan big data karena adanya divergensi institusional berupa hibridasi tata kelola administrasi publik yang disebabkan oleh mekanisme power, attraction, dan mimesis. Solusi yang dapat dilakukan dalam mendorong percepatan transformasi digital pertama terletak pada aspek power di level makro perlu adanya tata ulang aturan kelembagaan tranformasi digital yang terarahdan spesifik. Kedua pada aspek attraction perlu adanya penguasaan kompetensi bahasa pemrograman, data base enginering, dan data mining di setiap pegawai yang terlibat. Ketiga, pada aspek mimesis, organisasi dapat merujuk pada praktik terbaik keberhasilan organisasi lain. Kesimpulan penelitian menunjukkan terdapat dua belas aktivitas divergensi aktorindividual yang menyebabkan hibridasi administrasi publik dan empat di antaranya mendukung perwujudan tranformasi digital.
This article aims to analyze the divergence of individual actors in managing digital item banks in facing the needs of using big data in the 5.0 eras. The complexity of divergence in organizational governance captured from the systems thinking approach starting from the problems of making, conceptual models, and based on the overall actions of each stakeholder. Various systems thinking methods are used in the form of Soft Systems Methodology to answer research questions that analyse the overall thoughts, words, andactions of the problem owner. The results of the systems approach show that digital transformation in bank management is experiencing obstacles to achieving the use of big data due to institutional divergences in the form of hybridization in public administration governance caused by power, attractiveness and mimesis. The solution that can be done in encouraging the acceleration of the first digital transformation lies in the aspect of power at the macro level, there is a need for a directed and specific restructuring of the digitaltransformation institutional rules. Second, in the aspect of attraction, it is necessary to master the competence of programming languages, database techniques, and data mining for every employee involved. Third, in the mimetic aspect, organizations can refer to the best practices of other organizations’ success. The conclusion of the study shows that there are twelve individual actor-divergent activities that cause hybridization of public administration and four support the realization of the digital transformation.Artikel ini bertujuan menganalisis divergensi aktor-individual dalam pengelolaan bank soal digital menghadapi kebutuhan pemanfaatan big data pada masyarakat era 5.0. Kompleksitas divergensi tata kelola organisasi dilihat dari pendekatan berpikir sistem dimulai dari identifikasi permasalahan, pembuatan model konseptual, serta usulan yang berbasis tindakan secara menyeluruh dari setiap pemangku kepentingan. Ragam metode berpikir sistem yang digunakan berupa Soft Systems Methodology untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menganalisis secara keseluruhan pemikiran, perkataan, dan tindakan pemilikmasalah. Hasil dari pendekatan sistem menunjukkan, transformasi digital di dalam pengelolaan bank soal mengalami hambatan ketercapaian pemanfaatan big data karena adanya divergensi institusional berupa hibridasi tata kelola administrasi publik yang disebabkan oleh mekanisme power, attraction, dan mimesis. Solusi yang dapat dilakukan dalam mendorong percepatan transformasi digital pertama terletak pada aspek power di level makro perlu adanya tata ulang aturan kelembagaan tranformasi digital yang terarahdan spesifik. Kedua pada aspek attraction perlu adanya penguasaan kompetensi bahasa pemrograman, data base enginering, dan data mining di setiap pegawai yang terlibat. Ketiga, pada aspek mimesis, organisasi dapat merujuk pada praktik terbaik keberhasilan organisasi lain. Kesimpulan penelitian menunjukkan terdapat dua belas aktivitas divergensi aktorindividual yang menyebabkan hibridasi administrasi publik dan empat di antaranya mendukung perwujudan tranformasi digital.
