Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
EVOLUSI HAK PEKERJA DI ERA DIGITAL: PRAWACANA RIGHT TO DISCONNECT DI INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Bagi seorang pekerja saat ini, waktu kerja tidak selalu berakhir ketika telah meninggalkan kantor. Pekerja dalam berbagai profesi kerap menerima komunikasi elektronik dari klien, kolega dan pimpinannya sepanjang waktu, termasuk pada akhir pekan maupun hari libur. Walaupun pekerja secara fisik telah meninggalkan kantor, namun tidak serta merta pekerja turut meninggalkan pekerjaannya. Pandemi Covid-19 turut kembali menguatnya keterhubungan pekerja dengan serangkaian instruksi pengusaha. Hal ini sesungguhnya telah mencederai hak dasar pekerja, bahkan merusak iklim ketenagakerjaan yang berorientasi pada keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Right to disconnect dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diadopsi sebagai solusi dini. Tiga nilai utama Right to Disconnect adalah: (1) ) hak pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal; (2) hak untuk tidak menanggung akibat negatif karena melakukannya dan (3) kewajiban pihak lain untuk menghormati right to disconnect. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, analitis dan perbandingan. Ditemukan kesesuaian kebijakan Right to Disconnect yang diberlakukan oleh Perancis, khususnya mengenai serikat pekerja, peraturan perusahaan serta sanksi. Kata kunci: hak digital; jam kerja; right to disconnect.
ABSTRACT
For current employees, working time does not always end when they leave their office. Employees from various professions often receive electronic communications from clients, colleagues and bosses all the time, including on weekends and holidays. Even though the employee has physically left the office, it does not mean the employee leave their job. The Covid-19 pandemic has also strengthened the relationship between employees and a series of employer instructions. This actually has violated the basic rights of employees, and even damaged the workforce climate which is oriented towards the balance of personal life and work. Right to disconnect can be an alternative that can be adopted as an early solution. The three main values of Right to Disconnect are: (1) the right of workers not to work outside normal working hours; (2) the right not to endure negative consequences for doing it and (3) the obligation of other parties to respect the right to disconnect. The research method used was juridical normative with a statute approach, case approach, analytical approach, and comparative approach. It was found that the suitability of the Right to Disconnect policy imposed by France, particularly regarding labor unions, company regulations and sanctions. Keywords: digital right; right to disconnect; work hour
UPAYA PENERAPAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA: EFFORTS TO IMPLEMENT ECOCIDE AS AN EXTRAORDINARY CRIME
Get PDFABSTRAK
Lingkungan merupakan faktor penting dalam hidup manusia, namun sayangnya banyak perilaku manusia yang membawa kerusakan bagi lingkungannya sendiri. Bahkan beberapa kasus kerusakan yang disebabkan oleh manusia mengakibatkan musnahnya suatu ekosistem. Hal tersebut kemudian memunculkan istilah baru yaitu, ekosida. Ekosida merupakan kejahatan yang berdampak pada lingkungan dan bersifat masif, meluas, serta struktural yang jika dilakukan maka dapat merusak kualitas hidup manusia hingga menyebabkan kematian massal. Dampaknya yang luar biasa, ekosida kemudian diusung untuk menjadi salah satu jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di dunia internasional dan melihat bagaimana upaya penerapannya di Indonesia. Penerapan ini menjadi penting karena penerapan ekosida menjadi kejahatan luar biasa merupakan agenda penting untuk melestarikan lingkungan hidup karena melihat kenyataan bahwa lingkungan hidup di Indonesia kondisinya semakin memprihatinkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada studi law in book. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa ekosida perlu lebih diperhatikan dampaknya oleh masyarakat dan perlu adanya pengaturan khusus tentang ekosida dan menjadikannya sebagai kejahatan luar biasa.
Kata kunci: Ekosida; Kejahatan Luar Biasa; Lingkungan.
