Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
KONSISTENSI PENGATURAN NASIONALISASI (EXPROPRIATION) ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) DENGAN HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA
Get PDFABSTRAKASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat regional yang secara komprehensif mengatur bidang hukum investasi. Penanam modal asing cenderung memikirkan kepastian hukum ketika investasi yang ditempatkan di suatu negara dinasionalisasi atau diambil alih hak kepemilikannya (expropriation). Artikel ini membahas tentang konsistensi ketentuan-ketentuan tentang nasionalisasi antara ACIA dengan hukum positif yang mengatur investasi, khususnya Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), serta penyempurnaannya. Metode pendekatan yang digunakan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ACIA dan UUPM adalah konsisten, namun, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ACIA lebih komprehensif khususnya pengaturan tentang nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan secara tidak langsung dan kompensasi mengenai waktu pembayaran, harga pasar, dan bunga yang dapat diterapkan apabila terdapat penundaan pembayaran.Kata kunci: asean comprehensive investment agreement (ACIA); hukum investasi; nasionalisasi; penanaman modal asing.
ABSTRACTASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) is a regionally international legal instrument, which govern investment law. Foreign direct investor tends to consider legal certainty especially if the investment made in a host country may be expropriated. This article discusses the consistence regarding expropriation under ACIA and Indonesia’s current law, especially under the Investment Law, in addition its consummation. This research is conducted by using normative juridical approach. The paper shows that ACIA and Investment Law of Indonesia is already consistent, however, the provisions under ACIA is more comprehensive, particularly concerning indirect expropriation and prompt payment, market value, and applicable interest when there is delay on the payment for compensation. Keywords: asean comprehensive investment agreement (ACIA); expropriation; foreign direct investment; investment law
KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI COMBINED PROCESS (MED-ARBITRASE)
Get PDFABSTRAK
Serikat pekerja memiliki peranan yang sangat penting bagi pekerja, pengusaha maupun serikat pekerja itu sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah melalui Bipartit, Tripatrit (mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial dan arbitrase hubungan industrial) kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila upaya hukum non litigasi (kecuali arbitrase) tersebut tidak tercapai. Konsep combined process (med-arb) dianggap dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial karena konsep ini sudah dilakukan dalam sengketa bisnis dan dianggap lebih efektif. Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, mengenai konsep combined process (med-arb) yang diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha dan konsep kepastian hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha melalui combined process (med-arb). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep combined process (med-arb) dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha guna memberi efektifitas waktu dalam penyelesaian sengketa dan penerapan kepastian hukum.
Kata kunci: combined process (med-arb); penyelesaian sengketa; serikat pekerja.
ABSTRACT
The labor union holds important role for the employee, the company and for the labor union itself in relation with settlement of the industrial relation dispute. The processes of the industrial relation dispute settlement pursuant to Law No. 2 Year of 2004 re: Settlement of the Industrial Relation Dispute are through bipartite (bilateral), tripartite (mediation, conciliation, arbitration), and through the Industrial Relation Court if the settlement through the foregoing non-litigation process is not achieved. The concept of Combined Process (med-arb) is considered to facilitate the industrial dispute settlement due to the effective practises of such concept in business dispute.This research consist of two legal issues, namely, first, the concept of Combined Process (med-arb) which is applied in the industrial relation dispute settlement between the labor union and the company, second, the concept of certainty of law in industrial relation dispute settlement between the employee and the company through the Combined Process (med-arb). The result of this research is, the concept of Combined Process (med-arb) is applicable in the settlement of industrial relation dispute between the labor union and the company to provide the effectiveness of timeframe in the dispute settlement and the implementation of legal certainty.
Keywords: combined process; dispute settlement; labour union
PELANGGARAN JABATAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA
Get PDFABSTRAKNotaris merupakan profesi yang mempunyai kewenangan yang diberikan secara atributif oleh Negara melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan tersebut, Notaris harus tunduk dan patuh terhadap UUJN dan Kode Etik guna menjaga harkat dan martabat Notaris. Namun, dalam prakteknya masih banyak Notaris-Notaris yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada kliennya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan sanksi yang dapat diberikan kepada seorang Notaris yang melakukan penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran jabatan. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap Notaris yang melakukan penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran jabatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penipuan dan pemalsuan, sanksi perdata dalam hal perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif sesuai dengan UUJN dan Kode Etik.Kata kunci: notaris; pelanggaran jabatan; perbuatan melawan hukum.
