Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
THE UNITED STATES UNILATERAL WITHDRAWAL FROM THE RESTRICTIONS OF IRAN’S NUCLEAR PROGRAM IN JCPOA 2015 UNDER INTERNATIONAL LAW
Get PDFAbstract
In 2015, Iran with the P5 + 1 countries (China, France, Germany, Russia, Britain and the United States, as well as the European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy) agreed on a JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) which deals with Iran's nuclear program. The Joint Comprehensive Plan of Action 2015 (JCPOA) is a controversial agreement. First, the JCPOA's status in international law is debated and is not considered as an international treaty. In the midst of the uncertainty over the status of the JCPOA, on May 8 2018, the United States unilaterally declared that it was withdrawing from the JCPOA. Even though the JCPOA has been endorsed by UN Security Council Resolution 2231 (2015). Thus, other JCPOA participating countries view the withdrawal of the United States as an act that is against international law. This article aims to determine whether the JCPOA is an international treaty and whether the withdrawal of the United States from the JCPOA is justified under international law.
Keywords: JCPOA, UN Security Council Resolution, Withdrawal
Abstrak
Pada tahun 2015, Iran dengan negara-negara P5+1 (China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan) menyepakati JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) mengenai pembatasan program nuklir Iran. Joint Comprehensive Plan of Action 2015 (JCPOA) merupakan perjanjian yang mengundang kontroversi. Pertama, status JCPOA mendapat perdebatan karena dianggap bukan perjanjian internasional. Kemudian pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat secara sepihak menyatakan menarik diri dari JCPOA. Padahal JCPOA telah dimasukkan ke dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 (2015). Sehingga peserta JCPOA lainnya menganggap tindakan Amerika Serikat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah JCPOA merupakan suatu perjanjian internasional dan apakah penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional.
Kata kunci: JCPOA, Penarikan Diri, Resolusi Dewan Keamanan PB
PENGHIDUPAN KEMBALI BADAN HUKUM PENDIDIKAN TINGGI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
Get PDFABSTRAK
Pendidikan tinggi mengalami berbagai dinamika perkembangan, salah satunya pengelolaan perguruan tinggi dengan sistem badan hukum. Dalam sejarahnya konsep badan hukum pendidikan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2012, DPR bersama Pemerintah membahas dan mengesahkan UU Perguruan Tinggi (UU PT), dimana dalam UU PT tersebut mencantumkan kembali klausul badan hukum dengan berbagai atribut otonomi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan polemik pada masyarakat. Dalam artikel ini penulis menjelaskan bagaimana proses pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi dilanjutkan proses pembahasan UU PT sehingga konsep badan hukum kembali dimasukkan di dalam UU PT, hingga pada akhirnya penulis membahas mengenai relasi antara MK dan DPR khususnya dalam hal pelaksanaan putusan MK di dalam proses pembuatan Undang-Undang. Metode penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa relasi antara MK dan DPR memiliki dinamika yang sangat bergantung pada kemauan para aktor politik serta dapat menggambarkan berjalannya sistem check and balances dalam kehidupan bernegara.
Kata kunci: badan hukum pendidikan; mahkamah konstitusi; pendidikan tinggi.
ABSTRACT
Higher education experiences various developmental dynamics, one of which is the management of higher education institutions with a legal entity system. Historically, the concept of an educational legal entity has been canceled by the Constitutional Court. In 2012, the DPR and Government discussed and ratified the PT Act, which PT Act re-included clauses of legal entities with various attributes of autonomy. This has led to a polemic in society. In this article, the writer explains how the process of cancellation of the BHP Act by the Constitutional Court, then discussion process of PT Act until the concept of legal entities is re-included in PT Act, finally author discusses the relationship between Constitutional Court and DPR, especially in terms of implementing the Constitutional Court's decision in law making process. The research method chosen was normative juridical, with a statutate, conceptual and historical approach. The conclusion that can be drawn is that the relationship between Constitutional Court and DPR was dynamic which is highly dependent on the will of political actors and can describe the operation of the system of checks and balances in state life.