This article aims to analyze the divergence of individual actors in managing digital item banks in facing the needs of using big data in the 5.0 eras. The complexity of divergence in organizational governance captured from the systems thinking approach starting from the problems of making, conceptual models, and based on the overall actions of each stakeholder. Various systems thinking methods are used in the form of Soft Systems Methodology to answer research questions that analyse the overall thoughts, words, andactions of the problem owner. The results of the systems approach show that digital transformation in bank management is experiencing obstacles to achieving the use of big data due to institutional divergences in the form of hybridization in public administration governance caused by power, attractiveness and mimesis. The solution that can be done in encouraging the acceleration of the first digital transformation lies in the aspect of power at the macro level, there is a need for a directed and specific restructuring of the digitaltransformation institutional rules. Second, in the aspect of attraction, it is necessary to master the competence of programming languages, database techniques, and data mining for every employee involved. Third, in the mimetic aspect, organizations can refer to the best practices of other organizations’ success. The conclusion of the study shows that there are twelve individual actor-divergent activities that cause hybridization of public administration and four support the realization of the digital transformation
The
Full text linkPandemi COVID-19 mengakibatkan penutupan sekolah dan perpindahan ke pembelajaran daring secara mendadak tanpa ada persiapan yang matang. Pemerintah melalui Kemendikbud menetapkan program belajar dari rumah untuk semua jenjang pendidikan, tidak terkecuali pendidikan anak usia dini yang di dalamnya termasuk Raudhatul Athfal (RA). Identifikasi permasalahan program belajar dari rumah yang diterapkan pada lembaga RA di daerah terpencil menjadi penting sebagai langkah awal usaha perbaikan kualitas dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh anak. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan melibatkan 24 guru RA dan 20 orang tua anak didik di kecamatan Aluh-Aluh kabupaten Banjar. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi guru RA dalam melaksanakan program belajar dari rumah bagi anak usia dini, yaitu kesenjangan internet dan teknologi digital, kesulitan adaptasi kurikulum darurat, rendahnya kompetensi guru berkaitan dengan pendidikan jarak jauh (PJJ); kurang sinergisnya komunikasi guru-orang tua, dan rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan bagi anak usia dini. Jika dibiarkan, permasalahan ini dapat memperluas kesenjangan akses pendidikan khususnya bagi anak usia dini di daerah terpencil
STRATEGI PEMIMPIN PESANTREN DALAM MENGELOLA PEMASARAN PENDIDIKAN BERKEUNGGULAN
Full text linkPendidikan berkeunggulan tidak hanya lahir dari sekolah umum tetapi juga dapat lahir dari pesantren yang memiliki konsep pendidikan berkeunggulan seperti di Pondok Pesantren Darussalam Puncak, yaitu IICP (International Islamic Class Program). Tujuan penelitian ini, pertama, mendeskripsikan strategi pemimpin dalam promosi pendidikan berkeunggulan di Pondok Pesantren Darusalam Puncak Pamekasan. Kedua, mendeskripsikan implementasi perencanaan pemasaran pendidikan berkeunggulan. Ketiga, mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan logistik untuk pendidikan berkeunggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, strategi promosi pendidikan berkeunggulan dilakukan dengan sosialisasi pada wali santri. Promosi juga dilakukan melalui media sosial, website resmi pondok pesantren, brosur, dan presentasi kepada berbagai lembaga. Kedua, implementasi perencanaan pemasaran pendidikan berkeunggulan dilakukan melalui analisis SWOT serta melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dan berpengalaman di bidangnya. Ketiga, pemenuhan logistik serta sarana dan prasarana menjadi prioritas utama untuk pendidikan berkeunggulan di Darussalam Puncak. Kesimpulan, strategi pemimpin dalam pemasaran pendidikan berkeunggulan di lingkungan pesantren Darrusalam Puncak Pamekasan dilakukan dengan konsep bauran pemasaran terdiri dari 7P, yaitu: product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process dengan mengedepankan pada promosi, harga, hasil.