ABSTRACT
The environment is an important factor in human life, but unfortunately many human behaviors bring damage to their own environment. Even some cases of damage caused by humans result in the destruction of an ecosystem. This then gave rise to a new term, namely, ecocide. Ecocide is a crime that has an impact on the environment and is massive, widespread, and structural in nature that, if carried out, can damage the quality of human life to cause mass death. The impact is extraordinary, ecocide is then carried to become one of the types of extraordinary crimes. The purpose of this paper is to provide an explanation of the development of ecocide as an extraordinary crime in the international world and see how efforts are implemented in Indonesia. This application is important because the application of ecocide to be an extraordinary crime is an important agenda to preserve the environment because it sees the fact that the environment in Indonesia is increasingly poor. This research uses normative juridical methods that emphasize law in book studies. This research then concluded that ecocide needs to be paid more attention to its impact by society and there needs to be a special regulation of ecocide and make it an extraordinary crime.
Keywords: Ecocide; Environmental; Extraordinary Crime
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU DIATAS KAWASAN IPPKH PT BERAU COAL: EFFORTS FOR RESOLVING CONFLICT ON COMMUNITY OWNERSHIP OF BERAU DISTRICT ABOVE PT BERAU COAL's IPPKH AREA
Get PDFABSTRAK
Konflik Lahan dan Sengketa Tanah menjadi salah satu permasalahan Hukum Agraria yang cukup rumit dan berkepanjangan. Konflik lahan yang terjadi karena ada dua subjek hukum yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam satu lahan yang sama menjadikan permasalahan Agraria ini menjadi suatu permasalahan yang terus terjadi sampai sekarang. Konflik Lahan di Kawasan Hutan yang terjadi di Kabupaten Berau antara PT Berau Coal Sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Negara di Desa Gurimbang dengan Masyarakat Penggarap yang menggarap Kawasan Hutan yang sama berbekal Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang untuk dijadikan tanah garapan. Hal tersebut menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak karena satu sama lain merasa berhak untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Tersebut. Sehingga upaya penyelesaian konflik lahan ini harus dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan skema Mediasi-Arbitrase dengan klausul perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu ganti tanam tumbuh kepada Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang oleh PT Berau Coal.
Kata kunci: Izin Kawasan; Non-Litigasi; Tanah Garapan.
ABSTRACT
Land Conflicts and Land Disputes are one of the problems of Agrarian Law that is quite complicated and prolonged. Land conflicts that occur because there are two legal subjects who have different interests in the same land make this Agrarian problem a problem that continues to occur until now. Land Conflict in Forest Area that occurred in Berau regency between PT Berau Coal as the Holder of a Forest Area Loan and Use Permit (IPPKH) in the State Forest Area in Gurimbang Village and the Cultivator Community who worked on the same Forest Area armed with a Certificate of Cultivation issued by the Village Head/Head of Gurimbang Village to make Cultivator Land. This creates conflicts between the two sides because each other feels entitled to use the Forest Area. So that efforts to resolve this land conflict must be carried out through non-litigation channels with a Mediation-Arbitration scheme with an agreement clause between the two parties, namely the replacement of planting plants to the Gurimbang Village Cultivation Community by PT Berau Coal.
Keywords: Area Permit; Cultivator land; Non-Litigation
PEMANFAATAN TEKNOLOGI BAGI SISWA DALAM MENYOKONG PENINGKATAN EKONOMI DIGITAL DAN UPAYA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0
Get PDFABSTRAKPerkembangan teknologi telah membawa manusia memasuki Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan era dimana manusia berinteraksi antar ruang fisik dan ruang virtual, mulai dari Artificial intelligence sampai metaverse. Terlebih lagi di dunia pendidikan, pemanfaatan teknologi harus digalakkan agar para siswa tidak ketinggalan zaman dan bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk menyokong perkembangan diri. Selain untuk mendukung perkembangan siswa, pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung peningkatan ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pemanfaatan teknologi oleh siswa agar bisa bersaing di Era Society 5.0 dan meninjau peran perlindungan hukum bagi aplikasi pendidikan karya anak bangsa dalam meningkatkan ekonomi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan hasil penelitian menunjukan peran pemanfaatan teknologi bagi siswa untuk mendukung kegiatan pendidikan dalam segala kondisi salah satunya adalah e-learning yang marak diterapkan pada masa Pandemi Covid-19 bahkan menjadi inovasi pendidikan di masa depan. Selanjutnya peran perlindungan hukum bagi aplikasi pendidikan karya anak bangsa yakni dengan ada jaminan kepastian hukum dapat meningkatkan daya saing pada iklim pasar digital di era Society 5.0 yang semakin kompetitif . Kata kunci: ekonomi digital; pendidikan teknologi; society 5.0
