Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
KEDUDUKAN AMDAL DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN: TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG NICHOMACHEAN ETHICS
Get PDFAbstrak
Indonesia nampaknya sudah tidak asing lagi dengan sebutan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan langkah awal dari suatu perencanaan pembangunan yang berkaitan juga dengan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran AMDAL dalam implementasinya kerap kali tak selaras seperti yang seharusnya. Dampak negatif yang masih saja muncul dari sebuah proyek-proyek pembangunan jelas menimbulkan tanya terkait bagaimana AMDAL yang dibuat dari proyek tersebut. Padahal, apabila ditinjau dari pandangan Aristoteles mengenai Nichomachean Ethics sejatinya kita dapat menemukan bahwa kebahagiaan dimungkinkan timbul dari perilaku bajik seorang manusia dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengambil langkah terbaik yang perlu diambil. Adanya keselarasan antara perilaku bajik manusia dengan lingkungan hidup menyebabkan terciptanya kebahagiaan tersendiri di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai keterkaitan pandangan Nichomachean Ethics dengan eksistensi AMDAL yang acapkali diragukan fungsinya. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara daring dalam situasi pandemi. Dalam tulisan ini, penulis berharap agar dapat memberikan edukasi baru terkait bagaimana sebenarnya kedudukan AMDAL apabila ditinjau dari sudut pandang Nichomachean Ethics yang berkaitan erat dengan perilaku bajik seorang manusia dan kebahagiaan. Dengan terciptanya pemahaman bahwa kebahagiaan di masyarakat akan dengan sendirinya terkaruniai apabila manusia mulai membuka pandangan akan pentingnya kedudukan AMDAL bagi lingkungan. Maka, eksistensi AMDAL senantiasa dapat berjalan sesuai peran dan fungsinya untuk dijadikan fondasi atau dasar utama sebelum suatu proyek/kegiatan berjalan.
Kata Kunci: AMDAL, Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Nichomachean Ethics
Abstract
Indonesia seems to be familiar with the AMDAL or Environmental Impact Analysis which is the first step of a development plan related to sustainable environmental protection. However, there is no denying that the presence of AMDAL in its implementation is often not aligned as it should be. The negative impact that still arises from a development project clearly raises questions about how the AMDAL was created from the project. In fact, when reviewed from Aristotle's view of Nichomachean Ethics, we can find that happiness can arise from a man's virtuous behavior and the ability of a virtuous person to recognize the best steps that need to be taken. The harmony between human virtuous behavior and the environment leads to the creation of happiness in society. Therefore, in this research the authors will analyze the relationship of Nichomachean Ethics's view with the existence of AMDAL which is often doubtful of its function. The authors used normative juridical methods with data collection techniques performed online in pandemic situations. In this paper, the author hopes to provide a new education on how amdal actually positions when viewed from the point of view of Nichomachean Ethics which is closely related to a man's virtuous behavior and happiness. With the creation of an understanding that happiness in society will by itself be blessed when people begin to open a view of the importance of amdal position related to the environment. Therefore, the existence of AMDAL can always run according to its role and function to be the foundation or main basis before a project/activity runs.
Keywords: AMDAL, Nichomachean Ethics, Sustainable Environmen
Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Get PDFAbstrak
Izin lingkungan pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan tentunya berkaitan erat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, yaitu upaya optimal dalam memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan tentunya harus dijalankan secara seimbang. Pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan lebih condong pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan tetap diberikannya izin pada beberapa jenis kegiatan pembangunan perekonomian yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karenanya, perlu dibahas mengenai keterkaitan izin lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan serta pengaruh kinerja pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguraikan permasalahan yang ada serta dibahas berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pejabat pemberi izin sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup memiliki primary jurisdiction, yaitu kewenangan untuk memutuskan apa yang dirasa paling menguntungkan sehingga memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final. Namun pada praktiknya, masih ditemukan ketidaktepatan keputusan pejabat pemberi izin dalam menggunakan primary jurisdiction sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup. Terdapat ketidaksinkronan antara das sollen dan das sein terkait pemberian izin lingkungan yang diantaranya disebabkan oleh: pejabat pemberi izin yang cenderung mempermudah pemberian izin, munculnya kesempatan dalam kesempitan, praktik politik ijon antara pebisnis dengan politisi dalam penyelenggaraan pemilu, dan penerapan konsep good environmental governance yang kurang optimal yang terindikasi dalam beberapa kasus seperti reklamasi pantai di DKI Jakarta dan pembangunan KBU.
