Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
MEDIASI SEBAGAI KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM
Get PDFABSTRAKPenyelesaian sengketa Paten saat ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun masih terdapat ketidakpastian hukum terutama aturan mengenai kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditempuh para pihak dalam kasus perdata paten. Artikel ini menggambarkan implementasi asas kepastian hukum dalam pengaturan tentang penyelesaian perdata pelanggaran Hak Paten dalam Undang-Undang Paten dan untuk menentukan teori hukum yang dapat digunakan untuk mewajibkan mediasi dalam pengaturan penyelesaian sengketa perdata pelanggaran Hak Paten demi tujuan kemanfaatan hukum. Metode pendekatan yuridis normatif dan normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis masalah sehingga didapatkan hasil bahwa asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata paten belum terimplementasi pada Undang-Undang Paten. Tahapan mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata hanya sebagai norma yang mengatur saja bukan memaksa, sehingga hanya tergantung dari inisiatif para pihak saja akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya mediasi atau melalui pengadilan. Teori Economic Analysis of Law yang dikemukakan oleh Richard sebagai landasan perlunya diatur norma mediasi sebagai kewajiban yang harus ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa paten secara perdata dalam UU Paten mengingat penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (quality control assessment) dan bukan semata-mata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-semata. Melalui mediasi terbukti lebih efektif sebagai metode yang seharusnya wajib ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.Kata kunci: mediasi; paten; perdata; sengketa.
ABSTRACTPatent dispute resolution is currently regulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, but there are still legal uncertainties, especially the rules regarding the obligation to settle disputes through mediation as an Alternative Dispute Resolution taken by the parties in patent civil cases. This article describes the implementation of the principle of legal certainty in the completion of civil settlement of patent infringement in the Patent Law and to determine the legal theory that can be used to require mediation in the regulation of civil dispute settlement of patent infringement for the purpose of legal benefit. The normative juridical approach and the qualitative normative approach are used to analyze the problem so that the results are obtained that the principle of legal certainty in the settlement of patent civil disputes has not been implemented in the Patent Law. The mediation stage for the settlement of civil disputes is only a regulatory norm, that only set and not forcing, so it only depends on the initiative of the parties to be resolved through alternative dispute resolution including mediation or through the courts. The Economic Analysis of Law theory put forward by Richard as the basis for the need to regulate mediation norms as an obligation that must be taken by the parties in the settlement of civil patent disputes in the Patent Law considering that efficient law enforcement favors the quality control of a process (quality control assessment) and not solely in favor of effectiveness which focuses on only quantity. Through mediation it is proven to be more effective as a method that should be taken by the parties in dispute resolution.Keywords: civil; dispute; mediation; patent
POLITIK HUKUM BIDANG PANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
Get PDFABSTRAKNegara Indonesia dalam upaya pembangunaan ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian hutan dituntut dapat menjalankan perannya menjadi pilar sekaligus dasar dari keberadaan hukum dan sekaligus penggerak hukum itu sendiri jangan sampai negara malah menjadi pusat masalah dari keberadaan hukum yang diciptakannya, sehingga pengaturan mengenai pangan menjadi tidak memiliki kepastian dan kejelasan. Dari permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: apakah politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Bagaimana konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia adalah terdapatnya beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan guna menyempurnakan aturan yang ada. Penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 132. Dilain sisi, Dilain sisi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal; 1 dan Pasal 4. Implementasi yang dapat dilihat dari keberhasilan ketahanan pangan adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten yang telah ada peraturan daerahnya. Adanya Peraturan Daerah itulah yang menjadi inti keberhasilan adanya ketahanan pangan. Konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, pada dasarnya ketahanan pangan akan berhasil apabila pola pikir pemerintah bisa berubah. Pangan sebagai kebutuhan dasar (basic needs), aspek pangan mempunyai peran yang sangat besar bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Langkah untuk mencapai ketahanan pangan perlu penguatan Community Development. Selain itu, pemerintah perlu membangun platform ketahanan pangan untuk mendapatkan database pangan yang akurat. Hal Inilah yang harus dilakukan pemerintah agar ketahanan pangan bisa tercapai terutama dalan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutanKata kunci: Asas Ultimum Remedium; Penghentian Penyidik.
