Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN MENGENAI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SEKTOR BISNIS DARING DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Pandemi COVID-19 berdampak pada aktivitas bisnis online yang semakin digemari oleh masyarakat, perkembangan bisnis online ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Artificial Intelligence (AI) yang merupakan bagian dari teknologi informasi membantu pelaku usaha memfasilitasi komunikasi dengan konsumen, sehingga pemasaran dari produk yang mereka tawarkan dapat meningkat. AI yang dirancang dan digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan manusia dibidang bisnis dapat membantu pengusaha mengolah setiap data dan informasi dari konsumen, sehingga memudahkan dalam pemetaan perilaku calon konsumen yang menjadi target pemasaran produk. Artikel ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan urgensi regulasi yang mengatur AI di bidang bisnis, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan terhadap data yang diambil dan diolah menggunakan AI, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Data yang diteliti adalah data sekunder berupa tulisan-tulisan dari para ahli di bidang teknologi informasi dan ahli hukum, untuk melihat hubungan antara teknologi informasi di bidang bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI harus diatur dan diawasi oleh badan khusus untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang memanfaatkannya. Selain itu juga untuk memberikan batasan pertanggungjawaban atas penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. Kata kunci: artificial intelligence; bisnis online; pengaturan.
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has an impact on online business activities that are increasingly favored by the public, which is supported by using information technology. Artificial Intelligence (AI) which is part of information technology helps businesses facilitate communication with consumers, which can increase their products marketing. AI that is designed and used to facilitate the human activities in business sectors can help businesses to update every data and information from consumers and making it easier to mapping the behavior of potential consumers. The aim of this article is to show the urgency of regulations governing AI in the business sector that cause misuse of data captured and processed by using AI. The method used is juridical empirical accompanied by a qualitative approach. The data studied are secondary data in the form of writings from experts in the field of information technology and from legal experts, to see how the relationship between information technology in business sector. The result shows that AI must be regulated and supervised by special body in order provide protection to its users. In addition, to provide limits on liability for use that is not in accordance with the purpose for which it was made. Keywords: artificial intelligence; online business; regulation
ANALISIS MENGENAI KEPUTUSAN PEMERINTAH JEPANG DALAM PEMBUANGAN AIR RADIOAKTIF FUKUSHIMA TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL: THE ANALYSIS OF JAPAN’S DECISIONS TO DISCHARGE FUKUSHIMA RADIOACTIVE WASTE WATER UNDER INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW
Get PDFABSTRAK
Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga aktivitas di wilayah yurisdiksinya tidak menyebabkan bahaya terhadap lingkungan di wilayah negara lainnya. Oleh karena itu, negara harus bijak dalam menentukan peraturan dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukannya di wilayah negaranya agar tidak menyebabkan kerusakan pada negara lain. Keputusan Pemerintah Jepang untuk melakukan pembuangan air radioaktif dalam dua tahun ke laut Pasifik menimbulkan perdebatan dalam dunia internasional dimana hal tersebut dapat mengakibatkan Jepang sebagai negara melanggar hukum lingkungan internasional. Jika Pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang air radioaktif tersebut ke laut dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban negara dikarenakan telah melakukan pencemaran lintas batas dengan negara tetangganya.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional; Kewajiban Internasional; Pertanggungjawaban Negara.
ABSTRACT
A State has the obligation to ensure that the activities in its jurisdiction do not cause harm to the environment of other States. Therefore, A State has to be cautious in adopting its policies and activities within its jurisdiction do not cause damage to other States. The decision of Japan to discharge the radioactive water to the Pacific ocean in two years has caused an international debate, this could lead to Japan as a State violating its obligation under international environmental law. If the action of discharging the radioactive water to the ocean were to be committed and resulting in damage to the environment, Japan could be responsible for resulting transboundary harm to other neighboring states.