Kata Kunci: Good Environmental Governance, Izin Lingkungan, Pejabat Pemberi Izin, Pembangunan Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan Hidup.
Abstract
Environmental license in sustainable development certainly linked to efforts to preserve environmental functions, i.e the efforts to conserve environmental functions, optimal efforts in maintaining the sustainability of the carrying capacity environment. Ecology, economic, and social aspects in sustainable development surely should be execute in balanced. In fact, sustainable development is more inclined to economic aspects and less concerned with other aspects. This can be seen by granting of permits for several sectors of economic development activities that have potential to damage the environment. Therefore, it is necessary to discuss the relationship between environment license and sustainable development and the influence of authorities in making decisions regarding environment license. By using a normative juridical method, which describes the existing problems and discussed based on legal theories with applicable laws. The result of this research concludes that the licensing official as the spearhead of environmental protection, has primary jurisdiction, i.e the authority to decide what they feel the most beneficial, with the result that, provide a strong legal basis for them to make the best and final decision. However, in practice, there are still some inaccuracies in the decision of the authorities in using their primary jurisdiction as the spearhead of environmental protection. There is an inconsistency between das sollen and das sein in relation to the granting of environmental permits which caused by, inter alia: licensing officials who tend to make it easier to grant permits, opportunity in any occasion, the practice of bondage political between business people and politicians in holding election, and the suboptimal implementation of good environmental governance that indicated by several cases as coastal reclamation in DKI Jakarta and KBU construction.
Keywords: Good Environmental Governance, Environmental Permit, Environment , Protection, Licensing Officials, Sustainable Development
Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan, dan Praktik
Get PDFAbstrak
Ketersediaan dana lingkungan dimaksudkan untuk menjamin adanya ganti rugi yang bersifat langsung bayar dan sesuai dengan kerugian aktual. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi sistem pendanaan menjadi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta dana amanah/bantuan untuk konservasi. Dalam kenyataannya banyak Perusahaan yang tidak mampu membayar putusan ganti rugi yang diperintahkan oleh pengadilan. Artikel ini akan membahas bagaimana konsep Jaminan Keuangan dalam Pertanggungjawaban Lingkungan Hidup? Serta bagaimana permasalahan Terkait dengan Dana Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup? Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pertama, ditemukan bahwa hukum lingkungan Indonesia belum mengatur mengenai jaminan keuangan dalam hal environmental liability. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan insolven dalam klaim pertanggungjawaban perdata terhadap pencemar. Kedua, permasalahan utama terkait dengan dana penanggulangan ialah sumber utamanya yang berasal dari APBN dan APBD. Hal ini merupakan pelanggaran dari prinsip pencemar membayar yang mana seharusnya pihak yang memiliki risiko yang bertanggung jawab.
Kata kunci: Dana Jaminan, Dana Penanggulangan, Instrumen Ekonomi, Prinsip Pencemar Membayar, Pajak Lingkungan
Abstract
The availability of environmental funds is intended to guarantee compensation that is prompt and adequate. Law Number 32 of 2009 Concerning Environment Protection and Management divides the environmental funding system into guarantee funds for environmental recovery, funds for mitigating pollution and/or environmental damage and restoration as well as a trust or aid funds for conservation. In reality, many companies are unable to pay the compensation verdicts ordered by the court. This article will discuss how the state of the concept of Financial Guarantee in Environmental Responsibility? And what are the problems related to the Pollution and Environmental Damage Management Fund? In conducting this research, the authors used normative juridical legal research methods. First, it is found that Indonesia's environmental law has not regulated financial guarantees in terms of environmental liability. Therefore, there is a possibility of insolvency in claims of civil liability against polluters. Second, the main problem related to prevention funds is that the main source comes from the state budget. This is a violation of the polluter pays principle in which the party at risk is responsible to pay.
