Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTATION OF THE MERGER CLAUSE BASED ON UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS (UNIDROIT Principles)
Get PDFIn the current era of globalization, there are a significant number of international transactions which require international commercial contracts. The increasing number of international commercial contracts has led to the development of international legal instruments that regulate these contracts and accommodate the needs of the parties involved in international business transactions. One of these instruments is known as the UNIDROIT Principles. A merger provision is typically written into a large number of contracts. This clause is governed by the UNIDROIT Principles, which can be found in one of its provisions. This research paper will analyse the implementation of the merger clause in the UNIDROIT Principles by courts and arbitration. Taking into account the fact that only a few cases have been decided relating to merger clause under UNIDROIT Principles, this research paper will discuss this topic. This paper aims to examine the implementation of merger clauses under UNIDROIT Principles by court and arbitration through the review of related cases. The method used in this study is normative juridical with a descriptive-analytical nature. To date, the judicial and arbitral decisions that are accessible shed light on the meaning of the merger clause and its relation to the interpretation of the contract
FAIR TRADE CERTIFICATION PRACTICES IN THE EXPORT PROCESS OF INDONESIAN COFFEE COMMODITIES TO THE UK MARKET IN TERMS OF THE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE (TBT) AGREEMENT
Get PDFThe application of fair trade certification to enter specialized markets in the United Kingdom affects the coffee trade transactions exported from Indonesia to the United Kingdom. This certification then becomes a challenge and creates unnecessary trade barriers. These barriers are included in technical barriers which in international trade activities are regulated through the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement.
Based on the results of this study are first, the application of fair trade certification on Indonesian coffee commodities that want to enter the United Kingdom specialty market is an unnecessary international trade barrier. Second, Indonesia can take legal remedies through the WTO or other efforts such as negotiation, mediation, conciliation, and arbitration for dispute resolution
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN RESTORATIVE JUSTICE
Get PDFABSTRAK
Hukum Islam mengajarkan keadilan dalam banyak hal, perlakuan keadilan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, termasuk juga terhadap pelaku dan korban. Pelaku dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan telah ditentukan jenis hukumannya dalam bentuk qishâsh, diyat dan hukuman tambahan lainnya. Hukuman tersebut merupakan hak korban dalam rangka memuliakan dan menghormati hak asasi manusia korban. Artikel ini membahas perlindungan korban dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan berdasarkan hukum islam dan hubungannya dengan restorative justice. Beranjak dari hal tersebut, artikel ini dibahas dengan berpedoman kepada penelitian hukum doktrinal dan ditulis melalui penelusuran literatur hukum dengan kesimpulan berpikir yang kritis dan rasional dari pola deduktif. Dalam hukum Islam tidak selamanya qishash harus dilaksanakan dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan, ada kalanya hukuman tersebut diganti dengan diyat. Pergantian qishâsh ke diyat menunjukkan hukum Islam benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, pergantian jenis hukuman tersebut dapat terjadi apabila korban memberikan maaf kepada pelaku, hal ini menunjukkan hukum Islam jauh sebelumnya telah menerapkan restorative justice.
Kata kunci: keadilan; korban; pelaku.
ABSTRACT
Islamic law teaches justice in many ways, the treatment of justice must be done fairly, including the perpetrators and victims. Perpetrators in cases of intentional murder and cases of assault have been given the type of punishment in the form of qishash, diyat and other additional punishments. The punishment is the right of the victim in order to honor and respect the human rights of the victim. This article discusses the protection of victims in cases of intentional homicide and maltreatment under Islamic law and its relation to restorative justice. Moving on from this, this article is discussed based on doctrinal legal research and is written through a search of the legal literature with the conclusion of critical and rational thinking from deductive patterns. In Islamic law, qishash does not always have to be carried out in cases of intentional murder and persecution, there are times when the punishment is replaced with diyat. The substitution of gishash to diyat shows that Islamic law really provides maximum protection to the victim, the change in the type of punishment can occur if the victim apologizes to the perpetrator, this shows that Islamic law has implemented restorative justice long before. Keywords: justice; performers; victims
PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP
Get PDFABSTRAK
Saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian materiel yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Terjadi problematika pemenuhannya yang disebabkan pada pengaturan restitusi sebagai hak korban, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala pada implementasi permohonan restitusi dan bagaimana menentukan jenis tindak pidana sebagai dasar dari permohonan restitusi oleh korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative empiris. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat kekurang-jelasan dalam pengaturan restitusi pada undang-undang sehingga menimbulkan keragu-raguan penegak hukum dalam penerapannya. Dampak dari hal ini adalah terdapat potensi kegagalan atau penolakan dalam pengajuan restitusi oleh korban. Selanjutnya menentukan jenis tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusinya oleh korban, harus didasarkan pada adanya syarat kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari jenis tindak pidananya. Sehingga tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut diatur pada KUHP atau diatur sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP, serta apakah hak restitusi atas tindak pidana tersebut diatur secara tegas pada undang-undang tersebut ataukah tidak.
