Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
SECURING INDONESIA’S EXTRACTIVE INDUSTRIES THROUGH SOCIAL LICENSE TO OPERATE
Get PDFPublic participation is one of the important factors in the extractive industry, especially to ensure that the development of new mining projects can begin successfully. Social License to Operate (SLO) is a contemporary concept that rapidly develops and is widely known as a method for building relationships between mining companies and the communities surrounding the mining project. This article attempts to introduce the concept of SLO and provide an initial overview of the implementation of SLO in the extractive industry in Indonesia. In addition, this article also examines the relationship between SLO and another similar concept, namely Environmental Impact Analysis (EIA). This article finds that although SLO and IEA have differences, the similarities between the two concepts could potentially be unified to cope with the shortcomings mutually. After analysing the implementation of SLO in several mining projects in Indonesia and considering the issuance of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, this article argues that the existence of SLO could be utilized as an alternative method to strengthen the relationship between community and mining companies, improve the quality of participation, and reduce community resistance to the development of extractive industry projects in Indonesia.
 
DEKONSTRUKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA OMNIBUS LAW
Get PDFABSTRAK
Dinamika hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia, telah mengarahkan pada suatu bentuk inkonsistensi pengaturannya. Terjadinya tarik ulur hak otonomi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlihat sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Terdapat dua masalah utama, pertama, mengapa terjadi reduksi hak otonomi Pemerintah Daerah dalam hal melakukan pengelolaan atas sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mengoptimalkan hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dilakukan pendekatan perundang-undangan, dan hermeneutika. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Pusat untuk memperkuat kewenangannya atas sumber daya air. Pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai pelaksana dari pemerintah pusat. Apalagi, UU No. 11 Tahun 2020 dimaksudkan untuk percepatan pertumbuhan investasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dekonstruksi atas prinsip pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan mengarahkan pada prosperity bagi masyarakat ditingkat daerah dari adanya sumber daya air. Memaksimalkan peran pengawasan dari pemerintah daerah.
Kata kunci: Dekonstruksi; Pembangunan Berkelanjutan; Otonomi Daerah; Sumber Daya Air
ABSTRACT
Regulation of water resources management in Indonesia, has led to inconsistency in its regulation. The tug-of-war between the central government and local governments has taken place since Law Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law) was introduced. First, why there are a reduction in the autonomy rights of the Regional Government in terms of managing water resources after the enactment of Act No. 11 Year 2020? Second, how are the efforts made to continue to optimize the autonomy rights of local governments in managing water resources after the enactment of Act no. 11 Year 2020? This research is a normativejuridical research. A statutory and hermeneutical approach is carried out. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia becomes the constitutional basis for the Central Government to strengthen its authority over water resources. Local governments are more directed as implementers of the central government. Moreover, Act no. 11 of 2020 is intended to accelerate investment growth by the Central Government. Therefore, the deconstruction of the principle of sustainable development is carried out by directing the prosperity for the community at the regional level from the presence of water resources. Maximizing the supervisory role of the Regional Government.
Keywords: Deconstruction; Sustainable Development; Regional autonomy; Water resource
KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS
Get PDFABSTRAK
Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip Nasionalitas. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah. Hubungan dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan atas tanah, sedangkan untuk orang asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai atas tanah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilikan rumah susun bagi orang asing tidak sesuai dengan UUPA dan UU Rumah Susun yang menganut prinsip nasionalitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata kunci: Kepastian Hukum, Orang Asing, Prinsip Nasionalitas, Rumah Susun
ABSTRACT
In the framework of the National Land Law, the legal relationship between people, both Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA), as well as their legal actions related to land have been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). One of the principles adopted by the UUPA is the principle of Nationality. Only Indonesian citizens can have full relationship with the land. The relationship in question is in the form of Hak Milik, Hak Guna Usaha and Hak Guna Bangunan on land, while foreigners and foreign legal entities that have representatives in Indonesia may be granted Use of Land rights. The approach method used is a normative juridical approach, namely tracing, reviewing and researching secondary data related to this research material. The use of a juridical approach with consideration of the problem under study revolves around the linkage of a regulation with other regulations. The results of the study show that the regulation of flat ownership for foreigners is not in accordance with the UUPA and the Flats Law which adheres to the principle of nationality, causing legal uncertainty.
Keywords: Flats, Foreigners, Legal Certainty, Principles of Nationalit
THE CONCEPT OF JURISDICTION IN THE AIR: TO WHAT EXTENT CAN IT BE UPHELD AGAINST UNRULY PASSENGERS IN INTERNATIONAL AIR TRANSPORT?