ABSTRACTNotary is a profession that posses an attributive authority as granted by the State through Law No. 2 of 2014 on Amendments to Law No. 30 of 2004 on Notary. In exercising their authority, Notaries must submit and obey the UUJN and the Code of Ethics with the purpose of maintaining the dignity of the Notary. However, in practical there are still many Notaries who fail to comply with these rules, which causing losses to their clients. The purpose of this research is to find out how the legal consequences and sanctions can be given to a Notary who commit fraud, forgery, and breach of conduct. The research method used in this research is a normative juridical method. The results of the study indicate that the Notary who commits fraud, forgery, and breach of conduct can be subject to criminal sanctions in the form of fraud and forgery, civil sanctions in the case of unlawful acts, and administrative sanctions in accordance with UUJN and the Code of Ethics.Keywords: breach of conduct; notary; tort
TINDAKAN FRAUD DALAM HAL REKAYASA PELUNASAN KREDIT OLEH PEGAWAI BANK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
Get PDFABSTRAKMaraknya tindakan tindakan fraud baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindakan fraud, salah satunya melalui kebijakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai analisis tindakan fraud dan tanggung jawab bank atas kerugian nasabah dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yaitu bank wajib untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian menurut Pasal 2, 8, dan 29 UU Perbankan. Serta Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud secara efektif. Pertanggungjawabannya dapat dilihat pada Pasal 49 UU Perbankan, Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019 dan khususnya untuk lembaga keuangan mikro Pasal 37 UU LKM.Kata kunci: fraud; kredit; prinsip kehati-hatian; perbankan.
ABSTRACTThe rise of the action acts of fraud both were done by the bank's internal as well as that carried out by parties outside the bank. Bank has a role which is very important in the prevention of acts of fraud, one of them through policy prudential principles. It is interesting to study the analysis of fraud and the bank's responsibility for customer losses in the case of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles. The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview in-depth about a situation or symptoms are observed associated with regulatory laws and legal theories. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice. The act of fraud in terms of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles, namely that banks are required to always maintain their level of health, by applying the prudential principles according to Articles 2, 8 and 29 of the Banking Law. Also, Banks are required to formulate and implement an effective anti- fraud strategy. Accountability can be viewed on Article 49 of the Banking Law, Article 8 POJK 39/POJK.03/2019 and in particular to institutions finance micro Article 37 of the institutions finance micro Law.Keywords: fraud; credit; prudential principles; banking
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I’ANATUSH-SHIBYAN
Get PDFABSTRAKAnak berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dalam prosesnya seringkali anak mendapatkan tekanan dari sekitarnya yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikisnya. Hal tersebut melatarbelakangi dua permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Kedua, apakah program pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak khususnya LPKS YPI I’anatush-Shibyan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut: Pertama, menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan dalam sistem peradilan pidana anak. Kedua, menyelidiki penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak terhadap anak berkonflik dengan hukum di dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa LPKS YPI I’anatush-Shibyan telah memiliki program-program perlindungan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum; lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pidana anak; sistem peradilan pidana anak
ABSTRACTChildren in conflict with the law must receive different treatment from adults who commit crimes. In the process, children often get pressure from their surroundings which can affect their physical and psychological conditions. This is behind two problems: First, how is the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, especially in LPKS YPI I'anatush-Shibyan. Second, whether the coaching program for children who are in conflict with the law at the social welfare organization has fulfilled the principle of the best interests of children, especially LPKS YPI I'anatush-Shibyan. This study aims to answer these two problems: First, to analyze the forms of legal protection for children in conflict with the juvenile criminal justice system. Second, to investigate the application of the principle of the best interest of the child to the child in conflict with the law in the social welfare organization based on the principle of the best interest of the child. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study show that LPKS YPI I'anatush-Shibyan already has legal protection programs for children in conflict with the law by prioritizing the principle of the best interests of the child.Keywords: children in conflict with the law; children’s criminal act; juvenile justice syste
Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017
Get PDFAbstrak
Pada 21 Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil dari pengesahan rapat paripurna DPR , yang utamanya menentukan ambang batas pemilihan Presiden, sebesar 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah nasional, artinya partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Sistem seperti ini bertujuan salah satunya untuk melakukan penyederhanan partai politik di Indonesia. Konsep penyederhanaan partai politik pada pemilihan umum 2019 menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini, membahas secara sistematis tentang mekanisme penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap penataan sistem presidensil Indonesia.
Kata kunci: ambang batas pemilihan presiden, ambang batas parlemen, penyerdehanaan partai politik , pemilu serentak, DPR
Abstract
On July 21, 2017, the House of Representatives ratified Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. the result of ratification of the House of Representative plenary meeting, which mainly determines the presidential threshold, by 20% of the House of Representative seats, or 25% nationally legitimate votes, meaning that political parties can nominate the President and Vice President if they occupy at least 20% of seats in the House of Representative. One of aims of this system to simplify political parties in Indonesia. The concept of simplifying political parties in the 2019 general election is interesting to be used as research material. this research, systematically discusses the mechanism of simplification of political parties in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the implications of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections on the arrangement the Indonesian presidential system.