ABSTRACT
The Indonesian state, in its efforts to develop food security and at the same time preserve forests, is required to be able to carry out its role as a pillar as well as the basis of the existence of law and at the same time the driving force of the law itself, lest the state becomes the center of the problem of the existence of the law it creates, so that regulations regarding food become uncertain and clarity. From these problems, the authors identify the following problems: whether legal politics in the food sector and its implementation has succeeded in realizing Indonesia's food security. How is the right concept of legal politics in the food sector and its implementation that can realize Indonesian food security. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. Based on the analysis that the author did, it can be concluded that the legal politics of the food sector and its implementation has succeeded in realizing Indonesian food security. This improvement can be seen from Law Number 18 of 2012 concerning Food Article 2, Article 4, Article 14, Article 17, Article 36, Article 123, Article 124 and Article 132. On the other hand, on the other hand, in Law Number 41 1999 concerning Forestry Article; 1 and Article 4. The implementation that can be seen from the success of food security is in the Provinces of South Sumatra and Banten Provinces which already have regional regulations. The existence of the Regional Regulation is the core of the success of food security. The right concept of legal politics in the food sector and its implementation that can realize Indonesian food security, basically food security will succeed if the government's mindset can change. Food as a basic need, the aspect of food has a very large role for the life of a nation. The availability of food that is smaller than the need can create economic instability. Steps to achieve food security need to strengthen Community Development. In addition, the government needs to build a food security platform to obtain an accurate food database. This is what the government must do so that food security can be achieved, especially in realizing sustainable rice self-sufficiencyKeywords: Legal Politic; Implementation; Food Security
THE ONLY CERTAINTY IS UNCERTAINTY: REMOTE HEARING IN INDONESIAN ARBITRATION
Get PDFThe remote hearing practice emerges as an alternative to in-person hearing as the established practice in arbitration. Yet, the practice of remote hearing does not always agreed upon by the parties in certain circumstances. The lack of certain laws governing its application raises a number of issues surrounding its application in arbitration. This paper examines legal theories and principles in domestic procedure law, international arbitration law, and their implementation in practice through comparative cases, utilizing a normative legal and case analysis method. The study employs a descriptive-analytical approach to describe the relevant legal rules, as well as legal theories and their application in the study object. Secondary data was gathered from primary, secondary, and tertiary sources of law for the study. The study's findings indicate that the laws governing remote hearings in Indonesia are uncertain in terms of confidentiality, the need for consent, mandatory preparation, control, and, very crucially, enforcement of the arbitration award. In contrast, it should address the issues generated by its extensive role in arbitration. The Indonesian government can address the aforementioned issue by enacting a particular procedural legislation that contains provisions for remote hearings in arbitration practice
UNFORESEEN DEVELOPMENT AS A DEVICE TO ASSESS SAFEGUARD INVESTIGATION
Get PDFUnforeseen Development requirement is indeed essential for the World Trade Organization (WTO) member countries to make safeguard investigations in their own country, this study has analysed the affecting unforeseen development requirement in safeguard investigations. Additionally, this study examined how an unforeseen development affects safeguard investigations in Indonesia. The method of this study is qualitative research, and descriptive research is to analyze the data by using case analyses. The author presents major findings by subject on unforeseen development covers increased imports, the stages of an investigation, and determination of safeguard measures. The results further confirm that this study shows policy implications to elaborate the effect of unforeseen developments for safeguard investigations and after a measure taken. Also, this study shows policy recommendations as added value on this study to improving standard quality. For addition, this study provides a new theory that calls three fresh arguments (Zhou and Fang 2022). The reader would be get the fruitful discussions and recommendations on safeguard basis especially to the unforeseen developments requirements under safeguard investigations
PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYELENGGARAAN SITUS LAYANAN STREAMING SEPAK BOLA YANG ILEGAL DI INDONESIA
No full textAbstrak
Perkembangan teknologi dan informasi dianalogikan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kemanfaatan tetapi disisi lain memberikan kerugian. Kemanfaatan yang diciptakan dari perkembangan teknologi dan informasi mempermudah segala aktivitas masyarakat termasuk dalam hal menonton pertandingan sepak bola melalui situs layanan streaming. Kemudian, muncul bentuk kejahatan baru dalam hal pelanggaran Hak Cipta yakni penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola yang ilegal di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai pengaturan Hak Cipta dalam hal penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola yang legal dan penegakan hukum Hak Cipta terhadap penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola yang ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni pembahasan permasalahan menggunakan berdasarkan teori-teori hukum terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian izin dari pihak pemegang atau pemilik lisensi merupakan hal yang vital dan penegakan hukum melibatkan berbagai Lembaga seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat.
Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi, Pelanggaran, Penegakan Hukum, Situs Layanan Streaming Ilegal
Copyright Law Enforcement Against the Operation of Illegal Soccer Streaming Service Sites in Indonesia
Abstract
The development of technology and information is like a double-edged sword. On the one hand it provides benefits but on the other hand it provides losses. The benefits that are created from the development of technology and information make it easier for all community activities, one of which is watching soccer matches through streaming service sites. Then, a new form of crime emerged in terms of Copyright infringement, namely the operation of illegal soccer streaming service sites in Indonesia. Therefore, it is necessary to discuss the regulation of Copyright in terms of the operation of legal soccer streaming service sites and copyright law enforcement against the operation of illegal soccer streaming service sites in Indonesia. This research uses a normative juridical method, meaning that the discussion of the problem is based on related legal theories and applicable laws and regulations. This research concludes that granting permits from the license is vital and copyright law enforcement involves various agencies such as the Ministry, Police, Attorney General’s Office, Court, and Citizen.
Keywords: Copyright Law, License, Infringement, Enforcement, Illegal Streaming Service Site
Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia
Get PDFAbstrak
Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul atas ciptaan tersebut. Namun perlindungan tersebut belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan maraknya kasus pembajakan yang seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan ditengah masyarakat, dengan kerugian melebihi Rp 100 triliun per tahun. Buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, merupakan produk yang terbanyak ketiga dibajak setelah software, film dan lagu. Mirisnya, lingkungan akademis tidak lepas dari praktik ini dan bahkan dinyatakan sebagai lingkungan dengan pembajakan buku paling banyak. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terjadi perubahan dari delik umum menjadi delik aduan (klacht delict) dan mengakibatkan kepolisian tidak dapat memproses pelanggaran tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hukum dikenal konsep deterrence sebagai bentuk penggentarjeraan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penggunaan delik aduan terhadap deterrence theory praktik pembajakan buku akademis di Indonesia, sekaligus langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik pembajakan khususnya di lingkungan akademis.
Kata Kunci: Delik Aduan, Deterrence Theory, Pelanggaran Hak Cipta, Pembajakan Buku, Undang-Undang Hak Cipta
Abstract
Copyright is intellectual property in the fields of science, art and literature that plays an important role in advancing the general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The copyright holder has exclusive rights over all the rights arising from the work. However, this protection is not maximal because of the rampant piracy cases that seem to have become a culture in the community, with losses exceeding Rp. 100 trillion per year. Books are the third most pirated product after software, movies and songs. Sadly, the academic environment cannot be separated from this practice. In Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright, there was a change from general offense to complaint offense (klacht delict) and resulted in the police unable to process violations without a complaint from the aggrieved party. In law, the concept of deterrence is known so that someone does not commit a crime. This research is a type of normative juridical legal research which aims to determine and examine the effect of complaint offenses on deterrence theory of academic book piracy practices in Indonesia, as well as steps that can be taken to reduce piracy practices, especially in the academic environment.
