Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
EKSISTENSI TEORI HAK MILIK PRIBADI DALAM KEPEMILIKAN PERSEROAN TERBATAS (DARI PERSPEKTIF SISTEM KAPITALISME DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA)
Get PDFSistem kapitalisme sangat mengagungkan hak milik pribadi. Atas nama hak milik para pemilik modal seperti pemegang saham mayoritas dalam Perseroan Terbatas, mengendalikan manajemen perusahaan secara penuh. Pemegang saham mayoritas ini lebih melihat pemegang saham minoritas sebagai ancaman. Perseroan Terbatas tersebut dianggap sebagai hak milik pribadinya yang harus dilindungi, yang seringkali dengan mengorbankan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatsif bertujuan untuk memberikan gambaran serta membahas mengenai landasan filosofis teori hak milik pribadi serta kritikan terhadap teori tersebut, implementasi teori hak milik pribadi dalam pemilikan saham perseroan terbatas, serta diakhiri dengan pembahasan mengenai upaya harmonisasi posisi hak milik pribadi dalam kaitannya dengan keberadaan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam kerangka ekonomi Pancasila. Pelaksanaan hak harus mengakui eksistensi pemegang saham minoritas sehingga tidak boleh merugikan kepentingan dan hak pemegang saham minoritas. Upaya harmonisasi posisi hak milik pribadi dalam kaitannya dengan keberadaan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam kerangka ekonomi Pancasila harus dilakukan secara seimbang dalam hubungannya dengan kepentingan pemegang saham lainnya (pemegang saham minoritas)
AMICUS CURIAE AS THE DEVELOPMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE CODE
Get PDFArticle 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has limitedly determined legal evidence according to the law, however, in the last few years, the Indonesian Court of Justice has emerged Amicus Curiae. In this study, it will be discussed the legal basis for judges to apply the Amicus Curiae as evidence of a crime in positive law in Indonesia today (ius constitutum) then the second issue will discuss the Amicus Curiae as evidence development in the KUHAP in the future come (ius constituendum). The research method used is normative juridical or library research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Amicus Curiae is a legal concept that is not well known in Indonesia which adheres to the Civil Law legal system. The legal concept of Amicus Curiae is indeed only practiced in the traditions of countries that adhere to the common law legal system. The proof using the Amicus Curiae concept has been found in many cases in Indonesia. However, legally the Amicus Curiae has not been regulated in positive law in Indonesia
MENDORONG PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF
Get PDFABSTRAK
Penyelesaian tindak pidana di Indonesia selalu identik dengan pidana penjara. Padahal pemenjaraan belakangan ini justru menimbulkan masalah baru seperti menyebabkan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan dianggap tidak ramah dengan hak-hak korban. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya ide keadilan restoratif, yang menginginkan pidana itu tidak hanya bertujuan mengobati pelaku namun juga memulihkan hak korban. Belakangan ini gerakan keadilan restoratif di Indonesia semakin marak, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga Kepolisian, Kejaksaan hingga Mahkamah Agung. Tidak seperti kepolisian dan kejaksaan yang mengeluarkan kebijakan keadilan restoratif melalui proses non-penal (diluar proses pidana) Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 justru mencoba menerapkan keadilan restoratif pada proses pemeriksaan di persidangan. Sayangnya kebijakan Mahkamah Agung ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana ringan, pidana anak (diversi), perkara perempuan berhadapan dengan hukum (restitusi) dan perkara narkotika (rehabilitasi) tidak untuk perkara pidana biasa. Padahal, Mahkamah Agung dapat memanfaatkan lembaga pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a – Pasal14f KUHP sebagai alternatif keadilan restoratif pada perkara pidana. Oleh karena itu, Penelitian ini menawarkan mengenai bagaimana pidana bersyarat dapat mewujudkan keadilan restoratif serta kendala-kendala apa yang menghambat penerapannya di Indonesia.
Kata kunci: hukum pidana; keadilan; keadilan restoratif; pidana bersyarat.
