Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
SETTLEMENT OF APARTMENT ARREARS ON A NON-LITIGATION BASIS BETWEEN MRS. MP AND PT. ELITE ON CONSUMER PROTECTION LAWS
Get PDFConsumer protection is a consequence of the force of law in meeting the interests of consumers. This requires a balance between the quality of service so that creditors/banks improve the quality of service in a fair (honest) manner to inform in detail about advertising and other services. to the ever-changing demands of this era of globalization. The legal force in information is a means of consumer protection in an agreement that is mutually binding between rights and obligations. Consumer protection law as the basis for the settlement of peace underhand on the heading "Settlement of Apartment Arrears in Non-litigation Between Mrs. Mut Pen and PT. ELITEE Related to Consumer Protection Act", is the title that the author gives in this Thesis. With the negotiations, the parties to the dispute where the case is a settlement are willing to continue the process of the rights and obligations of the parties to the dispute under mutually beneficial conditions, by waiving or relinquishing part of their rights in reaching an agreement on certain rights based on the principle of reciprocity to the word agree and there is no element of coercion from the other party
Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial
Get PDFAbstrak
Perkembangan teknologi dan peradaban yang semakin maju memberikan dampak terhadap kemudahan akses objek-objek digital. Namun, perkembangan tersebut nyatanya juga menimbulkan semakin rentan dilakukannya berbagai tindakan terhadap objek-objek digital yang dilindungi hak cipta sehingga merugikan pihak-pihak terkait, khususnya pencipta. Salah satu yang marak terjadi ialah distorsi karya sinematografi di media sosial sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran berdasarkan kepustakaan yang ada. Berdasarkan penelitian ini, pada dasarnya hak moral pencipta dari tindakan tersebut sudah dilindungi dan dijamin oleh UUHC, UU ITE, dan peraturan perundang-undangan lainnya sampai sarana perlindungan yang diberikan oleh platform media sosial tempat karya sinematografi tersebut berada sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut. Namun, meski telah terdapat berbagai perlindungan, dalam praktiknya distorsi karya sinematografi di media sosial masih acapkali terjadi. Hal ini dapat terjadi karena pelaksanaan dari pengaturan dalam perlindungan-perlindungan yang ada, masih menyisakan beberapa persoalan yang belum jelas, seperti semakin berkembangnya modus dan jenis pelanggarannya itu sendiri, masih terdapatnya berbagai platform media sosial yang belum menyediakan sarana perlindungan atas objek digital di dalamnya, dan kurang diperhatikannya pelanggaran hak moral pencipta yang sebenarnya tidak kalah serius dari pelanggaran lainnya.
Kata kunci: Distorsi, Hak Moral Pencipta, Karya Sinematografi, Perlindungan, Sosial Media.
Abstract
The technology development and increasingly-advanced civilizations have an impact on the ease towards digital objects access. These developments have also increased the vulnerability of taking various actions against copyright-protected digital objects to harm related parties, especially creators. One of the things that often occurs is the distortion of cinematographic works on social media as a form of violation of the creator’s moral rights. This study uses a normative juridical approach and secondary data through searches from existing literature. From this research, basically the creator’s moral rights of these acts have been protected by the Copyright Law, the Electronic-Information-and-Transactions Law, other laws, and the protections provided by the social media platforms where the cinematographic works are located, so that the injured party can propose a settlement effort against these violations. Even though there have been various protections, the distortion of cinematographic works on social media still frequently occurs because of some unclear issues in the implementation, such as the developing modus and types of violations, there are still various social media platforms that have not provided protections for digital objects in them, and the lack of attention towards violations of the creator’s moral rights which are no less-serious than other violations.