Keywords: International Environmental Law; International Obligation; State liability
Tinjuan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket.com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
Get PDFAbstrakPerjanjian antara konsumen dan Tiket.com selaku penyelenggara termasuk ke dalam perjanjian elektronik karena dilakukan secara online dengan memanfaatkan kecanggihan internet. Kecanggihan internet tidak selalu berdampak positif, tetapi juga berisiko, seperti penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, contohnya kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tiket.com kepada konsumen akibat ditemukannya indikasi kecurangan pada transaksi yang menggunakan bot. Selain itu, Tiket.com juga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai indikasi kecurangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembatalan perjanjian secara sepihak serta menemukan upaya hukum dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tiket.com yang melakukan pembatalan sepihak terkait tiket konser atas indikasi kecurangan termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atas kebijakan pembatalan tersebut, Tiket.com telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Konsumen dan PP PSTE. Guna melindungi hak-hak konsumen, konsumen dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas PMH yang didasari oleh Pasal 1365 KUH Perdata. AbstractThe agreement between consumers and Tiket.com as an organizer falls under the category of electronic agreement as it is carried out online by utilizing the sophistication of the internet. The sophistication of internet does not always have positive impacts, but also risks, such as abuse by irresponsible parties, for instance, unilateral cancellation by Tiket.com of consumers’ tickets on the basis of fraud indication in transactions using bots. In addition, Tiket.com also does not provide clear information regarding the indications of the fraud. This research aims to identify and analyze unilateral cancellation of the agreement and find legal remedies for the problem. This research uses a normative juridical method by utilizing library materials or secondary data. The result of research indicates that Tiket.com who unilaterally cancels concert tickets on the basis of fraud indication is considered a form of tort and with the cancellation policy, Tiket.com violates the provisions contained in the Consumer Protection Act and Regulation of the Government on the Organization of Electronics Systems and Transactions. In order to protect consumer rights, consumers can file a claim for compensation for tort based on Article 1365 of Civil Code
Pertanggungjawaban Franchisor terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee yang Melakukan Pelanggaran SOP atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen: Franchisor's Liability for the Legal Protection of Franchisee Employees Who Violates SOPs Caused by the Consumers' Bad Faith
No full textAbstrak
Dalam franchise menjadi penting untuk menjaga mutu, termasuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sehingga penting bagi franchisor untuk menanamkan budaya perusahaan (Corporate Culture) melalui Standart Operating Procedure (SOP) yang membatasi tindakan dari para karyawan dalam bekerja. Pada praktiknya ternyata tidak semua hal dirinci dalam SOP, salah satunya pelanggaran SOP dalam kode etik oleh karyawan ketika menyelesaikan masalah itikad tidak baik dari konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka diangkat 2 tujuan penelitian ini, petama mengetahui dan memahami pengaturan terkait Perjanjian Kerja Franchisor dengan karyawan untuk mematuhi SOP Dalam Cabang Franchise kepatuhan SOP karyawan franchisee oleh franchisor. Tujuan kedua untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban frenchisor atas perlindungan hukum karyawan franchisee yang telah melakukan pelanggaran SOP yang disebabkan oleh kesalahan konsumen. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan bahwa di Indonesia telah mengatur franchise pada PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian kerja termasuk Standard Operation Procedure (SOP) berdasarkan KUHPerdata. Perlindungan hukum karyawan franchaise adalah UU No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian kedua harus terdapat perlindungan hukum untuk keryawan bertujuan menjaga citra dan sistem perusahaan yang baik .
Kata Kunci: Franchise, Perlindungan Hukum, SOP
Franchisor's Liability for the Legal Protection of Franchisee Employees Who Violates SOPs Caused by the Consumers' Bad Faith
Abstract
It is important in franchising to maintain quality, including the management of human resources (HR), so it is important for the franchisor to instill a corporate culture (Corporate Culture) through Standard Operating Procedures (SOP) which limits the actions of employees at work.In practice, it turns out that not everything is detailed in the SOP, one of which is the violation of the SOP in the code of ethics by employees when solving problems of bad faith from consumers. Based on this description, 2 objectives of this research is appointed, firstly, to know and understand the arrangements related to the Franchisor's Work Agreement with employees to comply with SOPs in the Franchise Branch, compliance with SOPs for franchisee employees by the franchisor. The second objective is to find out and understand the responsibility of the franchisor for the legal protection of franchisee employees who have violated SOPs caused by consumer errors. The research specification is descriptive analytical, namely the data analysis used for normative (juridical) aspects with qualitative analysis.
Based on the first results of the study shows that in Indonesia has set the franchise in PP no. 42 of 2007 concerning Franchise and Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising. The work agreement includes the Standard Operation Procedure (SOP) based on the Civil Code. The legal protection for franchise employees is Law no. 2003 concerning Manpower. The second result of the research is that there should be legal protection for employees aimed at maintaining a good image and company system.
