Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
Get PDFABSTRAK
Sistem terobosan yang diberi nama sistem E-Court merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini dibuat untuk menjembatani kendala geografis Indonesia, membuat sistem peradilan lebih sesuai dengan asas yang ada, dan memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah terlaksana dengan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum.
Kata kunci: e-court; penegakan hukum; persidangan elektronik.
ABSTRACT
The E-Court system is one of the Supreme Court's innovations in facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler and faster, reduce court costs, and increase public confidence in the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach to the specifications of the research carried out in a descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively. The results show that the implementation of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons (E-Summon) and electronic trials (E-Litigation) have not fully implemented. There are still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E-Court users.
Keywords: e-court; law enforcement; electronic trial.
 
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI PENGUATAN PERAN POLISI KEHUTANAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Get PDFABSTRAK
Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia dikarenakan lebih dari 50% wilayah daratannya berupa hutan. Namun dalam implementasinya, pengelolaan hutan belum dilakukan secara optimal, dibuktikan dengan masih adanya kasus kebakaran hutan, yang mempunyai implikasi terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa peran Polisi Kehutanan belum maksimal dalam pengendalian kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Polisi Kehutanan untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kasus kebakaran hutan serta dampak yang ditimbulkannya agar selaras dengan Sustainable Development Goals.
Kata kunci: Kebakaran Hutan; Polisi Kehutanan; Sustainable Development Goals
ABSTRACT
Indonesia is known as one of the lungs of the world because more than 50% of its land area is forest. However, in its implementation, forest management has not been carried out optimally, as evidenced by cases of forest fires, which have implications for public health and the environment. This is contrary to Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which explains that every citizen has the right to a good and healthy environment. This study uses a normative juridical method. The approach is legislation, conceptual and case studies. The type of data is qualitative data using secondary data sources. The data collection method is literature study. In this study, the authors found that the role of the forest police had not been maximized in controlling forest fires. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the forest police in controlling forest fires. With these efforts, it is expected to minimize cases of forest fires and their impacts so that they are in line with the Sustainable Development Goals.
Keywords: Forest Fire; Forestry Police; Sustainable Development Goal
QUO VADIS: PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
Get PDFABSTRAK
Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemberian perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup salah satunya dapat dilakukan melalui hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, salah satunya dapat dilakukan dengan upaya gugatan citizen lawsuit. Citizen lawsuit merupakan upaya warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara dan/atau kepentingan publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Negara. Gugatan citizen lawsuit dalam konteks lingkungan hidup dapat dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat umum agar kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Pengaturan hukum acara citizen lawsuit di Indonesia belum diatur secara jelas, akan tetapi Langkah ini dapat ditempuh sebagai alternatif untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Kata kunci: Citizen Lawsuit; Kelalaian Negara; Lingkungan Hidup
ABSTRACT
In the 1945 Constitution states that everyone has the right to a good and healthy environment. Providing protection to environmental interests one of them can be done through constitutional rights owned by citizens, one of which can be done by efforts to lawsuit citizen. Citizen lawsuit is an attempt by a citizen to file a lawsuit to the court for and on behalf of the interests of citizens and / or public interests aimed at protecting the interests of citizens for the occurrence of losses incurred by state organizers. Citizen lawsuits in the context of the environment can be done so that state organizers issue a policy that is general in nature so that negligence in the fulfillment of the right of citizens to obtain a good and healthy environment can be fulfilled. The legal arrangement of citizen lawsuits in Indonesia has not been clearly regulated, but this step can be taken as an alternative to demand the fulfillment of state responsibilities. This research uses normative legal research methods.
Keywords: Citizen Lawsuit; State Negligence; Environmen
Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
Get PDFAbstrak
Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung perkembangan SDM. Artikel ini memuat analisis bagaimana Indonesia sejauh ini telah menyelenggarakan pendidikan dasar nasional melalui politik hukum, membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dari penyelenggaraan tersebut, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Kata Kunci: Politik hukum, pendidikan, pendidikan dasar, perkembangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Abstract
Primary education is the main foundation to produce the best out of Human Resources in order to support development and growth of a state. Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by United Nations (UN) as a result of the 2030 Development Agenda in the General Assembly circa 2015, becomes the benchmark by states to develop in accordance to the agreed goals on the SDGs, including the development of education (Goal no. 4), that constitutes member states to organise quality and accessible education, that also supports human development. This article contains analysis on how Indonesia have organised the national primary education so far through legal policy, explains the problems encountered from the operation, and how Indonesia suppose to implement their legal policy on primary education to achieve Sustainable Development Goals.