Keywords: Distortion, Creator’s Moral Right, Cinematography Works, Protection, Social Media
PENGEMBANGAN MUATAN MATERI KONSTITUSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA: PERBANDINGAN INDONESIA, SINGAPURA, DAN REPUBLIK RAKYAT CINA
Get PDFABSTRAKMuatan materi konstisusi secara luas mengatur gacor slot beberapa hal yang paling fundamental demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semua hal dapat dimasukkan dalam muatan materi konstitusi, ada hal yang pokok tapi tidak penting, pun sebaliknya. Hak asasi manusia (human right) menjadi salah satu muatan materi penting dan pokok dalam konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, dewasa ini telah terjadi perkembangan HAM yang begitu pesat di setiap negara. Meskipun hakikat dasar HAM itu bersifat kodrati, universalitas dan abadi, namun pada kenyataannya di setiap negara memberikan klasifikasi HAM yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan persoalan dalam negara yang bersangkutan. Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai bagaimana urgensi muatan materi HAM dalam konstitusi negara hukum yang demokratis. Kemudian akan membahas bagaimana perbedaan dan persamaan mengenai pengembangan muatan materi konstitusi gacor slot tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina?Kata kunci: HAM; materi konstitusi; perbandingan.
ABSTRACTThe content of constitution material broadly regulates some of the most fundamental things for the life of the nation and state. Not all things can be included in the material content of the Constitution, because there are basic things but not important, however. Human right became one of the important materials and the principal in the Constitution owned by a country. Nowadays, however, there has been a rapid development of human rights in every country. Although the basic nature of human rights is natural, universal and eternal, in reality each country provides a different classification of human rights, depending on the conditions and problems in the country concerned. In this paper, we will examine the urgency of the content of human rights material in the constitution of a democratic rule of law. Then we will discuss the differences and similarities regarding the development of constitutional material content on human rights in the constitutions of Indonesia, Singapore and the People's Republic of China?Keywords: human rights; material constitution; comparative
PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN YANG MELAKUKAN TINDAKAN INVESTASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN
Get PDFABSTRAKEksistensi dan penerapan prinsip Business Judgement Rule di Indonesia masih samar dan menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak Direksi BUMN yang harus bertanggungjawab secara pribadi atas keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian. Akibatnya Direksi BUMN menjadi tidak berani menghadapi resiko bisnis dan perkembangan BUMN menjadi terhambat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang dapat dilindungi prinsip Business Judgement Rule serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan ketika BUMN mengalami kerugian akibat dari keputusan bisnis Direksi BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa prinsip Business Judgement Rule memiliki ketentuan yang bersifat kumulatif, artinya seluruh ketentuan harus dipenuhi oleh Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis sesuai dengan ketentuan tersebut harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi dan ketika terdapat satu ketentuan yang tidak terpenuhi, maka Direksi BUMN dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Penyelesaian yang dapat dilakukan atas keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian adalah terlebih dahulu pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap BUMN ke Pengadilan Negeri.Kata kunci: badan usaha milik negara; business judgement rule; direksi; pertanggungjawaban hukum.