Keywords: presidential threshold, parliamentary threshold, simplification of political parties, simultaneous elections, House of Representative
Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Dan Self Regulation Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Pada Usaha Ritel Di Indonesia
Get PDFAbstrak
Pengelolaan sampah plastik di Indonesia yang dilaksanakan melalui beragam kebijakan oleh mekanisme pengaturan hukum tidak berbanding lurus dengan penurunan terhadap jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia. Instrumen hukum yang dijalankan tanpa didukung oleh pendekatan terhadap instrumen lain, seperti instrumen ekonomi dan instrumen self regulations mengakibatkan ketidak efektifan pengelolaan sampah plastik, khususnya pada usaha ritel di Indonesia. Kegagalan serupa juga terjadi pada penerapan self rugalation secara mandiri dalam program plastik berbayar tanpa didukung oleh kebijakan hukum yang memadai. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai prospek penerapan kombinasi antara instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan self regulation sebagai sebuah smart regulations dalam pengelolaan sampah plastik pada usaha ritel di Indonesia.
(Kata Kunci: Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Sampah Plastik, Self Regulations)
Abstract
The management of plastic waste in Indonesia which is carried out through various policies by the legal regulatory mechanism is not directly proportional to the decrease in the amount of plastic waste in Indonesia. Legal instruments that are carried out without the support of other instruments, such as economic instruments and self-regulation instruments being in ineffective management of plastic waste, especially in retail businesses in Indonesia. Similar failures also occur in the application of self-rugalation independently in a plastic waste program without the support of adequate legal policies. This research will examine the prospects of applying a combination of legal instruments, economic instruments and self regulation as smart regulations in the management of plastic waste in retail businesses in Indonesia.
(Keywords: Legal Instrument, Economic Instrument, Self Regulations, Plastic Waste
PENANGGULANGAN ANARKISME SUPORTER MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERSIB BANDUNG DAN PERSIJA JAKARTA): (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta)
No full textABSTRAK
Anarkisme suporter sebagai salah satu permasalahan klasik dalam penyelenggaraan liga sepakbola di Indonesia akan terus terjadi di setiap tahunnya, apabila tidak ada pola penyelesaian yang baik. Terakhir, anarkisme tersebut menewaskan suporter Persija Jakarta (Haringga Sirila) dalam pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Penanggulangan anarkisme suporter perlu dilakukan dengan serius agar tidak ada lagi suporter yang menjadi korban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi anarkisme supporter. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan didasarkan pada inventarisasi dan identifikasi data sekunder secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan analisis kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan anarkisme suporter dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, upaya penal mengedepankan penghukuman kepada terdakwa pengeroyokan Haringga Sirila, tiga belas orang divonis penjara sedangkan satu orang di vonis bebas. Kedua, upaya non penal mengedepankan proses pencegahan dengan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya anarkisme suporter yang dapat dilakukan dengan kebijakan penanaman nilai-nilai sportivitas dan fairplay serta pembinaan suporter.
Kata kunci: anarkisme; hukum pidana; kebijakan; suporter.
ABSTRACT
Anarchism of supporters as one of the classic problems in organizing the football league in Indonesia which always occurs every year if it is not resolved properly. Latest, anarchism caused the death of Persija Jakarta supporters (Haringga Sirila) in a match between Persija Jakarta and Persib Bandung at the Gelora Bandung Lautan Api Stadium. Resolving anarchism of supporters needs to be taken seriously, so that no more supporters become victims. Criminal law policy can be used as an alternative in resolving anarchism of supporters. This paper is the result of normative research based on an inventory and identification of secondary data in a descriptive qualitative manner through a case analysis approach. Based on the research results, the resolving anarchism of supporters can be seen from two approaches. First, the penal approaches made the conviction of the defendant beatings Haringga Sirila, thirteen people were sentenced to prison while one person was sentenced to be acquitted. Non-penal approaches to prioritize the prevention process by identifying the factors causing the occurrence anarchism of supporters which can be carried out with a policy of forming the values of sportsmanship, fair play, and as well as fostering supporters.
Keywords: anarchism; criminal law; policy; supporters
PENERAPAN CLASS ACTION DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1794 K/Pdt/2004
Get PDFAbstrak
Gugatan perwakilan atau class action dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan di Indonesia mengalami tren positif pasca adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang kemudian disusul dengan adanya gugatan perwakilan sebagaimana Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan preseden dalam hal penerapan gugatan perwakilan di Indonesia. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana penerapan gugatan perwakilan yang diajukan oleh korban longsor Mandalawangi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa penerapan gugatan perwakilan dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diterapkan oleh Hakim dengan sangat baik. Kemudian salah satu manfaat dari adanya gugatan perwakilan dalam perkara ini adalah adanya kepastian atas ganti rugi yang akan didapatkan oleh korban longsor Mandalawangi. Hal ini menandakan bahwa gugatan perwakilan di Indonesia jika diterapkan secara benar akan memudahkan masyarakat yang mencari keadilan.