ABSTRACT
Criminal sentencing in Indonesia is often implemented as imprisonment. However, nowadays imprisonment is always causing issues, such as prison overcapacity and it does not favorable for the victim’s rights. This issues then trigger the invention of restorative justice concept, which desire that criminal sentencing shall not only to remedy the criminals but also rectify the victim’s rights. Recently in Indonesia, the movement on restorative justice is massively increase, it may be seen by the policies that taken by the law enforcement institutions. The Police Department, General Attorney and the Supreme Court have issued their policy on the guidance of restorative justice implementation. Unlike the others policy, which use the non-penal process, the Supreme Court regulation that stated in Directorate General of General Jurisdiction Court Decree No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, is trying to apply the restorative justice during the court proceedings. Unfortunately, this policy only accommodates the minor crimes, juvenile crime, crime related woman and narcotics crime. There is no guidance on how the restorative justice shall be carried out in the ordinary crime proceedings. In fact, if we refer to Articles 14a – 14f of the Criminal Code on the conditional sentencing institution, by applying the special condition of this institution then may be the solution in order to achieve the restorative justice in criminal cases. Therefore, this research offers on how the CP may fulfill the principles of restorative justice and what are the issues on its implementation in Indonesia. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentenc
UNVEILING A NEW CURTAIN: THE APPLICABILITY OF CISG ON SALES OF DRONES:
Get PDFDrones have become an integral part of the aviation industry, encompassing a wide range of sizes and functions. This paper examines the interpretation and application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) to the sale of drones. While drones are not explicitly excluded from the CISG, their absence from its provisions can be attributed to the CISG's formation predating their widespread commercialization. The absence of specific provisions addressing drone sales within the CISG has led to diverse interpretations. However, considering the CISG's objective of establishing a uniform legal framework and promoting good faith in international trade, extending its application to the sale of drones is conceivable. As an internationally recognized legal instrument for the sale of goods, the CISG provides a convenient framework for parties involved in drone transactions. However, the CISG must also consider the intricacy and risks associated with certain goods, which may conflict with other legal regulations or introduce complexities in their legal treatment. Drones exhibit diverse types, functionalities, and operational contexts, and their regulation varies significantly across different countries due to airspace and national sovereignty considerations
Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia
No full textAbstrak
Perkembangan teknologi melahirkan adanya jenis karya cipta baru dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi, salah satunya terkait Hak Cipta atas karakter permainan video. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir pelindungan Hak Cipta atas permainan video. WIPO report “The Legal Status of Video Games” memasukkan karakter permainan video ke dalam cakupan Hak Cipta yang dilindungi terkait permainan video. Indonesia yang merupakan anggota WTO dan WIPO memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap prinsip yang ada di dalam perjanjian tersebut, salah satunya adalah Nation Treatment. Dengan adanya prinsip tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Cipta yang diciptakan oleh warga negara lain. Innersloth perusahaan permainan video asal Amerika Serikat selaku pemegang Hak Cipta atas Karakter Among Us memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang wajib dilindungi oleh Indonesia melalui instrumen hukum yang ada.
Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Nation Treatment, Permainan Video.
Abstract
Technological developments have given birth to new types of copyrighted works within the scope of Intellectual Property Rights that must be protected, one of which is related to Copyright for video game characters. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has accommodated Copyright protection for video games. WIPO in “The Legal Status of Video Games” reported that video game characters are within the scope of Copyright protected video games. As a member of the WTO and WIPO, Indonesia has an obligation to implement every principle contained in the agreement, one of which is Nation Treatment. With this principle, Indonesia has an obligation to protect copyrights created by citizens of other countries. Innersloth, a video game company from the United States, as the holder of the Copyright for Among Us Characters, has exclusive rights in the form of moral rights and economic rights that must be protected by Indonesia through existing legal instruments.
Keywords: Copyright, Economic Rights, Moral Rights, Nation Treatment, Video Games.