Keywords: Legal policy, education, primary education, development, Sustainable Development Goals.
 
Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit
Get PDFAbstrak
Sebuah ironi dalam pembangunan ekonomi terjelma dalam program pemerintah yang muncul akibat adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang diantaranya mengamanatkan penyusunan Grand Design Food and Energy Estate di Merauke. Kemudian sebuah program resmi diluncurkan pemerintah yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Tujuan utama adanya program ini adalah memperkuat cadangan pangan dan bioenergi nasional untuk memantapkan dan melestarikan ketahanan pangan nasional. Alih-alih mencapai tujuannya, nyatanya manfaat mega proyek MIFEE sebagai sebuah program pemerintah masih jauh dari jangkauan. Banyak terjadi perampasan tanah ulayat, pelanggaran hak asasi masyarakat adat, serta kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yang memangkas hutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi dalam pengajuan gugatan Citizen Law Suit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap asas dan kaidah hukum dengan didasari ilmu pengetahuan terkait. Hasil penelitian ini akan menunjukan adanya analisis gugatan yang efektif diterapkan dalam hal menuntut tanggung jawab negara, karena Citizen Law Suit adalah sebuah gugatan yang ditujukan kepada perbuatan pemerintah yang lalai dalam memenuhi hak warga negara. Maka, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kebijakannya sebagai upaya menjamin hak masyarakat adat terutama dari sisi perlindungan lingkungannya.
Kata Kunci: Gugatan, Masyarakat Adat, MIFEE, Pelestarian Lingkungan, Tanah Ulayat.
Abstract
An irony in economic development is incarnated in the government program that arises from presidential instruction No. 1 of 2010 on Accelerating The Implementation of National Development Priorities in 2010, which included mandating the preparation of grand design food and energy estate in Merauke. After that, a government-launched program, Merauke Integrated Food and Energy Estate, was launched. The main objective of this program is to strengthen national food and bioenergy reserves. Instead of achieving its goal, in fact the mega benefits of the MIFEE project as a government program are still out of reach. There have been numerous land seizures, violations of indigenous rights, and environmental damage caused by forest-cutting land use. Therefore, an innovation is required in filing a Citizen Law Suit lawsuit. This research uses normative juridical methods by explaining the provisions in the legislation. The scope of research includes analysis of the principles and rules of law based on related science. The results of this study will show an effective analysis of the lawsuit applied in terms of claiming state responsibility. Because the Citizen Law Suit is a lawsuit aimed at the government's negligent conduct in fulfilling citizens' rights. Therefore, it is expected that the government can improve its policy as an effort to guarantee the rights of indigenous peoples, especially in terms of environmental protection.
Keywords: Environmental Preservation, Indigenous Rights, Lawsuit, MIFEE, Ulayat Land
Problematika dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif
Get PDFAbstrak
Pancasila merupakan mahakarya terbesar bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sejak berabad-abad lampau yang di wariskan dan dipertahankan eksistensinya dari generasi ke generasi. Founding Fathers telah berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pijakan bangsa dan negara. Terlebih Indonesia sebagai negara hukum, tentunya mengharapkan Pancasila dapat hadir dan menjiwai sistem hukum nasional serta hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, harapan tersebut tampaknya tidak sesuai dengan praktek yang berjalan hingga saat ini, dimana Pancasila kerap kali dijadikan ideologi yang bersifat ceremonial symbolic semata, sehingga diperlukan suatu gagasan terbarukan untuk menjadikan Pancasila menjadi ideologi yang bernilai substantif. Melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji permasalahan apa saja yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif, dan menyandingkan dua gagasan yang dipandang tepat menurut para ahli dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif.