Keywords: constitutional court; educational legal entities; higher education
PERBANDINGAN PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA, THAILAND, DAN AFRIKA SELATAN: SUATU PENELITIAN AWAL
Get PDFABSTRAKPembentukan dan perubahan konstitusi tetap menjadi sumber kontestasi akademik dan politik yang berlangsung di berbagai negara. Kekakuan amandemen formal menghasilkan perdebatan kontroversial atau konstitusi yang ada tidak diterapkan karena tekanan sosial, ekonomi, atau politik berkelanjutan. Faktanya, partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan sangatlah terbatas. Rakyat yang terlibat dalam proses pembentukan dan perubahan konstitusi hanya mewakili golongan tertentu saja dan mempunyai kekuatan yang penting dan dominan. Rakyat juga tidak dilibatkan dari awal proses pembentukan dan perubahan konstitusi, sehingga partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan partisipasi rakyat dalam pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia, Thailand dan Afrika Selatan terdapat dalam cara dan bentuk optimalisasi partisipasi rakyatnya, sedangkan persamaannya ketiga konstitusi mengatur tentang kuorum yang dihadiri lembaga yang mengesahkan dalam proses pembentukan dan perubahan konstitusi. Kemudian ketentuan yang jelas mengenai partisipasi rakyat yang dijadikan sebagai prosedur dalam pembentukan dan perubahan konstitusi hanya terdapat dalam Pasal 255 ayat (4) Konstitusi Kerajaan Thailand 2017, dan Pasal 59 Konstitusi Afrika Selatan 1996, sedangkan di Indonesia tidak menentukan secara eksplisit dalam konstitusinya bahwa partisipasi rakyat harus dijadikan sebagai prosedur dalam pembentukan dan perubahan konstitusi.
Kata kunci: Partisipasi Rakyat; Pembentukan dan Perubahan Konstitusi; Indonesia; Thailand; Afrika Selatan
ABSTRACTThe establishment and amendment of the Constitution remains a source of ongoing academic and political contestation in various countries. The rigidity of the rules of formal amendments has resulted in a highly controvercial debate or the provisions of the existing constitution not applied due to sustained social, economic, or political pressures. In fact, the people's participation in the formation and change of Constitution of Indonesia, Thailand and South Africa is limited. People involved in the process of forming and changing the Constitution represent only certain classes and the notabene has an important and dominant force. The people are also not involved from the beginning of the Constitution formation and changes, so that the participation of the people in the formation and change of Constitution has not been carried out optimally. The results showed that the differences in involvement of the people's participation in the formation and change of the Constitution of Indonesia, Thailand and South Africa are found in the manner and form of the optimization of the participation of the people, while the similarities of these three constitutions govern quorum procedures in the process of forming and changing the constitution that must be attended by the Parliament and/or institutions that have the Then the clear provisions of the participation of the people used as a procedure in the formation and amendment of the Constitution only contained in Article 255 paragraph (4) of the Royal Constitution of Thailand 2017, and Article 59 The National Assembly of South Africa Republic 1996, kwhereas in Indonesia does not determine explicitly in its constitution that the participation of the people should be used as a procedure in the formation and change of constitution.
Keywords: Involvement of People's Participation; Formation and Constitutional Change; Indonesia; Thailand; Afrika Selatan
PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM CLOUD COMPUTING
Get PDFABSTRAKKomputasi awan sebagai salah satu perkembangan teknologi informasi telah membentuk dasar infrastruktur untuk penyimpanan data berbasis internet. Meskipun penting untuk mengembangkan infrastruktur tersebut, aspek keamanan dalam komputasi awan menjadi aspek yang wajib diperhatikan. Data yang disimpan dalam komputasi awan seringkali tunduk pada hak kekayaan intelektual sehingga perlindungan dan keamanannya harus dijamin. Berkaitan dengan hal ini, persoalan terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam komputasi awan dan aspek yurisdiksi hukum dalam pelanggaran hak cipta dalam komputasi awan dibahas dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Seperti disrupsi teknologi besar lainnya, pergeseran ke komputasi awan tidak akan sepenuhnya bebas dari hambatan hukum, di mana pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat terjadi dalam hal berkurangnya akses, kontrol, dan perlindungan atas ide, serta meningkatnya pembajakan ciptaan dan serangan keamanan pada server yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi dalam komputasi awan dapat melibatkan pengguna dan penyedia layanan. Pelanggaran-pelanggaran penyimpanan berbasis internet tersebut pada umumnya menyebabkan kerancuan yurisdiksi sehingga pengadilan harus memperhatikan lanskap dinamis hak cipta pada komputasi awan.Kata Kunci: cloud computing; cyberjurisdiction; hak cipta; kekayaan intelektual; pelanggaran.
