Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
THE MEANING OF PUBLIC POLICY UNDER INDONESIAN ARBITRATION LAW AND PRACTICE
Get PDFThis article tried to see the meaning of public policy under Indonesian arbitration law. The arbitration law examined was the arbitration law in the Code of Civil Procedures of 1847, the Presidential Decree No 34 of 1981, the Supreme Court Regulation No 1 of 1990 and the Arbitration law No 30 of 1999. The article also took a closer look on Indonesian court in interpreting the term public policy in its decisions. The method used in this article was descriptive-analytical. The data was in particular the decisions of the courts of Indonesia including Domestic Court, High Court and Supreme Court. A comparative study was taken, describing the arbitration acts of certain countries in particular New Zealand, Malaysia and Fiji. This article concluded, as cases developed, the approach toward public policy was the strict application of it. This article also recommended the amendment of the arbitration law by including the indicators as to what the public policy would cover as found in arbitration acts of states being studied
PENGENALAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMANFAATAN OVER THE TOP UNTUK PENDIDIKAN
Get PDFABSTRAKMasa Pandemi Covid-19 memberikan dorongan bagi bidang pendidikan untuk beradaptasi dengan menggunakan dukungan teknologi. Di tengah kondisi yang mengharuskan adanya social distancing, proses belajar mengajar lebih diterapkan secara online. Kendati demikian, masih terdapat keterbatasan pengetahuan terkait pemanfaatan teknologi informasi di sebagian besar ranah pendidikan. Hal ini karena dalam perkembangannya, teknologi informasi telah menyebabkan interaksi menjadi borderless dan tidak terhalang wilayah bahkan tidak ada batasan norma. Pengenalan hukum teknologi informasi menjadi penting karena dalam pemanfaatannya bukan hanya terdapat sisi positif tetapi juga negatif. Seperti penggunaan teknologi yang berpotensi mengalami data breach atau bahkan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Terlebih kurangnya pemahaman hukum akan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang sekarang ini diakomodir oleh platform digital Over The Top (yang selanjutnya disebut OTT) menjadi urgensi tersendiri. Maka, dibutuhkan sarana pengenalan berupa sosialisasi melek hukum teknologi informasi pada pemanfaatan OTT. Dalam pembahasannya, digunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis guna menelaah asas dan teori hukum yang disesuaikan dengan konteks hukum teknologi informasi disertai pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan menggunakan tiga bahan hukum dengan teknik pengumpulan data secara daring (online library research). Penelitian ini akan menghasilkan upaya alternatif bagi pengembangan pendidikan berbasis online di Indonesia yang efektif, aman dan andal disertai dengan strategi pengenalan hukum terhadap pemanfaatan layanan OTT. Dengan demikian, pemahaman dunia pendidikan terhadap pemanfaatan layanan OTT terutama siswa akan lebih bijak terutama dalam hal penggunaannya.Kata kunci: over the top; pembelajaran daring; teknologi informasi.
ABSTRACTThe Covid-19 pandemic provides a boost for education to adapt by using technology support. In the midst of conditions that require social distancing, the teaching and learning process is more applied online. However, there are still limited knowledge related to the use of information technology in most areas of education. This is because in its development, information technology has caused interactions to become borderless and unobstructed areas even no norm limits. The introduction of information technology law becomes important because in its utilization there are not only positives but also negatives. Such as the use of technology that has the potential to experience data breaches or even intellectual property violations. Moreover, the lack of legal understanding of the utilization of educational facilities that are currently accommodated by the Over The Top digital platform (hereinafter referred to as OTT) becomes its own urgency. So, it takes an introduction in the form of socialization of information technology law literacy on the utilization of OTT. In its discussion, normative juridical methods are used with descriptive research types of analysis to study legal principles and theories adapted to the legal context of information technology accompanied by an assessment of laws and regulations. The data source used uses three legal materials with online data collection techniques (online library research). This research will result in alternative efforts for the development of online-based education in Indonesia that is effective, safe and reliable accompanied by a strategy of legal recognition towards the utilization of OTT services. Thus, the understanding of the world of education towards the utilization of OTT services, especially students, will be wiser, especially in terms of their use.Keywords: information technology; online learning; over the top
Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Get PDFAbstrak
Ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Penataan ruang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Akan tetapi hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran penataan ruang sangat sedikit yang diproses di pengadilan. Dalam implementasinya penegakan hukum tata ruang masihlah belum efektif, khususnya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Melihat hal tersebut permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini meliputi bagaimana konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana dan bagaimana implementasi konsep efektivitas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana dilandaskan pada realitas penegakan hukum tata ruang yang lemah, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Bersandar pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman bahwa upaya penegakan hukum merupakan kesatuan sistem antara legal substance, legal structure dan legal culture dan bahwa implementasi konsep efektivitas penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dapat dikatakan belum efektif karena berdasarkan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.