ABSTRACTThe existence and application of the Business Judgement Rule principle in Indonesia still create various problems. Many of State-Owned Enterprises’ Directors have to take personal responsibility for business decisions that result in losses. As a consequence, the Directors does not dare to face business risks, and State-Owned Enterprises’ development is hampered. This research was conducted to determine the qualifications of actions that can be protected by the Business Judgement Rule principle, as well as to find out how the solutions can be made when State-Owned Enterprises experienced losses as a result of the business decisions of the Directors. The research method is a normative juridical approach and focused on examining the application of the rules or norms in positive law. Data collecting techniques are literature study and field study through interviews. The result of this research concludes that the Business Judgement Rule principle has cumulative provisions, which means that all provisions must be fulfilled by the Directors in making business decisions. The Directors who make business decisions following these provisions must be exempted from personal responsibility. Conversely, when there is a provision that is not fulfilled, the Directors can be held personal responsibility. The settlement that can be made on a business decision that causes losses is that the aggrieved party has to submit a request to the District Court for the examination of the State-owned Enterprises.Keywords: business judgement rule; directors; responsibility; the state-owned enterprises
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN BERDASARKAN POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Get PDFABSTRAKPenyelesaian sengketa konsumen dalam Fintech Peer to peer lending pada dasarnya dapat dilakukan secara internal dan eksternal, namun demikian, sebelum memutuskan untuk menempuh penyelesaian secara eksternal, konsumen yang gagal mencapai kesepakatan secara internal dapat melakukan pengaduan berindikasi sengketa ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2021 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban penyelenggara fintech peer to peer lending terhadap kerugian konsumen berdasarkan POJK No. 31 Tahun 2020, serta tindakan hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam hal penyelenggara tidak menjalankan kesepakatan hasil fasilitasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.07/2021 yaitu dengan memberikan tanggapan pengaduan ke OJK, menghadiri fasilitasi, melaksanakan hasil kesepakatan serta melaporkan tindak lanjut hasil kesepakatan ke OJK. Tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal penyelenggara Fintech Peer to peer lending tidak melaksanakan kesepakatan pada fasilitasi di OJK yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara eksternal (external dispute resolution) melalui litigasi atau LAPS. Selain itu, terdapat tindakan hukum yang lebih mempermudah konsumen yakni melakukan pengaduan melalui APPK.Kata kunci: fintech; peer to peer lending; penyelesaian sengketa.
ABSTRACTConsumer dispute resolution in Fintech Peer to peer lending can basically be done internally and externally. However, before deciding to seek an external settlement, consumers who fail to reach an agreement internally can file a complaint indicating a dispute to the Financial Services Authority based on POJK Number 31/POJK.07/2021 concerning the Implementation of Consumer and Community Services in the Financial Services Sector by OJK. The purpose of this study is to determine the accountability of fintech peer to peer lending providers to consumer losses according to POJK No. 31 of 2020, as well as legal actions that can be taken by consumers in order the providers does not implement the agreement result from the facilitation. The approach method used in this study is a normative juridical approach, and the results of the study show that the responsibility of Fintech Peer to Peer Lending providers based on POJK Number 31/POJK.07/2021 is by responding to complaints to the OJK, attending facilitation, implementing the results of the agreement and reporting the follow-up on the results of the agreement to the OJK. Legal action that can be taken by consumers in order the Fintech Peer to peer lending providers does not implement the agreement on facilitation at the OJK is by making efforts to resolve disputes externally (external dispute resolution) through litigation or LAPS. In addition, there are legal actions that make it easier for consumers to make complaints through APPK.Keywords: agreement; guarantee clause; venture capital
THE BEGINNING OF THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW APPLICATION TO CYBER ATTACK: THE STATUS OF RULE 30 TALLINN MANUAL 1.0
Get PDFABSTRACTTechnological development has given rise to new means and methods of warfare such as cyber-attack and can potentially have devastating humanitarian consequences. In times of armed conflict, International Humanitarian Law (IHL) limits certain use of weapons, however, it is questionable whether an armed conflict exists in the situation where cyber-attack is employed alone. In 2007, Estonia suffered severe damages due to cyber-attacks that were equal to the damages caused by kinetic weapons. Yet, there is a debate whether IHL applies in the Estonia case due to the shortage of a kinetic weapon. The Estonia case has generated NATO and other states to draft a cyber-warfare manual (Tallinn Manual 1.0) that, in its Rule 30, affirms the IHL applicability in the case of only cyber-attack. Due to the importance of this Rule, this article argues that Rule 30 shall be considered as a legally binding provision in the form of customary international law. This Rule has satisfied widely practiced and opinio juris elements although it is not as ideal as other customary norms. Taking into consideration the rapid development of technology, it is not necessary for Rule 30 to meet the ideal condition of customary law since, according to Grotian Moment Theory, the formation of a new customary international law can be accelerated in times of fundamental change as can be seen in the practice of customary air and space law.