 
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Get PDFABSTRAKProgram Kredit Pemilikian Rumah (KPR) biasanya diadakan oleh Bank. Namun seringkali pada praktek KPR sering terjadi permasalahan, salah satunya ialah terjadi kredit macet. Salah satu solusi yang sering digunakan oleh bank selaku kreditur yaitu dengan melakukan pengalihan piutang (cessie) pada objek KPR tersebut. Namun disisi lain dengan adanya pelaksanaan cessie tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu nasabah selaku debitur seringkali merasa keberatan dengan adanya keputusan cessie. Seringkali debitur beranggapan dalam prosedur cessie yang dilakukan oleh kreditur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 613 KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie yaitu dituangkan dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang merupakan produk belanda sehingga terjemahannya menimbulkan multitafsir. Dengan adanya multitafsir dan berbeda-bedanya pandangan antara debitur dan kreditur menimbulkan sengketa-sengketa pada praktek cessie khususnya dalam pelaksanaan KPR. Permasalahan yang diangkat adalah kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata dan prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pegumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata serta Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie masih belum mengatur secara spesifik mengenai cessie khususnya terkait prosedur pelaksanaannya, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan-permasalah baru seperti salah satunya seringkali terjadi multitafsir pada pelaksanaan cessie khususnya pada praktek KPR. Prosedur cessie Kreditur Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kreditur Baru masih berbeda-beda pada pelaksanaannya khususnya atas praktek KPR. Prosedur yang dilakukan oleh kreditur masih diserahkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan cessie.Kata kunci: cessie; debitur; kreditur; KPR; kepastian hukum.
ABSTRACTKPR programs are usually held by banks. But often in the practice of KPR problems often occur, one of which is bad credit. One solution that is often used by banks as creditors is to transfer receivables (cessie) on the KPR object. But on the other hand, the implementation of the cessie raises new problems, namely the customer as the debtor often objected to the cessie decision. Often the debtor assumes that the cessie procedure carried out by the creditor is not in accordance with the applicable rules, namely Article 613 of the Civil Code. The legal certainty of cessie is stated in Article 613 of the Civil Code, which is a Dutch product so that its translation gives rise to multiple interpretations. With multiple interpretations and different views between debtors and creditors, it creates disputes in cessie practice, especially in the implementation of KPR. The issue raised is the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The method used is normative juridical, using analytical descriptive specifications, through library research and field studies, as well as data collection techniques, followed by data analysis. The purpose of this study is to find out and analyze the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and to find out and examine the description of the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The legal certainty of the cessie still does not specifically regulate the cessie, especially regarding the implementation procedure, so that this creates new problems, one of which is that there are often multiple interpretations in the implementation of the cessie, especially in the practice of KPR. The procedure for cessie creditors against third parties as new creditors is still different in its implementation, especially on KPR practices. The procedures carried out by creditors are still left to the institutions conducting the cessie.Keywords: cessie; debtor; creditor; KPR; legal certaint
PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN PRINSIP EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY DALAM PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
Get PDFABSTRAKKetegasan aturan etimologi “tenaga medis” sebagai pemimpin rumah sakit kemungkinan tidak sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 karena memberikan batasan ruang untuk setiap individu berkompetisi menduduki jabatan direktur rumah sakit dan memutuskan harapan profesi lain yang secara kepemimpinan dan manajerial mampu memimpin rumah sakit atau secara garis besarnya telah terjadi diskriminasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah mengenai bagaimana kedudukan tenaga kesehatan dan tedaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity serta bagaimana penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah kedudukan tenaga kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity adalah sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Namun, ketentuan Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan adalah terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Hal itu menafsirkan selain tenaga medis tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut menunjukan bahwa aturan tersebut tidak menunjukan dasar filosofis. Penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada dasarnya dengan keberadaan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 10 Permenkes 971 adalah dokter lah yang menjadi direktur dan berdasarkan