Kata kunci: hak restitusi; kerugian ekonomi; korban.
ABSTRACT
Currently, the criminal justice system in Indonesia has given much attention to victims of criminal acts. One of the rights of victims that still needs to be fulfilled is the right to restitution. This right relates to economic loss or direct material loss as a result of a criminal act. There are problems with its fulfillment due to the regulation of restitution as a victim's right, there are still some weaknesses that have the potential to cause problems in its implementation. This study aims to examine the obstacles to the implementation of restitution requests and how to determine the type of crime as the basis for requests for restitution by victims. This research was conducted by using empirical normative juridical method. From the results of the study, it was concluded that there was a lack of clarity in the regulation of restitution in the law, causing doubts by law enforcement in its application. The impact of this is that there is a potential for failure or refusal to apply for restitution by the victim. Furthermore, determining the type of crime for which the victim's right of restitution can be filed must be based on the conditions for the economic loss suffered by the victim, regardless of the type of crime. So there is no question whether the crime is regulated in the Criminal Code or regulated as a special crime outside the Criminal Code, as well as whether the right to restitution for the crime is explicitly regulated in the law or not. Keywords: economic loss; right of restitution; victim
Kebijakan Standardisasi Helm Pengendara Motor di Indonesia Ditinjau dari Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) GATT-WTO
Get PDFAbstrak
Teknologi yang semakin berkembang dan zaman yang semakin modern membuat semua orang warga di dunia tidak ada lagi yang namanya pembatasan. Apapun yang akan kita cari dan inginkan akan dengan mudah sampai ke tangan kita. Hal tersebut diakibatkan sebagai dampak dari perdagangan internasional. Demi melindungi warga negaranya, setiap negara akan memberlakukan syarat standardisasi agar tidak semua barang masuk ke daerah pabeannya. Oleh karena adanya syarat standardisasi ini menjadi hambatan non-tariff. Dengan demikian, GATT-WTO yang melihat adanya hambatan non-tariff ini membuat sebuah perjanjian terkait harmonisasi standardisasi yang mana setiap negara wajib patuh terhadap aturan tersebut, yaitu Technical Barriers to Trade Agreement (Perjanjian TBT). Penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif dan melalui data sekunder. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait penerapan standardisasi helm, keseuaian kebijakan di negara Indonesia berdasarkan Perjanjian TBT, dan pentingnya helm SNI untuk menghindarkan cedera serius pada kepala. Dari hasil penelitian bahwa penerapannya dengan membuat peraturan perundang-undangan terkait dan kebijakan standardisasi helm di Indonesia sesuai dengan Perjanjian TBT serta penurunan cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, standardisasi dilihat sebagai peluang oleh negara sebagai perlindungan terhadap warganya selama kebijakan tersebut tidak melanggar aturan dan memiliki dampak positif dari penggunaan helm ber-SNI.
Kata kunci: standardisasi helm, perjanjian GATT-WTO, technical barriers to trade agreement, hambatan non-tariff, manfaat penggunaan helm.
Motorcycle Helmet Standardization Policy in Indonesia Based on Technical Barrier to Trade Agreement (TBT Agreement) GATT-WTO
Abstract
Technology that is growing and increasingly modern era makes all citizens in the world no longer have such a limitation. Whatever we will seek and want will easily reach our hands. This is caused as a result of international trade. In order to protect its citizens, each country will impose standardization requirements so that not all goods enter its customs area. Because of this standardization requirement, it becomes abarrier non-tariff. Thus, the GATT-WTO, which saw the existence of thisbarrier non-tariff , made an agreement related to harmonization of standardization in which each country must comply with the rules, namely the Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement). The research in this paper uses normative juridical and secondary data. This study raises issues related to the implementation of helmet standardization, policy compliance in Indonesia based on the TBT Agreement, and the importance of SNI helmets to prevent serious head injuries. From the results of the research that its implementation is by making related laws and regulations and helmet standardization policies in Indonesia in accordance with the TBT Agreement and reducing head injuries due to traffic accidents. Thus, standardization is seen as an opportunity by the state as a protection for its citizens as long as the policy does not violate the rules and has a positive impact on the use of SNI helmets.