Keywords: Guarantee Funds, Financial Guarantees, Economic Instrument, Polluter-Pays Principle, Environmental Ta
THE OCCUPYING POWER ACCORDING TO THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: CASE STUDY IN GAZA STRIP
Get PDFAbstract
Conflict in Gaza Strip involving Israel and Palestine has continuously attracted international concerns. Under the strict authority of Israel, humanitarian issues materialize in the strip as Gaza’s inhabitants undergo crises including energy and subsistence while Israel fails to fulfill the basic needs of the people. In 2007, Jaber Al-Bassiouni Ahmed with his associates sought legal remedy to the Supreme Court of Israel to clarify their rights inhabiting the Gaza Strip. The purpose of this article is to explain whether international humanitarian law could be implemented to the occupying power of Israel in Gaza Strip and elucidate the limitation of the occupying power regarded by the law. Achieving this explanation requires a qualitative legal approach. It emphasizes on documents scrutiny using the perspectives of primary, secondary, and tertiary laws. The research result shows that under the regime of international humanitarian law, “alien occupation” is the key to regulate the Gaza Strip against the regime of the occupying power by Israel. The one-year rule in the Case of Gaza Strip indicates that Israel held the occupying power of the territory as not only did Israel act as a controller but also it participated in the physical activities to regulate the lives of Gaza residents in addition to the limitation of the functions of Palestinian Authority posed by Israel.
Keywords: Gaza Strip, International Humanitarian Law, Occupying Power
Abstrak
Konflik di Jalur Gaza yang melibatkan Israel dan Palestina terus menarik perhatian internasional. Di bawah kekuasaan Israel, isu humaniter mencuat di jalur tersebut karena penduduk Gaza mengalami krisis energi dan mata pencaharian, sementara Israel tidak memenuhi kebutuhan dasar hidup penduduk tersebut. Pada tahun 2007, Jaber Al-Bassiouni Ahmed bersama rekan-rekannya mengajukan tinjauan hukum kepada Pengadilan Tinggi Israel untuk mengklarifikasi hak-hak mereka sebagai penduduk di Jalur Gaza. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah hukum humaniter internasional dapat diterapkan dalam kasus penguasa pendudukan di Jalur Gaza oleh Israel dan menjelaskan batasan kekuasaan pendudukan tersebut. Pendekatan kualitatif hukum berbasis studi dokumen dengan perspektif hukum primer, sekunder dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa di bawah hukum humaniter internasional, “pendudukan asing” menjadi kunci regulasi yang dapat diterapkan di Jalur Gaza di bawah resim penguasa pendudukan yakni Israel. Aturan “Satu Tahun” di jalur tersebut menunjukan bahwa Israel memegang kendali wilayah tersebut karena Israel tidak hanya bertindak sebagai pengontrol melainkan juga melakukan kegiatan fisik untuk mengatur kehidupan masyarakat Gaza juga membatasi fungsi-fungsi autoritas Palestina.
Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Jalur Gaza, Penguasa Penduduka
PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN INDONESIA BERDASARKAN PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN WTO
Get PDFABSTRAK
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi perikanan untuk mendorong berkembangannya Industri perikanan karena sektor ini bersumbangsih terhadap pembangunan nasional. Hingga kini, Indonesia merupakan anggota WTO dan dalam persetujuan WTO melarang pemberian subsidi, selain itu subsidi perikanan dapat menyebabkan menipisnya stok ikan hingga kerusakan biota laut. Hal ini tidak sejalan dengan program PBB yaitu Sustainable Development terkait perikanan berkelanjutan, maka implementasi kebijakan subsidi perikanan dapat menimbulkan permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penulisan ini akan difokuskan pada bagaimana pengaturan subsidi perikanan wto kemudian melihat apakah relevansi subsidi perikanan dan sustainable development nantinya dapat menjawab permasalahan terkait apakah penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia dapat dibenarkan dalam sistem WTO. Metode Penelitian yang digunakan hukum normatif (Normative law research) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Implementasi subsidi perikanan di Indonesia tidak melanggar ketentuan perdagangan Internasional karena Indonesia yang hingga saat ini masih mendeklarasikan sebagai negara berkembang berakibat tetap berlakunya ketentuan mengenai S&DT. Adanya pejaminan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan manajemen efektif dalam penyalurannya, meskipun masih ada beberapa kendala namun tentu saja Indonesia akan terus berbenah. Kebijakan agar pemberian subsidi perikanan tidak bertentangan dengan perikanan berkelanjutan dan tujuan Indonesia sebagai poros maritime dunia dapat dicapai. Subsidi perikanan bukanlah penyebab utama menipisnya stok ikan dunia, menispisnya suatu sumber daya alam kelautan bisa saja dikarenakan adanya perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan suhu air dan menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dan pH air yang mengakibatkan kematian pada ikan.
Kata kunci: perdagangan internasional; subsidi perikanan; sustainable development.
ABSTRACT
The Indonesian government issued a fisheries subsidy policy to encourage the fishery industry development because this sector contributes to national development. Indonesia is still a member of the WTO and in the WTO agreement prohibits subsidies, besides fishery subsidies can cause the depletion of fish stocks and damage marine life. Rather, this is not in line with the UN Sustainable Development program especially sustainable fisheries, so the implementation of the fisheries subsidy policy can cause problems. This research is aimed at answering this problem, in this paper will focus on several descriptions, namely How the WTO system arranges Fisheries Subsidies and then find out whether the Relevance of Fisheries Subsidies and Sustainable Development, then can answer the problem related to whether the implementation of the Fisheries Subsidy Policy in Indonesia can be justified in the WTO system. This research uses normative law (Normative law research method) subsequently the data will collect by literature study techniques and will be analyzed qualitatively. The result of the reseach shows that the implementation of fisheries subsidies in Indonesia does not violate the provisions of international trade since, the given status of Indonesia as a ‘developing country’ effects in the validity of the provisions of S&DT. The existence of a guarantee that the implementation of the policy is in accordance with effective management in its distribution shows that despite of some obstacles needs to be overcomed, Indonesia will strive to continue to improve. Policies on fisheries subsidies is in line with sustainable fisheries and Indonesia's goals as the world's maritime fulcrum. Fishery subsidies are not the main cause of depletion of world fish stocks, considering the factor climate change which causes increase on water temperature and decrease of dissolved oxygen concentration plus the acidity (pH) of the water. All of which results in fish transience.