Get PDFABSTRACT
Jurisdiction is essential for statehood along with the right to prescribe and enforce laws. Unruly behaviour may threaten air transportation security and safety, including the passenger safety, disrupts other passengers and crew causing delays and diversions. But due to loopholes on the existing laws, and lack of choice of jurisdiction, such offenses often remain unpunished. This article aims to seek the best role that Indonesia should take to implement its jurisdiction on aircrafts in international flights and to protect its citizens in international flight. It provides an overview and analysis of existing international and Indonesian legal instruments in handling unruly passengers and to support extended jurisdiction choices so unruly passengers and other related criminal activities can be regulated and punished as necessary to ensure the safety and security, including the Chicago Convention 1944 and the Annex 17 on Security, The Tokyo Convention 1963 and the Montreal Protocol 2014.
Keywords: Air Law, Aviation, Aviation Security, Jurisdiction, Unruly Passengers
ABSTRAK
Esensi dari yurisdiksi penting bagi negara dalam menjalankan dan menegakan hukum. Perilaku tidak tertib dapat mengancam keamanan dan keselamatan transportasi udara, dimana di dalamnya terdapat unsur keselamatan penumpang, gangguan terhadap awak dan penumpang lainnya, serta dapat mengakibatkan keterlambatan dan diversi. Namun demikian, dengan adanya celah dalam hukum dan peraturan, serta minimnya pilihan yurisdiksi, tindakan tersebut sering tidak dikenakan hukuman. Artikel ini bertujuan mencari peran terbaik yang harus diambil Indonesia, dalam mengimplementasi yurisdiksinya di pesawat dan melindungi warga negaranya dalam penerbangan internasional. Artikel ini memberikan tinjauan umum dan analisis instrumen hukum Internasional dan hukum Indonesia yang menangani penumpang yang sulit diatur, termasuk di dalamnya Konvensi Chicago 1944 dan Annex 17 tentang Keamanan,Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol Montreal 2014 .
Kata Kunci: Aviasi, Hukum Udara, Keamanan Penerbangan, Penumpang yang Sulit Diatur, Yurisdiks
HARMONISASI HUKUM KETENTUAN LISENSI WAJIB (COMPULSORY LICENSE) PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
Get PDFAbstrakPemberian lisensi wajib PVT yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh DJKI, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan serupa pada undang-undang bidang KI yang lainnya. Dalam UU Paten misalnya, pemberi lisensi wajib adalah DJKI, mengingat bahwa hal tersebut termasuk merupakan proses hukum administratif, bukan hukum formil terkait penyelsaian sengketa. Hal ini memperlihatkan adanya kewenangan judikatif yang berlebihan (overbodig) karena sampai masuk kepada bidang eksekutif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan lisensi wajib PVT dalam UU PVT yang harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri, dan akan dianalisis dengan asas kepastian hukum serta harmonisasinya secara horisotal dengan ketentuan lisensi wajib paten dalam UU Paten. Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji UU PVT tentang kewenangan pengadilan negeri dalam memberikan lisensi wajib PVT. Artikel ini mengemukakan asas dan teori hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan ketentuan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib dalam UU PVT dari Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT yang lebih jelas memisahkan kewenangan lembaga yudikatif dan eksekutif dalam perlindungan PVT. Kata kunci: perlindungan varietas tanaman; lisensi wajib; pengadilan negeri; kantor pvt; kepastian hukum
AbstractThe provision of compulsory PVT licenses carried out by the District Court, not by the DJKI, needs to be harmonized with similar provisions in other IP laws. In the Patent Law, for example, the obligatory licensor is DJKI, considering that this is an administrative legal process, not a formal law related to dispute resolution. This shows the existence of excessive judicial authority (overbodig) because it has entered the executive field. This writing is analytical descriptive in nature, which describes the mandatory PVT licensing arrangements in the PVT Law which must go through an application to the District Court, and will be analyzed with the principle of legal certainty and horizontal harmonization with the provisions of the mandatory patent license in the Patent Law. The approach method used by the author is normative juridical, by reviewing the PVT Law regarding the authority of district courts in granting mandatory PVT licenses. This article proposes legal principles and theories that can be used to make changes to the provisions regarding the authority to grant a compulsory license in the PVT Law from the District Court to the PVT Office which more clearly separates the powers of the judiciary and the executive in the protection of PVT.Keywords: plant variety protection; compulsory license; district court; pvt office; legal certaint
Implementasi Hak Gugat Warga Negara Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Riau Dalam Perkara Nomor : 54/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Pbr)
Get PDFAbstrak
Kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Riau telah menyebabkan pencemaran udara yang melebihi ambang batas kesehatan. Hal ini bertentangan jaminan untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945 karena menyebabkan kerusakan ekosistem dan melanggar hak-hak alam dan hak asasi manusia. Dalam menyelesaikan sengketa, pemerintah sering kali tidak dapat bergerak cepat. Hak gugat warga negara dianggap mampu berperan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa pada bidang lingkungan khususnya kasus kebakaran hutan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas pengimplementasian Hak gugat warga negara di dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penulisan pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder, yaitu berupa asas hukum yang dan norma-norma hukum yang berlaku. Tulisan ini menunjukan bahwa meskipun keberadaan Hak gugat warga negara telah diakui berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 namun hal tersebut tidak sertamerta dapat mempermudah penerapan gugatan melalui mekanisme Hak gugat warga negara di dalam persidangan. Sedikit banyak hal ini dikarenakan pengimplementasian gugatan Hak gugat warga negara tidak mendapat ruang yang cukup dalam sistem hukum Indonesia sehingga dalam pengeksekusiannya pun terkadang tidak memberikan hasil yang efektif.