Keywords: helmet standardization, GATT-WTO agreement, technical barriers to trade agreement, non-tariff barriers, benefits of use helmet
CONFLICT ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS RELATED TO TRADEMARK RIGHTS AND PUBLIC HEALTH RIGHTS: PROHIBITION OF DISPLAY OF CIGARETTE PACKAGES AT POINT-OF-SALE BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW
Get PDFIn attempt to reduce tobacco consumption and implement preventive measures through regulations such as the prohibition of displaying cigarette packs at points of sale regulated by the WHO FCTC, a dilemma arises regarding the protection of the intellectual property rights of trade owners, with public health. Based on this background, this study aims to examine two objectives. First, regarding what legal theory may be used as a legal basis for Trademark Rights owners against the prohibition of displaying cigarette packs at points of sale and second, regarding whether the implementation of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications violates the WHO Framework Convention on Tobacco Control 2003 regarding the prohibition of displaying cigarette packs in points of sale. This study uses an adjusted approach method in this writing, namely through normative juridical and qualitative juridical approaches
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS WARGA DAGO ELOS MELAWAN KELUARGA MULLER: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022
Get PDFABSTRAKSengketa tanah Dago Elos melawan Keluarga Muller yang bermula pada tahun 2016 sudah melalui Peninjauan Kembali pada tahun 2022. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/109 PDT/2022, mengabulkan gugatan Keluarga Muller dan menyatakan bahwa Keluarga Muller memiliki hak atas kepemilikan objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, 374 dan menyerahkan tanah tersebut kepada PT Dago Inti Graha. Adanya putusan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi warga Dago Elos. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 109 PK/PDT/2022 dan apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, lalu dalam melakukan pemecahan isu hukum menggunakan objek kajian pokok ratio decidendi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 109 PK/PDT/2022 tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dan tidak berkeadilan.Kata kunci: hak atas tanah; pendaftaran tanah; pertimbangan hakim.
ABSTRACTThe Dago Elos land dispute against the Muller’s Family which began in 2016 has gone through a judicial review in 2022. The Supreme Court in its Decision Number 109 PK/109 PDT/2022, granted the Muller Family’s claim and stated that the Muller Family has the right to ownership of the land object of Eigendom Verponding Number 3740, 3741, 374 and handed over the land to PT. Dago Inti Graha. This decision has caused injustice to the residents of Dago Elos. Therefore, this paper focuses on how the judge's considerations in Decision Number 109 PK/PDT/2022 are and whether it is in accordance with the provisions in force in the Basic Agrarian Law and related laws and regulations. This research method is a normative method using a case approach, then in solving legal issues using the main study object of the ratio decidendi. The results of this study indicate that the judge's consideration in the decision Number 109 PK/PDT/2022 is not in accordance with Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Basic Agrarian Principles, Article 28 H paragraph (4) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and related laws and regulations and is not fair.Keywords: judge’s decision; land registration; land rights
Earmarking Pajak Perusahaan Media Sosial: Pertanggungjawaban Negara dan Korporasi dalam Menjaga Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia
No full textAbstrak
Dewasa ini, perkembangan media sosial merupakan hal yang tidak terelakkan dan memberikan manfaat yang banyak. Sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, Indonesia turut merasakan manfaatnya, di mana media sosial dapat menjadi medium perwujudan hak asasi berupa kebebasan berekspresi. Namun terlepas dari seluruh manfaatnya, media sosial nyatanya memiliki dampak negatif, salah satunya terhadap kesehatan mental. Isu a quo masih belum mendapatkan atensi oleh pemerintah, apalagi untuk dicari solusinya. Beberapa orang memandang bahwasanya campur tangan hukum dengan membentuk undang-undang media sosial dapat menjadi jalan pintas. Akan tetapi, pembentukan regulasi baru tidak bisa serta-merta menjadi solusi. Dalam hal ini, Penulis menilai bahwa kebijakan publik dengan penerapan pajak terhadap perusahaan media sosial dapat menjadi alternatif. Perusahaan media memiliki tanggung jawab atas problematika di atas. Nantinya, pajak tersebut akan dialokasikan menjadi earmarked tax untuk penanganan masalah kesehatan mental dari media sosial, dalam bentuk gerakan sosialisasi dan pembiayaan akses. Penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan suatu gagasan yang bersifat inovatif. Solusi yang diberikan akan mampu mengakomodasi isu kesehatan mental dari media sosial melalui kebijakan publik, tanpa harus mengesampingkan hak asasi.