Kata Kunci: Efektivitas, Penataan Ruang, Penegakan Hukum, Pidana.
Abstract
Space is a very important element in life. Spatial planning is regulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. However, until now very few cases of spatial planning violations have been processed in court. In its implementation, spatial law enforcement is still not effective, especially law enforcement in the field of criminal law. Seeing this, the problems studied in this journal are how is the basic concept of effectiveness of criminal law enforcement dan how is the implementation of the concept of effectiveness of criminal law in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This study uses a qualitative approach with normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The research results state that the basic concept of the effectiveness of criminal law enforcement is based on the reality of weak spatial law enforcement, especially in criminal law enforcement. Relying on law enforcement theory, Lawrence M. Friedman, that law enforcement efforts are a unified system of legal substance, legal structure and legal culture and whereas the implementation of the concept of effectiveness of criminal law enforcement in Law Number 26 of 2007 concerning Space Utilization can be said to have not been effective because it is based on a measure of the effectiveness of law enforcement.
Keywords: Effectiveness, Spatial Planning, Law Enforcement, Criminal
PROBLEMATIKA UNSUR MELAWAN HUKUM PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RKUHP
Get PDFABSTRAK
Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Kekayaan alam yang melimpah senantiasa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan kekayaan alam yang dilakukan oleh masyarakat tetap perlu diatur pada tingkat peraturan perundang-undangan untuk menghindari adanya eksploitasi dan perusakan alam. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang disusun saat ini, turut mengatur mengenai pengaturan tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Pada pengaturan di RKUHP, terdapat tambahan mengenai unsur melawan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup dalam menjatuhkan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tambahan unsur melawan hukum ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses pembuktian dari tindak pidana lingkungan hidup. Studi literatur ini mengkaji perundang-undangan, jurnal penelitian, dan berita yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan dan teori mengenai unsur melawan hukum. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan justru memperlemah penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
Kata kunci: Lingkungan Hidup; Melawan Hukum; Tindak Pidana
ABSTRACT
Indonesia has natural wealth The natural wealth is always used for the welfare of society. Utilization of natural resources carried out by the community still needs to be regulated at the level of legislation to avoid exploitation and destruction of nature. The Draft Criminal Code (RKUHP), which is currently being drafted, also regulates the regulation of criminal acts against the environment. In the regulation in the RKUHP, there is an addition regarding the unlawful element in environmental crimes in imposing sanctions for environmental damage and pollution. This additional element against the law will later affect the process of proving environmental crimes. This literature study examines legislation, research journals, and news related to environmental crimes and theories regarding elements of violating the law. With these considerations, the author argues that the unlawful element in the regulation of environmental crimes actually weakens law enforcement in the environmental field.
Keywords: Against the Law; Criminal Act; Environmenta
EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PRNYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Pada umumnya setiap jenis sengketa yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan bisnis pada perbankan syariah yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari tersebut, menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (dispute/difference) antara para pihak yang terlibat serta tidak mungkin dapat dihindarkan, diantaranya didalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020. Permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alternatif serta menginventarisasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia.