Kata Kunci : Citizen Lawsuit, Hak Asasi Manusia, Lingkungam, Penyelesaian Sengketa
Abstract
Riau forest fires case that occurred in 2015 has caused air pollution that exceeds the healths threshold. This contradicts to Indonesian Constitution which guarantee the right to get a good and healthy environment as mandated by the 1945 Constitution because this case has causes damage to ecosystems and violates natural rights and human rights. In disputes settlement, the government cannot resolved the problem as quick as it needs. Therefore, Citizen Suits is considered as the best mechanism in enviromental disputes settlement, especially in Riau forest fires case. This study aims to find out how effective the implementation of Citizen Suits in solving environmental disputes in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical method, which is a method that emphasizes writing on library data or referred to as secondary data, namely in the form of legal principles and applicable legal norms. This paper shows that although the existence of Citizen Suits has been recognized based on the Decree of the Chair of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 36 / KMA / SK / II / 2013, it cannot facilitate the application of the lawsuit through the Citizen Lawsuit mechanism in the trial. In a way, this is because the implementation of the lawsuit of Citizen Lawsuits does not get enough space in the Indonesian legal system so that even when executing it, it does not provide effective results.
Keywords: Citizen Lawsuit, Human Rights, Enviroment, Dispute Settleme
Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura
Get PDF
Abstrak
Setiap tahunnya, The Economist Intelligence Unit mengeluarkan laporan yang berisi indeks demokrasi di berbagai negara. Pada 2019, Indonesia dan Singapura diberikan predikat ‘negara dengan demokrasi yang lemah’ (flawed democracy). Keduanya mendapatkan agregat skor yang hampir sama secara keseluruhan (Indonesia: 6,39 dan Singapura: 6,38), dan untuk sub-kategori civil liberties Singapura meraih poin yang lebih tinggi (Singapura: 7,35 dan Indonesia: 5,59). Makna dari flawed democracy itu sendiri menurut The Economist Intelligence Unit adalah kondisi di suatu negara demokratis (penyelenggara pemilu bebas dan adil) dimana pada aspek demokrasi lainnya terdapat kelemahan yang signifikan. Poin yang hampir serupa secara keseluruhan dan status flawed democracy yang disematkan kepada kedua negara inilah yang menjadi salah satu dasar ditulisnya artikel ini. Melalui metode penelitian yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum, dan dengan sifat pengolahan data deskriptif—analitis, akan ditelaah mengenai penjaminan kebebasan berpendapat di kedua negara, dengan menyoroti penjaminannya di tingkat Konstitusi, peraturan perundang-undangan serta standard operational procedure kepolisian, hingga pada praktik nyata di lapangan dengan menunjau beberapa kasus terkait.
Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Demokrasi Lemah, Indonesia, Singapura.
Abstract
Each year, The Economist Intelligence Unit issues a report that contains indices of democracy in various countries. In 2019, Indonesia and Singapore was given the status ‘country with a flawed democracy’. Both received almost the same aggregate scores (Indonesia: 6.39 and Singapore: 6.38), and on the sub-category of civil liberties, Singapore received higher points than Indonesia (Singapore: 7.35 and Indonesia: 5.59). The meaning of ‘flawed democracy’ itself according to The Economist Intelligence Unit is a condition in a democratic country (organizers of free and fair elections) where in other aspects of democracy there are significant weaknesses. The almost similar points overall and the status of ‘flawed democracy’ given to the two countries is one of the bases of writing this article. Through a method of comparative legal research approach, and with the data processing nature of analytical-descriptive, this article will examines the freedom of speech guarantee in both countries, highlighting their guarantees at the Constitution level, legislation and police operational standard procedures, to the actual practice on the ground by reviewing some related cases.
