Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON NFT TRANSACTION FOR NFT PLATFORM IN INDONESIAN PERSPECTIVES
Get PDFRecently, NFT enable its owner to sell and buy intellectual properties. The research result shows that an NFT transaction process – such as in the sale and purchase of intellectual property-requires a determined price valuation. The authors consider that it is necessary to determine a clear valuation to predict the exact price of the intellectual property digitally transacted on NFT. The price database on NFT can be used to determine the price by first collecting the NFT and the price database can also calculate the value of the NFT in the future.
 
Analisis Pelindungan Hukum bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan oleh Pengadilan
Get PDFHak tanggungan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Jaminan hak tanggungan hakikatnya merupakan perjanjian bersifat tambahan atau acessoir dari perjanjian pokok yang diikat salah satunya dengan perjanjian kredit. Terdapat satu kasus terkait hilangnya kedudukan kreditor separatis menjadi kreditor konkuren disebabkan hilangnya objek jaminan karena putusan pengadilan, yaitu dari kasus pembatalan sertifikat tanah hak milik nomor 364/Balekambang milik Susana Sutadi yang dikembalikan menjadi atas nama Juswar Jusuf berdasarkan nomor putusan No.1414/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan No.692/K/PDT/2012. Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan prosedur pengumpulan data kepustakaan atau library research, dan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Keseluruhan data danalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pelindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia kepada kreditor yang kehilangan jaminan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pasal 19 UUHT, Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata memberikan jaminan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik debitor kepada ketua pengadilan negeri apabila debitor melakukan wanprestasi karena adanya jaminan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut
Mendorong Implementasi The Right of Option Secara Penuh dalam Konsep Kewarganegaraan Perempuan Indonesia di Pernikahan Campuran
Get PDFDorongan untuk mengimplementasikan konsep the right of option ke dalam hukum kewarganegaraan nasional semakin nyata. Hal ini dikarenakan perempuan yang berada dalam pernikahan campuran masih berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan kewarganegaraannya. Padahal, kerugian telah terjadi, seperti hilangnya hak atas properti. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu adanya pembenahan dalam UU Kewarganegaraan Indonesia untuk segera mengadopsi the right of option secara penuh dengan beberapa elemen yang patut untuk dipertimbangkan
THE IMPLEMENTATION OF SOVEREIGN IMMUNITY OF WARSHIPS TO UNMANNED UNDERWATER VEHICLES (UUV) UNDER LAW OF THE SEA
Get PDFAlong with the times, there have been advances in marine technology which includes Unmanned Underwater Vehicles (UUV). Some countries have started using UUVs for both commercial and military marine activities since UUVs have several advantages that ordinary ships do not have. However, the development and application of UUVs for marine purposes raises numerous problems since there isn’t clear regulation regarding UUV. Current legal instruments only explain the meaning of ship without classifying the type of ship itself. It raises a problem since it led to different interpretations between countries and the determination of legal rules for UUV. One incident related to UUV technology can be seen from the Bowditch incident where from this incident there are differences in interpretation on the classification of UUV between America and Tiongkok. Other incidents can also be seen from the entry of foreign UUVs into Indonesia waters for research purposes. From several incidents, there are main issues to the classification of UUVs which are connected to warships and their military activities. The classification of UUVs as merchant ships or warships is necessary considering that the rights of immunity owned by warships will affect the legal status of UUVs and their activities. Regulations that are still ambiguous will affect the Coastal State’s actions if there are foreign UUVs entering their sea areas, especially if the UUVs are used for military activities. Therefore, it is necessary to have clear regulations regarding UUVs including their classification and determine marine activities that allowed for the use of UUVs
Aegean Sea Issue Urgency on Maritime Jurisdiction and Territorial water extension between Turkey and Greece