Keywords: international trade; fisheries subsidies; sustainable development
PENGATURAN PENGELOLAAN DANA WAKAF SEBAGAI MODAL UNTUK KEGIATAN BISNIS OLEH YAYASAN
Get PDFABSTRAK
Yayasan merupakan badan hukum bersifat sosial dapat berperan sebagai nazhir dalam pengelolaan benda wakaf. Yayasan dapat mengelola aset wakaf secara produktif namun peruntukannya tetap ditujukan untuk kepentingan penerima wakaf sesuai akta ikrar wakaf. Menarik untuk dikaji sejauhmana yayasan dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif dikaitkan dengan UU Yayasan dan UU Wakaf. Artikel ini menelaah hal tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Yayasan diberi amanah mengelola harta wakaf, berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) UU Yayasan, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Yayasan dapat berperan sebagai nazhir sesuai UU Wakaf. Yayasan yang mengelola wakaf dengan melakukan kegiatan bisnis yang produktif wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya dan mengupayakan benda wakaf sebagai modal bisnis tersebut terjaga utuh, namun produktif dan berkembang. Pengelolaan aset wakaf harus sesuai prinsip ekonomi syariah yang diatur Pasal 43 UU Wakaf. Meskipun harta benda wakaf menurut Pasal 3 PP Wakaf didaftarkan atas nama Nazhir (Yayasan) tidak berarti Yayasan sebagai Nazhir adalah pemilik atas harta benda wakaf. Hal ini hanya terkait perannya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan aset wakaf. Keuntungan pengelolaan aset wakaf yang menjadi milik Yayasan sebagai nazhir sesuai dengan UU Wakaf, sebesar 10 % dari hasil keuntungan bersih pengelolaan aset wakaf yang menjadi modal bisnis. Yayasan sebagai Nazhir wakaf memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Jika nazhir lalai atau menyalahgunakan tanggung jawabnya tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU Wakaf.
Kata kunci: nazhir; produktif; wakaf; yayasan.
ABSTRACT
A foundation is a legal entity that is social in nature, non-profit organization and can play role as Nazhir in managing waqf objects. This article discusses to what extent foundations in managing waqf productively are linked to the Foundation Law and the Waqf Law using the normative juridical method. With regard to productive waqf, foundations can manage the waqf assets productively but the allocation is still intended for the benefit of the waqf recipient in accordance with the provisions in the waqf pledge deed. Related to the mandate to manage waqf assets, based on Article 26 Paragraph (3) of the Foundation Law, Waqf Law shall apply. Foundations are required to manage and develop waqf assets according to their allotment and keep the waqf objects intact as business capital. The management of waqf assets must be in accordance with the principles of sharia economics as stated in Article 43 of the Waqf Law. Although the property of waqf according to Article 3 PP Waqf is registered under Nazhir’s name, it is only related to its role in managing and supervising waqf assets not as the owner of the property, and the benefit is only 10% of the net profit. Foundations as waqf nazhir have the responsibility to maintain, supervise and distribute the results of waqf management. Under the Waqf Law, Nazhir can be subject to sanctions if he is negligent or abuses their responsibilities.
Keywords: foundation; nazhir; productive; waqf.
 
OUTLOOK OF ARBITRARY MEASURES OF FAIR AND EQUITABLE TREATMENT UNDER HEALTH URGENCY: THE WAIVER OF PHARMACEUTICAL PATENT
Get PDFPatent has long been recognized as an important subject of investment particularly for Pharmaceutical Companies. In its development, patents have become one of the most prominent tools in international health investment for its economic benefit sourced from its exclusive right. Most of the Multilateral and Bilateral Investment Treaties recognized intellectual property rights as protected investments, which allows patent holders to benefit from the substantive and procedural safeguards granted by the applicable treaty for foreign investments. In the situation of health urgency, many patents rights are being waived by the government to make the innovation more affordable and accessible to citizens. In this situation, tension in the governance of pharmaceutical patents between patent holders and state authorities is an example of a broader recurring dynamic in international law: the tension between foreign investors' private interests and the host state's regulatory autonom. This research paper will discuss whether the patent waiver enacted by the government is considered as an arbitrary action under the Fair and Equitable Treatment standard as it causes harm to the foreign investor by analyzing several precedent jurisprudences through juridical normative method
GLOBAL DIGITAL TAXES IN INTERNATIONAL TRADE AND ITS URGENCE FOR INDONESIA