Keywords: Complaint Offense, Deterrence Theory, Copyright Infringement, Book Piracy, Copyright La
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Get PDFABSTRAK
Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin mengetahui penerapan asas ultimum remedium yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum.bagi perkara tindak pidana lingkungan hidup Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu mengkaji Peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penegakan hukum, dan penelitian ini lebih menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut dikaji dan di analisis yang diperoleh dari literatur maupun sumber lain, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur atau kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan: (1) Perkara yang tidak diterima oleh Jaksa atas dasar tidak cukup bukti, sehingga terjadi bolak balik berkas perkara bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap melakukan koordinasi yang baik dan harus bersikap professional. (2) Penerapan asas ultimum remedium ini hanya terbatas dan baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak memiliki itikad baik lagi.Kata kunci: asas ultimum remedium; penghentian penyidik.
ABSTRACT
Investigation of environmental crime cases which are used as the legal basis in law enforcement as an effort to ensure environmental sustainability, which in practice is often found that the results of investigations are not accepted by the Public Prosecutor and also want to know the application of the ultimum remedium principle which is used as the basis for law enforcement. for environmental crime cases. The method used in this research is the normative juridical method, which examines statutory regulations and literature related to law enforcement, and this research focuses more on library research. The data that has been obtained are reviewed and analyzed obtained from literature and other sources, then analyzed qualitatively by combining data from literature or literature studies and field studies. Based on the analysis carried out, it can be concluded: (1) Cases that are not accepted by the Prosecutor on the basis of insufficient evidence, so that case files go back and forth, the investigation can be terminated on grounds or grounds that can be legally accountable while maintaining good coordination and must behave professional. (2) The application of the ultimum remedium principle is only limited and can only be imposed if the administrative sanctions that have been imposed are not complied with or the violation is committed more than once, and there is no longer good faith.Keywords: cessation of investigation; Principle ultimum remedium
KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA
Get PDFABSTRAK
Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembentukan kebijakan menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi lain atas diterapkannya ketentuan menguasasi garasi dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan menemukan prosedur atau mekanisme paling tepat yang dapat dipergunakan untuk mengkoordinasikan keberadaan garasi bersama terutama dalam kedudukannya sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi.Kata kunci: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir.
ABSTRACT
Congestion as a result of illegal parking in Jakarta was overcome by the DKI Jakarta Provincial Government through the establishment of a garage master policy for motor vehicle owners in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2014 concerning Transportation. This policy requires vehicle owners who do not have their own garage to control certain land as a vehicle parking lot. The limited parking space in Jakarta has encouraged local communities and the DKI Jakarta Ministry Of Transportation to look for other solutions to the application of provisions to control garages by holding joint garages or communal garages. The existence of a shared garage has spread in various areas in Jakarta, but there is no provision that officially regulates the existence of the joint garage as fulfillment of the mastery of the garage. This research is a sociological juridical study that aims to find the most appropriate procedure or mechanism that can be used to coordinate the existence of a shared garage, especially in its position as a fulfillment of mastering the garage.Keywords: garage, licensing, transportation, parking, policy
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK: POSIBILITAS DAN TANTANGAN NOTARY DIGITALIZATION DI INDONESIA
Get PDFABSTRAKPembahasan mengenai The Notary and Electronic Contracts menjadi salah satu pembahasan penting dalam International Congress of Latin Notaries 2004. Penelitian ini mengkaji legalitas tanda tangan elektronik dan posibilitas dan tantangan Notary Digitalization di Indonesia terkait kemungkinan pembuatan akta otentik serta penandatanganan secara elektronik sebagai suatu titik temu antara Notaris Common Law dan Civil Law, antara konsep Cyber Notary dan Electronic Notary. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis ditemukan bahwa dari segi substansi, struktur dan kultur Indonesia masih memerlukan berbagai macam penyesuaian, pembaharuan maupun strategi kolaboratif untuk membentuk suatu harmonisasi dari aspek regulasi, dukungan dari insrastruktur teknologi dan SDM serta pembentukan budaya hukum bukan saja melalui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital dan jabatan notaris, tetapi juga pembentukan budaya hukum berupa kepercayaan dan rasa aman (trust and security) terhadap digital environment, digital safety juga kepercayaan terhadap jabatan notaris sendiri. Ketiga hal tersebut memerlukan suatu pembaharuan yang diformulasikan dalam suatu sistem yang komprehensif, handal, terintegrasi dan aman melalui strategi kolaboratif yang didukung oleh berbagai instansi / kementerian terkait guna memperoleh titik temu, harmonisasi sekaligus best practice nya dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.Kata kunci: cyber notary; electronic notary; tanda tangan elektronik.