No full textThe Aegean sea issue is a long case that first occurred in 1950, the main issue of this case revolves on the geographical condition that has led Turkey and Greece on fighting over supremacy to take control of the Aegean sea area. The issue of both Turkey and Greece has earlier been submitted to the ICJ however, its lack of jurisdiction causes the issue itself to remain unresolved. In 2020 Greece has stated that they are looking forward to extending their territorial waters, the statement itself might become a big issue for Turkey and has further proved the urgency of actual maritime jurisdiction and real resolution towards the Aegean sea issue. The goal of this research is to clarify and find a resolution that can be used under the situation of the Aegean sea issue in both international legal theory and practice. Apart from giving clarification of possible and available Legal instruments and theories, this research will also elaborate even further on why Territorial water extension by Greece would call for an urgency, especially for Turkey. This research revealed that UNCLOS as an International law instrument still have some issues in practice of a unique circumstances issue like the Aegean Sea, and shows that in its practice both Turkey and Greece must have a good will intention to fully resolve the issue of Aegean sea to draw an end line to the long lasting issue of maritime jurisdiction over its territorial sea
EKSEKUSI LELANG OLEH KREDITOR SEPARATIS PADA MASA PERDAMAIAN DALAM PKPU DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
Get PDFSalah satu alternatif penyelesaian utang piutang antara debitor dengan para kreditor adalah perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Secara normatif, perdamaian dalam PKPU mengikat semua kreditor, kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), kreditor separatis yang tidak menyetujui perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah antara nilai agunan dan nilai utang yang dijamin dengan agunan tersebut. Apabila pemberian kompensasi tidak dapat dilakukan dan debitor terbukti telah wan prestasi maka kreditor separatis mengeksekusi agunan dengan melelangnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren atas tindakan kreditor separatis tersebut dalam kajian UUKPKPU. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) dan penelitian lapangan pada instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, dan penarikan simpulannya dilakukan dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam UUKPKPU terdapat landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi kreditor konkuren atas tindakan kreditor separatis tersebut
Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik
Get PDFAbstrak
Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), penolakan terus disuarakan oleh masyarakat. Lawrance M. Friedman berpandangan dalam hal adanya penolakan terhadap produk hukum, maka terdapat sesuatu yang salah dalam proses pembentukannya maupun muatannya. Hal ini terimplementasikan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam proses pembentukan peraturan tersebut. Maka dari itu, tulisan ini akan meninjau prosedur pembentukan UU Cipta Kerja berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang diperoleh melalui sumber data sekunder yakni melalui penelusuran sumber kepustakaan secara daring. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja terdapat ketidaksesuaian dengan beberapa ketentuan prosedural dalam UUD 1945, UU PPP, begitupun terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Kata Kunci: Asas; Omnibus Law; Pembentukan Perundang-Undangan; Prosedur; UU Cipta Kerja.
Abstract
Since the emergence of the Act No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja), the public has continued to voice their refusal. Lawrence M. Friedman is of the view that in the event of a rejection of a legal product, there is something wrong in the process of its formation and its content. This is implemented with the issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 91/PUU-XVIII/2020 which states that the Job Creation Law is conditional. Therefore, it can be seen that there were errors in the process of forming these regulations. Therefore, this paper will review the procedure for establishing the Job Creation Law based on the 1945 Constitution (UUD 1945), Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations (UU PPP), as well as the principles of establishing laws and regulations. good invitation. This study applies a normative juridical method obtained through secondary data sources, namely through online library searches. Thus, it can be concluded that the procedure for the formation of the Job Creation Law is inconsistent with several procedural provisions in the 1945 Constitution, the PPP Law, as well as the principles of establishing good laws and regulations.
Keywords: Principles; Omnibus Law; Legislation; Procedural; Act No. 11 of 2020.