pandangan yuridis pula, maka tenaga kesehatan tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut berkorelasi bahwa secara terang Asas Equality Before The Law dan Equal Employment Opportunity tidak dapat dilaksanakan dalam pengangkatan direktur rumah sakitKata kunci: tenaga medis; direktur; rumah sakit.ABSTRACTThe firmness of the etymological rules for "medical personnel" as hospital leaders may not be in line with Article 27 of the 1945 Constitution because it provides a space limit for each individual to compete for the position of hospital director and decides the expectations of other professions that are leadership and managerially capable of leading a hospital or in general. discrimination has occurred. Based on the problems that have been raised, the authors identify problems regarding how the position of health workers and medical staff in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity and how the application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitals. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion obtained from the research conducted is that the position of health workers and medical personnel in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity is that they both have rights and obligations. However, the provisions of Article 49 paragraph (3) of Permenkes 30 and Article 10 of Permenkes 971 are the word "medical personnel". Medical personnel according to Article 11 paragraph (2) of the Health Manpower Law are composed of doctors, dentists, specialist doctors, and specialist dentists. It interprets that other than medical personnel are not allowed by law to become hospital directors, it shows that these rules do not show a philosophical basis. The application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitalsbasically with the existence of Article 34 paragraph (1) of Law Number 44 of 2009 Regarding Hospitals in conjunction with Article 10 of the Minister of Health Regulation 971, doctors are the directors and based on a juridical view, health workers do not have the opportunity or opportunity to become hospital directors. This correlates clearly that the principle of Equality Before The Law and Equal Employment Opportunity cannot be implemented in the appointment of hospital directors.Keywords: medical personnel; director; hospital
Pelindungan Hukum pada Parfum Merek Terkenal yang Mereknya Digunakan oleh Toko Parfum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Get PDFIndustri parfum isi ulang menjadi salah satu usaha yang menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Harganya yang murah dan kualitasnya yang baik menjadikan produk parfum isi ulang laris di pasaran. Penggunaan suatu merek terkenal tanpa izin pemilik merek untuk memakainya dalam kegiatan perdagangan seringkali terjadi, tak terkecuali dalam usaha parfum isi ulang. Penelitian ini membahas sejauh mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi pelindungan kepada pemilik merek parfum terkenal. Selanjutnya dikaji juga apakah terdapat pelanggaran merek pada kegiatan bisnis parfum isi ulang serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek bila terdapat pelanggaran terhadap mereknya. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dimana peraturan perundangan menjadi bahan tinjauan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait merek. Hasil penelitian menunjukkan pelindungan merek terkenal termasuk produk parfum telah diakomodir Undang-Undang Merek bahkan tak memerlukan adanya pendaftaran. Pihak lain yang ingin menggunakan merek terkenal harus meminta izin kepada pemilik merek terkenal. Penggunaan merek terkenal tanpa izin dalam kegiatan usaha produk parfum isi ulang menjadikan hal tersebut termasuk dalam pelanggaran merek. Tindakan yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terkenal diantaranya dapat berupa penyelesaian sengketa berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana
ARAH PENGATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN PLTU DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN TERHADAP PARIS CLIMATE AGREEMENT : REGULATORY DIRECTIONS RELATED TO STEAM-FIRED POWER PLANT ESTABLISHMENT IN INDONESIA AS A FORM OF COMMITMENT TO THE PARIS CLIMATE AGREEMENT
No full textABSTRAK
Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengancam keadilan lintas generasi, untuk itulah Paris Agreement dibentuk. Salah satu sektor yang mempengaruhi perubahan iklim adalah sektor ketenagalistrikan yang contohnya adalah penggunaan bahan bakar fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Artikel ini akan membahas mengenai arah pengaturan terkait dengan pembangunan PLTU di Indonesia dengan melihat juga komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap PLTU masih tinggi sampai dengan tahun 2030, akan tetapi pemerintah sudah mulai menyelaraskan target kebutuhan listrik dalam negerinya melalui RUPTL 2021-2030 dengan target capaian yang tercantum pada dokumen NDC sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan implementasi dari Paris Agreement. Persentase target pembangunan PLTU menjadi berkurang, dan target pembangunan pembangkit listrik non-energi fosil bertambah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sudah terlihat adanya keselarasan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara pemenuhan kebutuhan listrik dalam negerinya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian internasional.