Excellence education is not only born from public schools but can also be born from pesantren (Islamic boarding school) with excellent education concept such as at the Darussalam Puncak Islamic Boarding School, namely IICP (International Islamic Class Program). This study aims, first, to describe the strategy of the leader in the promotion of excellent education at Pondok Pesantren Darusalam Puncak Pamekasan. Second, to describe the implementation of excellent education marketing planning. Third, describing the fulfilment of logistical needs for excellent education. This research used a qualitative approach with a type of case study. The data collection method was done through interviews, observation, and documentation. Data were analysed by using an interactive model and the data validity was carried out by testing the credibility, transferability, dependability and confirmability. The results showed, first, the strategy of promotion is carried out by socializing the IICP to students’ parent. In addition, it is also carried out through social media, the pesantren official website, brochures, and presentations to various institutions. Second, the implementation of marketing planning is analysed through SWOT and involved influentialand experienced figures in their fields. Third, the fulfilment of logistics, facilities, and infrastructure are top priority for IICP. In conclusion, the leadership strategy in marketing excellent education at Pondok Pesantren Darrusalam Puncak Pamekasan is implemented with the concept of a marketing mix consisting of 7Ps, namely: product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process by prioritizing promotions, prices, and results.Pendidikan berkeunggulan tidak hanya lahir dari sekolah umum tetapi juga dapat lahir dari pesantren yang memiliki konsep pendidikan berkeunggulan seperti di Pondok Pesantren Darussalam Puncak, yaitu IICP (International Islamic Class Program). Tujuan penelitian ini, pertama, mendeskripsikan strategi pemimpin dalam promosi pendidikan berkeunggulan di Pondok Pesantren Darusalam Puncak Pamekasan. Kedua, mendeskripsikan implementasi perencanaan pemasaran pendidikan berkeunggulan. Ketiga, mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan logistik untuk pendidikan berkeunggulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, strategi promosi pendidikan berkeunggulan dilakukan dengan sosialisasi pada wali santri. Promosi juga dilakukan melalui media sosial, website resmi pondok pesantren, brosur, dan presentasi kepada berbagai lembaga. Kedua, implementasi perencanaan pemasaran pendidikan berkeunggulan dilakukan melalui analisis SWOT serta melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dan berpengalaman di bidangnya. Ketiga, pemenuhan logistik serta sarana dan prasarana menjadi prioritas utama untuk pendidikan berkeunggulan di Darussalam Puncak. Kesimpulan, strategi pemimpin dalam pemasaran pendidikan berkeunggulan di lingkungan pesantren Darrusalam Puncak Pamekasan dilakukan dengan konsep bauran pemasaran terdiri dari 7P, yaitu: product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process dengan mengedepankan pada promosi, harga, hasil.
Excellence education is not only born from public schools but can also be born from pesantren (Islamic boarding school) with excellent education concept such as at the Darussalam Puncak Islamic Boarding School, namely IICP (International Islamic Class Program). This study aims, first, to describe the strategy of the leader in the promotion of excellent education at Pondok Pesantren Darusalam Puncak Pamekasan. Second, to describe the implementation of excellent education marketing planning. Third, describing the fulfilment of logistical needs for excellent education. This research used a qualitative approach with a type of case study. The data collection method was done through interviews, observation, and documentation. Data were analysed by using an interactive model and the data validity was carried out by testing the credibility, transferability, dependability and confirmability. The results showed, first, the strategy of promotion is carried out by socializing the IICP to students’ parent. In addition, it is also carried out through social media, the pesantren official website, brochures, and presentations to various institutions. Second, the implementation of marketing planning is analysed through SWOT and involved influential and experienced figures in their fields. Third, the fulfilment of logistics, facilities, and infrastructure are top priority for IICP. In conclusion, the leadership strategy in marketing excellent education at Pondok Pesantren Darrusalam Puncak Pamekasan is implemented with the concept of a marketing mix consisting of 7Ps, namely: product, price, place, promotion, people, physical evidence, evidence, and process by prioritizing promotions, prices, and results
KAJIAN PRO KONTRA PENERAPAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DI INDONESIA
Full text linkIndonesia berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi yang mengatur penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Penerapan sistem tersebut pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 menuai pro-kontra yang tajam di tengah masyarakat. Untuk memahami pro-kontra tersebut, studi ini bertujuan mengkaji secara komprehensif latar historis penerapan sistem zonasi di beberapa negara, tujuan, keuntungan dan tantangan, serta solusi mengatasi persoalan penerapan sistem zonasi. Studi ini menggunakan metode narrative review dengan menghimpun, membuat sintesis, dan menganalisis hasil dari berbagai sumber dan data yang relevan. Hasil kajian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain ditopang oleh keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan pendamping, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur dan SDM guru. Penerapan sistem zonasi tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, namun juga mendorong partisipasi aktif sekolah dan wali murid dalam perencanaan Pendidikan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan zonasi adalah kurangnya kesiapan pemangku kepentingan yang terimbas. Selain itu, penerapan sistem zonasi di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah. Kesimpulan, Penerapan sistem zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orangtua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.