Keywords: Customary International Law, Cyber-Attack, Grotian Moment Theory, IHL, Tallinn Manual 1.0
ABSTRAKPerkembangan teknologi telah melahirkan cara dan metode berperang yang baru seperti serangan siber dan dapat berpotensi menimbulkan kehancuran umat manusia. Hukum Humaniter Internasional (HHI) membatasi penggunaan senjata tertentu saat perang, sayangnya penerapan hukum ini masih dipertanyakan dalam kasus yang hanya melibatkan serangan siber. Tahun 2007 Estonia menderita kerugian akibat dari serangan siber yang tingkat keparahannya dapat disamakan dengan serangan kinetis. Namun, fakta bahwa serangan tersebut tidak melibatkan senjata kinetis melahirkan perdebatan perihal penerapan HHI. Kasus Estonia telah mendorong NATO dan negara-negara lainya untuk merumuskan Manual tentang Perang Siber (Tallinn Manual 1.0) yang mengkonfirmasi penerapan HHI untuk kasus yang hanya melibatkan serangan siber. Pentingnya pengaturan dalam Pasal 30, artikel ini berpendapat bahwa pasal tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam bentuk aturan hukum kebiasaan internasional. Pasal 30 telah memenuhi unsur hukum kebiasaan internasional yakni praktek negara yang luas serta opinio juris. Sekalipun tidak dipenuhi secara sempurna seperti layaknya aturan hukum kebiasaan internasional yang lain. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang pesat, Pasal 30 tidak perlu secara ideal memenuhi unsur norma hukum kebiasaan internasional, karena menurut Grotian Moment Theory pembentukan norma hukum kebiasaan internasional baru dapat dipercepat karena adanya perubahan yang fundamental. Hal ini dapat terlihat dari praktek hukum kebiasaan ruang angkasa.
Kata Kunci: Hukum Kebiasaan Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Serangan Siber, Tallinn Manual 1.0, Teori Grotian Momen
IMPACT OF PHILIPPINES’ WITHDRAWAL FROM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON CRIME AGAINST HUMANITY INVESTIGATION IN PHILIPPINES
Get PDFAbstract
Rodrigo Roa Duterte is the incumbent president of the Philippines who was inaugurated on June 30th 2016 and initiated the War on Drugs Operation to eradicate drug abuse in the Philippines one day after his inauguration. The operation gave authorization to the members of Philippines National Police to ‘neutralize’ or kill suspects of illegal drugs dealers and users. The operation also related to other crime such as rape, imprisonment, and torture. The crimes are committed as part of a widespread and systematic attack directed against the civilian population as therefore it can be qualified as crimes against humanity. Philippines’ status as a state party to Rome Statute gives ICC the chance to prosecute Philippines’ nationals if they committed crimes against humanity. However, after the ICC Prosecutor initiated preliminary examination on the related case, Philippines deposited its instrument of withdrawal from the Rome Statute. The purpose of this research is to find out the legal effect of Philippines withdrawal toward ICC’s process of preliminary examination, investigation, and trial, and whether ICC have any jurisdiction over crimes against humanity that is committed after Philippines’ withdrawal becomes effective.
Keywords: Crimes Against Humanity, International Criminal Court, Rome Statute
Abstrak
Rodrigo Roa Duterte menjabat menjadi Presiden Filipina pada tanggal 30 Juni 2016 dan memulai operasi pemberantasan narkotika yang disebut War on Drugs Operation sehari setelahnya. Operasi tersebut memberikan izin bagi Polisi Nasional Filipina untuk melakukan penembakan di tempat atas tersangka pengguna dan pengedar narkotika. Selain itu, terdapat kejahatan lain terkait operasi tersebut di antaranya pemerkosaan, penyiksaan dan penahanan tanpa proses hukum. Kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan secara meluas, sistematis dan ditujukan pada populasi sipil yang menjadikannya dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Status Filipina sebagai negara pihak dalam Statuta Roma menjadikan ICC memiliki kewenangan untuk mengadili warga negara Filipina yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, setelah Jaksa Penuntut ICC memulai pemeriksaan pendahuluan atas War on Drugs Operation, Filipina melakukan penarikan diri dari Statuta Roma. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penarikan diri Filipina dari Statuta Roma terhadap pemeriksaan pendahuluan yang sedang dilakukan dan apakah ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang masih terjadi di Filipina pasca penarikan dirinya berlaku efektif.