ABSTRACTCloud computing as one of the developments in information technology has formed the basis for the infrastructure for internet-based data storage. Although it is important to develop this infrastructure, the security aspect of cloud computing is an aspect that must be considered. Data stored in cloud computing is often subject to intellectual property rights so its protection and security must be guaranteed. In this regard, issues related to forms of intellectual property rights infringement in cloud computing and aspects of legal jurisdiction in copyright infringement in cloud computing are discussed in this study. In collecting data, the method used was normative juridical and was presented descriptively and analytically. Research data were collected through literature study of secondary data. The collected data were then analyzed using qualitative juridical analysis methods. Like other major technology disruptions, the shift to cloud computing will not be completely free from legal barriers, where intellectual property rights violations can occur in terms of reduced access, control and protection of ideas, as well as increased piracy and security attacks on servers by irresponsible party. Intellectual property violations that occur in cloud computing can involve users and service providers. These internet-based storage violations generally lead to jurisdictional confusion so that courts must pay attention to the dynamic landscape of copyright in cloud computing.Keywords: cloud computing; cyberjurisdiction; copyright; intellectual property, infringement
IMPLEMENTASI PERLUASAN KOMPETENSI PTUN DALAM MENGADILI TINDAKAN FAKTUAL (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD/OOD)
Get PDFABSTRAKUndang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perubahan yuridiksi mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad/OOD). Dahulu, tindakan faktual (feitelijk handelingen) yang disamakan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD) tidak dapat digugat kepada PTUN selaku peradilan administrasi. Kewenangan mengadili untuk perbuatan pemerintah ini berada di Pengadilan Negeri dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum layaknya PMH pada umumnya namun dilakukan oleh Penguasa, sehingga dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah. Faktanya sampai penelitian ini dibuat, perubahan yuridiksi tersebut tidak mudah dilaksanakan, Peradilan Umum masih banyak memeriksa dan menyelesaikan perkara PMH, sekalipun perubahan yuridiksi tersebut telah ditegaskan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengacu pada aspek-aspek yuridis. Metode penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori dan putusan-putusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi terhadap penanganan perkara tindakan faktual/OOD yang seharusnya kewenangan PTUN namun tetap diperiksa di Pengadilan Negeri.Kata Kunci: administrasi pemerintahan; pengadilan; tindakan faktual.