 
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 DAN PENEGASANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN PERUMUSAN KLAUSULA PERJANJIAN
Get PDFPutusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa cidera janji harus ditentukan melalui kesepakatan atau suatu upaya hukum tertentu dan apabila debitor tidak menyetujui cidera janji dan eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi dilakukan melalui pengadilan seperti halnya eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan kebendaan, serta memberikan celah bagi debitor beritikad buruk untuk menghambat eksekusi dan pemulihan piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, timbul pergeseran hukum mengenai penentuan cidera janji dan mekanisme pelaksanaan parate eksekusi, serta menimbulkan berbagai ketidaksesuaian dengan berbagai aspek yuridis. Isi perjanjian yang sudah dicantumkan secara jelas seharusnya mengikat dan tidak dapat ditafsirkan lain, sehingga pelaksanaan suatu perjanjian seharusnya tidak lagi memerlukan kesepakatan. Putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip pembentukan Parate Eksekusi, yang seharusnya dibentuk untuk mempermudah eksekusi langsung ketika berhadapan dengan debitor/pemilik jaminan yang bermasalah. Pengaturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai celah hukum, sehingga kreditor perlu membuat penyesuaian dalam perumusan klausul perjanjian
Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional
Get PDFAbstrak
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling banyak terjadi dan sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan sebuah pengaturan akan hal tersebut. Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku unifikasi telah mengatur syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Namun dewasa ini masih saja terdapat pembedaan dalam proses pelaksanaannya, seperti menjalani sidang BP4R bagi anggota Polri beserta calon pasangannya. Persyaratan administrasi yang banyak dan prosedur yang panjang untuk menjalani sidang BP4R sehingga mengeluarkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama membuat sering kali para anggota Polri melakukan perkawinan tanpa melalui sidang BP4R. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, sidang BP4R memiliki beberapa kedudukan dan akibat hukum terhadap perkawinan anggota Polri beserta pasangannya yang sebelumnya tidak atau belum menjalani sidang BP4R.
Kata Kunci: Anggota Polri, Hukum Perkawinan, Perkawinan, Sidang BP4R, Syarat Perkawinan.
Abstract
Marriage is one of the most common legal events and it is very important in human life, so an arrangement is needed for this. Indonesia already has special regulations governing marriage, namely Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. It as the National Marriage Law that applies to unification has regulated the requirements for holding a marriage. However, today there are still differences in the implementation process, such as undergoing the BP4R Session for Polri members and their potential partners. The many administrative requirements and lengthy procedures for undergoing a BP4R Session, which incur a lot of costs and take a long time, make Polri members often marry without going through a BP4R Session. In conducting this research, the writers use a normative juridicial approach with a descriptive analytical research spesification. The results showed that in terms of the National Marriage Law, the BP4R Session had several positions and the legal consequences for the marriage of Polri members and their potential partners who previously hadn't/didn't undergoing a BP4R Session.
Keywords: BP4R Session, Marriage, Marriage Law, Marriage Requirements, Polri Members
INCAPACITY OF A PARTY IN ARBITRATION: GENERAL APPROACHES AND LIMITATIONS OF DEFENSE
Get PDFAccording to Article V(1)(a) of the New York Convention, the recognition and enforcement of an arbitral award may be refused, if the parties involved, under the ‘law applicable to them’, were under some incapacity when entering into an arbitration agreement. However, this specific provision is considered one of the most uncertain aspects of the Convention as it has caused challenges from its structure and wording which do not explicitly set the concept of capacity nor the governing law and other essential circumstances related to this defense. Furthermore, the absence of standards in this defense makes a significantly different interpretation by courts causing legal uncertainties to all the parties involved in the proceeding. In this paper, the author examines general approaches for determining the governing law on a capacity of a party in arbitration and analyzes limitations on the defense of incapacity in arbitration-friendly jurisdictions. The approach employed is normative juridical, relying on qualitative analysis of secondary data. This paper covered the choice of law method and the substantive law method in determining the law governing capacity of a party in entering an arbitration agreement. In the end, the paper explored various laws that limit the state from invoking incapacity initially established in the Lizardi case in France