Kata kunci: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Rom
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG RELIGIUS: KONSEPSI DAN TANTANGAN DALAM NEGARA BERDASARKAN PANCASILA
Get PDFABSTRAK
Artikel ini menganalis pembangunan hukum nasional religius yang kerap kali dipersoalkan dan menimbulkan konflik serta ketegangan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat. Dengan Pancasila sebagai philosophische grondslag negara, maka dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional yang religius, baik dalam pembentukan hukum, pelayanan hukum maupun penegakan hukum. Namun demikian, penting untuk memperhatikan kemajemukan dan sensivitas dari asas dan kaidah keagamaan, sehingga diperlukan kehati-hatian, sikap saling menghormati, dan prinsip demokrasi dalam pembangunan hukum nasional yang religius. Selain itu, pembangunan hukum nasional yang religius kerap mendapat tantangan, yang dapat dilihat secara umum dari pembentukan hukum yang rendah kuantitas maupun kualitasnya, serta penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif dan mengabaikan prinsip etis/moral sebagai nilai religius. Karena itu, diperlukan kesadaran etis dalam pembangunan hukum nasional yang religius, serta mengarahkannya dalam rangka mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kata kunci: agama; nilai religius; pembangunan hukum.
ABSTRACT
This article analyzes national religious law development, which is often questioned and causes conflict and tension in the Indonesian public order. The article conclude that Indonesia's national religious law development is ordinary and necessary because good law must be based on the community's values, reality, and expectations. With Pancasila as the philosophical foundation of the state, the basis of the Belief in the one and only God becomes a reference in the development of national religious law, both in the forming of law, legal services, and law enforcement. However, it is crucial to attend to the diversity and sensitivity of religious principles and norms so that caution, mutual respect, and democratic principles are needed to develop national religious law. Also, national religious law development often faces challenges, which can be seen in general from the making of laws that are low in quantity and quality and the enforcement and service of law that is corrupt and ignores ethical/moral principles as religious values. Therefore, ethical awareness is needed to develop national religious law and direct it to achieve Social Justice for all Indonesian people.
Keywords: legal development; religion; religious value
KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFABSTRAKHak Cipta merupakan hukum yang melindungi hasil kreativitas berupa ciptaan oleh manusia, dan diakui sebagai hak kebendaan yang sifatnya bergerak tidak berwujud, berdasarkan sifat kebendaan hak cipta dapat dialihkan menurut aturan yang berlaku, diantaranya melalui wakaf. Hak cipta dialihkan melalui wakaf bukanlah suatu hal baru, melainkan sudah diatur sejak tahun 2004 guna wakaf produktif yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, namun pelaksanaannya hingga saat ini masih belum optimal, karena terjadi ketidakharmonisan aturan diantara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hingga dirasa tidak menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian kepastian hukum atas wakaf dengan objek hak cipta adalah mengikuti ketentuan hukum wakaf yang berlaku, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan ketentuan wakaf yang memadai, dengan ditemukannya adanya ketidakselarasan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf dengan objek hak cipta, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi Aparatur Penegak Hukum, Nazir dan PPAIW, konflik kewenangan dan hambatan internal serta eksternal ada pada BWI, kemudian kesadaran hukum yang kurang di masyarakat, sebaiknya pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dapat kembali mengadakan perubahan atas aturan wakaf dan dibentuk pula aturan pelaksana yang terintegrasi, serta berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dengan objek hak cipta.Kata kunci: hak cipta; kepastian hukum; wakaf.