Indonesia strives for enhancing educational equality through a zoning system that regulates student admission based on the distance between school and student’s residence. However, the implementation of the system in 2019 caused pros and cons amongst Indonesian society. This study comprehensively reviews the historical backgrounds, objectives, advantages and challenges, as well as their solutions of implementing the zoning system. This study used the narrative review method by collecting, synthesizing, analyzing and analyzing the results from various sources and relevant data.The results revealed that the successful of zoning system implementation in other countries were supported by their alignment with other national education policies, such as infrastructure acceleration and teacher development. The implementation of the zoning system is not only for improving education quality, but also encouraging the active participation of schools and parents in education planning. The main challenge in implementing zoning system is the lack of readiness of affected stakeholders. In addition, the implementation of the zoning system requires improvement, particularly in its implementation at the local level.The solution to respond to these challenges is by earlier socialization of zoning system and sharpening operational policies in the regions. To conclude,the application of the zoning system has caused positive and negative responses for education stakeholders. To achieve the acceptable and implementable of zoning system in the long term, the government should translate policy goals and objectives according to local conditions, communicate zoning policies accurately, and involve the community. Indonesia berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi yang mengatur penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Penerapan sistem tersebut pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 menuai pro-kontra yang tajam di tengah masyarakat. Untuk memahami pro-kontra tersebut, studi ini bertujuan mengkaji secara komprehensif latar historis penerapan sistem zonasi di beberapa negara, tujuan, keuntungan dan tantangan, serta solusi mengatasi persoalan penerapan sistem zonasi. Studi ini menggunakan metode narrative review dengan menghimpun, membuat sintesis, dan menganalisis hasil dari berbagai sumber dan data yang relevan. Hasil kajian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain ditopang oleh keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan pendamping, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur dan SDM guru. Penerapan sistem zonasi tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, namun juga mendorong partisipasi aktif sekolah dan wali murid dalam perencanaan Pendidikan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan zonasi adalah kurangnya kesiapan pemangku kepentingan yang terimbas. Selain itu, penerapan sistem zonasi di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah. Kesimpulan, Penerapan sistem zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orangtua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.
Indonesia strives for enhancing educational equality through a zoning system that regulates student admission based on the distance between school and student’s residence. However, the implementation of the system in 2019 caused pros and cons amongst Indonesian society. This study comprehensively reviews the historical backgrounds, objectives, advantages and challenges, as well as their solutions of implementing the zoning system. This study used the narrative review method by collecting, synthesizing, analyzing and analyzing the results from various sources and relevant data.The results revealed that the successful of zoning system implementation in other countries were supported by their alignment with other national education policies, such as infrastructure acceleration and teacher development. The implementation of the zoning system is not only for improving education quality, but also encouraging the active participation of schools and parents in education planning. The main challenge in implementing zoning system is the lack of readiness of affected stakeholders. In addition, the implementation of the zoning system requires improvement, particularly in its implementation at the local level.The solution to respond to these challenges is by earlier socialization of zoning system and sharpening operational policies in the regions. To conclude,the application of the zoning system has caused positive and negative responses for education stakeholders. To achieve the acceptable and implementable of zoning system in the long term, the government should translate policy goals and objectives according to local conditions, communicate zoning policies accurately, and involve the community.