ABSTRACTThe development of technology has brought humans into Society 5.0. The era of Society 5.0 is an era where humans interact between physical space and virtual space. Moreover, in the world of education, the use of technology must be encouraged so that students are not outdated and can use various kinds of technology to support self-development. In addition to supporting student development, the use of technology can also support the improvement of the digital economy. Based on the background of these problems, this study aims to find out the use of technology by students so that they can compete in the Era of Society 5.0 and to reviewing the role of legal protection for educational applications by the nation's children in improving the digital economy. The method used in this study is the normative juridical method and the results of the study show the role of the use of technology for students to support educational activities in all conditions, one of which is e-learning which is widely applied during the Covid-19 Pandemic and even becomes an educational innovation in the future. Furthermore, the role of legal protection for educational applications created by the nation's children, namely with the guarantee of legal certainty, can increase competitiveness in the digital market climate in the era of Society 5.0 which is increasingly competitive.Keywords: digital economy; society 5.0; technology education
PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FONT DARI INTERNET BERDASARKAN UU ITE DAN UU HAK CIPTA
Get PDFBerkembangnya teknologi telah membuahkan internet yang telah membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun dengan adanya internet muncul pula kebutuhan akan hukum yang dapat mengatur tindakan di ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik. Dengan kebutuhan itu, maka lahir UU ITE dalam perkembangan hukum Indonesia telah meregulasi banyak hal, salah satunya penggunaan kekayaan intelektual salah satunya Ciptaan di internet di mana hal ini sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta. Sebelumnya, Indonesia juga telah mewadahi perkembangan Hak Cipta dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengenai ratifikasi Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work. Artikel ini membahas font yang merupakan dokumen elektronik sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dan UU ITE. Artikel ini ditulis dengan metode normatif-yuridis dan bahan-bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE dapat dilihat bahwa penggunaan font di internet telah mempunyai payung hukumnya sendiri. UU Hak Cipta dalam hal ini sudah melindungi penggunaan ciptaan yang tidak hanya terbatas dalam perjanjian lisensi. Namun dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan manusia dalam mengakses ciptaan di internet.
Abstract
The growth of technology resulted in a big help in human lives. Consequently, the need for regulation regarding human activity in electronic information and electronic transaction fields emerged. With those needs, EIT law was born as one of Indonesia’s benchmarks on its growth within the law field. IET Law regulates a huge scope of human life, one of them being the use of intellectual property, which works being one of them under Article 54 of Copyright Law. Before, Indonesia has ratified Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work with Presidential Decree Number 18 of 1997. This article discussed the use of fonts on the internet as one of intellectual property that is protected under Copyright Law and EIT Law. The research was conducted by using a normative juridical approach which also used descriptive and analytical methods. According to Copyright Law and EIT Law, the use of fonts on the internet has been regulated and not just protected under license agreement. Even though the use of fonts on the internet has been regulated, there is room for some regulation growth to accommodate human’s need to access works that are on the internet
TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SEBAGAI INSTITUSI KESEHATAN
Get PDFABSTRAK
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan perseorangan baik dilakukan secara praktik mandiri atau terorganisir dalam sarana kesehatan seperti klinik dan rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan profesi luhur yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kedokteran yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Seorang dokter dituntut untuk melaksanakan profesinya sesuai dengan standar ilmu serta kewenangan yang dimilikinya. Akan tetapi insiden keselamatan pasien tidak selalu semata-mata terjadi akibat kelalaian dokter. Insiden keselamatan pasien dapat terjadi akibat perkembangan pesat teknologi kesehatan yang selalu ditawarkan oleh rumah sakit. Rumah sakit tidak lagi semata-mata sebagai institusi kesehatan, tetapi juga sebagai institusi bisnis yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanannya dengan menerapkan manajemen bisnis guna mendapatkan keuntungan. Guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, maka rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien dan dokter hanya bertanggungjawab atas kesalahan yang mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Kata kunci: keselamatan pasien; pelayanan kesehatan; tanggungjawab dokter.