ABSTRACTCopyright is a law that protects the results of creativity in the form of creations by humans, and is recognized as a material right that is immovable in nature, based on the nature of copyrighted material it can be transferred according to applicable rules, including through waqf. Copyright transferred through waqf is not a new thing, but has been regulated since 2004 for productive waqf aimed at the welfare of the community, but its implementation is still not optimal, due to disharmony of rules between Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is deemed not to guarantee legal certainty. This study uses normative juridical methods, and descriptive-analytical research specifications. The results of the research on legal certainty on waqf with copyright objects are following the provisions of the applicable waqf law, but this is not balanced with adequate waqf provisions, with the finding of inconsistency with the laws and regulations governing waqf with copyright objects, human resources that inadequate both in terms of Law Enforcement Apparatus, Nazir and PPAIW, conflicts of authority and internal and external obstacles exist in BWI, then there is a lack of legal awareness in the community, it is better if the government as the legislator can again make changes to the waqf rules and also form integrated implementing regulations, and play a role in improving the quality of human resources through certification, as well as socialization to the public regarding waqf with copyright objects.Keywords: copyright; legal certaint; waqf
PENYELESAIAN MASALAH SANKSI PRAKTIK PEMBANTUAN PEMBAYARAN BPHTB OLEH PPAT KEPADA WAJIB PAJAK
Get PDFABSTRAKBPHTB menjadi bagian dari Pajak yang terutang dalam setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis Pajak Daerah diantaranya BPHTB. Kondisi pemungutan 11 jenis Pajak Daerah ini mengalami keunikan dalam praktiknya dimana PPAT di Kabupaten Malang diwajibkan untuk membantu melakukan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Kondisi ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu dorongan dari Dinas terkait dan adanya kekosongan hukum dalam UU 28/2009 akibat miskonsepsi dalam Pasal 91 UU 28/2009 tentang Retribusi Daerah. Melalui metode Penelitian Sosio-Legal dengan Pendekatan Sosiologis dan model pengelolaan Data Deskriptif serta Interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekuder, dan tersier, dapat dismpulkan bahwa adanya miskonsepsi dalam pemahaman BPHTB menyebabkan Pasal-Pasal dalam UU 28/2009 mengalami disharmonisasi, sehingga rekonstruksi hukum menekankan pada beberapa aspek seperti : Kebutuhan Pasal yang menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayarkan BPHTB secara mandiri; PPAT dapat melakukan melalui “Pembantuan pembayaran BPHTB” dengan beberapa syarat yang dituliskan dalam Strandar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (PerBup atau Perwal) dan/atau Peraturan Kepala Dinas (Perkadin); mengubah konsep terkait dengan pembayaran BPHTB; dan peninjauan (perubahan dan penghapusan) terhadap ketentuan Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.Kata kunci: pajak; rekonstruksi; wajib pajak.
ABSTRACTBPHTB becomes part of the tax payable in every transaction to acquire land and building rights. In Law 28/2009 concerning Regional Taxes and Retribution Districts/Cities are given the authority to collect 11 taxes including BPHTB. However, in practice in Malang Regency there are problems with the collection of BPHTB which is often entrusted to the PPAT office. This condition is influenced by 2 (two) factors, namely encouragement from the Related Office and the existence of a legal vacuum in Law 28/2009. With the conclusion that the task of assisting BPHTB payments ignores aspects of legal protection for PPAT, there is a void due to misconceptions in Article 10 paragraph (1) of the BPHTB Law and Article 91 of Law 28/2009 on Regional Levies. Through the Socio-Legal Research method with the Sociological Approach and the Descriptive Data management model and the interpretation of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that the existence of a misconception in the understanding of BPHTB causes the articles in Law 28/2009 to be disharmony. Thus, future legal reconstruction will emphasize several aspects, such as: The need for an article that explains that there is a separation of obligations for taxpayers to pay BPHTB independently; PPAT can do it through "Assistance for BPHTB payments" with several conditions written in the Standard Operating Procedure based on Regional Head Regulations (PerBup or Perwal) and/or Head of Service Regulations; changing concepts related to BPHTB payments; and review (amendment and deletion) of the provisions of Article 91 and Article 93 of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies.Keywords: reconstruction; tax; tax payers