Kata Kunci: Pancasila, Ideologi substantif, Tata Hukum Nasional, dan Kehidupan berbangsa bernegara
Abstract
Pancasila is the greatest masterpiece of the Indonesian that comes from the values that lived and developed in the society since centuries ago. The founding fathers have been committed for making Pancasila as the foundation of the state. Moreover, Indonesia as a rechtsstaat country, would expect Pancasila can exist in the national legal system and in the life of the nation. Unfortunately, those expectations do not seem to be in line with current practices, where Pancasila often used as a ceremonial symbolic ideology, so that a renewable idea is needed to make Pancasila as a substantive ideology. Through this paper, the writer will review any problems faced by Indonesia as a nation and as a country in an effort to realizing Pancasila as a substantive ideology and compare two ideas that were deemed appropriate according to experts in making Pancasila a substantive ideology.
Keywords: Pancasila, Substantive ideology, National Legal System and The Life of The Nation and State
THE USE OF METHODS OR MEANS OF WARFARE WHICH CAUSED DAMAGE TO THE NATURAL ENVIRONMENT BASED ON THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Get PDFAbstract
Environment has been widely recognized as international interest and all states shall avoid any activities that may damage the environment. The adoption of Stockholm Declaration 1972, World Charter for Nature 1982, and Rio Declaration 1992 denotes that protection of the environment reflects customary international law. War or armed conflict was one of the principal contributors to the environmental damages. As in the Vietnam War, the United States attempted to create artificial rain by seeding the cloud which led to the establishment of the 1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD Convention) and the Additional Protocol I 1977. However, the Gulf War 1990-1991 gave rise to the questions whether those two instruments were sufficient to encompass the environmental damages caused by the Iraqi methods of warfare by burning oil wells and spilling oil to the sea. This issue was raised by the author since these two instruments set a high threshold and unclear terms on a degree of environmental damages to be considered as a violation. Accordingly, this paper discusses whether the environmental damages caused by the Persian Gulf War meets the threshold set by the Additional Protocol I and the ENMOD Convention, and further discusses the international responsibility that arose from the damages caused by the War. The result of this research shows that environmental damages caused by Iraqi burning oil wells and oil spill apparently did not satisfy the threshold set by the Additional Protocol I and the ENMOD Convention.
Keywords: Armed Conflict, Environment, Gulf War, International Humanitarian Law, Responsibility
Abstrak
Lingkungan sudah diakui sebagai permasalahan internasional dan semua negara wajib untuk menghindari kegiatan yang berakibat kerusakan terhadap lingkungan. Pembentukan Deklarasi Stockholm 1972, Piagam Dunia Untuk Lingkungan 1982 dan Deklarasi Rio 1992 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan telah merefleksikan hukum kebiasaan internasional. Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Seperti percobaan untuk membuat hujan buatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Perang Vietnam yang berujung dibentuknya Convention on the Prohibition of Military or Any Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1976 (Konvensi ENMOD) dan Protokol Tambahan I 1977. Namun, Perang Teluk 1990-1991 menimbulkan pertanyaan apakah kedua instrumen tersebut dapat mencakup kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh metode berperang Irak dengan membakar dan menumpahkan minyak. Permasalahan tersebut diangkat oleh penulis karena kedua instrumen tersebut menetapkan kriteria kerusakan lingkungan yang kurang jelas dan standar yang terlalu tinggi untuk dinyatakan sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas apakah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Perang Teluk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Protokol Tambahan I dan Konvensi ENMOD, dan juga membahas tanggung jawab internasional yang timbul sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Irak dengan membakar dan menumpahkan minyak ternyata tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Protokol Tambahan I dan Konvensi ENMOD.
Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, Lingkungan, Perang Teluk, Pertanggungjawaba
PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPASTIAN HUKUM
Get PDFABSTRAK
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial.
Kata kunci: kepastian hukum; sengketa; peradilan hubungan industrial.
ABSTRACT
Settlement of industrial relations disputes in employment law after the birth of Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes is known as the voluntary settlement model through bipartite, conciliation, mediation, and arbitration; and mandatory settlement model, namely through the Industrial Relations Court. Phi existence raises problems, both the ability of workers/labor knowledge about formil law and material employment law, the old process, and the substance of the law is not adequate. The issue of settlement of industrial relations disputes can consist of many factors of disputes regarding rights, disputes of interest, disputes of termination of employment and disputes between unions/trade unions in one company, while also concerning the competence of the Industrial Relations Court so that it is not effectively able to resolve labor disputes. This research uses normative juridical research approach. Considering that this research is normative legal research, the approach used is a normative juridical approach based on positive legal assessment, namely Law No. 2 of 2004 and to examine the principles of the judiciary. The results identified several weaknesses, both in terms of legal structure and substance in the renewal of Industrial Relations Dispute Resolution in industrial relations judiciary. Efforts to overcome this, namely by forming PHI in each District Court/City. Revision of Law No. 2 of 2004 and considered unable to accommodate and has not reflected the principle of simple, fast and low cost in the process of proceedings in the Industrial Relations Court..