Metode pendekatan penelitian diawali dengan pendekatan deskriftif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menemukan dan menginventarisasi bahwa lembaga-lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan di Indonesia, lebih sering menggunakan mediasi sebagai jalan akhir dalam penyelesaian sengketa. Dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah perkara, LAPSPI juga memiliki alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa, seperti ajudiksi dan arbitrase
Saran, agar memeplex optimalisasi bagi prospek dan eksistensi Lembaga penyelesaian sengketa diluar persidangan, LAPSPI sebaiknya melakukan lebih banyak kegiatan guna memberika pengetahuan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar persidangan melalui LAPSPI, karena dinilai masyarakat umum kurang mengetahui tentang produk dari LAPSI, juga dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terbukti dinilai dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.ABSTRACT
Every type of dispute that occurs always demands a quick solution and settlement. Currently, dispute resolution outside the court (non litigation) is through alternative dispute resolution. Business activities in Syariah banking, where the number of transaction are quite large, maybe even hundreds per day, is one of the causes of problems and the occurrence of disputes (dispute/difference) between thw parties involved and it is impossible to avoid, including in Islamic banking activies based on regulations. Financial Services Authority Number 61 of 2020. This study aims to seek and find alternatives and take an inventory of effective out of court dispute resolution institutions in Islamic banking in Indonesia.
The research approach method begins with an analytical descriptive approach, namely describing systematically, factually and accurately, all facts and problems being studied associated with legal theories and practices. Furthermore, the data obtained were analyzed juridically qualitatively.
The results of the study found and made an inventory that alternative institutions in the settlement of Islamic banking disputes outside the courts in Indonesia, more often use mediation as a final way of resolving disputes. Judged to be faster in resolving a case, LAPSPI also has other alternatives in resolving disputes, such as adjudication and arbitration.
Suggestions, in order to optimize the prospects and existence of dispute resolution institutions outside the trial, LAPSPI should do more activities to provide knowledge about how the dispute resolution process outside the court through LAPSPI, because it is considered that the general public does not know about LAPSI products, also with limited location distances. , LAPSPI is better off opening many branch offices in each city because the settlement of disputes outside the court has proven to be beneficial for the disputing parties.
 
Pendidikan Dasar Gratis “Setiap” Warga Negara Indonesia Dalam Konstitusi
No full textA. Pendahuluan
Secara jelas telah dinyatakan bahwa Hak atas pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dan hal tersebut telah tercantum di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negara. Tentu dalam pelaksanaan hal tersebut yakni dalam memenuhi Hak Asasi manusia harus dijauhi dari praktek perbedaan atau kekhususan yang cenderung diskriminasi. Khusus terkait pendidikan, Hal ini juga perlu dibedakan dengan tindakan Negara yang memberikan penanganan khusus terhadap orang berkebutuhan tertentu antara lain disabilitas, tuna rungu, tuna netra atau lainnya yang terkait. Tindakan Negara untuk membedakan bukanlah atas dasar diskriminasi akan tetapi pemenuhan hak yang sama dengan cara berbeda.