ABSTRACT
Health services is one element of efforts that can be made to improve the health status of both individuals and groups or society as a whole. Individual health services, whether carried out in independent practice or organized in health facilities such as clinics and hospitals, can only be provided by health professionals, namely doctors. The medical profession is a noble profession that devotes itself to the health sector and has knowledge and skills in the medical field and has the authority to carry out health efforts. A doctor is required to carry out his profession in accordance with the standards of knowledge and the authority he has. However, in carrying out their duties in health care, safety incidents often occur in patients. However, patient safety incidents do not always occur solely due to the negligence of doctors. Patient safety incidents can occur due to the rapid development of health technology that is always offered by the hospital. Hospitals are no longer solely as health institutions, but also as business institutions that are influenced by scientific developments and technological advances to improve the quality and reach of their services by implementing business management for profit. In order to realize patient safety-oriented health services, the hospital is obliged to apply patient safety standards and doctors are only responsible for errors that result in patient safety incidents in the hospital. Keywords: patient safety; health care; doctor's responsibility
KONSEP ASURANSI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN
Get PDFABSTRAKDalam sistem pendaftaran tanah positif yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah membentuk lembaga asuransi pendaftaran tanah. Lembaga asuransi pendaftaran tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep asuransi pendaftaran tanah dengan cara melakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan asuransi pendaftaran tanah. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung data primer. Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan usaha dalam bidang asuransi pendaftaran tanah dengan bertugas membayar ganti rugi kepada masyarakat yang memenangkan gugatan dipengadilan atau kepada pemilik hak atas tanah yang dibatalkan kepemilkan hak atas tanahnya berdasarkan putusan pengadilan. Negara membayar premi kepada perusahaan asuransi terhadap setiap hak atas tanah yang sudah didaftarkan. Premi asuransi dibayarkan satu kali setelah terbit sertipikat hak atas tanah sepanjang tanah tersebut tidak dialihkan, sedangkan apabila dilakukan pengalihan hak atas tanah seperti melalui jual beli atau melalui pengalihan lainnya, maka setiap pengalihan hak tanah, pemerintah harus membayarkan kembali premi asuransi kepada perusahaan asuransi pendaftaran tanah. Kata kunci: asuransi; konsep; pendaftaran tanah.
ABSTRACT In a positive land registration system that needs to be prepared by the government is to form a land registration insurance institution. Land registration insurance institutions are needed to ensure legal certainty of ownership of land rights. Therefore, this study aims to obtain the concept of land registration insurance by comparing it with other countries that have implemented land registration insurance. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. The government can form a State Owned Enterprise (BUMN) that conducts business in the field of land registration insurance with the task of paying compensation to the community who wins the lawsuit in court or to the owner of land rights whose ownership of land rights has been canceled based on a court decision. The state pays a premium to the insurance company for any registered land rights. The insurance premium is paid once after the issuance of the certificate of land rights as long as the land is not transferred, whereas if the transfer of land rights is carried out such as through buying and selling or through other transfers, then every transfer of land rights, the government must pay back the insurance premium to the land registration insurance company. Keywords: concept; insurance; land registration
IDENTIFIKASI SUSTAINABLE DEVELOMPENT GOALS DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN LIMBAH MEDIS COVID-19 DAN REGULASI PERDA BANDAR LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2015: IDENTIFICATION OF SUSTAINABLE DEVELOMPENT GOALS IN THE PREVENTION OF COVID-19 MEDICAL WASTE MANAGEMENT AND REGULATION OF BANDAR LAMPUNG REGIONAL REGULATION NUMBER 05 OF 2015
No full textABSTRAK
Penelitian ini merupakan peninjauan keefektifan pengelolaan limbah medis di masa pandemi dengan menggunakan matching indikator SDGs terhadap kesesuaian regulasi otonomi daerah Bandar Lampung, subjek penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah Bandar Lampung mengenai pengelolaan limbah, sesuai dengan penerapan sistem SDGs untuk mencapai tingkat pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi keefektifan pengelolaan limbah medis di daerah Bandar Lampung berdasarkan Perda Bandar Lampung nomor 05 tahun 2015 tentang Lingkungan Hidup, bahwa peraturan yang ada di daerah Bandar Lampung belum sesuai dengan penerapan sistem SDGs dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya data dan tempat pengelolaan atau pembuangan akhir sampah yang kurang sesuai dengan tujuan SDGs. Maka hal ini regulasi pengelolaan limbah di bandar lampung perlu disesuaikan dengan ketetapan SDGs.