Keywords: Franchise, Legal Protection, SO
Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Get PDFDewasa ini, persoalan penyidikanitindak pidana pencucianauang atau money laundering diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentangaPencegahan dan PemberantasanaTindak Pidana PencucianaUang. Dalam Pasal 74 dan penjelasannya di UU tersebut disebutkan enam lembaga yang kemudian diberi wewenang untuk turut menindaklanjuti penangananaTPPU dari tindak pidana asal. Atas wewenang tersebut timbullah kesulitan dalam penyidikan ketika adanya ketentuan yang membatasi wewenang penyidik untuk melakukannya. Untuk itu, diperlukan solusi dengan adanya gagasan yang lebih efektif untuk menjamin terlaksananya penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai salah satu cara penegakan hukum di Indonesia. Pasca putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, terjadi pergeseran konsep penyidikan TPPU di Indonesia yang membuka ruang untuk hadirnya konsep parallel investigation yang mana seluruh penyidik tindak pidana asal diperbolehkan guna turut melaksanakan penyidikan TPPU. Dengan demikian, penulis akan melakukan analisis terkait dengan konsep yang efektif terhadap penyidikan TPPU
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM
Get PDFABSTRAKSeorang anak yang terlahir dari perkawinan siri maka anak tersebut akan dikatakan sebagai anak luar kawin dan perlu adanya pembuktian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Seperti kasus yang ada dalam Putusan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Sor dan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mana masing-masing dari pihak ayah tidak mau melakukan pembuktian ilmu pengetahuan atau tes DNA sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hakim akan memeriksa kembali pada alat bukti lain yang sah menurut hukum.Kata kunci: pembuktian; perkawinan; siri
ABSTRACTA child born from an unregistered marriage will be said to be an illegitimate child and it is necessary to prove it in accordance with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Such as the case in Decision Number 125/Pdt.P/2022/PA.Sor and Decision Number 89/Pdt.G/ 2020/PA.Sbh where each of the fathers does not want to do scientific proof or DNA test according to Constitutional Court Decision. This study aims to determine the evidence and rights of children born in unregistered marriages through the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Islamic Law. This study uses a normative juridical approach by using information data collection obtained from library research and field research (interviews). Based on the results of the study, the status of unregistered marriages according to Law Number 16 of 2019 and Islamic Law is valid if it refers to the validity of marriage according to the law of each religion and pays attention to the terms and pillars of marriage. In the event that the father does not want to prove according to the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, the judge will re-examine other evidence that is legal according to law.Keywords: evidence; marriage; sir
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN HARGA BARANG SECARA TIDAK WAJAR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Get PDFABSTRAKDampak buruk dari situasi pandemi Covid-19 membawa permasalahan baru pada perlindungan hak-hak konsumen. Hal ini terjadi ketika akses konsumen terhadap kebutuhan dasar menjadi sulit akibat tindakan panic buying oleh masyarakat. Tindakan panic buying tersebut berimbas pada meningkatnya permintaan akan sejumlah barang tertentu yang dirasa vital pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Meningkatnya permintaan dan sedikitnya penawaran yang ada di pasaran mengakibatkan harga sejumlah barang tersebut mengalami peningkatan yang sangat drastis dari harga normal pada umumnya. Kenaikan harga yang tidak wajar ini membuat konsumen keberatan sebab konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang-barang tertentu yang harganya telah naik secara drastis. Pihak penjual memanfaatkan kondisi abnormal akibat terjadinya pandemi Covid-19 guna mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu: studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pertama, Dalam pengaturan terkait kenaikan harga barang yang tidak wajar belum ditemukan adanya ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi. Kedua, Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus Covid-19 sampai saat ini dieasa belum optimal. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan Covid-19, namun tidak ada pengaturan terkait perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar. Kata kunci: covid-19, kenaikan harga, perlindungan konsumen.