Perbedaan yang terlihat ialah seringkali dinyatakan bahwa pendidikan murah atau gratis ini hanyalah hak sebagian orang saja, dalam arti orang yang kekurangan, miskin atau tidak mampu saja . Apakah dapat dikatakan hal tersebut merupakan diskriminasi terhadap orang yang tidak mendapat pendidikan murah atau pendidikan gratis. Selain itu dipungutnya uang pembangunan atau DSP ( Dana Sumbangan Pembangunan ) yang menjadi tren lembaga pendidikan di Indonesia, tentu sedikit kontraproduktif dengan jiwa pasal 31 ayat 2 yakni Pemerintah wajib membiayainya. Penjelasan diatas menjadi landasan penulisan tulisan ini yakni terkait pendidikan gratis bagi setiap warga Negara bukan saja untuk orang yang tidak mampu akan tetapi untuk semua kalangan di Indonesia termasuk orang kaya dan perihal praktek pemungutan Uang pembanguna
Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Legislasi (Studi Terhadap DPRD Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis)
Get PDFPeraturan Perundang-undangan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan representasi yang menjadi unsur pemerintahan daerah. Di antara fungsi yang dimilikinya adalah fungsi legislasi. Citra yang berkembang saat ini adalah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD lebih sedikit daripada Raperda atas prakarsa Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dibuktikan dengan mengambil contoh pencapaian produktifitas pembentukan peraturan daerah dari pengalaman beberapa Kabupaten Ciamis dan Kota Bandung. Pencapaian produktifitas tersebut tidak saja berhenti pada pemetaannya, melainkan adalah menelusuri apa landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu adalah perlu digali apa saja faktor- faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Untuk menjawab demikian, dilakukan pendekatan penelusuran dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu dilakukan pula verifikasi terhadap beberapa hal mengenai inisiatif DPRD dalam mengajukan Raperda. Penelitian menunjukkan bahwa landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota adalah berdasarkan pada pendekatan fungsi legislasi pada suatu elected representative dan akuntabilitas. Dalam pendekatan ini walaupun terdapat dinamika peran wakil rakyat dalam rangka hubungannya dengan yang diwakili, namun keterwakilannya dapat "ditagih". Sementara itu dari pendekatan landasan akuntabilitas diperoleh suatu deskripsi bahwa akuntabilitas DPRD digolongkan menjadi akuntabilitas secara kolektif dan akuntabilitas secara individu. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, terlebih dahulu sorotan utama pada DPRD Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis dalam penelitian ini, baru dapat terekam terhadap jumlah produk Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Melihat inisiatif DPRD yang dicontohkan di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis masih di bawah 50 persen dari keseluruhan Perda yang ditetapkan pada periode 2009-2014 ini. Adapun pengungkapan komposisi latar belakang yang berasal dari profil singkat masing-masing masih berada di permukaan saja untuk melihat dan mengukur akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Atas dasar itulah dalam penelitian ini masih menyisakan kelemahan yang barangkali dapat diperkaya oleh peneltian-penelitian berikutnya Akuntabilitas secara individu perlu lebih jauh ditelusuri untuk diketahui sampai bagaimana pola rekruitmen dan kemungkinan ideal anggota DPRD dalam menjaga moral dan etika penyelenggaran negara.
Keywords: Akuntabilitas. DPR
Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas
Get PDFAbstrak
Wajah suatu lembaga kehakiman tentu sangat bergantung pada martabat, integritas, dan kompetensi seorang hakim dalam menangani suatu perkara. Dimana martabat, integritas, dan kompetensi seorang hakim terefleksikan melalui putusan yang dibuatnya. Namun, wajah lembaga kehakiman Indonesia dewasa ini acap kali menjadi sorotan setelah muncul berbagai putusan hakim yang menuai kontroversi dan menjadi bahan perbicangan publik, yang berdampak pada semakin lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kehakiman. Berangkat dari permasalahan tersebut, melalui penelitian yuridis-normatif, kami menggagas suatu konsep yakni penerapan eksaminasi aktif terhadap putusan hakim yang ditindaklanjuti dengan prinsip reward and punishment, yang merupakan suatu mekanisme evaluasi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hakim demi mewujudkan lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.
Kata Kunci: Eksaminasi, hakim, lembaga kehakiman, putusan, reward and punishment.