ABSTRACTThe discussion concerning the Notary and Electronic Contracts has become one of the most important issues in International Congress of Latin Notaries 2004 especially related to the possibility and challenges of the formulation of authentic deeds and electronic signature as the intersection between common law notary and civil law notary, between cyber notary concept and electronic notary concept. It's important as well as interesting to discuss and analyze the impact and possible implementation in Indonesia. Through juridical normative approach with descriptive analytical method, the research found that from the substance, structure, and cultural approach, Indonesia still needs several adjustments, renewal, and collaborative strategy to formulate harmonization of regulation, the support from infrastructure technology and human resources, and the formulation of legal culture not just the level of knowledge of society on digital technology and notary, but also the formulation of legal culture in the term of trust and security to the digital environment, digital safety and trust to the notary functionaries. These three need significant renewal formulated in a comprehensive, integrative, reliable, secure, and collaborative system supported by state holders (ministries) and stakeholders to find the balance and intersection, harmonization, and best practice in the implementation of the notary in Indonesia. Keywords: cyber notary; electronic notary; electronic signature
URGENSI PENGATURAN VALUASI PATEN UNTUK START UP DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI ERA INDUSTRI 4.0
Get PDFABSTRAK
Aspek ekonomi dari kekayaan intelektual kurang dirasakan oleh pemilik industry dalam era digital khususnya start up adalah aspek penambahan modal melalui kepemilikan kekayaan intelektual khususnya paten meskipun dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual seperti undang-undang paten dan undang-undang hak cipta telah dinormakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia tetapi dalam kenyataannya norma ini sulit diwujudkan dalam praktik, salah satu kendalanya adalah karena belum adanya valuasi (penilaian) terhadap objek dari fidusia dalam hal ini kekayaan intelektual. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang dapat mendasari pengaturan valuasi untuk kekayaan intelektual, asas ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, masyarakat membutuhkan hukum yang pasti dan norma hukum yang harus dapat diterapkan jika fidusia paten sudah dinormakan maka diperlukan aturan valuasi untuk mendukung jaminan fidusia. Dengan adanya kepastian hukum berupa pengaturan valuasi paten diharapkan perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) dapat meningkatkan perekonomian dan penambahan modal untuk start up bisnis, dengan peningkatan perekonomian start up diharapkan dapat meningkatkankan pula perekonomian Indonesia dalam era industri 4.0.
Kata kunci: paten; start up; valuasi.
ABSTRACT
The economic aspect of intellectual property is less felt by industry owners in the digital era, especially start-ups, is the aspect of increasing capital through intellectual property ownership of several patents even though in some intellectual property laws such as patent law and copyright law it has been normalized that property Intellectuals can be used as fiduciary guarantees, but in reality, it is difficult to be realized in practice, one of the obstacles is that there is no valuation (order) on the object of fiduciary, in this case intellectual property. The approach method used in this research is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. The principle of legal certainty is a principle that can underlie the regulation of value for intellectual property, this principle is in line with legal objectives, namely legal certainty, people who need definite law and legal norms that must be enforceable if patent fiduciary has been normalized, valuation rules are needed to support fiduciary guarantees. With legal certainty in the form of value regulation, it is hoped that start-ups can improve the economy and increase capital to start a business, with an increase in the start-ups economy it is hoped that it can also improve the Indonesian economy in the 4.0 industrial.
Keywords: paten; start up; valuation