Kata Kunci: Limbah Medis; SDGs; Peraturan Daerah.
ABSTRACT
This research is a review into the effectiveness of medical waste management during this pandemic by using matching indicators of SDGs to the conformity of the regulation of autonomy of Bandar Lampung region, the subject of this study is the policy of the local government of Bandar Lampung on waste management regulation, by the application of SDGs system to achieve the level of sustainable development. The results of this study show that the regulation of the effectiveness of medical waste management in Bandar Lampung area based local regulations No. 05 of 2015 on the environment, that the existing regulations in the Bandar Lampung area are not following the implementation of the SDGs system due to several factors such as lack of data and the place of management or waste disposal that is not by the objectives of SDGs.
Keywords: Local Regulations; Medical Waste; SDGs
Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital
Get PDFAbstrakKasus kekerasan seksual semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya perkembangan teknologi di eradigital, lingkup tindak pidana kekerasan seksual semakin meluas. Di Indonesia sendiri masih belum adanyapengaturan khusus yang membahas mengenai kekeras an seksual secara umum sehingga mengakibatkanketidakpastian hukum. Kekerasan seksual ini memberikan dampak fisik dan terutama dampak traumatispsikologis bagi korban dan hal tersebut membutuhkan tindakan pemulihan yang berkelanjutan. Selain itu,dampak dari tindak pidana kekerasan seksual ini juga sudah meluas ke arah privasi dari korban. Seperti yangdiketahui juga bahwa hak privasi merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Makadari itu, tersebarnya identitas, foto-foto, dan video kronologi merupakan pelanggaran terhadap hak privasikorban. Hal tersebut juga sudah seharusnya menjadi alasan dari urgensi pengesahan Rancangan Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga hal yang sama berlaku untuk pengesahanRancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).Kata Kunci : hak privasi, kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan, RUU TPKS
AbstractCases of sexual violence are increasing yearly. The development of technology in the digital era causethescope of criminal acts of sexual violence is expanding. In Indonesia , there is still no specific regulation aboutsexual violence in general, resulting in legal uncertainty. This sexual violence has a physical impact andespecially a psychological traumatic impact for the victim and it requires continuous remedial action. Inaddition, the impact of this criminal act of sexual violence has also extended to the privacy of the victim. Asknown, the right to privacy is a part of human rights that needs to be protected. Therefore, the distribution ofidentities, photographs, and chronological videos is a violation of the victim's right to privacy. Therefore, theratification of the Sexual Violence Bill (RUU PKS) and the ratification of the Personal Data Protection Bill (RUUPDP) must be implemented immediately.Keywords : privacy rights, sexual violence, protection and recovery, RUU TPK
Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Get PDFAbstrak
Di masa kini, tindak pidana penipuan semakin semarak dan tumbuh seiring dengan adanya globalisasi dan digitalisasi serta revolusi industri 5.0 yang berhasil membuat segala hal dalam ranah teknologi menjadi transparan. Maka, dibuatlah suatu aturan hukum yang bertujuan guna mengantisipasi hal tersebut. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana ini, bukannya semakin menurun tetapi justru semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana serta romance scam yang terjadi di dalam situs kencan online. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Variabel dari penyebab terjadinya tindak pidana penipuan aplikasi kencan online biasanya terjadi karena adanya faktor ekonomi, adanya kesempatan serta seiring dengan berkembangnya teknologi.
Kata Kunci: Catfishing, Penipuan, Perlindungan Hukum, Romance Scam, Situs Kencan Online
Abstract
Nowadays, the crime of fraud is increasingly lively and growing along with globalization and digitalization as well as the 5.0 industrial revolution which has succeeded in making everything in the realm of technology transparent. So, a legal regulation was made that aims to anticipate this. However, even though there are regulations governing this crime, it is not decreasing but increasing every year. This study aims to determine legal liability for criminal acts and romance scams that occur on online dating sites. The research method used is a normative juridical approach through an approach to legislation and a conceptual approach. Variables from the causes of the occurrence of fraudulent online dating applications usually occur due to economic factors, the existence of opportunities and along with the development of technology.
Keywords: : Catfishing, Fraudsters, Legal Protection, Online Dating Sites, Romance Sca