Get PDFMembers of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and World Trade Organization are working together to exploring issues related to digital service product tax policies. The ability of digital companies that operate without the need to be physically present has sparked debates in international forums regarding the allocation of rights and tax rights reallocation agreements or nexus. Not to mention the physical absence of digital companies that makes jurisdictional constraints for State that want to collect taxes from digital companies. The scope of digital services makes it difficult for policy makers to define what digital service products are. This problem has led initiate international forums to reforms international tax regulations that are able to accommodate these interests. TOECD formed a Task Force Digital Economy to respond this problem and at the same time identify issues that are related to digital service product taxes to make it relevant
COVID-19 VACCINE LEGAL PROTECTION THROUGH PATENT FOR PUBLIC INTEREST
Get PDFPatents are rights granted by the state to inventors for their inventions in the field of technology for a certain period of time. However, a rigid patent protection can disrupt the public interest. Therefore, the undergraduate thesis research entitled Legal Protection of Covid-19 Vaccines through Patents for Public Interest was conducted. The research conducted by juridical normative legal research methods, statutory approaches, and conceptual approaches. TRIPs Agreement, Paris Convention, Indonesian Patent Law 2016 and President Regulation No. 77/20 are the main objects of study. This research aims to answer (1) how the legal protection of the Covid-19 vaccine for the public interest, and (2) how to resolve disputes against the Covid-19 patent rights holder in Indonesia. After conducting a study, it can be concluded that patents can be implemented by the government without the authority from the patent holder in an emergency situation. In the return, a worth compensation must be given to the patent holder. If a dispute arises, it can be resolved through litigation or alternative dispute resolution (ADR), but preferably through ADR at BAM HKI. This is in purpose to empower BAM HKI, as well as to support and promote the enforcement of intellectual property rights in Indonesia
POLITIK HUKUM SURAT PERNYATAAN DILARANG MENIKAH BAGI ANAK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Get PDFABSTRAK
Penelitian dilatarbelakangi adanya surat pernyataan di larang menikah bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di kota Surakarta-Solo, kemudian di cabut kembali oleh pihak sekolah. Aturan sudah berlaku selama lima tahun, pencabutan dilatarbelakangi oleh keinginan dari orang tua murid. Faktanya tidak sedikit usia anak Sekolah Menengah Pertama saat sekarang sudah banyak yang menikah. Melalui metode penelitian hukum yang normatif mengkaji permasalahan berkenaan surat larangan menikah dan kemudian melihat alur kebijakan politik hukum yang melahirkan kebijakan terhadap batas usia perkawinan. Pembahasan memfokuskan pada politik hukum nasional tentang batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dengan melihat fenomena di dunia Pendidikan. Dilihat dari usia minimal, kemudian seperti kegelisahan pemerintah melihat dunia pendidikan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi disambut oleh lahirnya undang-undang untuk membatasi usia pernikahan menjadi sembilan belas tahun. Peraturan dalam bentuk undang-undang berkenaan dengan pembatasan usia minimal pernikahan pada dasarnya bukan merupakan undang-undang Apabila ada yang kelihatanya tidak setuju dengan aturan dilarang menikah di tingkatan Sekolah Menengah Pertama juga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengantisipasi pernikahan dini.
Kata kunci: kebijakan; perkawinan; politik hukum.
ABSTRACT
This research is based on the existence of a forbidden marriage for junior high school students in Surakarta-Solo City which was later withdrawn by the school. This rule has been in effect for five years, its repeal is motivated by the wishes of the parents of students. Facts in the field, many junior high school children are now married. Through the normative legal research method, it examines these problems and then looks at the flow of legal political policies that give rise to policies regarding the age limit of marriage. The discussion focused on legal policy that develops in society regarding the rules of marriage as seen from the minimum age, then like the government's anxiety in seeing the world of education, the birth of the Constitutional Court decision was greeted by the birth of a law to limit the age of marriage to nineteen years. Regulations in the form of laws regarding the minimum age limit for marriage are not laws that are coercive, pervasive as a form of anti-education and child protection in Indonesia. If someone seems to disagree with the prohibition rules for marriage at the junior high school level, they have the same goal, namely to anticipate early marriage. Keywords: marriage; politics of law; regulation