Kata Kunci: Paris Agreement; Perubahan Iklim; PLTU.
ABSTRACT
Climate change has impacts on people's lives and threatens inter-generational equity, that's why the Paris Agreement was formed. One of the sector that affects climate change is electricity, which is the use of fossil fuels in Steam-Fired Power Plants. This article will discuss the direction of regulation related to the PLTU establishment in Indonesia by looking at Indonesia's commitment to the Paris Agreement. Based on this research, Indonesia's level of dependence on PLTU is high until 2030, however, the government has begun to align its electricity demand-targets through the 2021-2030 RUPTL with the targets listed in the NDC as a form of Indonesia's responsibility on Paris Agreement. The target percentage for PLTU establishment reduced, and for the construction of non-fossil power plants is increasing. Thus, it can be said that there has been an alignment established by the government between the fulfillment of domestic electricity and responsibilities on the agreement.
Keywords: Paris Agreement; Climate Change; Steam-Fired Power Plant
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BADAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Get PDFABSTRAKLahirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah konstruksi hukum di Indonesia, salah satunya terhadap ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas khususunya berbentuk Usaha Kecil dan Mikro yang dapat didirikan oleh satu orang. Kebijakan ini tentu mendobrak prinsip-prinsip umum Pendirian perseroan terbatas yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan (perjanjian). Penelitian ini mefokuskan pada masalah bagaimana Kedudukan Badan Usaha Mikro dan kecil yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang ditinjau dari aspek Hukum Perjanjian sebagai syarat utama bagi pendirian Badan Hukum Peseroan Terbatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, dengan metode penelitian Yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan terbatas berbadan hukum yang berbentuk usaha mikro/kecil tidak harus dengan akta Pendirian dan tidak harus bersifat kontraktual karena bisa didirikan oleh satu orang saja. Pendirian perseroan badan usaha kecil dan mikro cukup dibuat dengan surat pernyataan kemudian didarftarkan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan ditarik simpulan bahwa peraturan UU Cipta Kerja tentang Pendirian Perseroan Terbatas khususnya terhadap badan usaha perseroan mikro dan kecil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas berbadan hukum yang mensyaratkan harus didirikan lebih dari satu orang berdasarkan perjanjian. Kata kunci: perseroan terbatas; perjanjian; usaha mikro dan kecil
ABSTRACTThe birth of the Job Creation Law has changed the legal construction in Indonesia, one of which is the provisions regarding the establishment of Limited Liability Companies, especially in the form of Small and Micro Enterprises which can be established by one person. This policy certainly breaks the general principle of establishing a limited liability company which must be based on an agreement (agreement). This study focuses on the problem of how the position of a Micro Business Entity whose Founder can only be 1 (one) person as part of a Legal Entity in terms of the Covenant Law aspect as the main requirement for the establishment of a Limited Liability Company Legal Entity is related to the provisions of Article 109 paragraph (1) of the Job Creation Law, with the juridical-normative research method which is descriptive analysis. The results of the study show that the establishment of a limited liability company as a legal entity does not have to be with a deed of establishment and does not have to be contractual because it can be established by only one person. The establishment of a PT is enough with a statement letter and then it is registered to get legalization as a legal entity. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the implementing regulations of UUC regarding the Establishment of Limited Liability Companies, especially for micro and small business entities, are not in accordance with the general principles of Limited Liability Companies with legal entities which require that more than one person be established through an agreement. This is also inconsistent with the provisions of Article 109 paragraph (1) of the UUCK concerning the Establishment of a Limited Liability Company itself.Keywords: agreement; limited company; micro-small business