Kata kunci: Ganti rugi; Gugatan Perwakilan; Lingkungan Hidup.
Abstract
Class action in the settlement of environmental legal disputes in Indonesia has experienced a positive trend after the existence of PERMA No.1 of 2002 about class action procedure which was then followed by a representative lawsuit in Decision Number 1794 K / Pdt / 2004 which is a precedent in the application of a representative lawsuit in Indonesia. This paper is reviewing the application of the representative lawsuit filed by the Mandalawangi landslide victims. The research method uses normative juridical with a case study approach. The author then concluded that the application of the representative suit in this case was in accordance with the existing regulations and had been implemented by the Judge very well. Then one of the benefits of having a representative suit in this case is the certainty of compensation that will be collected by the victims of the Mandalawangi landslide. This indicates that the representative suit in Indonesia, if properly implemented, will make it easier for people seeking justice.
Keywords: Compensation; Environment; Representative Lawsuit
Mewujudkan Keadilan Atas Akses Sumber Daya Hutan Bagi Masyarakat Hukum Adat Nusantara Dalam Perspektif Hukum Progresif
No full textAbstrak
Kedudukan masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan hutan atas sumber daya hutan telah tercantum dalam peraturan perundangan-undangan serta diperkuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat.
Karya tulis ini membahas mengenai ketidakmampuan pengelolaan hutan dengan mengunakan pendekatan teknologi, ekonomi dan politik dalam menjaga hutan tetap lestari, dan juga membahas mengenai perwujudan keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya hutan yang notabene hutan sebagai sumber penghidupan mereka. penerapan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat dinilai ampuh sebagai upaya untuk merevitalisasi kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pendekatan melalui kearifan lokal masyarakat hukum adat merupakan salah satu prinsip dalam mekanisme community based forestry management yang menempatkan peran yang lebih substansial dalam masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan. Prinsip ini menempatkan kedudukan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah (negara) seimbang sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan terutama hutan yang menjadi kawasan tempat tinggal dan tempat mata pencaharian masyarakat hukum adat. Dengan luasan hutan di Indonesia yang mencapai puluhan juta hektar serta eksistensi masyarakat hukum adat yang masih bertahan sampai sekarang, secara faktual belum menerapkan prinsip ini dalam mekanisme pengelolaan hutan, khususnya hutan adat. Artinya kenyataan saat ini kemudian mengakibatkan masyarakat hukum adat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat dan pemegang hak.Dalam hal tersebut, aparat penegak hukum yang notabene memiliki tugas untuk menegakkan hukum harus berani untuk menerobos kekakuan teks peraturan dengan menjunjung tinggi keadilan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat guna memecahkan masalah-masalah yang ada.
Pada perkembangannya tersebut, dapat menjadi acuan pada tingkat ASEAN dalam penggunaan sistem community based forestry management yang menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di masingmasing negara sebagai wujud terciptanya integrasi global serta menggunakan semangat hukum progresif dalam pemecahan masalah yang ada.
Kata Kunci: masyarakat hukum adat, community based forestry management, integrasi global, hukum progresif
Abstract
The status of indigenous people upon administering the forest resources has been regulated in the National Laws and recently strengthened by the Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012 concerning adat forest.
This article deals with the inability of forest administration using technological, economical, and political approach, in order to maintain the sustainable forest. Also, to argue about the manifestation of justice for indigenous people in obtaining access upon forest resources which ipso facto is their primary source of living. The implementation of local wisdom by indigenous people assessed as effective in dealing with revitalization of their status upon administering the adat forest as an implementation of Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012. The local wisdom approach by the indigenous people considered as one of the principle in the community-based forestry management mechanism, which sets more substantial role of indigenous people upon forest administration. This principle sets the balanced position between indigenous people and the government (State) as the bearers of rights and obligation in forest administration which particularly has been used as their shelters and livelihood. Within million-hectares wide of Indonesian forest, presently, the existence of indigenous people had not yet factually implementing the local wisdom principle, particularly adat forest. Presently, the empirical condition has then resolved in the loss of right of indigenous people upon forest as their primary source of living, causing frequent conflicts within the stakeholders of adat forest. In this situation, law-enforcer which ipso facto obligated to enforce the law, has to disrupt the rigidity of the text upon regulations with prioritizing justice for indigenous people in order to resolve present problems.
Within the development of this issue, it can be referred in the ASEAN level upon the implementation of community-based forestry management system which used local wisdom approach by indigenous people in administering forests in each countries as a step towards global integration and also to use the spirit of progressive law development to resolve present problems.
Keywords: indigenous people, community-based forestry management, global integration, progressive law