Kata Kunci: Earmarking Tax, Kesehatan Mental, Media Sosial, Pajak Perusahaan Media Sosial, Perusahaan Media Sosial
Earmarking Social Media Company Tax: State and Corporate Responsibility in Maintaining Indonesians Public Mental Health
Abstract
Nowadays, the evolution of social media is inevitable and provides many benefits. As one of the countries with the most social media users globally, Indonesians also get the benefits, where social media can be a medium for realizing human rights in the form of freedom of expression.e Nevertheless, despite all the benefits, social media has a negative impact, one of which is mental health. The issue has not yet received any attention from the government, let alone to find a solution. Some people see that legal interference by establishing social media laws can be a shortcut. However, the establishment of new regulations cannot be a solution immediately. In this case, the author considers that public policy with applying taxes on social media companies can be an alternative. Media companies have responsibility for the above problems. Later, the tax will be allocated as an earmarked tax for handling mental health problems from social media through a socialization movement and access financing. This study aims to present an innovative idea. The solutions provided will accommodate mental health issues from social media through public policies without overriding human rights.
Keywords: Earmarking Tax, Mental Health, Social Media, Social Media Company Tax, Social Media Compan
PEMBUKTIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN KAEDAH VIRLIJDEN DAN WILSVERKLARING
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa suatu peristiwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan secara elektronik. Status hukum atas risalah RUPS elektronik tersebut apakah sebagai perbuatan hukum, perbuatan nyata atau sebagai kenyataan belaka (keadaan) sangat berpengaruh dampaknya sebagai suatu akta (akta otentik). Artinya suatu kenyaataan belaka (keadaan) seperti adanya sebidang tanah yang tergenang air, keadaan kejiwaan seseorang atau keadaan barang rusak saat dikeluarkan dari pembungkusnya, tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta (akta otentik). Hasil analisa hukum, peristiwa RUPS yang dilaksanakan secara elektronik dimana para pemegang saham tidak berada dalam satu tempat rapat, akan tetapi hadir berdasarkan media elektronik, masih ada celah hukum bagi para pemegang saham tersebut untuk mengingkari hasil keputusan RUPS elektronik. Penelitian dilakukan secara normatif yuridis dengan mengkaji regulasi, norma-norma dan kaedah-kaedah serta konsep-konsep juga literatur terkait. Kesimpulan penelitian adalah bahwa peristiwa RUPS elektronik masuk kategori suatu kenyataan belaka (keadaan) mengacu kaedah Virlijden (dibuat, dibaca dan ditandatangani semua pihak secara serentak saat itu juga) atas otentisitas akta, sehingga ada celah hukum untuk disangkal oleh peserta rapat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kaedah Virlijden dan kaedah Pernyataan Kehendak (Wilsverklaring) dan juga didukung teori Dekonstruksi bahwa penafsiaran sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga. Sebagai suatu perbuatan hukum dari para pemegang saham atas pernyataan kehendaknya tersebut perlu tambahan alat bukti dari para pemegang saham. Para peserta rapat membuat pernyataan secara terpisah untuk diserahkan secara elektronik kepada ketua rapat disamping sidik jari atau tanda tangan elektronik (e-signature) yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris
PENJUALAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI MUSLIM PRO DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Get PDFMuslim Pro merupakan sebuah aplikasi di gawai pintar dengan sistem operasi IOS dan Android, kegunaannya adalah untuk membantu dan memperbaiki urusan ibadah umat Muslim, pada tanggal 16 november 2020 Muslimpro ditimpa berita tidak sedap bawa data pribadi pengguna aplikasi mereka jatuh ketangan militer AS dengan cara penjualan data lewat Software Development Kit (SDK) dari location broker X-Mode yang dipasangkan ke aplikasi Muslim Pro yang mengumpulkan dan mengirim data pengguna aplikasi Muslim Pro tanpa pemberitahuan dari Muslim Pro dan persetujuan dari pengguna aplikasi Muslim Pro yang kemudian data tersebut dijual kepada perusahaan kontraktor pertahanan dan pada akhirnya dijual kepada militer Amerika Serikat. Berdasarkan kasus permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah apakah penggunaan data pribadi dari pengguna aplikasi Muslim Pro dapat dibenarkan oleh ketentuan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pelindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Muslim Pro asal Indonesia yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka, dan mengkaji peraturan terkait, hasil penelitian menunjukan bahwa pengunaan data yang dilakukan oleh Muslimpro tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum Indonesia namun terdapat tantangan dalam penerapan hukum data pribadi saat ini yang masih bersifat sektoral dan tidak terpusat menyebabkan implementasi pelindungan sulit untuk dilaksanakan, saran yang dapat diberikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan data sebaiknya dicantumkan dalam kebijakan privasi dan mempercepat pengesahan dari rancangan undang-undang pelindungan data pribadi