Keywords: legal certainty; disputes; industrial relations judiciar
NEW NORMAL AVIATION SAFETY: INTERNATIONAL REGULATIONS ON PREVENTION OF COVID-19 TRANSMISSION BY MEAN OF INTERNATIONAL AVIATION
Get PDFAbstractEach party of the Chicago Convention 1944, the treaty governing international aviation, has agreed to take effective measures to prevent the spreading of diseases including the New CoronaVirus 2019 or COVID-19, which ruptures so many aspects of life. In fact, the current situation is not the first encounter of international aviation law with the same problem, combating dangerous and contagious disease pandemic. Before COVID-19, International aviation had to deal with highly contagious diseases such as Avian Influenza and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Now, states have learned better to keep in close consultation with the organizations that adopt international regulations relating to sanitary measures applicable to aviation. Due to the great danger to humankind, cutting the spreading of communicable diseases on international flights is not a mere legal obligation but also a moral responsibility to the human race as a whole.
Keywords: Air Law, COVID 19, International Aviation, International Regulations, New Normal
AbstrakNegara pihak dalam Chicago Convention 1944 sebagai salah satu sumber hukum internasional yang mengatur penerbangan internasional telah berkomitmen untuk mencegah penyebaran penyakit melalui penerbangan, termasuk juga penyebaran Novel Coronavirus 2019 atau disingkat COVID-19. Pandemik yang telah meluluhlantakkan berbagai aspek kehidupan tersebut, sebenarnya bukan merupakan situasi pertama yang dihadapi oleh dunia penerbangan internasional, pada khususnya. Sebelum pandemik COVID-19, telah terdapat berbagai macam penyakit yang menyebar, salah satunya melalui penerbangan, termasuk Flu Burung (Avian Influenza) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Saat ini, dengan demikian, negara telah memiliki pengalaman untuk mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional terkait tindakan saniter yang dapat diaplikasikan pada perjalanan pesawat. Pemutusan penyebaran penyakit menular melalui penerbangan internasional merupakan masalah moral sekaligus masalah hukum.
Kata Kunci: COVID-19, Hukum Udara, Penerbangan Internasional, Regulasi Internasional, Normal Bar
Kerangka Hukum Teknologi Blockchain berdasarkan Hukum Siber di Indonesia
Get PDFPenelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar teknologi blockchain untuk melihat sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya. Hasilnya akan diuji pada probabilitas penerapannya di Indonesia dengan memperhatikan berbagai kondisi dan faktor yang melatarbelakangi kondisi di Indonesia, dengan terlebih dahulu memperhatikan pula risiko yang mungkin muncul dari penerapan teknologi blockchain. Saat ini telah ada beberapa sektor di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi blockchain, sementara aturan a quo hanya mengatur pada bidang finansial. Padahal, ada persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam penggunaan teknologi blockchain, bahwa teknologi itu harus telah terlebih dahulu diakui oleh hukum (asas kepastian hukum dalam UU ITE). Ini menjadi permasalahan hukum yang harus segera diselesaikan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Penelitian ini memecah permasalahan tersebut ke dalam dua pertanyaan penelitian: Pertama, apa dan bagaimana potensi dan prospek penerapan blockchain di Indonesia? Dan kedua, bagaimana respon hukum terhadap potensi dan prospek penerapan blockchain di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum sekunder mutakhir yang dilengkapi pula dengan bahan hukum primer yang relevan. Rekomendasi penelitian ini dirumuskan dalam bentuk rancang bangun (prototype) blockchain di Indonesia sebagai hasil uji potensi dan risiko pemanfaatan teknologi blockchain.
Kata Kunci: Blockchain, Potensi, Regulasi, Risiko, Teknolog