Abstract
The interface of a judicial body will always depend on its dignity, integrity, and the competence of the judges on handling a case. The dignity, integrity and the competence of a judge is reflected through decisions he made. In the other hand, the judicial body of Indonesia now days often become public attention after some controversial decision made by some judges which impact the public trust towards the judicial body. According to that fact, by using judicial-normative research, we initiated a concept which is the implementation of active examination towards a verdict followed by reward-and-punishment principle, which is a mechanism to evaluate a legally binding verdict as the means to enhance the judges quality to realize dignity and integrity of judicial body
Keywords: examination. judge, judicial body, reward and punishment, verdict
Penerapan Sistem Strong Bicameralism di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR
Get PDFAbstrak
Perubahan UUD 1945 membawa dampak yang besar terhadap kewenangan yang dimiliki MPR, di mana tidak ada satupun kewenangan MPR yang bersifat tetap. Selain itu sistem perwakilan Indonesia yang berbentuk tiga badan perwakilan turut berperan dalam menciptakan ketidaksinambungan antara MPR dengan lembaga perwakilan lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan dan kedudukan MPR saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji agar setiap lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat melaksanakan perannya masing-masing secara optimal demi terwujudnya keseimbangan antara lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-komparatif analitis, Penulis menyimpulkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, MPR sebagai lembaga negara tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 secara optimal. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimilikinya bersifat insidentil dan seremonial, di mana hal tersebut juga dipengaruhi sistem perwakilan yang dianut Indonesia saat ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, terciptalah suatu gagasan untuk mengubah MPR menjadi parlemen bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD sebagai kedua kamar di dalamnya dengan kewenangan yang setara (strong bicameralism). Apabila gagasan ini diaktualisasikan akan memberikan dampak positif yaitu sistem checks and balances yang lebih baik dalam lembaga legislatif itu sendiri dan kepada cabang kekuasaan lainnya. Selain itu juga akan terjadi penguatan nilai demokrasi dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan maupun saat pembuatan suatu produk hukum di Indonesia. Untuk mengaktualisasikan gagasan ini perlu dilakukan kembali perubahan UUD 1945 secara komprehensif agar MPR dan sistem perwakilan di Indonesia dapat berjalan secara tepat dan optimal guna mewujudkan sistem politik yang demokratis, bermartabat dan lebih baik.
Kata Kunci: Bikameral, DPD, DPR, MPR, Sistem Perwakilan.
Abstract
The amendment of the UUD 1945 has brought great impact to the MPR. None of the authority currently possessed by the MPR in the Amendment of the UUD 1945 is fixed. In addition, Indonesia's representative system in the form of three representative bodies also causes imparity with other representative bodies. Therefore, the optimization of the MPR’s current authority and position becomes a very important object to be studied so that every state institution in Indonesia can play an optimal role and every state institutions will be balance. Through a normative juridical method, we conclude that the MPR's current authority is not optimal because of its incidental and ceremonial authority, which is influenced also by the current Indonesian representative system. To overcome this problem, an idea was created to convert the MPR into a bicameral parliament consisting of DPR and DPD as two chambers within it with strong bicameralism. If this idea is actualized, it will bring a positive impact in the checks and balances system within the legislature itself and to other branches of power. In addition, this idea will strengthen the democratic values in every decision making process and when making legislation. To actualize this idea, it is necessary to amend the UUD 1945 comprehensively so that the MPR and the representative system in Indonesia can run properly and optimally in order to create a democratic, dignified, and better political system.
Keywords: Bicameral, Regional Representative Council, House of Representative, People’s Consultative Asesmbly,Representative System
REGULATION OF MAXIMUM TARIFF OF FLIGHT TICKETS FOR ECONOMIC CLASS PASSANGERS IN INDONESIA
Get PDFMinister of Transportation Decree No. 106 of 2019 is a government reaction to soaring flight ticket fare on domestic routes. This Minister Decree aims to prevent unfair business competition practices as mandated by Law No. 5 of 1999. On the other hand, Law No. 5 of 1999 itself does not provide an explanation of what kind of price fixing referred to by Article 5 of the Act. This then raises a question regarding business competition between business actors. This legal issue starts from the most basic condition whether the airline have carried out the sale of airline tickets that do not harm passengers, and of course there is a legal basis. The society's need for air transportation is increasing every year, but is constrained by the increasingly expensive airline ticket rates. The society and business actors need the role of the government to be able to make policies that are impartial while still considering the interests of the society and business doers