Keywords: Freedom of Speech, Flawed Democracy, Indonesia, Singapore
Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakaatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20
Get PDFAbstrak
Pada tanggal 10 Juli 2017, Wiranto selaku Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Kemanan mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pertimbangannya, Wiranto berpendapat bahwa Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang genting dan mendesak untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut asas contrarius actus sehingga tejadi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum yang efektif untuk membubarkan Organisasi Massa yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham anti-pancasila. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang melalui sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perppu tersebut. Terjadi pro dan kontra terkait eksistensi Perrpu ini sehingga menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Di dalam artikel ini penulis akan mencoba untuk membahas secara sistematis substansi politik hukum Perppu ini dan penulis akan coba membingkai persepsi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat.
Kata kunci: Kontra, Organisasi Massa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Persepsi, Pro.
Abstract
On July 10, 2017, Wiranto as Coordinating Minister for Political, Legal and Security announced the issuance of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2003 on Social Organization. In his consideration, Wiranto argued that Indonesia is currently in a critical situation and urgent to immediately overcome the existing problems, which in Law No. 17 of 2013 on Social Organizations do not adhere to the principle of contrarian actus so that there is a legal vacuum in the case of law enforcement which is effective for dissolving the Mass Organization which openly embraces and disseminates anti-Pancasila ideology. Then on October 24, 2017, the Perppu was passed into the law through a plenary session with the agenda discussion of the Perppu. There are pros and cons related to the existence of Perrpu, which is so interesting to be used as research material. In this article the author will try to systematically discuss the legal substance of this Perppu and the author will try to frame the perceptions of the pros and cons that occur in society.
Keywords: Cons, Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment to Law Number 17 Year 2013 on Community, Perception, Pros, Community Organizations
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Di Tempat Kerja Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional
Get PDFAbstrak
Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan ciri dari Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Layaknya negara kesejahteraan pada umumnya, Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk aktif dalam memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Dalam hal ini, makna kemakmuran tidak terbatas kepada hal-hal yang bersifat materiil melainkan mencakup pula kemakmuran dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Telah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah atau pelaku usaha kerap kali secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindakan diskriminatif kepada pekerja, terutama kepada pekerja perempuan. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki beragam payung hukum yang seharusnya cukup untuk melindungi hak pekerja perempuan namun pada faktanya, aturan-aturan tersebut tidak cukup untuk melindungi hak pekerja perempuan. Dengan meningkatkan perlindungan terhadap hak pekerja perempuan, riset menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.
Kata Kunci: Diskriminasi, Hak Pekerja Perempuan, Negara Kesejahteraan, Pelecehan Seksual, Pembangunan Ekonomi.
Abstract
The fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) is a characteristic of Indonesia as a welfare state. Like the welfare state in general, Indonesian government is required to be active in providing prosperity for its people. In this case, prosperity is not limited to material things but also includes prosperity in the fulfillment of human rights (HAM). We all know that sometimes government or even businessman conduct discriminatory actions against labor, especially towards women. Although Indonesia currently has many regulations that should be enough to protect the rights of women labor, in fact, those regulations are not enough. By increasing the protection of women’s labor rights, several studies have shown that women can help improve a country’s economic development. This paper uses normative juridical research, focuses on studying the application of norms in positive law.
Keywords: Discrimination, Economic Development, Sexual Harrasment, Welfare State, Women’s Labor Rights
THE INFLUENCE OF THE JURIDICAL CIVIC CRITICAL LEARNING MODEL ON CRIMINAL LAW COURSES AS AN ENHANCEMENT OF STUDENTS' CRITICAL THINKING
Get PDFThe juridical civic critical learning model is a combination of several other learning models such as the direct discussion learning model, the debate learning model and the jurisprudential inquiry learning model. The purpose of carrying out this research is to examine the level of knowledge, understanding, attitudes and behavior of students towards a criminal law incident and to increase it to a higher level. The juridical civic critical learning model trains students to be sensitive to social problems, take positions, towards these problems, and maintain these attitudes with relevant and valid arguments. Juridical civic critical learning model will later become a stimulus for students to increase critical thinking about social phenomena related to criminal law