ABSTRACTThe bad impact of the Covid-19 pandemic situation brings new problems to the protection of consumer rights. This happens when consumers' access to basic needs becomes difficult due to panic buying by the community. The act of panic buying has resulted in increased demand for certain items that are considered vital during the Covid-19 pandemic. The increasing demand and the lack of supply in the market resulted in the prices of these goods experiencing a very drastic increase from the normal prices in general. This unreasonable price increase makes consumers object because consumers have no other choice but to buy certain goods whose prices have increased drastically. The seller takes advantage of abnormal conditions due to the Covid-19 pandemic to take the maximum benefit from consumers. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research phase is carried out in 2 ways, namely: literature study and field study. After the data was obtained, it was analyzed using a qualitative juridical approach. The results obtained from this study are: First, in the regulation related to the increase in the price of goods that are not fair, there is no provision that prohibits business actors from setting high prices. Second, legal protection for consumers related to the soaring price of masks due to the Covid-19 virus has not yet been optimal. The government issued various regulations related to the handling of Covid-19, but there were no regulations related to consumer protection in order to obtain much needed goods according to the exchange rate.Keywords: covid-19, price increase, consumer protection
URGENSI PENERAPAN CYBER NOTARY PADA AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI MASA PANDEMI COVID-19
Get PDFABSTRAKAkta Pengikatan Jual Beli Tanah (PJB) umumnya dibuat dengan akta notaris. Proses pengurusan akta PJB di masa pandemi covid-19 saat ini tentu banyak mengalami kendala. Para pihak diwajibkan datang ke kantor Notaris/PPAT untuk membuat akta PJB untuk memenuhi unsur berhadapan langsung dalam akta autentik, namun karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk melakukan pyshical distancing dan bekerja dari rumah, maka kantor notaris harus tutup sehingga tidak memungkinkan untuk membuat akta PJB tersebut dengan unsur berhadapan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan cyber notary pada akta PJB di masa pandemi covid-19 dan legalitas akta PJB yang dibuat dalam konsep cyber notary di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Konsep cyber notary dapat menjadi terobosan baru pada pembuatan akta PJB di masa pandemi covid-19. Melalui cyber notary para pihak tidak perlu lagi datang ke kantor notaris untuk membuat akta PJB melainkan dapat berinteraksi secara virtual melalui media teleconference untuk memenuhi unsur berhadapan langsung. Berdasarkan penjelasan dalam UUJN-P, notaris wajib hadir secara fisik dan menandatangani akta yang dibuatnya di hadapan penghadap dan saksi. Apabila ketentuan itu dilanggar maka akan berdampak pada legalitas akta yakni akta PJB itu akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.Kata kunci: akta pengikatan jual beli tanah; akta notaris; cyber notary
ABSTRACT Land purchase and sale agreement (PJB) is generally made with a notary deed. The process of managing PJB deeds during the current covid-19 pandemic is certainly experiencing many obstacles. The parties are required to come to the Notary/PPAT office to make a PJB deed to meet the element of dealing directly in the authentic deed, but because of government policies that require pyshical distancing and working from home, the notary office must close so that it is not possible to make the PJB deed with the element face to face. This research aims to find out the urgency of applying cyber notary to PJB deeds in the covid-19 pandemic and the legality of PJB deeds made in the concept of cyber notary in the covid-19 pandemic. The concept of cyber notary can be a new breakthrough in the creation of PJB deeds during the covid-19 pandemic. Through cyber notary the parties no longer need to come to the notary office to make a PJB deed but can interact virtually through teleconference media to meet the elements face to face. Based on the explanation in UUJN-P, the notary must be physically present and sign the deed he made in the presence of the accuser and witnesses. If the provision is violated it will have an impact on the legality of the deed, namely the PJB deed, it will have the power of proof as a private deed.Keywords: cyber notary; land purchase and sale agreement; notary deed
THE LEGALITY OF DENMARK’S ARTIFICIAL ISLAND (LYNETTEHOLM) IN INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
Get PDFThe Danish parliament approved the construction of an artificial island called Lynetteholm, which aims to house 35,000 residents and protect the Port of Copenhagen from rising sea levels. Construction of Lynetteholm will take approximately 50 years, and the island will be 2.6 km2 in size. Since the regulation regarding Artificial Island can only be found in the United Nations Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) which is not complete regulatory support along with no other regulations that can provide specifications regarding the implementation rules for the construction of an artificial island, both provisions and prohibitions in the process of making Artificial Island. This long-term development could cause a damage towards the marine life and cause air pollution in the construction area due to heavy trucks, change in the ocean currents in the Danish and Swedish oceans due to the size of the island, and cause potential changes to the territorial sea boundaries of Denmark’s EEZ. As long as the legal regulations regarding Artificial Island have not been made specifically and in detail, large-scale and long-term construction of artificial islands that cause legal problems will continue to occur in the future. Therefore, the making of special rules regarding Artificial Island has become a real urgency at this time. Denmark has an obligation to conduct a re-assess regarding problems that may arise as well as those that are contrary to UNCLOS
TERRORISM AS CORE INTERNATIONAL CRIMES : THE CASE OF FOREIGN TERRORIST FIGHTER (FTF) OF ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)
Get PDFSince it had established a caliphate in 2014, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) continued to threaten the international peace and security by attacking and killing civilians. ISIS foreign terrorist fighters (FTFs) are ISIS members who have combat functions. Altough it is a serious crime, terrorism has not yet been recognized as a stand-alone core international crimes according to customary international law. The fact that ISIS is referred to as a terrorist groups, not a state-entity, has also raised a question of whether ISIS FTFs can only be prosecuted for committing terrorism related offences. This paper argues that terrorism acts by ISIS FTFs can fit the element of the existing core international crimes such as crimes against humanity, war crimes and genocide To this end, this paper elaborates the most common offences committed by ISIS FTFs and analyses element of each of core international crimes. This paper concludes that ISIS FTFs should be held liable for those core international crimes and prosecuted before national and international criminal court accordingly.