ABSTRACTLaw No. 30 of 2014 on Government Administration, regulates the scope of jurisdiction relating administrative tort (onrechtmatige overheidsdaad). In the past unwritten (factual) Deeds of the Government (feitelijk handelingen) could not be sued to the Administrative Court. The authority to hear and decide for this dispute was in the District Court with the assumption that the act is an unlawful Act (PMH) in general but done by the Government, thus known as The Unlawful Acts by The Government (Onrechtmatige Overheidsdaad). The fact is that until this research was made the jurisdiction did not take place, the General Court was still examining and completing the OOD/PMH case although the change in jurisdiction has been confirmed by the Supreme Court Regulation No. 2 of 2019. This research was conducted using a normative juridical approach, namely research with reference to juridical aspects. This method is carried out through a literature study, on a variety of literature related to legal theories and verdicts. The result of this study indicate that there are inconsistencies in cases of factual action/OOD that should be under the authority of PTUN but are still being examined in the District Court.Keywords: administrative torts; court; government administration
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT PEMUTUSAN SEPIHAK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH/BUILD OPERATE AND TRANSFER
Get PDFABSTRAKPemutusan secara sepihak kerap terjadi dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, seperti yang terjadi dalam penelitian pada tesis yaitu ini Perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate and Transfer diputuskan secara sepihak oleh pihak pemerintah sehingga menimbulkan kerugian dengan menghilangkan hak-hak investor. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan pemutusan secara sepihak dalam Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate and Transfer terhadap pemenuhan hak-hak investor dalam kegiatan penanaman modal dan sebagai upaya untuk menemukan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh investor sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya guna memperoleh perlindungan hukum dalam kegiatan penanaman modal. Dengan metode yuridis kulaitatif, dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukan baha akibat hukum dari perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah dalam Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate and Transfer mengabaikan aturan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor, oleh karenanya pemerintah diwajibkan mengganti kerugian kepada investor sesuai Pasal 1365 KUH Perdata dan jika mengcu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan secara sewenang-wenang merupakan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh investor sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugiannya sebagai perlindungan represif akibat pemutusan secara sepihak dalam Perjanjian Bangun Guna Serah/ Build Operate and Transfer.Kata kunci: bangun guna serah; pemutusan perjanjian secara sepihak; perbuatan melawan hukum.
ABSTRACTUnilateral termination often occurs in the implementation of an agreement that has been previously agreed upon by both parties, the sanctity of the agreement itself is not respected as happened in the research in this thesis. the government, causing losses by eliminating the rights of investors. The purpose of this article is to find out the legal consequences of unilateral termination in the Build Operate and Transfer agreement on the fulfillment of investors' rights in investment activities and as an effort to find legal actions that can be taken by investors as parties whose rights are harmed in order to obtain protection. law in investment activities. With normative juridical the results is the legal consequences of unilaterally terminating the agreement carried out by the government in the Build Operate and Transfer agreement ignore the rule of law resulting in losses for investors, therefore the government is required to compensate investors according to Article 1365 of the Civil Code and if referring to the Jurisprudence of the Supreme Court Number 4/Pdt2018 unilateral termination of an agreement which is carried out arbitrarily is an act against the law. Furthermore, legal actions that can be taken by investors as parties whose rights are impaired can file a lawsuit for their losses as repressive protection due to unilateral termination in the Build Operate and Transfer agreement.Keywords: build operate and transfer; tort; unilateral termination of agreement
KEBIJAKAN UNI EROPA RED II DAN DELEGATED ACT TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK KELAPA SAWIT INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara produsen sekaligus pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2018 Uni Eropa memberlakukan Renewable Energy Directive (RED II) 2018/2001 dengan maksud untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi sekaligus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Kebijakan RED II dan Delegated Act telah menempatkan secara implisit kelapa sawit sebagai penyebab dari emisi gas rumah kaca dan deforestasi. RED II dan Delegated Act mengkategorikan kelapa sawit sebagai High Indirect Land Use Change Risk. ILUC terjadi apabila lahan yang dahulunya merupakan lahan pertanian dialihfungsikan untuk memproduksi biofuel, ini sering terjadi pada lahan stok karbon yang tinggi seperti hutan, lahan basah dan lahan gambut, sedangkan kelapa sawit hanya tumbuh di lahan gambut. Indonesia selaku penghasil kelapa sawit mengajukan protes dengan mengajukan gugatan inisiasi awal ke WTO tanggal 9 Desember 2019. Dalam artikel ini akan dibahas permasalahan apakah RED II dan Delegated Act oleh Uni Eropa telah melanggar prinsip Most Favoured Nations (MFN)? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa kebijakan RED II dan Delegated Act harus dibatalkan karena melanggar prinsip MFN sebagai prinsip utama dalam perdagangan internasional.
Kata kunci: delegated act; hukum perdagangan internasional; prinsip mfn.
ABSTRACT
Indonesia is one of the largest producers and exporters of palm oil in the world. In 2018 the European Union enacted the revision of the Renewable Energy Directive (RED II) 2018/2001 to reduce greenhouse gas emissions and deforestation while increasing the use of renewable energy. RED II and Delegated Act policies have implicitly placed oil palm as a cause of greenhouse gas emissions and deforestation. RED II and Delegated Act categorize palm oil as High Indirect Land Use Change Risk (ILUC). ILUC occurs when land that was once agricultural land is converted to produce biofuel. This often occurs on high carbon stock lands such as forests, wetlands, and peatlands. Whereas only oil palm grows on peatlands. Indonesia did not accept the RED II Policy and Delegated Act by filing a lawsuit with initial initiation to the WTO on 9 December 2019. This article tried to seek whether RED II and Delegated Act policies violate the Most Favored Nations (MFN) principle. The research method used is normative juridical. It is concluded that RED II and Delegated Act policies must be revoked because they violate the principle of MFN as a main principle in international trade.
Keywords: delegated act; international trade law; mfn principle
DEFINING EFFECTIVE CONTROL UNDER THE LAW OF OCCUPATION AFTER ISRAEL’S DISENGAGEMENT PLAN 2005
Get PDFDuring the conflict between Israel and Palestine, Israel had occupied Palestinian territory. In 2005, Israel issued the Disengagement Plan, which led Israel to declare that they no longer had any legal obligation to administer the Gaza area as an Occupying Power. In this regard, Israel’s declaration is based on the Plan which governed their withdrawal from Gaza, followed by the recognition of Palestine’s authorities. However, the situation regarding Israel's occupation status on the ground said otherwise. This paper will analyze whether the Disengagement Plan revokes the status of Israel as an Occupying Power and thus Israel has no longer obligations toward the Occupied Territory. By analyzing the constitutive elements of belligerent occupation and comparing them with the factual condition, this paper found that Israel should be regarded as an occupying power over the territory of Gaza. Moreover, even though Israel rejects its status as occupying power, Israel is still obligated to comply with the applicable law of armed conflict
enataan Kelembagaan Negara: Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Kewenangan Kearah Judicialization Of Politics?
Get PDFKehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protector of human rights. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat agar tidak terjadi tindakan penyelesaian sengketa melalui hal-hal diluar hukum, termasuk kekerasan. Pemaknaan lain terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus menimbulkan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih penting dalam setiap perdebatan politik dan kebijakan publik yang secara tradisional melekat pada cabang- cabang kekuasaan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itulah Judicialiation of politics muncul bukan sebagai sebab karena hadirnya Mahkamah Konstitusi, justru Judicialiation of politics ada memang dirancang sebagai politik hukum dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
Keyword: Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Politik Hukum, Judicialiation of politics
Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil
Get PDFAbstrak
Sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu, baik dalam tahapan pre-electoral, electoral, maupun post-electoral pada dasarnya dapat saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian seluruh bentuk sengketa pemilu oleh satu badan khusus tentunya akan menimbulkan efektivitas dan efisiensi. Hal inilah yang diterapkan di Brazil sehingga Brazil dikategorikan sebagai negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu paling efektif. Penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi berimplikasi pada adanya pengetahuan yang komprehensif yang menimbulkan kesinambungan dalam pemeriksaan dan penyelesaian satu sengketa dengan sengketa lainnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini digagas pembentukan pengadilan khusus pemilu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.
Kata Kunci: Pemilu, Sengketa, Perbandingan, Indonesia, Brazil
Abstract
Disputes arise in every stage of the election, either in the pre-electoral, electoral, or post-electoral stages can essentially be related to one another. Therefore, the settlement of all forms of election disputes by a special body will certainly lead to effectiveness and efficiency. This is applied in Brazil so that Brazil is categorized as the country with the most effective electoral dispute resolution mechanism. An integrated electoral dispute resolution has implications for the existence of a comprehensive shared knowledge which creates sustainability in the examination and settlement of one dispute with another dispute. Therefore, in this paper was initiated the formation of an electoral court to create the effectiveness and efficiency of electoral dispute settlement in Indonesia.
Keywords: Election, Dispute, Comparison, Indonesia, Brazi